Papua
Papua Barat Daya Teguhkan Syiar Al-Qur’an dan Harmoni Nusantara di STQH Nasional XXVIII

Kendari— Gema ayat suci menggema dari Tugu Religi Sulawesi Tenggara, menandai pembukaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) Nasional ke-28, Sabtu malam (11/10), di Kota Kendari.
Ajang prestisius dua tahunan ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Agama RI Prof. Nasaruddin Umar, serta Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka.
Dengan mengusung tema “Syi’ar Al-Qur’an dan Hadis, Merawat Kerukunan, Melestarikan Lingkungan”, STQH Nasional XXVIII menjadi panggung harmoni keislaman yang menggabungkan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis.
Kafilah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mencuri perhatian saat tampil dalam defile pembukaan.
Mereka mengenakan busana batik Papua berwarna kuning gading, dipadu hijab senada dan mahkota khas bulu kasuari simbol kemuliaan dan identitas kultural. Penampilan ini menjadi cerminan misi PBD untuk menghadirkan syiar Islam yang damai dan membumi, sekaligus mengangkat budaya lokal ke panggung nasional.
Kehadiran kafilah PBD mendapat dukungan penuh dari para tokoh dan pejabat daerah.
Kepala Baperida sekaligus Ketua LPTQ PBD, Rahman, STP, hadir mewakili Gubernur Papua Barat Daya, didampingi Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim, serta pejabat lainnya dari Kominfo PBD, Kemenag, dan Raja Ampat.
Rahman menegaskan, partisipasi Papua Barat Daya dalam STQH Nasional bukan sekadar kompetisi, tetapi juga bentuk komitmen daerah dalam membumikan Al-Qur’an, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan menyiapkan generasi Qurani yang unggul.
“Kami datang bukan hanya untuk berlomba, tetapi membawa semangat syiar, persaudaraan, dan kepedulian terhadap lingkungan. STQH ini adalah ruang strategis membentuk karakter generasi muda Papua Barat Daya yang religius, cerdas, dan mencintai tanah airnya,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengajak seluruh kafilah dari 38 provinsi untuk menjadikan Kendari sebagai rumah bagi umat Qurani Indonesia.
Ia berharap STQH menjadi sumber kekuatan dalam mempererat persaudaraan dan meningkatkan kepedulian terhadap bumi.
Senada dengan itu, Menteri Agama RI menekankan bahwa STQH adalah sarana menanamkan nilai-nilai Qurani dalam konteks kebangsaan dan kemanusiaan. Menag juga mengangkat pentingnya kesadaran ekologis dalam Islam.
“Setiap ayat Al-Qur’an menyiratkan pesan ekologis. Merawat bumi adalah bentuk zikir, bagian dari ibadah. Ini relevan sekali dengan tantangan perubahan iklim yang kita hadapi saat ini,” tegasnya.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa STQH mencerminkan wajah Islam Indonesia yang moderat, toleran, dan cinta damai. Ia menyoroti peran STQH dalam membangun generasi berakhlak dan menjaga kerukunan antarumat.
“Generasi Qurani yang tampil di sini adalah harapan bangsa. Mereka tak hanya menghafal dan melantunkan ayat, tapi juga menjiwai pesan-pesan keislaman yang mendorong harmoni sosial dan keberlanjutan lingkungan hidup,” ungkap Menko.
Bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, partisipasi di STQH sejalan dengan visi membangun sumber daya manusia (SDM) unggul yang berkarakter.
Seperti ditegaskan dalam Asta Cita nasional, pengembangan SDM menjadi prioritas utama, dan STQH adalah salah satu media strategis untuk mewujudkannya melalui pendekatan spiritual dan kultural.
Kepala Dinas Kominfo PBD, Irma Riyani Soeleman, menyebut bahwa literasi Al-Qur’an dan penguatan nilai religius menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.
“Kegiatan ini membuka ruang bagi generasi muda Papua Barat Daya untuk bersinar di tingkat nasional. Lebih dari itu, kami ingin menanamkan nilai keimanan yang kokoh dan kecintaan terhadap lingkungan sejak dini,” katanya.
