Connect with us

Pemerintahan

Pemkab Blitar dan DPRD Sepakati Raperda Pajak-Retribusi, Kemandirian Fiskal Diperkuat

Published

on

BLITAR – Pemerintah Kabupaten Blitar bersama DPRD Kabupaten Blitar menyepakati hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kesepakatan ini dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal serta meningkatkan kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Persetujuan tersebut disampaikan Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, saat membacakan pendapat akhir Bupati terhadap hasil pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, pada Jumat (20/11) malam.

Rapat paripurna di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar itu dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi. Kegiatan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Beky Herdihansah atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Blitar yang telah memberikan perhatian, tenaga, dan pemikiran selama proses pembahasan Raperda.

Menurutnya, pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.

Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi penerimaan dari kedua sektor itu diperlukan untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.

Peningkatan PAD juga diharapkan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program prioritas, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

Dengan kapasitas keuangan yang semakin kuat, Pemerintah Kabupaten Blitar diharapkan dapat melaksanakan pembangunan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif ini mencerminkan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan DPRD dalam menghasilkan kebijakan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui pembahasan bersama, setiap kebijakan diharapkan tidak hanya memperhatikan aspek peningkatan pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta iklim usaha di Kabupaten Blitar.

Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi instrumen penting untuk menciptakan tata kelola pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Blitar bersama DPRD berkomitmen agar kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Optimalisasi pendapatan daerah, menurut pemerintah daerah, harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

Dengan kesepakatan tersebut, pengelolaan potensi pendapatan daerah diharapkan semakin maksimal sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Blitar.(JK/Red)

Pemerintahan

Penyerapan APBD Lumajang Rendah, Ketua PSMP Ingatkan DPRD Jangan Sekadar Sahkan Anggaran

Published

on

LUMAJANG – Rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026 kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik diarahkan kepada DPRD Kabupaten Lumajang yang dinilai perlu menunjukkan peran lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap realisasi anggaran daerah.

Ketua DPD Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Jawa Timur, Didik Sofyan Arif, mengingatkan bahwa tanggung jawab DPRD tidak berhenti pada pembahasan dan pengesahan APBD bersama pemerintah daerah.

Tabel serapan anggaran anggaran, (dok/DD)

Setelah anggaran ditetapkan, wakil rakyat memiliki kewajiban mengawasi pelaksanaannya agar setiap program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Didik, rendahnya penyerapan anggaran seharusnya menjadi momentum bagi DPRD untuk mempertanyakan kinerja pemerintah daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan.

“DPRD jangan hanya hadir ketika pembahasan dan pengesahan anggaran, tetapi juga harus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan APBD. Sudah dijalankan atau belum?” tegas Didik.

Ia menilai, ketika realisasi anggaran belum berjalan optimal, DPRD semestinya tidak tinggal diam. Lembaga legislatif perlu menggunakan instrumen pengawasannya untuk meminta penjelasan pemerintah daerah, memanggil OPD terkait, hingga mengevaluasi penyebab lambatnya pelaksanaan program.

Bagi Didik, persoalan penyerapan APBD bukan sekadar urusan administratif atau angka dalam laporan keuangan. Ada kepentingan masyarakat yang dipertaruhkan ketika anggaran pembangunan tidak segera direalisasikan.

“Kita tunggu bagaimana wakil rakyat menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat. Jangan sampai anggaran menumpuk di akhir tahun, sementara masyarakat justru kehilangan manfaatnya,” ujarnya.

Didik juga mengingatkan bahwa rendahnya realisasi APBD dapat menimbulkan dampak berantai terhadap pembangunan daerah dan perekonomian masyarakat.

Sejumlah sektor berpotensi terdampak, mulai dari pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penyediaan sarana publik lainnya.

Program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial yang telah direncanakan juga berisiko mengalami keterlambatan apabila pelaksanaannya tidak segera dipercepat.

Dampaknya tidak berhenti pada tertundanya pembangunan fisik. Belanja pemerintah daerah yang semestinya menjadi salah satu penggerak perputaran ekonomi lokal juga berpotensi tidak memberikan kontribusi optimal.

Ia bahkan mengingatkan risiko penurunan kualitas pekerjaan apabila realisasi kegiatan dipaksakan menjelang penutupan tahun anggaran. Pengerjaan proyek yang diburu waktu berpotensi mengurangi ruang bagi pelaksanaan pekerjaan secara cermat dan sesuai standar.

“Bukan hanya itu, perputaran ekonomi lokal yang diharapkan tumbuh melalui belanja pemerintah akan terhambat. Kualitas pekerjaan juga berisiko menurun apabila penyerapan dipaksakan menjelang akhir tahun anggaran. Pelaksana bisa terburu-buru karena dikejar waktu,” bebernya.

PSMP menegaskan, APBD merupakan instrumen penting untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar angka yang harus dihabiskan sebelum tahun anggaran berakhir.

Karena itu, Didik meminta pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Lumajang sama-sama bertanggung jawab memastikan anggaran yang telah disepakati benar-benar direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, publik berhak mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran, langkah evaluasi yang telah dilakukan, serta sejauh mana DPRD menjalankan fungsi pengawasannya.

