Blitar— Aksi pembagian satu juta telur gratis oleh ratusan peternak ayam petelur dari Blitar Raya, Kediri, Tulungagung, hingga Trenggalek pada Senin (1/6) menjadi gambaran nyata dinamika sektor pangan nasional.

Di balik aksi tersebut tersimpan kegelisahan peternak akibat anjloknya harga telur, sekaligus menghadirkan pertanyaan penting mengenai arah kebijakan pangan Indonesia: bagaimana menjaga kesejahteraan peternak tanpa mengorbankan akses masyarakat terhadap sumber gizi yang murah dan berkualitas.

Telur selama ini dikenal sebagai salah satu sumber protein hewani paling terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Kandungan protein, vitamin, dan mineral yang lengkap menjadikan telur sebagai pilihan utama jutaan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.

Karena itu, ketika harga telur turun, terdapat dua realitas yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, peternak menghadapi tekanan akibat menurunnya pendapatan. Namun di sisi lain, masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pangan bergizi.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama kebijakan pangan tidak semata-mata menjaga harga tetap tinggi ataupun rendah, melainkan menciptakan keseimbangan yang adil antara produsen dan konsumen.

Harga telur yang murah memang menguntungkan konsumen dalam jangka pendek. Namun keberlanjutan produksi juga harus menjadi perhatian bersama. Apabila peternak terus mengalami kerugian dalam waktu yang panjang, sebagian peternak dapat mengurangi populasi ayam atau bahkan menghentikan usahanya. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan pasokan nasional dan memicu lonjakan harga yang lebih tinggi pada masa mendatang.

Karena itu, perlindungan terhadap peternak tidak boleh dipahami sebagai upaya mempertahankan harga tinggi, melainkan menjaga keberlangsungan produksi agar kebutuhan pangan nasional tetap terjamin.

Pengamat budaya dan geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko, menilai bahwa telur merupakan komoditas strategis yang memiliki dimensi ekonomi sekaligus kesehatan masyarakat.

“Negara perlu memastikan peternak rakyat tetap memperoleh keuntungan yang layak. Namun pada saat yang sama, rakyat juga harus mendapatkan akses terhadap protein murah untuk meningkatkan kualitas gizi keluarga. Keduanya tidak boleh dipertentangkan karena merupakan bagian dari tujuan yang sama, yaitu memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujarnya.

Menurut Bayu, apabila pemerintah ingin menetapkan harga acuan atau harga minimum tertentu untuk melindungi peternak, maka pemerintah juga harus siap menjadi penjamin pasar melalui mekanisme penyerapan hasil produksi.

“Jangan sampai pemerintah hanya menetapkan harga di atas mekanisme pasar, tetapi tidak menjamin pembelian hasil produksinya. Jika negara ingin menentukan harga, maka negara juga harus hadir sebagai offtaker atau penjamin pembelian ketika pasar tidak mampu menyerap produksi peternak. Prinsip ini sudah lama diterapkan pada sejumlah komoditas strategis seperti gabah dan beras,” katanya.

Menurutnya, kebijakan harga tanpa jaminan penyerapan berpotensi menimbulkan surplus produksi di tingkat peternak. Akibatnya, harga yang ditetapkan di atas kertas tidak selalu dapat terwujud di lapangan karena tidak ada pihak yang bersedia membeli dalam jumlah besar.

Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pesantren, sekolah, rumah sakit, dapur umum, hingga Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi instrumen strategis untuk menyerap produksi peternak sekaligus meningkatkan konsumsi protein masyarakat.

Pendekatan semacam ini memungkinkan telur tetap terjangkau bagi rakyat tanpa menghilangkan margin usaha yang wajar bagi peternak. Negara tidak perlu memilih antara peternak dan konsumen, melainkan membangun jembatan yang mempertemukan kepentingan keduanya.

Pandangan tersebut sejalan dengan amanat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Presiden menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus benar-benar berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Presiden mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari besarnya angka statistik, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan sosial, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjamin pemenuhan gizi masyarakat.

Dalam konteks komoditas telur, semangat tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Peternak rakyat harus memperoleh keuntungan yang layak agar produksi tetap berkelanjutan, sementara masyarakat harus tetap memiliki akses terhadap sumber protein yang murah dan berkualitas.

Pendekatan tersebut mencerminkan hakikat Ekonomi Pancasila sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan pasar, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat.

