Redaksi
Muchdi PR, Gerindra, dan Jejak Nasionalisme Kerakyatan dalam Pemerintahan Prabowo
Jakarta— Dalam politik Indonesia, ada tokoh yang hidup dalam sorotan publik, dan ada pula yang bekerja dalam senyap. Ada yang dikenang melalui pidato dan gestur politiknya, sementara yang lain meninggalkan jejak lewat gagasan, jejaring, serta peran historis yang kerap luput dari perbincangan populer. Purwoprandjono atau Muchdi PR lebih tepat ditempatkan dalam kategori kedua.
Nama Muchdi PR memang tidak pernah sepenuhnya lepas dari kontroversi. Namun, membatasi pembacaan terhadap dirinya semata-mata pada kontroversi justru menyederhanakan sejarah politik Indonesia pascareformasi secara tidak adil.
Dalam konteks kelahiran Partai Gerindra dan arah nasionalisme kerakyatan yang kini menjadi salah satu ciri pemerintahan Prabowo Subianto, peran Muchdi PR layak dibaca ulang secara lebih jernih, proporsional, dan historis.
Gerindra tidak lahir dari ruang hampa. Partai ini berdiri pada 2008, di tengah kelelahan publik terhadap liberalisasi politik dan ekonomi pascareformasi yang dinilai gagal menghadirkan keadilan sosial.
Demokrasi prosedural memang berjalan, tetapi ketimpangan sosial justru semakin menajam. Oligarki ekonomi menguat, negara tampak melemah di hadapan pasar, dan rakyat kecil merasa kian jauh dari pusat pengambilan keputusan.
Dalam konteks itulah Gerindra dibentuk sebagai partai korektif. Prabowo Subianto tampil sebagai figur utama dan simbol perlawanan terhadap arus dominan politik liberal. Namun, di balik figur Prabowo, terdapat sejumlah aktor yang membantu merumuskan fondasi ideologis partai dan Muchdi PR adalah salah satunya.
Muchdi bukan politisi elektoral. Ia tidak dikenal sebagai orator publik atau pemburu popularitas. Latar belakangnya sebagai perwira tinggi TNI dan pejabat intelijen membentuk wataknya sebagai figur strategis, bukan figur panggung. Kontribusinya dalam Gerindra bersifat konseptual dan struktural: ikut merumuskan gagasan tentang negara kuat, nasionalisme, dan keberpihakan pada rakyat dalam bahasa yang realistis, bukan utopis.
Gagasan ini penting. Banyak partai berbicara tentang “kerakyatan”, tetapi terjebak dalam populisme kosong. Sejak awal, Gerindra mencoba menggabungkan nasionalisme klasik dengan tuntutan keadilan sosial kontemporer.
Negara harus hadir bukan sekadar sebagai regulator, melainkan sebagai aktor aktif yang melindungi kepentingan nasional dan rakyat kecil. Dalam paradigma ini, negara tidak boleh tunduk sepenuhnya pada mekanisme pasar, apalagi pada kepentingan modal besar.
Jejak pemikiran tersebut sejalan dengan latar ideologis Muchdi PR. Sebagai bagian dari Generasi 1966, ia dibentuk oleh pengalaman politik yang memandang negara sebagai alat koreksi atas ketimpangan dan ketidakadilan, bukan sekadar arena kompetisi elite.
Latar keluarganya yang dekat dengan tradisi Islam politik baik Masyumi maupun NU memberi warna nasionalisme yang tidak antiagama, tetapi juga tidak terjebak pada sektarianisme.
Relasi antara Muchdi PR dan Prabowo Subianto kerap disalahpahami sebagai relasi personal atau transaksional. Padahal, jika ditelisik lebih dalam, relasi tersebut lebih tepat dibaca sebagai relasi paradigmatik.
Keduanya berbagi pandangan bahwa Indonesia membutuhkan negara yang kuat, berdaulat, dan berani mengambil posisi strategis dalam ekonomi global. Negara tidak boleh menjadi penonton di negeri sendiri.
Pandangan ini kini menemukan momentumnya dalam pemerintahan Prabowo. Program makan bergizi gratis, penguatan peran negara dalam sektor pangan dan energi, hilirisasi sumber daya alam, serta penekanan pada stabilitas nasional bukanlah kebijakan yang lahir secara tiba-tiba.
Ia merupakan artikulasi kebijakan dari gagasan nasionalisme kerakyatan yang telah lama diperdebatkan dan dirumuskan termasuk pada fase awal kelahiran Gerindra.
Di titik inilah kontribusi Muchdi PR menjadi relevan. Ia adalah bagian dari generasi aktor yang memahami negara bukan hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari dalam mesin kekuasaan itu sendiri.