Sebab, keberhasilan pengelolaan APBD tidak semestinya hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari ketepatan pelaksanaan program dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Kabupaten Lumajang.(DD/Red)

Continue Reading

Kesehatan

115 Ribu Warga Blitar Ditanggung PBI Daerah, Dinkes Siapkan Penguatan Kepesertaan JKN

Published

on

BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar terus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya warga kurang mampu, melalui program Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dari sejumlah sumber pendanaan untuk mendukung keberlangsungan program jaminan kesehatan tersebut.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Hasnan Effendi, menyampaikan bahwa berdasarkan data per 1 November 2026, jumlah peserta PBID di Kabupaten Blitar mencapai 115.150 jiwa.

Sementara itu, total kepesertaan JKN di Kabupaten Blitar tercatat sebanyak 1.065.600 jiwa atau sekitar 83,86 persen.

Menurut Hasnan, capaian tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Dinkes juga mencatat adanya peningkatan kepesertaan sebesar 6 persen.

Dari sisi pembiayaan, pagu anggaran JKN tahun 2026 bersumber dari beberapa pos pendanaan. Di antaranya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp12,7 miliar, pajak rokok sebesar Rp24,188 miliar, serta Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,5 miliar melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

Dukungan pembiayaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan perlindungan jaminan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan pembayaran iuran.

Ke depan, Dinkes Kabupaten Blitar juga mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepesertaan JKN secara mandiri.

Hasnan menyampaikan, masyarakat yang masuk kelompok desil 6 ke atas diharapkan dapat memenuhi kewajiban kepesertaan melalui skema mandiri sesuai kemampuan ekonominya.

Selain itu, pemberi kerja juga diharapkan memiliki tanggung jawab untuk mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta JKN sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan sistem jaminan kesehatan sekaligus menjaga agar bantuan pemerintah daerah tetap diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dengan adanya program PBID, Pemkab Blitar berupaya memastikan masyarakat kurang mampu tetap memperoleh perlindungan kesehatan dan akses terhadap pelayanan medis tanpa harus terbebani pembayaran iuran secara mandiri.

Ke depan, penguatan kepesertaan dan ketepatan sasaran penerima bantuan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat Kabupaten Blitar. (JK/Red)

Continue Reading

Pemerintahan

Belanja Modal APBD Lumajang 2026 Baru Terserap 11,58 Persen, PSMP Pertanyakan Percepatan Pembangunan

Published

on

LUMAJANG – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan. Hingga Triwulan III, penyerapan belanja daerah tercatat baru mencapai 52,48 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp2,346 triliun.

Berdasarkan data dalam materi evaluasi APBD 2026 yang dihimpun DPD Jatim Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP), realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,231 triliun. Dengan demikian, masih terdapat anggaran sekitar Rp1,115 triliun atau 47,52 persen yang belum terealisasi.

Salah satu pos anggaran yang menjadi perhatian adalah belanja modal. Dari pagu sebesar Rp210,48 miliar, realisasinya baru mencapai Rp24,36 miliar atau sekitar 11,58 persen.

Rendahnya penyerapan belanja modal tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Lumajang. Pasalnya, belanja modal berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas pelayanan publik, peralatan, serta aset daerah yang memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Ketua PSMP, Didik, menilai capaian realisasi belanja daerah tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan fisik dan pengadaan aset.

“Ini menjadi catatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang. Capaian realisasi belanja sebesar 52,48 persen hingga Triwulan III perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh OPD, khususnya perangkat daerah yang memiliki program pembangunan fisik dan pengadaan aset,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan yang perlu menjadi perhatian bukan sekadar besaran anggaran yang belum terserap, melainkan bagaimana anggaran yang telah direncanakan dapat diwujudkan menjadi pembangunan nyata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan, anggaran daerah pada hakikatnya merupakan instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, publik dinilai berhak mengetahui sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan.

“Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, publik berhak mengetahui apakah anggaran yang telah dialokasikan benar-benar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata, khususnya kepada masyarakat Lumajang,” ungkap Didik.

Selain belanja modal, PSMP juga menyoroti realisasi sejumlah pos belanja lainnya yang dinilai perlu mendapat penjelasan dari pemerintah daerah.

Berdasarkan data evaluasi tersebut, belanja operasional dengan pagu Rp1.731,39 miliar baru terealisasi Rp998,98 miliar atau 57,70 persen. Sementara belanja transfer dari pagu Rp393,87 miliar terealisasi Rp205,34 miliar atau 52,14 persen.

Adapun belanja tak terduga dengan pagu anggaran Rp10,96 miliar baru terealisasi Rp2,81 miliar atau 25,67 persen.

PSMP meminta Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan penjelasan secara terbuka mengenai faktor yang memengaruhi realisasi belanja tersebut. Terutama terkait kemungkinan adanya kendala perencanaan, proses pengadaan barang dan jasa, tender proyek, persoalan teknis, maupun koordinasi antar-OPD.

Menurut PSMP, apabila rendahnya penyerapan anggaran disebabkan oleh berbagai kendala tersebut, pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi agar tidak berdampak pada tertundanya pembangunan dan pelayanan publik yang seharusnya diterima masyarakat.

“Semua harus dijelaskan secara transparan dan terbuka kepada publik, khususnya masyarakat Kabupaten Lumajang. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana APBD yang berasal dari uang rakyat ini digunakan, apakah sudah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau justru berpotensi menyebabkan tertundanya manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat,” pungkas Ketua PSMP.

PSMP berharap Pemkab Lumajang segera memberikan penjelasan mengenai perkembangan realisasi APBD 2026, terutama rendahnya penyerapan belanja modal.

Transparansi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana anggaran daerah telah digunakan dan bagaimana dampaknya terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Lumajang.(DD/Red)

Continue Reading

Trending