Muchdi PR, Gerindra, dan Jejak Nasionalisme Kerakyatan dalam Pemerintahan Prabowo

Jakarta— Dalam politik Indonesia, ada tokoh yang hidup dalam sorotan publik, dan ada pula yang bekerja dalam senyap. Ada yang dikenang melalui pidato dan gestur politiknya, sementara yang lain meninggalkan jejak lewat gagasan, jejaring, serta peran historis yang kerap luput dari perbincangan populer. Purwoprandjono atau Muchdi PR lebih tepat ditempatkan dalam kategori kedua.

Nama Muchdi PR memang tidak pernah sepenuhnya lepas dari kontroversi. Namun, membatasi pembacaan terhadap dirinya semata-mata pada kontroversi justru menyederhanakan sejarah politik Indonesia pascareformasi secara tidak adil.

Dalam konteks kelahiran Partai Gerindra dan arah nasionalisme kerakyatan yang kini menjadi salah satu ciri pemerintahan Prabowo Subianto, peran Muchdi PR layak dibaca ulang secara lebih jernih, proporsional, dan historis.

Gerindra tidak lahir dari ruang hampa. Partai ini berdiri pada 2008, di tengah kelelahan publik terhadap liberalisasi politik dan ekonomi pascareformasi yang dinilai gagal menghadirkan keadilan sosial.

Demokrasi prosedural memang berjalan, tetapi ketimpangan sosial justru semakin menajam. Oligarki ekonomi menguat, negara tampak melemah di hadapan pasar, dan rakyat kecil merasa kian jauh dari pusat pengambilan keputusan.

Dalam konteks itulah Gerindra dibentuk sebagai partai korektif. Prabowo Subianto tampil sebagai figur utama dan simbol perlawanan terhadap arus dominan politik liberal. Namun, di balik figur Prabowo, terdapat sejumlah aktor yang membantu merumuskan fondasi ideologis partai dan Muchdi PR adalah salah satunya.

Muchdi bukan politisi elektoral. Ia tidak dikenal sebagai orator publik atau pemburu popularitas. Latar belakangnya sebagai perwira tinggi TNI dan pejabat intelijen membentuk wataknya sebagai figur strategis, bukan figur panggung. Kontribusinya dalam Gerindra bersifat konseptual dan struktural: ikut merumuskan gagasan tentang negara kuat, nasionalisme, dan keberpihakan pada rakyat dalam bahasa yang realistis, bukan utopis.

Gagasan ini penting. Banyak partai berbicara tentang “kerakyatan”, tetapi terjebak dalam populisme kosong. Sejak awal, Gerindra mencoba menggabungkan nasionalisme klasik dengan tuntutan keadilan sosial kontemporer.

Negara harus hadir bukan sekadar sebagai regulator, melainkan sebagai aktor aktif yang melindungi kepentingan nasional dan rakyat kecil. Dalam paradigma ini, negara tidak boleh tunduk sepenuhnya pada mekanisme pasar, apalagi pada kepentingan modal besar.

Jejak pemikiran tersebut sejalan dengan latar ideologis Muchdi PR. Sebagai bagian dari Generasi 1966, ia dibentuk oleh pengalaman politik yang memandang negara sebagai alat koreksi atas ketimpangan dan ketidakadilan, bukan sekadar arena kompetisi elite.

Latar keluarganya yang dekat dengan tradisi Islam politik baik Masyumi maupun NU memberi warna nasionalisme yang tidak antiagama, tetapi juga tidak terjebak pada sektarianisme.

Relasi antara Muchdi PR dan Prabowo Subianto kerap disalahpahami sebagai relasi personal atau transaksional. Padahal, jika ditelisik lebih dalam, relasi tersebut lebih tepat dibaca sebagai relasi paradigmatik.

Keduanya berbagi pandangan bahwa Indonesia membutuhkan negara yang kuat, berdaulat, dan berani mengambil posisi strategis dalam ekonomi global. Negara tidak boleh menjadi penonton di negeri sendiri.

Pandangan ini kini menemukan momentumnya dalam pemerintahan Prabowo. Program makan bergizi gratis, penguatan peran negara dalam sektor pangan dan energi, hilirisasi sumber daya alam, serta penekanan pada stabilitas nasional bukanlah kebijakan yang lahir secara tiba-tiba.

Ia merupakan artikulasi kebijakan dari gagasan nasionalisme kerakyatan yang telah lama diperdebatkan dan dirumuskan termasuk pada fase awal kelahiran Gerindra.

Di titik inilah kontribusi Muchdi PR menjadi relevan. Ia adalah bagian dari generasi aktor yang memahami negara bukan hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari dalam mesin kekuasaan itu sendiri.

Pengalaman di militer dan intelijen memberinya perspektif tentang pentingnya stabilitas, ketahanan nasional, dan kapasitas negara. Perspektif ini membantu memastikan bahwa wacana kerakyatan tidak jatuh pada romantisme rakyat yang rapuh secara institusional.

Tentu saja, membicarakan Muchdi PR tanpa menyebut kontroversi adalah mustahil. Namun, narasi yang berimbang tidak identik dengan penghapusan sejarah. Sebaliknya, ia menuntut kedewasaan publik untuk memisahkan perdebatan yuridis, penilaian moral, dan kontribusi ideologis. Banyak negara besar mampu mengakui kompleksitas tokoh-tokoh pembentuknya tanpa terjebak pada penilaian hitam-putih.

Dalam demokrasi yang matang, seseorang dapat menjadi figur kontroversial sekaligus aktor historis. Muchdi PR adalah produk zamannya zaman ketika negara dikelola dengan logika kekuasaan yang berbeda dari hari ini. Namun, sebagian gagasannya tentang kedaulatan, peran negara, dan keberpihakan sosial justru tetap relevan, bahkan semakin mendesak, di tengah tantangan global saat ini.

Membaca ulang peran Muchdi PR dalam konteks Gerindra dan pemerintahan Prabowo bukanlah upaya glorifikasi. Ini adalah usaha memahami bagaimana gagasan politik lahir, berkembang, dan menemukan bentuk kebijakannya. Ia mengingatkan kita bahwa politik tidak hanya digerakkan oleh figur populer, tetapi juga oleh mereka yang bekerja di balik layar merumuskan kerangka berpikir dan menjaga konsistensi ideologis.

Pada akhirnya, sejarah politik Indonesia pascareformasi adalah sejarah negosiasi antara masa lalu dan masa depan. Gerindra sebagai partai adalah produk dari negosiasi tersebut, dan pemerintahan Prabowo hari ini merupakan kelanjutan dari proses panjang pencarian bentuk nasionalisme yang sesuai dengan tantangan zaman.

Dalam proses itu, Muchdi PR dengan segala kompleksitasnya merupakan salah satu simpul penting yang tidak bisa begitu saja dihapus dari narasi.

Mungkin inilah pelajaran terpentingnya: demokrasi bukan hanya soal memilih, tetapi juga soal memahami. Memahami bahwa di balik setiap kebijakan terdapat sejarah gagasan, perdebatan panjang, dan aktor-aktor yang bekerja jauh dari sorotan kamera.

Di ruang itulah Muchdi PR menempati posisinya memberi warna, meski tidak selalu terlihat, dalam perjalanan nasionalisme kerakyatan Indonesia hari ini. (By/Red)

Oleh: Moch Chabibi Syaafi’uddin, M.Si, Pengamat Politik Universitas Indonesia.