Connect with us

Papua

Pelni Sorong Usahakan Tiket Non-Seat dan 12 Kapal Hadapi Lonjakan Penumpang Nataru 2025/2026

Published

on

SORONG — PT Pelni (Persero) Cabang Sorong mulai melakukan langkah antisipatif menghadapi lonjakan penumpang menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Sebanyak 12 armada kapal, terdiri dari 8 kapal Pelni dan 4 kapal Sabuk Nusantara, disiapkan untuk melayani mobilitas masyarakat di wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya.

Kepala Cabang PT Pelni Sorong, Duta Kusuma, SE, memprediksi lonjakan penumpang pada periode Nataru tahun ini akan meningkat dibandingkan hari biasa. Oleh karena itu, Pelni Sorong mengimbau masyarakat agar memesan tiket lebih awal guna menghindari kehabisan tiket dan penumpukan penumpang di pelabuhan.

“Kami meminta kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik atau merayakan Natal dan Tahun Baru agar memesan tiket sejak jauh hari. Hal ini penting untuk menghindari kepadatan dan memastikan kenyamanan perjalanan,” ujar Duta Kusuma.

Menurutnya, Pelni Sorong berkomitmen memberikan pelayanan maksimal bagi seluruh penumpang, termasuk penumpang dari wilayah kepulauan dan daerah terluar seperti Raja Ampat dan Tambrauw, yang selama ini bergantung pada transportasi laut sebagai moda utama.

Sebagai bentuk antisipasi tambahan, Pelni Sorong juga mengusahakan tiket non-seat, namun penambahannya tetap mengacu pada ketentuan kapasitas maksimum kapal yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan tidak dapat dilampaui demi keselamatan pelayaran.

Duta Kusuma menjelaskan, jumlah tiket non-seat sangat bergantung pada total penumpang keseluruhan di dalam kapal, termasuk penumpang lanjutan dari pelabuhan lain.

“Penambahan tiket non-seat tidak bisa sembarangan. Contohnya Kapal KM Labobar yang memiliki kapasitas maksimal 3.476 penumpang. Jika jumlah tersebut sudah terpenuhi, termasuk penumpang lanjutan dari pelabuhan lain, maka tiket non-seat tidak bisa ditambah lagi,” jelasnya.

Saat ini, untuk rute favorit seperti Ambon, Ternate, dan Bitung, penjualan tiket dari Pelabuhan Sorong tercatat sudah mencapai sekitar 1.000 lebih penumpang, namun Pelni tetap melakukan pemantauan ketat terhadap data penumpang on board agar tidak terjadi kelebihan kapasitas.

Dengan berbagai kesiapan tersebut, PT Pelni Cabang Sorong berharap angkutan laut selama periode Nataru 2025/2026 dapat berjalan aman, tertib, dan lancar, serta memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat yang menggunakan jasa transportasi laut Pelni. (Tim/Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Papua

Senator Paul Finsen Mayor Dorong Audit dan Kepastian Hukum atas Lahan Masyarakat Adat di Klamono

Published

on

Sorong— Anggota DPD RI Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM), menekankan perlunya audit independen dan kepastian hukum terkait pengelolaan lahan masyarakat adat di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong.

Senator PFM secara tegas menyerukan agar Kejaksaan Agung meninjau kesepakatan antara PT Hendrison Inti Persada (HIP) dan 14 marga pemilik tanah ulayat, termasuk memanggil pemilik perusahaan, Jimmy Wijaya, untuk memberikan keterangan terkait tata kelola lahan.

PFM menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan, antara lain kompensasi lahan, program pendidikan, pembangunan rumah layak huni, serta penyediaan fasilitas kesehatan bagi warga lokal.

Menurutnya, langkah ini krusial untuk memastikan hak masyarakat terlindungi, kewajiban perusahaan terlaksana, dan risiko sosial-ekonomi dapat diminimalkan.

“Ini bukan soal menuduh pihak manapun, melainkan memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang adil. Audit independen akan memberikan dasar yang jelas bagi semua pihak,” ujar PFM di Kantor Dewan Adat Wilayah III Doberay, Kota Sorong, Selasa (24/2/2026).