Pengalaman di militer dan intelijen memberinya perspektif tentang pentingnya stabilitas, ketahanan nasional, dan kapasitas negara. Perspektif ini membantu memastikan bahwa wacana kerakyatan tidak jatuh pada romantisme rakyat yang rapuh secara institusional.
Tentu saja, membicarakan Muchdi PR tanpa menyebut kontroversi adalah mustahil. Namun, narasi yang berimbang tidak identik dengan penghapusan sejarah. Sebaliknya, ia menuntut kedewasaan publik untuk memisahkan perdebatan yuridis, penilaian moral, dan kontribusi ideologis. Banyak negara besar mampu mengakui kompleksitas tokoh-tokoh pembentuknya tanpa terjebak pada penilaian hitam-putih.
Dalam demokrasi yang matang, seseorang dapat menjadi figur kontroversial sekaligus aktor historis. Muchdi PR adalah produk zamannya zaman ketika negara dikelola dengan logika kekuasaan yang berbeda dari hari ini. Namun, sebagian gagasannya tentang kedaulatan, peran negara, dan keberpihakan sosial justru tetap relevan, bahkan semakin mendesak, di tengah tantangan global saat ini.
Membaca ulang peran Muchdi PR dalam konteks Gerindra dan pemerintahan Prabowo bukanlah upaya glorifikasi. Ini adalah usaha memahami bagaimana gagasan politik lahir, berkembang, dan menemukan bentuk kebijakannya. Ia mengingatkan kita bahwa politik tidak hanya digerakkan oleh figur populer, tetapi juga oleh mereka yang bekerja di balik layar merumuskan kerangka berpikir dan menjaga konsistensi ideologis.
Pada akhirnya, sejarah politik Indonesia pascareformasi adalah sejarah negosiasi antara masa lalu dan masa depan. Gerindra sebagai partai adalah produk dari negosiasi tersebut, dan pemerintahan Prabowo hari ini merupakan kelanjutan dari proses panjang pencarian bentuk nasionalisme yang sesuai dengan tantangan zaman.
Dalam proses itu, Muchdi PR dengan segala kompleksitasnya merupakan salah satu simpul penting yang tidak bisa begitu saja dihapus dari narasi.
Mungkin inilah pelajaran terpentingnya: demokrasi bukan hanya soal memilih, tetapi juga soal memahami. Memahami bahwa di balik setiap kebijakan terdapat sejarah gagasan, perdebatan panjang, dan aktor-aktor yang bekerja jauh dari sorotan kamera.
Di ruang itulah Muchdi PR menempati posisinya memberi warna, meski tidak selalu terlihat, dalam perjalanan nasionalisme kerakyatan Indonesia hari ini. (By/Red)
Oleh: Moch Chabibi Syaafi’uddin, M.Si, Pengamat Politik Universitas Indonesia.
Redaksi
Nama Dicatut dalam Video Viral MBG, Bidan Ruly Tegas Membantah: Siapa Sebenarnya di Balik SPPG Tertek 2?
TULUNGAGUNG — Video yang menyoroti kurang layaknya menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 Tertek, Kecamatan Tulungagung Kota, sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Dalam video tersebut, seorang wanita yang diduga wali murid turut menyebut nama Ruly, seorang bidan yang bertugas di wilayah Kelurahan Tertek, dan mengaitkannya dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tertek 2.
Menanggapi hal tersebut, Bidan Ruly akhirnya memberikan klarifikasi kepada awak media. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apa pun dengan pengelolaan maupun operasional SPPG Tertek 2.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Minggu (15/3/2026), Bidan Ruly menyatakan keterkejutannya karena namanya disebut dalam video yang beredar luas tersebut.
“Saya juga kaget kenapa nama saya disebut-sebut dalam video tersebut. Untuk itu saya tegaskan bahwa saya tidak ada hubungan atau sangkut pautnya dengan SPPG tersebut. Sekali lagi saya benar-benar tidak ada hubungan sama sekali,” ujar Bidan Ruly.
Ruly menjelaskan bahwa penyebutan namanya diduga berasal dari unggahan seseorang yang mengaku sebagai wali murid di SDN 1 Tertek. Unggahan itu kemudian menyebar luas di media sosial hingga memicu berbagai spekulasi di masyarakat.
“Yang jelas saya sangat menyayangkan adanya informasi tersebut, karena tidak pernah ada konfirmasi sebelumnya kepada saya,” ungkapnya kepada wartawan.
Bidan Ruly juga mengaku merasa keberatan atas pencantuman namanya dalam video yang viral tersebut.
“Sebenarnya saya juga keberatan, mas,” imbuhnya.
