Kota Sorong, – Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, S.Pd.I, M.M, mewakili Gubernur Elisa Kambu membuka secara resmi Rapat Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025-2029. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Rylich Panorama, Jalan Samratulangi, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Barat, ini menjadi tonggak awal dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di provinsi yang baru terbentuk ini.

Dalam sambutannya, Ahmad Nausrau menekankan pentingnya pembangunan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. “Sebagai provinsi yang baru terbentuk, kami menghadapi tantangan sekaligus peluang besar untuk membangun Papua Barat Daya yang ramah dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk hidup layak, mandiri, dan berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan.

Wakil Gubernur juga mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Oleh sebab itu, penyusunan RAD harus menjadi panduan bagi seluruh perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif disabilitas dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan.

Lebih lanjut, dalam rapat ini dibahas beberapa prioritas penting seperti aksesibilitas fisik dan non-fisik, pendidikan inklusif, ketenagakerjaan dan kewirausahaan, layanan kesehatan dan rehabilitasi, perlindungan dari diskriminasi, serta partisipasi dalam kehidupan publik dan politik.

Kepala Bidang Perekonomian Sosial Budaya Provinsi Papua Barat Daya, Agustinus Antoh, S.Sos, M.Ap menjelaskan, “Dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2024, kami semakin fokus memastikan seluruh program dan kebijakan yang disusun dapat mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas secara optimal dan berkelanjutan.”

Rapat pembentukan tim ini menjadi momen strategis untuk menyatukan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga organisasi penyandang disabilitas dan masyarakat sipil agar dapat bekerja kolaboratif dan partisipatif. “Kami berharap, RAD yang akan disusun ini bukan hanya sebatas dokumen administratif, melainkan investasi jangka panjang demi terciptanya Papua Barat Daya yang inklusif dan berdaya,” tutup Ahmad Nausrau, S.Pd.I, MM

(Timo)

LAMONGAN — Pada 10 Muharram 1447 H, yang bertepatan dengan 6 Juli 2025 M, Pesantren Krapyak Mayong Sidomlangean Kedungpring Lamongan menggelar acara santunan anak yatim.

Kegiatan mulia ini merupakan wujud komitmen para pengurus Pesantren Krapyak Mayong Sidomlangean dalam menunjukkan kepedulian terhadap anak-anak yatim.

Ketua Yayasan Sosial Pendidikan Bani Kyai Tasir Mayong, Mbah H. Katjung Pramono, menjelaskan bahwa tujuan dari santunan ini adalah untuk memberikan saku kepada anak yatim agar bermanfaat bagi mereka.

“Mereka adalah generasi penerus kita yang sholih dan sholihah,” ungkapnya.

Mbah Katjung juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Setiawan yang telah memberikan donasi untuk santunan anak yatim ini.

Dia berharap agar rezeki beliau semakin berkah dan melimpah, serta keluarganya menjadi keluarga yang sakinah.

Selain itu, yayasan juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga anak yatim yang telah mengantar anak-anak mereka ke Pesantren Krapyak Mayong Sidomlangean.

Sekretaris Pesantren Krapyak Mayong Sidomlangean, Kang Imam Suyuti, menambahkan bahwa keberadaan anak yatim merupakan ladang untuk mendapatkan kesempatan jaminan bersama Sayyidina Muhammad sholalloh alaihi salam di akhirat.

“Sedapat mungkin kita memuliakan anak yatim dan mencurahkan kasih sayang kepada puluhan anak yatim agar mereka tumbuh dewasa dengan baik,” ujarnya.

Kang Suyuti juga menyebutkan bahwa pada santunan yatim tahun 2025 ini, terdata hanya ada 15 anak yatim yang menerima santunan.

“Semoga tahun depan jumlahnya semakin banyak,” harapnya.

Penyerahan santunan kali ini berupa uang tunai dan sarung, yang diharapkan dapat memperkuat pembinaan anak yatim sehingga mereka menjadi generasi yang cerdas secara spiritual dan tangguh dalam menghadapi realita sosial.

“Santunan yatim di Pesantren Krapyak memperkuat pembinaan anak yatim,” tutup Kang Suyuti. (DON)

BANGKALAN— Antisipasi krisis air bersih di wilayah Kabupaten Bangkalan Madura, Polres Bangkalan membangun sumur dalam (bor) di Desa Bungkeng, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan.

Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono mengatakan, sumur dalam atau sumur bor dibagun di Desa Bungkeng, mengingat di wilayah tersebut dianggap rawan krisis air bersih.

“Pembangunan Sumur Bor ini merupakan program Presisi Bapak Kapolri yang telah dilaksanakan pula diwilayah Jawa Timur khususnya di tempat-tempat yang membutuhkan bantuan air bersih,” ujar AKBP Hendro, Jumat (4/7).

Bantuan sumur bor ini juga menjadi salah satu bukti implementasi jargon Polri Untuk Masyarakat.

“Polri berupaya semaksimal mungkin membantu persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk soal kesulitan air bersih,” terang AKBP Hendro.

Menurut Kapolres Bangkalan, masih ada beberapa wilayah di Kabupaten Bangkalan yang mengalami krisis air bersih di kala musim kemarau.

Polres Bangkalan Polda Jatim akan senantiasa berupaya mengatasinya dengan membangun sumur bor di titik rawan krisis air bersih. (DON)