Negara hadir bukan untuk menggantikan mekanisme pasar, melainkan memastikan bahwa pasar bekerja demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, apabila negara menetapkan harga acuan untuk melindungi peternak, maka negara juga perlu memperkuat instrumen penyerapan melalui MBG, SPPG, koperasi, pesantren, sekolah, rumah sakit, dan berbagai lembaga publik lainnya.

Secara ekonomi, keberhasilan sektor peternakan tidak hanya diukur dari tingginya harga jual, tetapi juga dari kemampuan menciptakan pasar yang luas, stabil, dan berkelanjutan. Sementara dari perspektif pembangunan manusia, keberhasilan negara tercermin dari semakin banyaknya anak Indonesia yang memperoleh asupan protein berkualitas setiap hari.

Ke depan, kebijakan telur nasional tidak cukup hanya berbicara soal harga. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem pangan yang mampu menjamin tiga hal sekaligus: peternak memperoleh keuntungan yang layak, rakyat mendapatkan protein murah dan berkualitas, serta negara memiliki cadangan pangan strategis yang kuat.

Dengan demikian, momentum turunnya harga telur tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan pasar. Peristiwa ini justru dapat menjadi momentum untuk membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila mampu diwujudkan dalam kebijakan ekonomi yang konkret. Telur yang terjangkau, peternak yang sejahtera, dan negara yang hadir menjaga keseimbangan pasar merupakan bentuk nyata pelaksanaan Ekonomi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pada akhirnya, telur bukan sekadar komoditas pangan. Telur adalah instrumen pembangunan manusia Indonesia. Ketika peternak terlindungi, rakyat memperoleh gizi yang cukup, dan negara mampu menjaga keseimbangan keduanya, maka cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semakin mendekati kenyataan. (By/Red)

BLITAR — Ratusan peternak ayam petelur dari Blitar Raya, Kediri, Tulungagung, hingga Trenggalek menggelar aksi demonstrasi sekaligus pembagian satu juta telur gratis di depan Kantor Bupati Blitar, Kanigoro, pada Senin (1/6).

Di tengah aksi tersebut, Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansyah secara tegas mendorong pemerintah pusat untuk turun tangan menstabilkan harga telur ayam ras yang terus merosot di tingkat peternak rakyat.

Wakil Bupati Blitar Beky Hardihansyah, saat menyampaikan keterangan pers, (dok/JK)

Saat ini, harga telur berada di kisaran Rp 21 ribu per kilogram, sementara biaya pakan ternak justru mengalami kenaikan signifikan. Kondisi ini dinilai semakin menekan peternak kecil yang terancam terus merugi.

Beky Herdihansyah yang juga dikenal sebagai pelaku usaha peternakan menyebutkan bahwa intervensi pemerintah sangat dibutuhkan agar peternak rakyat dapat bertahan.

Ia mengingatkan bahwa sebelumnya Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengajukan harga acuan di level Rp 24.500 hingga Rp 26.500 per kilogram.

“Ke depan kami berharap sistem distribusi bisa berjalan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar harga lebih stabil dan tidak dimainkan spekulan,” ujar Beky di hadapan awak media.

Ia pun membandingkan kebijakan stabilisasi harga gabah yang dinilai berjalan dengan baik.

Menurutnya, pemerintah semestinya juga mampu menstabilkan harga telur. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus berkomunikasi dan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat terkait penataan harga telur.

Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto yang turun langsung berdialog dengan massa aksi mengakui bahwa harga telur di level Rp21 ribu per kilogram merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan usaha peternak rakyat.

Rijanto memaparkan sejumlah solusi yang tengah disiapkan, antara lain memperluas penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia juga mengusulkan agar distribusi telur untuk kebutuhan MBG dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih sehingga pasokan berasal langsung dari peternak rakyat.

“Kalau pengadaan telur dilakukan melalui koperasi desa, stabilitas harga akan lebih terjaga dan peternak rakyat bisa lebih terlindungi,” tegas Rijanto.

Selain menuntut penegakan Harga Acuan Pembelian (HAP), para peternak juga menyatakan penolakan terhadap investasi skala besar di sektor peternakan ayam petelur yang dinilai berpotensi menggerus keberlangsungan usaha peternak kecil.

Aksi sosial bertajuk Bagi-Bagi 1 Juta Telur yang berlangsung tertib ini mendapat pengawalan aparat keamanan. Di tengah terik matahari, ribuan warga tampak mengantre telur gratis di kawasan Kantor Bupati Blitar.

