TULUNGAGUNG — Ketidakhadiran PT Indoco Surabaya dalam audiensi yang digelar Kecamatan Sendang memantik sorotan tajam dari masyarakat. Forum yang diajukan atas permohonan Pokmas Tani Mandiri Desa Nyawangan dan Desa Picisan itu tetap berlangsung tanpa kehadiran pihak perusahaan yang menjadi pihak utama dalam persoalan.

Audiensi tersebut dihadiri Penasihat Hukum Pokmas Tani Mandiri dari Billy Nobile Law Firm, unsur Forkopimcam Sendang, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulungagung, serta puluhan warga yang tergabung dalam Pokmas Tani Mandiri.

Absennya PT Indoco Surabaya dinilai sebagai sikap tidak kooperatif terhadap upaya klarifikasi terbuka yang telah difasilitasi pemerintah kecamatan.

Di tengah tuntutan transparansi legalitas lahan, ketidakhadiran itu justru memunculkan tanda tanya besar di mata publik.

Dalam forum tersebut, pihak penasihat hukum secara tegas memberikan tenggat waktu 7 (tujuh) hari kepada PT Indoco Surabaya untuk menunjukkan dokumen-dokumen krusial, yakni pelepasan HGU dari PT Perkebunan Jaeyan Indoco kepada PT NV Perkongsian Dagang Indoco, serta dokumen pelepasan dari PT NV Perkongsian Dagang Indoco kepada PT Indoco Surabaya.

“Ini menyangkut legalitas dan hak atas tanah yang berdampak langsung pada masyarakat. Jika memang memiliki dasar hukum yang sah, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak menunjukkannya secara terbuka,” tegas penasihat hukum dalam forum audiensi.

Pokmas Tani Mandiri menegaskan, apabila dalam waktu yang telah ditentukan dokumen tersebut tidak dapat ditunjukkan, maka langkah lanjutan akan segera ditempuh.

Salah satunya dengan mengirimkan surat kepada pejabat berwenang guna mendorong agar lahan tersebut dimasukkan dalam program ketahanan pangan nasional serta diusulkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Menurut perwakilan Pokmas, langkah ini bukan sekadar bentuk tekanan, melainkan upaya serius memperjuangkan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat Desa Nyawangan dan Desa Picisan.

Pengajuan TORA tersebut disebut telah mengacu pada rekomendasi Kantor Staf Presiden serta surat permohonan resmi yang sebelumnya telah diajukan.

Kini publik menanti respons PT Indoco Surabaya. Apakah perusahaan akan membuka dokumen yang diminta dan menjawab polemik ini secara transparan, atau justru membiarkan persoalan ini berkembang menjadi sengketa yang lebih luas? (DON/Red)

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau seluruh pihak yang diduga terkait dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, untuk bersikap kooperatif guna mempercepat proses penegakan hukum.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa kerja sama para pihak sangat dibutuhkan agar proses klarifikasi dan pendalaman perkara berjalan efektif dan transparan.

“KPK mengimbau kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini untuk kooperatif memberikan keterangan sehingga penanganan perkara dapat berjalan optimal,” ujar Budi di Jakarta, Selasa(3/3).

Ia juga menjelaskan bahwa masih terdapat sejumlah pihak yang keterangannya dibutuhkan penyidik.

“Ada beberapa pihak yang masih diperlukan keterangannya. Kami berharap para pihak tersebut dapat memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dan bersikap kooperatif,” tambahnya.

Dalam rangkaian OTT tersebut, KPK membawa 11 orang dari Pekalongan, Jawa Tengah, ke Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan.

“Tim saat ini sedang dalam perjalanan membawa 11 orang dari Pekalongan menuju Jakarta,” jelas Budi.

Sesuai ketentuan hukum acara pidana, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

OTT terhadap Bupati Pekalongan ini menjadi bagian dari rangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang awal 2026.

KPK menegaskan seluruh proses hukum dilakukan sesuai prosedur dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Penetapan tersangka dan konstruksi perkara akan disampaikan secara resmi setelah proses pemeriksaan awal rampung.

Perkembangan kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat intensitas OTT yang dilakukan KPK pada awal 2026 menunjukkan fokus lembaga antirasuah tersebut dalam penindakan perkara korupsi di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan daerah, perpajakan, hingga penegakan hukum. (By/Red)

Jakarta — Ketegangan yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah mulai berdampak pada pasar komoditas global. Harga sejumlah bahan pangan dunia bergerak fluktuatif, sementara biaya distribusi ikut terdorong naik. Situasi ini menjadi alarm bagi banyak negara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional.

Ketua Umum Golkarians for Prabowo (GoPro), Arvi Jatmiko, menilai pemerintah berada di jalur yang tepat dengan fokus pada penguatan produksi dan cadangan pangan dalam negeri.

“Dinamika di Timur Tengah bisa berimbas ke harga global. Kita tidak boleh lengah. Pemerintah saat ini justru sedang memperkuat stok dan produksi dalam negeri, itu langkah yang tepat,” ujar Arvi saat dimintai tanggapan, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, ketahanan pangan tidak bisa hanya diukur dari hasil panen tahunan. Yang lebih krusial adalah kemampuan negara menjaga cadangan dalam situasi tak terduga. Ia menilai kebijakan peningkatan produksi beras, penguatan stok strategis, serta intervensi stabilisasi harga sudah relevan dengan kondisi global saat ini.

“Kalau cadangan aman dan distribusi terkendali, masyarakat tidak perlu panik. Negara harus hadir memastikan itu,” tegasnya.

Arvi juga menyinggung posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi dan ekonomi terbesar di ASEAN. Stabilitas pangan domestik, katanya, turut memengaruhi stabilitas kawasan. Ia merujuk pada teori keamanan regional yang dikemukakan Barry Buzan, yang menyebut negara inti memiliki dampak besar terhadap lingkungan strategis di sekitarnya.

“Indonesia ini negara kunci di Asia Tenggara. Kalau kita stabil, kawasan ikut stabil,” tambahnya.

Di sisi lain, Arvi mengingatkan pentingnya belajar dari praktik lokal yang telah lama menjaga ketersediaan pangan secara mandiri. Ia mencontohkan komunitas adat seperti Baduy dan Kesepuhan Ciptagelar yang memiliki tradisi menyimpan hasil panen di lumbung untuk jangka panjang.

“Mereka tidak menghabiskan hasil panen sekaligus. Ada disiplin menjaga cadangan. Prinsip seperti itu sangat relevan jika diterapkan dalam skala nasional,” ujarnya.

Ia menilai kombinasi kebijakan modern melalui peningkatan produktivitas dan penguatan distribusi dengan semangat menjaga cadangan jangka panjang akan membuat Indonesia lebih siap menghadapi ketidakpastian global.

“Geopolitik dunia bisa berubah cepat. Tapi kalau pangan kita aman, masyarakat tetap tenang. Itu yang paling penting,” pungkasnya. (By/Red)