Papua Barat Daya sendiri akan mengikuti sembilan cabang lomba hingga 19 Oktober 2025 mendatang.
Harapan besar pun disematkan pada para peserta agar mampu tampil maksimal dan membawa pulang prestasi terbaik.
Puncak pembukaan ditandai dengan pemukulan dimba gendang tradisional oleh Gubernur Sultra, Menag, dan Menko PMK.
Gema gendang berpadu dengan takbir dan sorak semangat dari ribuan peserta dan penonton yang memenuhi arena.
STQH Nasional XXVIII bukan sekadar lomba. Ia adalah festival kebangsaan, spiritualitas, dan cinta lingkungan.
Dalam pertemuan ini, umat Islam dari Sabang sampai Merauke bersatu dalam syiar dan merajut ukhuwah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagi Papua Barat Daya, ini adalah panggung untuk menegaskan jati diri bahwa di ujung timur Indonesia, cahaya Al-Qur’an bersinar terang, membimbing langkah generasi muda menuju masa depan yang penuh harapan dan keberkahan. (Timo/red)
Papua
Senator Paul Finsen Mayor Dorong Audit dan Kepastian Hukum atas Lahan Masyarakat Adat di Klamono

Sorong— Anggota DPD RI Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM), menekankan perlunya audit independen dan kepastian hukum terkait pengelolaan lahan masyarakat adat di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong.
Senator PFM secara tegas menyerukan agar Kejaksaan Agung meninjau kesepakatan antara PT Hendrison Inti Persada (HIP) dan 14 marga pemilik tanah ulayat, termasuk memanggil pemilik perusahaan, Jimmy Wijaya, untuk memberikan keterangan terkait tata kelola lahan.
PFM menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan, antara lain kompensasi lahan, program pendidikan, pembangunan rumah layak huni, serta penyediaan fasilitas kesehatan bagi warga lokal.
Menurutnya, langkah ini krusial untuk memastikan hak masyarakat terlindungi, kewajiban perusahaan terlaksana, dan risiko sosial-ekonomi dapat diminimalkan.
“Ini bukan soal menuduh pihak manapun, melainkan memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang adil. Audit independen akan memberikan dasar yang jelas bagi semua pihak,” ujar PFM di Kantor Dewan Adat Wilayah III Doberay, Kota Sorong, Selasa (24/2/2026).
PFM, yang juga menjabat Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK PAPUA), mencontohkan Marga Malak sebagai pemilik lahan seluas 5.005 hektare yang menerima pembayaran plasma. Namun, menurut warga, skema tersebut perlu dievaluasi agar sejalan dengan potensi hasil bumi dan kesepakatan yang telah dibuat.
Pihaknya juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1), yang mewajibkan perusahaan membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimal 20 persen dari total luas areal yang dikelola.
“Dialog konstruktif antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah harus dijalankan secara transparan. Dengan audit, pengawasan, dan kepastian regulasi, hak masyarakat adat terlindungi, perusahaan memperoleh kepastian operasional, dan risiko sosial dapat dikendalikan,” tutup PFM. (By/Red)
Papua
Pangdam Kasuari Ikuti Ibadah Natal Bersama Kasad Secara Virtual, “Merayakan Natal dengan Hati, Menyatukan Iman dan Pengabdian”

Manokwari PB — Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, bersama keluarga besar Kodam XVIII/Kasuari mengikuti ibadah perayaan Natal bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang diselenggarakan secara virtual dari Aula Makodam XVIII/Kasuari, Senin (12/01/2026).
Ibadah Natal yang berlangsung dengan penuh khidmat tersebut menjadi ruang perjumpaan iman bagi seluruh prajurit dan ASN TNI Angkatan Darat, meskipun dilaksanakan secara daring.