Di balik aksi sosial tersebut, para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar kandang-kandang peternak rakyat tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat. (JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Pasuruan— Di Jawa Timur, ada satu candaan yang hampir dipahami semua pecinta kuliner: Bebek Purnama punya satu juta outlet.

Tentu saja jumlah tersebut bukan angka sebenarnya. Istilah “Satu Juta Outlet” hanyalah hiperbola yang lahir dari kekaguman masyarakat terhadap begitu banyaknya warung bebek goreng yang menggunakan nama Purnama dan tersebar di hampir setiap sudut kota, mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, hingga Malang.

Fenomena ini menjadi unik karena di tengah menjamurnya warung dengan nama serupa, masyarakat justru kerap menemukan berbagai tulisan yang membingungkan sekaligus mengundang senyum. Ada yang memasang spanduk “Cabang Purnama”, ada yang menulis “Purnama Asli”, bahkan tidak sedikit yang mencantumkan kalimat “Tidak Buka Cabang”.

Dari situlah muncul pertanyaan yang terus hidup di tengah masyarakat: sebenarnya yang asli yang mana?

Namun di balik pertanyaan tersebut, tersimpan sebuah kisah panjang mengenai sejarah kuliner rakyat, jaringan perantau, serta budaya berbagi yang menjadikan Bebek Purnama lebih dari sekadar warung makan.

Berawal dari Sebuah Nama di Kawasan Dinoyo.

Menurut cerita yang berkembang di kalangan pelaku usaha kuliner Surabaya, nama Purnama berasal dari kawasan sekitar Bioskop Purnama yang dahulu berdiri di wilayah Dinoyo, Surabaya.

Di kawasan itulah para pelopor usaha bebek goreng mulai dikenal masyarakat sekitar pada era 1990-an. Nama lokasi tersebut kemudian melekat pada usaha kuliner yang mereka jalankan hingga akhirnya berkembang menjadi identitas yang dikenal luas oleh masyarakat Jawa Timur.

Seiring waktu, nama Purnama tidak lagi sekadar menunjukkan lokasi asal berjualan. Nama tersebut berubah menjadi simbol kuliner yang identik dengan bebek goreng berbumbu kuat, sambal pedas, dan taburan serundeng kelapa yang melimpah.

Bagi sebagian warga Surabaya, Bebek Purnama bahkan menjadi bagian dari memori kolektif kota. Ia hadir bukan hanya sebagai tempat makan, melainkan juga sebagai bagian dari cerita malam, tongkrongan keluarga, hingga perjalanan kuliner lintas generasi.

Tumbuh Tanpa Sistem Waralaba.

Berbeda dengan banyak merek kuliner modern yang berkembang melalui sistem franchise, Bebek Purnama justru tumbuh melalui pola yang jauh lebih sederhana.

Banyak penjual memperoleh keterampilan memasak dari keluarga, kerabat, teman, atau sesama perantau Madura yang telah lebih dahulu menjalankan usaha serupa. Setelah menguasai resep dan teknik memasak, mereka kemudian membuka usaha sendiri dengan tetap membawa nama Purnama sebagai identitas dagang.

Pola inilah yang membuat penyebarannya berlangsung sangat cepat.

Tanpa kantor pusat, tanpa biaya lisensi, tanpa kontrak kemitraan yang rumit, jaringan warung Bebek Purnama terus berkembang mengikuti arus hubungan sosial masyarakat.

Dalam praktiknya, yang diwariskan bukan hanya resep, tetapi juga pengalaman usaha, jaringan pemasok, hingga cara bertahan menghadapi persaingan.

Budaya Berbagi yang Menjadi Kekuatan.

Salah satu faktor yang kerap disebut dalam berbagai cerita mengenai Bebek Purnama adalah sikap terbuka para pelopor usaha yang tidak terlalu ketat menjaga resep maupun teknik memasak.

Alih-alih merahasiakan ilmu dagang, banyak di antara mereka justru mengajarkan cara memasak kepada orang-orang yang ingin memulai usaha sendiri.

Dari satu warung lahir beberapa warung baru. Dari satu keluarga berkembang menjadi jaringan usaha yang lebih luas.

Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana budaya berbagi pengetahuan dapat menciptakan efek ekonomi yang besar bagi masyarakat.

