Papua
Kota Sorong Susun Rencana Kontinjensi Banjir 2025–2028, Wujudkan Kota Tangguh Bencana

Kota Sorong PBD — Pemerintah Kota Sorong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) resmi menggelar kegiatan Sosialisasi dan Lokakarya Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir Kota Sorong Tahun 2025–2028, bertempat di Hotel Belagri, Jalan Merapi, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (24/10/25).
Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Abdul Rahim Oeli, SE, Staf Ahli Wali Kota Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, mewakili Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, SH, M.PA.
Dalam sambutannya, Abdul Rahim Oeli menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPBD Kota Sorong atas inisiatif menyelenggarakan kegiatan penting ini.
Ia menegaskan bahwa penyusunan dokumen rencana kontinjensi banjir merupakan langkah konkret dan strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat menghadapi potensi bencana banjir di Kota Sorong.
“Perubahan iklim global telah memberikan dampak signifikan terhadap kondisi lingkungan kita. Risiko banjir semakin meningkat dan menjadi tantangan bersama. Melalui kegiatan ini, kita menetapkan langkah-langkah konkret agar wilayah terdampak dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat,” ujar Abdul Rahim.
Ia menambahkan, dengan tata kelola yang baik serta koordinasi lintas sektor yang solid, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam membangun kota yang tangguh terhadap bencana.
Langkah Strategis Penyusunan Dokumen
Selanjutnya, Jhony Sumbung, S.KM, M.Kes, selaku Ketua Gugus Khusus Kebencanaan dan Koordinator Tim Ahli Penyusun Dokumen dari Yayasan INANTA Makassar, menjelaskan pentingnya kegiatan ini sebagai dasar hukum dan teknis dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Sorong.
Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya sebatas forum diskusi, melainkan juga wadah untuk menyusun satu dokumen operasional terpadu yang menjadi acuan bagi seluruh instansi terkait ketika bencana terjadi.
“Kota Sorong selama ini sering mengalami banjir dengan dampak cukup besar. Karena itu, perlu ada rencana kontinjensi (RenKon) yang komprehensif. Dokumen ini akan menjadi panduan resmi bagi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh OPD terkait,” ungkap Jhony.
Ia menjelaskan, setiap dinas memiliki peran strategis yang akan dituangkan dalam dokumen tersebut.
Misalnya, Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas pelayanan medis darurat, sementara Dinas Perhubungan menyiapkan sarana evakuasi dan transportasi.
Semua data dan rencana ini disusun menjadi satu dokumen rencana operasi terpadu yang nantinya akan diuji dan disahkan oleh BNPB di Jakarta.
“Setelah asistensi ke BNPB, dokumen ini akan dievaluasi dan disahkan agar dapat menjadi dokumen resmi pemerintah Kota Sorong. Targetnya, akhir tahun ini dokumen tersebut sudah siap dan bisa ditandatangani secara resmi,” jelasnya.
Jhony juga menegaskan bahwa penyusunan dokumen ini sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian Dalam Negeri, yang mewajibkan setiap daerah memiliki dokumen rencana kontinjensi untuk bencana utama di wilayahnya.
Selain banjir, ia menambahkan, potensi bencana lain seperti gempa bumi juga akan menjadi fokus penyusunan dokumen di tahun berikutnya.
Dukungan dan Harapan BPBD Kota Sorong
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Sorong, Herlin D. Sasabone, ST, MT, dalam sesi wawancara menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana yang terencana dan berkelanjutan.
Menurutnya, penyusunan Rencana Kontinjensi Banjir 2025–2028 tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan langkah nyata untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkecil risiko bencana di wilayah yang kerap terdampak banjir.
“Kita ingin agar ke depan, penanganan bencana banjir di Kota Sorong bisa lebih cepat, terarah, dan efisien. Dokumen ini nantinya akan menjadi pedoman semua pihak dalam bertindak sesuai dengan perannya masing-masing,” ujar Herlin.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan semua pihak, termasuk masyarakat, dalam mewujudkan Sorong sebagai kota yang tangguh terhadap bencana.
Dengan adanya dokumen rencana kontinjensi, diharapkan setiap elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam mitigasi dan penanggulangan bencana.
Menuju Kota Sorong yang Siaga dan Resilien
Kegiatan sosialisasi dan FGD ini diikuti oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur TNI–Polri, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan komunitas lokal.
Para peserta terlibat aktif dalam memberikan masukan dan usulan yang akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen kontinjensi.
Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir Kota Sorong 2025–2028 menjadi tonggak penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan terhadap bencana (disaster resilience) sekaligus memastikan bahwa setiap langkah penanggulangan dilakukan secara terkoordinasi, cepat, dan efektif.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen kuat dari seluruh pihak, Kota Sorong menegaskan tekadnya untuk menjadi kota yang lebih aman, siap siaga, dan tangguh terhadap ancaman banjir di masa depan. (Timo)
Papua
Samsudin Anggiluli Resmi Pimpin DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya Periode 2025-2030, Siapkan Konverda di Kota Sorong

Sorong— Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat Daya terpilih periode 2025–2030, Samsudin Anggiluli, SE, Mtr.AP, resmi memimpin rapat perdana bersama jajaran pengurus terpilih dan para kader partai di Hotel Vega, Jalan Frans Kaisepo, Sorong Utara, Minggu (9/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Samsudin menegaskan komitmennya untuk membangkitkan kembali semangat juang dan kekompakan kader PDI Perjuangan di wilayah Papua Barat Daya.
Didampingi oleh Bendahara terpilih Fredy Marlisa, ST, Samsudin Anggiluli, SE, M. tr. AP, yang juga mantan wakil bupati sorsel dan bupati sorsel dua periode menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan langkah awal untuk mempersiapkan Konferensi Daerah (Konverda) yang akan dilaksanakan di Kota Sorong.
“Pelaksanaan Konverda di Sorong merupakan tindak lanjut dari keputusan DPP PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Pak Komar saat Konverda di Nabire, Papua Tengah. Kami harus bangkit dan kembali menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tetap kuat di Papua Barat Daya,” tegas Samsudin.
Ia juga mengakui, hasil Pemilu dan Pilkada sebelumnya menjadi bahan evaluasi besar bagi partai di tingkat daerah.
“Kami kalah di dua lini strategis: baik di DPR RI dan Pilkada Provinsi. Karena itu, kerja-kerja politik ke depan harus lebih terukur, disiplin, dan berpihak pada rakyat. Konverda ini menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat kader agar PDI Perjuangan kembali merah menyala di Papua Barat Daya,” ujarnya penuh semangat.
Samsudin juga menjelaskan proses panjang yang telah dilalui dirinya dan jajaran pengurus baru sesuai mekanisme partai.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan yang terbentuk bukan hasil penunjukan sepihak, melainkan melalui fit and proper test yang diikuti ribuan peserta di seluruh Indonesia.
“Mulai dari psikotes dengan surat DPP Nomor 83 hingga fit and proper test Nomor 173 Tahun 2025, semua kami jalani. Dari lima nama yang diseleksi, DPP menetapkan saya sebagai Ketua, Pak Jonas sebagai Sekretaris, dan Pak Freddy sebagai Bendahara. Itu hasil pleno resmi partai,” jelasnya.
DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya berkomitmen melibatkan seluruh DPC kabupaten/kota dalam pelaksanaan Konverda nanti.
“Kami ingin acara ini menjadi simbol kebangkitan partai. Kita akan gelar di Sorong secara meriah agar masyarakat melihat PDI Perjuangan masih kokoh dan solid,” tutup Samsudin. (Timo)
Papua
Pangdam Kasuari Pimpin Sidang Pantukhir Caba PK TNI AD Gelombang II TA 2025: 204 Casis Jalani Seleksi Akhir Menuju Gerbang Prajurit

Manokwari PB— Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, memimpin langsung Sidang Pantukhir Calon Bintara Prajurit Karier Caba PK TNI AD Gelombang II Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Makodam XVIII/Kasuari, Manokwari.(6/11).
Sebanyak 204 Casis yang telah melewati berbagai tahapan seleksi sebelumnya, kini menghadapi momen krusial dalam Sidang Pantukhir ini.
Sidang ini merupakan tahapan paling akhir dari proses seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD, yang menilai kelayakan peserta dari berbagai aspek, mulai dari kesehatan, kesamaptaan jasmani, mental ideologi, kepribadian, hingga kemampuan intelektual.
Dalam sambutannya, Pangdam menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
“Sidang Pantukhir ini bukan hanya menilai dari satu sisi saja, tetapi menyeluruh. Kita ingin menjaring calon prajurit terbaik, yang kelak akan menjadi tulang punggung pertahanan bangsa,” tegas , Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru.
Selain Pangdam sebagai Ketua Sidang Pantokhir, turut hadir juga Kol Inf Tamimi Hendra Kesuma, S.H., M.A.P M.Han dari Mabesad serta Danrindam XVIII/Ksr Brigjen TNI Yusuf Sampetoding, Kol Kav Rudy selaku Aspers Kasdam dan tim penguji lainnya yang terdiri dari unsur kesehatan, psikologi, intelijen, dan personel.