PFM, yang juga menjabat Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK PAPUA), mencontohkan Marga Malak sebagai pemilik lahan seluas 5.005 hektare yang menerima pembayaran plasma. Namun, menurut warga, skema tersebut perlu dievaluasi agar sejalan dengan potensi hasil bumi dan kesepakatan yang telah dibuat.

Pihaknya juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1), yang mewajibkan perusahaan membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimal 20 persen dari total luas areal yang dikelola.

“Dialog konstruktif antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah harus dijalankan secara transparan. Dengan audit, pengawasan, dan kepastian regulasi, hak masyarakat adat terlindungi, perusahaan memperoleh kepastian operasional, dan risiko sosial dapat dikendalikan,” tutup PFM. (By/Red)

Continue Reading

Papua

Pangdam Kasuari Ikuti Ibadah Natal Bersama Kasad Secara Virtual, “Merayakan Natal dengan Hati, Menyatukan Iman dan Pengabdian”

Published

on

Manokwari PB — Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, bersama keluarga besar Kodam XVIII/Kasuari mengikuti ibadah perayaan Natal bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang diselenggarakan secara virtual dari Aula Makodam XVIII/Kasuari, Senin (12/01/2026).

Ibadah Natal yang berlangsung dengan penuh khidmat tersebut menjadi ruang perjumpaan iman bagi seluruh prajurit dan ASN TNI Angkatan Darat, meskipun dilaksanakan secara daring.

Suasana kebersamaan tetap terasa hangat, mencerminkan semangat persaudaraan dan kekeluargaan dalam bingkai pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dalam sambutannya, Kasad menegaskan bahwa tema Natal Tahun 2025, “Hikmah Natal Menghadirkan Sukacita Natal bagi Seluruh Prajurit dan ASN Angkatan Darat”, mengandung pesan mendalam agar semangat Natal tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui semangat Natal tersebut, diharapkan seluruh prajurit dan ASN TNI AD semakin meneguhkan komitmen pengabdian guna menghadirkan kedamaian, memperkuat persatuan, serta berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Timo)

Continue Reading

Papua

Bulan Trisila TNI AL, Armada III Perkuat Tradisi dan Nilai Keprajuritan melalui Sosialisasi PUDD Khas dan PHST

Published

on

Sorong, — Dalam rangka memperingati Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, Armada III menggelar Sosialisasi Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) Khas serta Perintah Harian Sifat Tetap (PHST) TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini diikuti oleh prajurit di wilayah kerja Armada III serta unsur KRI yang sedang sandar di Dermaga Katapop.

Sosialisasi dilaksanakan di Gedung Serba Guna Mas Pardi Armada III, Katapop, Rabu (14/1/2026), sebagai upaya memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai dasar keprajuritan melalui penguatan tradisi dan aturan kedinasan di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Komandan Satuan Kapal Bantu Armada III selaku Ketua Koordinator Kegiatan, Kolonel Laut (P) Cahyo Hendro Guritno, bertindak sebagai pemateri dengan menyampaikan paparan mengenai PUDD Khas, tradisi khas TNI AL, serta ketentuan tenue dinas.

Dalam penjelasannya disampaikan bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang telah dilaksanakan sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun sebagai identitas serta jati diri TNI Angkatan Laut.

Termasuk di dalamnya makna simbolik pakaian dinas yang mencerminkan kehormatan, disiplin, dan tanggung jawab seorang prajurit.

Sementara itu, Komandan Satuan Kapal Ranjau Armada III, Kolonel Laut (P) Ferry Kurniawan, menyampaikan materi terkait PHST Jaga Darat dan Jaga Laut yang mencakup ketentuan, tugas, serta tanggung jawab personel jaga dalam mendukung kesiapsiagaan dan keamanan satuan.

Melalui kegiatan ini, sejalan dengan semangat Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, diharapkan prajurit Jalasena Armada III semakin profesional, berkarakter, serta siap melaksanakan setiap tugas yang diamanahkan. (Timo)

Continue Reading

Trending