Di tengah dunia bisnis yang sering kali menempatkan rahasia dagang sebagai aset utama, Bebek Purnama berkembang dengan pendekatan yang berbeda: kepercayaan sosial.

Perkembangan Bebek Purnama juga tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat Madura yang selama puluhan tahun menjadi bagian penting dalam perkembangan kuliner Jawa Timur.

Tradisi merantau yang kuat membuat banyak keluarga Madura membangun usaha makanan di berbagai daerah. Dari sate, soto, nasi campur, hingga bebek goreng, jaringan usaha tersebut tumbuh melalui hubungan kekeluargaan dan solidaritas komunitas.

Dalam kasus Bebek Purnama, pola penyebarannya diyakini mengikuti jalur sosial yang serupa.

Melalui hubungan antarkerabat dan sesama perantau, resep serta keterampilan memasak diwariskan secara turun-temurun. Akibatnya, banyak warung memiliki karakter rasa yang mirip meskipun berdiri secara mandiri.

Lebih dari Sekadar Kuliner.

Pengamat budaya dan geopolitik Nusantara dan salah satu pelanggan, Bayu Sasongko, pada 31/5/2026 menilai fenomena Bebek Purnama merupakan contoh menarik bagaimana identitas budaya lokal dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi rakyat.

Menurutnya, sebelum konsep franchise modern dikenal luas, masyarakat Nusantara sebenarnya telah lama mengenal pola pengembangan usaha berbasis komunitas.

“Bebek Purnama menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tradisi kewirausahaan yang dibangun melalui kepercayaan, jaringan sosial, dan semangat berbagi ilmu. Model seperti ini sudah hidup jauh sebelum sistem waralaba modern berkembang,” ujarnya.

Bayu menilai keberhasilan Bebek Purnama bertahan selama puluhan tahun membuktikan bahwa modal sosial sering kali lebih kuat daripada modal finansial.

“Ketika masyarakat saling percaya dan saling mendukung, sebuah usaha dapat berkembang secara organik tanpa harus memiliki struktur perusahaan besar. Dalam konteks ini, Bebek Purnama adalah contoh nyata ekonomi kerakyatan yang tumbuh dari bawah,” katanya.

Simbol Budaya Jawa Timur.

Menurut Bayu, pada titik tertentu nama Purnama telah melampaui fungsi awalnya sebagai identitas usaha.

Ia berubah menjadi simbol budaya yang hidup di tengah masyarakat.

“Ketika sebuah nama usaha mulai menjadi bagian dari percakapan sehari-hari, menjadi bahan candaan, dan dikenal lintas generasi, maka nama itu telah memasuki wilayah budaya. Purnama bukan lagi sekadar warung makan, tetapi bagian dari identitas kuliner Jawa Timur,” ujarnya.

Fenomena banyaknya spanduk yang sama-sama mengklaim sebagai “asli” justru menunjukkan kuatnya pengaruh nama tersebut dalam imajinasi masyarakat.

Alih-alih memunculkan konflik identitas, kondisi tersebut berkembang menjadi humor kolektif yang diterima publik sebagai bagian dari cerita panjang Bebek Purnama.

Warisan Kuliner yang Terus Hidup.

Di tengah berkembangnya restoran modern, layanan pesan antar digital, dan perubahan gaya hidup masyarakat, Bebek Purnama tetap bertahan sebagai salah satu ikon kuliner Jawa Timur.

Warung-warungnya masih ramai dikunjungi pelanggan yang mencari cita rasa khas yang telah mereka kenal selama bertahun-tahun.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuatan sebuah kuliner tidak hanya terletak pada rasa, tetapi juga pada cerita yang menyertainya.

Di balik sepiring bebek goreng terdapat kisah tentang perantauan, kerja keras, solidaritas komunitas, dan budaya berbagi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Barangkali karena itulah istilah “Satu Juta Outlet Bebek Purnama” terus hidup di tengah masyarakat.

Bukan karena jumlahnya benar-benar mencapai satu juta, melainkan karena pengaruhnya telah menyebar begitu luas hingga terasa hadir di hampir setiap sudut Jawa Timur.

Dan selama masih ada warung tenda yang mengepul di malam hari, selama masih ada pelanggan yang mencari sambal pedas dan serundeng khasnya, legenda Bebek Purnama tampaknya akan terus menjadi bagian dari sejarah kuliner Nusantara. (By/Red)