Sebagai berikutnya dari hasil Sidang Pantokhir, para peserta yang dinyatakan lulus akan melanjutkan perjalanan mereka ke tahap pendidikan dasar militer di Rindam XVIII/Kasuari, sebagai langkah awal untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur militer.
“Mereka yang terpilih adalah yang terbaik dari yang baik. Kita berharap, mereka dapat menempuh pendidikan dengan semangat, disiplin tinggi, dan tekad kuat untuk menjadi prajurit TNI AD yang profesional, tangguh, dan berkarakter,” ujar Pangdam.
Dengan terlaksananya Sidang Pantukhir ini, Kodam XVIII/Kasuari telah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi secara menyeluruh dan berintegritas, sebagai bagian dari upaya membentuk prajurit masa depan yang siap menjawab tantangan tugas TNI AD ke depan.
(Tim/Red)
Papua
Lewat Pendidikan Lemhannas dan NUS Singapura, Wali kota Sorong Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan

Jakarta— Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., terpilih sebagai salah satu dari 25 kepala daerah yang mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025, yang diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), dan National University of Singapore (NUS).
Program strategis yang berlangsung sejak 5 hingga 19 November 2025 ini bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan dan wawasan kebangsaan bagi para kepala daerah di seluruh Indonesia.
Melalui kombinasi pembelajaran di Lemhannas RI, pelatihan intensif di NUS Singapura, serta sesi akhir di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, peserta diharapkan mampu menjadi pemimpin daerah yang berkarakter, visioner, dan berorientasi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan bahwa peserta KPPD dipilih melalui proses seleksi yang ketat oleh Kemendagri.
“Kursus ini merupakan bagian dari peningkatan kapasitas kepemimpinan agar kepala daerah memiliki pemahaman yang utuh, holistik, dan integral terkait empat konsensus kebangsaan, wawasan nusantara, kepemimpinan, dan komunikasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menuturkan bahwa sebagian besar peserta merupakan kepala daerah baru yang sedang memulai masa kepemimpinan di daerahnya masing-masing.
“Dari seluruh peserta, 73 persen di antaranya merupakan kepala daerah baru. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat kenegarawanan dan nasionalisme mereka semakin kuat, serta mampu menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpin,” ujar Mendagri.
Dalam kesempatan terpisah, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam program KPPD merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Sorong untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.
“Melalui KPPD ini, saya memperoleh banyak perspektif baru tentang tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi kebangsaan. Pengalaman belajar di Lemhannas dan NUS menjadi bekal penting untuk memperkuat kepemimpinan saya dalam mendorong pembangunan yang berkarakter dan berkelanjutan di Kota Sorong,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Sorong menegaskan bahwa hasil pembelajaran dari Lemhannas dan NUS akan segera diimplementasikan di Kota Sorong, terutama dalam bidang pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan penguatan etika kepemimpinan publik.
Program ini, menurutnya, sejalan dengan visi Pemerintah Kota Sorong untuk mewujudkan pemerintahan yang tangguh, inovatif, dan berpihak kepada masyarakat.
Kehadiran Wali Kota Sorong dalam kegiatan nasional ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, karena menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Sorong dalam beradaptasi dengan tantangan zaman dan memperkuat fondasi kepemimpinan daerah menuju Papua Barat Daya yang maju dan berdaya saing.
(Tim/Red)
Nasional5 hari agoProyek JUT Sobontoro Amburadul: Diduga Pokir Wakil Bupati, GMPN Desak Audit dan Penyelidikan
Nasional2 minggu agoSurat ‘Pinjam Pakai’ Jalan Menguap, Warga Tagih Janji PT. IMIT
Redaksi1 minggu agoDua Mahasiswi Tewas Tertabrak Bus Harapan Jaya di Tulungagung, Satu Korban Luka Berat
Redaksi1 minggu agoGenting Usang di Proyek Rehab Sekolah Rp 362 Juta, Keselamatan Siswa Dipertaruhkan
Jawa Timur1 hari agoKoperasi Kelurahan Merah Putih Khawatir Mafia Pangan Kuasai Program MBG di Blitar
Redaksi2 minggu agoProyek APBD Rp 3,9 Miliar di Tulungagung Ditinggal Kabur, Warga: Ini Bukan Pembangunan, Tapi Bencana
Redaksi1 minggu agoLaju Ganas Bus Harapan Jaya Renggut Nyawa Pemotor di Tulungagung
Redaksi1 minggu agoTragedi Bus Harapan Jaya, Rakyat Geram: Nyawa Dua Mahasiswi Tak Bisa Dibayar dengan Setoran