Meski demikian, ia menyampaikan tidak berniat memperpanjang persoalan tersebut dengan menempuh jalur hukum. Ia berharap klarifikasi yang disampaikannya dapat meluruskan informasi yang beredar agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Tidak usah,” jawabnya singkat saat ditanya mengenai kemungkinan langkah tuntutan atau upaya hukum.
Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi, terutama yang menyangkut nama seseorang, agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di ruang publik.
Dengan klarifikasi tersebut, Bidan Ruly kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan apa pun dengan operasional SPPG Tertek 2 yang belakangan menjadi sorotan publik.
Untuk diketahui, dalam video yang beredar pada Kamis (12/3/2026), terlihat porsi makanan yang dinilai sangat minim, yakni hanya berupa potongan ayam kecil, sepotong tempe bacem, dan satu buah jeruk peras. Kondisi tersebut memicu kekecewaan sejumlah orang tua wali murid yang mempertanyakan kualitas program yang seharusnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.
“Bagaimana anak-anak bisa mendapatkan gizi cukup dan mencerdaskan bangsa kalau menunya seperti ini? Begini kok tidak mau dikatakan sebagai ajang korupsi,” ujar pengunggah video dengan nada kecewa.
Selain porsi yang dinilai jauh dari memadai, sorotan juga tertuju pada jenis buah yang disajikan. Jeruk yang diberikan disebut sebagai jeruk peras, bukan jeruk buah seperti umumnya, sehingga dikhawatirkan memiliki tingkat keasaman tinggi yang berpotensi memicu sakit perut atau masalah pada gigi anak-anak. (DON/Red)
TULUNGAGUNG — Suasana Ramadan di Kabupaten Tulungagung terasa semakin hangat dengan aksi berbagi takjil yang digelar Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, pada Sabtu sore (14/3/2026).
Ratusan paket takjil dibagikan kepada para pengguna jalan yang melintas di ruas jalan utama Nggledhuk–Kendalbulur. Antusiasme masyarakat begitu tinggi, sehingga dalam waktu kurang dari 10 menit seluruh paket takjil yang disiapkan panitia langsung habis dibagikan.
Kegiatan sosial tersebut diikuti ratusan anggota PSHT Rayon Gedangsewu yang turun langsung ke jalan. Dengan mengenakan seragam kebesaran organisasi, para anggota tampak bersemangat membagikan takjil kepada para pengendara, pejalan kaki, hingga warga sekitar yang melintas.
Aksi sederhana ini menghadirkan suasana kebersamaan dan guyub rukun yang menjadi ciri khas masyarakat Tulungagung. Tidak terlihat sekat antara anggota organisasi dan masyarakat umum. Semua larut dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadan.
Para pengguna jalan pun menyambut positif kegiatan tersebut. Salah satunya Rohman, pengendara yang kebetulan melintas saat pembagian takjil berlangsung.
“Terima kasih atas pembagian takjilnya. Semoga PSHT semakin dicintai masyarakat,” ujarnya.
Setelah kegiatan berbagi takjil selesai, acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Ratusan anggota PSHT Gedangsewu berkumpul menikmati hidangan sederhana dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan.
Koordinator Kepelatihan PSHT Gedangsewu, Tomi Yulianto, dalam sambutannya sebelum momen buka bersama, menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya atas partisipasi para anggota.
“Terima kasih kepada dulur-dulur yang sudah meluangkan waktu untuk hadir mangayubagyo acara PSHT Rayon Gedangsewu,” ungkapnya.
Ia juga berharap ke depan PSHT Rayon Gedangsewu semakin kompak dan solid dalam menjaga nilai-nilai persaudaraan.
“Harapan kami selaku koordinator kepelatihan sekaligus mewakili pengurus, semoga ke depannya PSHT Rayon Gedangsewu tambah kompak, guyub rukun, dan solid,” tambahnya.
Tradisi berbagi takjil dan buka bersama di bulan Ramadan ini telah menjadi agenda rutin PSHT Gedangsewu setiap tahun. Selain mempererat hubungan antaranggota, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar.
Bagi PSHT Gedangsewu, Ramadan bukan sekadar momentum ibadah, tetapi juga kesempatan untuk menebar kebaikan. Melalui kegiatan berbagi takjil ini, mereka ingin menunjukkan bahwa pesilat sejati tidak hanya tangguh di gelanggang, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.
Masyarakat pun berharap kegiatan semacam ini dapat terus dilaksanakan. Selain membantu para pengguna jalan yang sedang menjalankan ibadah puasa, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan antara organisasi dan warga.
Dengan semangat kebersamaan yang kuat, PSHT Gedangsewu membuktikan bahwa kegiatan sederhana seperti berbagi takjil mampu menghadirkan kebahagiaan dan memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat. (Abd/Red)
TULUNGAGUNG— Beredarnya proposal THR dan pencurian solar oleh oknum petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tulungagung berbuntut panjang. Nama Zidny, sopir truk sampah yang disebut-sebut sebagai anak Kepala Disdukcapil, mendadak jadi sorotan publik.