Suasana kebersamaan tetap terasa hangat, mencerminkan semangat persaudaraan dan kekeluargaan dalam bingkai pengabdian kepada bangsa dan negara.
Dalam sambutannya, Kasad menegaskan bahwa tema Natal Tahun 2025, “Hikmah Natal Menghadirkan Sukacita Natal bagi Seluruh Prajurit dan ASN Angkatan Darat”, mengandung pesan mendalam agar semangat Natal tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui semangat Natal tersebut, diharapkan seluruh prajurit dan ASN TNI AD semakin meneguhkan komitmen pengabdian guna menghadirkan kedamaian, memperkuat persatuan, serta berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Timo)
Papua
Bulan Trisila TNI AL, Armada III Perkuat Tradisi dan Nilai Keprajuritan melalui Sosialisasi PUDD Khas dan PHST

Sorong, — Dalam rangka memperingati Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, Armada III menggelar Sosialisasi Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) Khas serta Perintah Harian Sifat Tetap (PHST) TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini diikuti oleh prajurit di wilayah kerja Armada III serta unsur KRI yang sedang sandar di Dermaga Katapop.
Sosialisasi dilaksanakan di Gedung Serba Guna Mas Pardi Armada III, Katapop, Rabu (14/1/2026), sebagai upaya memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai dasar keprajuritan melalui penguatan tradisi dan aturan kedinasan di lingkungan TNI Angkatan Laut.
Komandan Satuan Kapal Bantu Armada III selaku Ketua Koordinator Kegiatan, Kolonel Laut (P) Cahyo Hendro Guritno, bertindak sebagai pemateri dengan menyampaikan paparan mengenai PUDD Khas, tradisi khas TNI AL, serta ketentuan tenue dinas.
Dalam penjelasannya disampaikan bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang telah dilaksanakan sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun sebagai identitas serta jati diri TNI Angkatan Laut.
Termasuk di dalamnya makna simbolik pakaian dinas yang mencerminkan kehormatan, disiplin, dan tanggung jawab seorang prajurit.
Sementara itu, Komandan Satuan Kapal Ranjau Armada III, Kolonel Laut (P) Ferry Kurniawan, menyampaikan materi terkait PHST Jaga Darat dan Jaga Laut yang mencakup ketentuan, tugas, serta tanggung jawab personel jaga dalam mendukung kesiapsiagaan dan keamanan satuan.
Melalui kegiatan ini, sejalan dengan semangat Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, diharapkan prajurit Jalasena Armada III semakin profesional, berkarakter, serta siap melaksanakan setiap tugas yang diamanahkan. (Timo)
Redaksi1 minggu agoViral! Sekdes Ngrance Tulungagung Diduga Nyinyir Soal MBG, Camat Pakel Buka Suara
Redaksi1 hari agoSekjen Kemenperin Dikabarkan Dilaporkan ke KPK, Aparat Diminta Klarifikasi
Redaksi2 minggu agoDigugat ke MK, Pasal 257 KUHP Dinilai Jadi “Senjata” Kriminalisasi Petani Penggarap Lahan Terlantar
Redaksi7 hari agoKasus Dugaan Korupsi Covid-19 dan Jalan Wetar Segera Digelar, Penyidik Panggil Ulang Saksi Gratifikasi
Redaksi2 minggu agoKJRA Datangi KSP, Desak Presiden Prabowo Kawal Reforma Agraria Tulungagung–Kediri
Redaksi5 hari agoSP2HP2 Terbit, Fredi Moses Desak Mabes Polri Ambil Alih Dugaan Korupsi Pulau Wetar: Ada Ancaman dan Isu “Pengamanan Kasus”
Jawa Timur2 minggu agoSidang Narkotika di PN Tulungagung Memanas, Kuasa Hukum Sebut Terdakwa Tak Pernah Diperiksa
Redaksi2 minggu agoBabak Baru Pergolakan Pokmas Tani Mandiri: Dugaan Keterangan Palsu Seret Pelapor Lama ke Ranah Hukum












