Pemerintahan
Pemkab Blitar dan DPRD Sepakati Raperda Pajak-Retribusi, Kemandirian Fiskal Diperkuat
BLITAR – Pemerintah Kabupaten Blitar bersama DPRD Kabupaten Blitar menyepakati hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kesepakatan ini dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal serta meningkatkan kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Persetujuan tersebut disampaikan Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, saat membacakan pendapat akhir Bupati terhadap hasil pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, pada Jumat (20/11) malam.
Rapat paripurna di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar itu dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi. Kegiatan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Beky Herdihansah atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Blitar yang telah memberikan perhatian, tenaga, dan pemikiran selama proses pembahasan Raperda.
Menurutnya, pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi penerimaan dari kedua sektor itu diperlukan untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Peningkatan PAD juga diharapkan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program prioritas, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta memenuhi kebutuhan pelayanan publik.
Dengan kapasitas keuangan yang semakin kuat, Pemerintah Kabupaten Blitar diharapkan dapat melaksanakan pembangunan secara lebih optimal dan berkelanjutan.
Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif ini mencerminkan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan DPRD dalam menghasilkan kebijakan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui pembahasan bersama, setiap kebijakan diharapkan tidak hanya memperhatikan aspek peningkatan pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta iklim usaha di Kabupaten Blitar.
Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi instrumen penting untuk menciptakan tata kelola pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Blitar bersama DPRD berkomitmen agar kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Optimalisasi pendapatan daerah, menurut pemerintah daerah, harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.
Dengan kesepakatan tersebut, pengelolaan potensi pendapatan daerah diharapkan semakin maksimal sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Blitar.(JK/Red)