Praktik yang diduga mengarah pada pungutan liar (pungli) ini pertama kali terungkap setelah beredarnya proposal berjudul “Pengajuan Tunjangan Hari Raya (THR) Petugas Kebersihan”. Dokumen tersebut disebut-sebut diedarkan secara masif ke kantor dinas, puskesmas, hingga sekolah di Kabupaten Tulungagung.
Namun yang lebih mencengangkan, Zidny tak hanya dikaitkan dengan peredaran proposal THR nakal tersebut. Ia juga diduga menjadi aktor di balik maraknya pencurian bahan bakar solar pada armada truk pengangkut sampah milik DLH.
“Saya juga dapat foto edarannya dari beberapa dinas lainnya,” ujar Edi, Kepala UPT depo pengangkutan sampah Kabupaten Tulungagung.
Sementara itu, Kepala Bidang terkait di DLH Tulungagung, Ginanjar, justru memberikan pernyataan yang mengundang tanya.
Ia mengaku tidak mengetahui praktik tersebut meskipun kabarnya sudah berlangsung lama di lingkungan kerjanya.
“Saya tidak tahu kalau ternyata depo pengangkutan sampah melakukan hal tersebut. Nanti akan kita lakukan perbaikan. Terima kasih atas informasinya,” ujarnya.
Praktik meminta THR kepada instansi lain ini jelas melanggar aturan. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), tindakan tersebut masuk kategori gratifikasi yang melanggar kode etik bahkan berpotensi sebagai tindak pidana korupsi.
Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2025 serta kebijakan terbaru tahun 2026 pun dengan tegas melarang ASN meminta atau menerima dana dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan jabatan.
Masyarakat Tulungagung kini geram. Pasalnya, dua kasus mencolok terjadi di institusi yang sama dengan melibatkan nama yang sama. Apalagi yang bersangkutan disebut-sebut memiliki koneksi dengan pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung.
“Jika benar ada oknum sopir yang merupakan anak pejabat terlibat dalam dua kasus ini, publik berhak mendapat penjelasan. Jangan sampai ada upaya menutup-nutupi,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Inspektorat maupun pihak berwenang lainnya. Namun sorotan publik kini tertuju pada langkah konkret Pemkab Tulungagung dalam mengusut tuntas dugaan maling solar dan pungli THR yang mencoreng wajah birokrasi ini. Akan ada oknum yang dipecat, atau justru kasus ini bakal menguap begitu saja. (DON/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Nama Dicatut dalam Video Viral MBG, Bidan Ruly Tegas Membantah: Siapa Sebenarnya di Balik SPPG Tertek 2?
Hadiri Pembukaan Posko Angkutan Lebaran 2026, Kakorlantas Pastikan Hiruk-pikuk Operasi Ketupat Berjalan Lancar
Safari Ramadhan di Jatim, Kapolri Ajak Seluruh Elemen Bersatu Jaga Kamtibmas-Dukung Program Presiden
Program MBG di Tulungagung Tercoreng: Gagal Jaga Mutu, Roti Berjamur Dibagikan ke Siswa SDN 4 Kampungdalem
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Redaksi1 minggu agoProgram MBG di Tulungagung Tercoreng: Gagal Jaga Mutu, Roti Berjamur Dibagikan ke Siswa SDN 4 Kampungdalem
Redaksi7 hari agoMenu MBG Tuai Sorotan, Belimbing Bonyok dan Tempe Gosong Disajikan untuk Anak Sekolah
Redaksi2 minggu agoPT Indoco Surabaya Mangkir, Pokmas Tani Mandiri Beri Ultimatum 7 Hari: Dokumen HGU Dipertanyakan, Lahan Terancam Diusulkan Jadi TORA
Redaksi6 hari agoOknum TNI Bobol Minimarket di Tulungagung, Dandim 0807 Sampaikan Permohonan Maaf Terbuka
Redaksi5 hari agoIroni MBG di Tulungagung: Anak PAUD Disuguhi Buah Busuk Berbelatung
Redaksi1 minggu agoSkandal Roti Berjamur di Program Makan Bergizi Gratis, Sultan Resto Diduga Terlibat
Redaksi2 minggu agoDisdik Tulungagung Pasang Badan untuk Siswa: Jual Beli Baju dan Buku Sekolah Dilarang Keras
Redaksi1 minggu agoRibuan Takjil Dibagikan Komunitas King Bleyer Tulungagung di Cupit Urang Srikaton, Warga Antusias Menyerbu