SBB— Setiap hari mati lampu berjam jam, hingga mengakibatkan banyak alat elektronik yang gangguan, hal tersebut membuat warga semakin resah dengan kinerja PLN Kairatu maupun Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kinerja PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kairatu dan Piru menuai sorotan tajam dari masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Warga mendesak jajaran manajemen PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kedua unit tersebut akibat pemadaman listrik yang terjadi berulang-ulang dalam sehari.

Keluhan ini mencuat seiring meningkatnya frekuensi biarpet (mati lampu) yang dinilai sudah di luar batas kewajaran, Dalam sehari, pemadaman bisa terjadi hingga tiga sampai lima kali tanpa adanya pemberitahuan resmi atau alasan alamiah yang jelas.

Kondisi ini memicu keresahan mendalam karena mayoritas aktivitas masyarakat, mulai dari perkantoran pemerintahan, fasilitas kesehatan, hingga sektor UMKM sangat bergantung pada pasokan daya listrik.

“Kami seperti dipaksa maklum dengan pelayanan yang buruk ini, Bayar tagihan telat sedikit langsung diancam putus, tapi hak kami mendapatkan listrik yang stabil sama sekali tidak dipenuhi, PLN Maluku harus turun tangan melihat kinerja unit di Kairatu dan Piru,” ujar salah satu warga Piru dengan nada kecewa.

Masyarakat menilai, pemadaman yang terjadi berulang kali ini mengindikasikan adanya masalah serius pada manajemen pemeliharaan jaringan atau kendala teknis pada mesin pembangkit yang tidak kunjung diselesaikan secara permanen oleh pihak PLN Kairatu dan Piru, bahkan diduga akibat penyedian bahan bakar yang diduga kuat disalahgunakan sehingga pelayanan tidak stabil.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat mendesak agar General Manager PLN Wilayah Maluku segera mengevaluasi pimpinan manajemen ULP Kairatu dan Piru jika dalam waktu dekat tidak mampu mengembalikan stabilitas pasokan listrik di wilayah bertajuk Saka Mese Nusa tersebut.

Warga berharap PLN dapat lebih transparan dalam menyampaikan informasi gangguan serta memberikan solusi konkret, bukan sekadar permohonan maaf yang terus berulang di media sosial. (By/Red)

TULUNGAGUNG— Seorang wartawan asal Kabupaten Tulungagung, Adi Bachtiar, mengaku menjadi korban pengeroyokan, yang diduga berkaitan dengan aktivitas investigasinya terkait dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di sejumlah SPBU di wilayah Tulungagung.

Insiden itu terjadi pada Jumat (19/6) sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah kafe yang berada di kawasan timur GOR Lembu Peteng, Kabupaten Tulungagung. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polres Tulungagung.

Menurut keterangan korban, sebelum kejadian dirinya bersama rekan sesama jurnalis tengah melakukan penelusuran terkait dugaan praktik penyalahgunaan solar subsidi di sejumlah SPBU, di antaranya SPBU 54.662.04 Bago dan SPBU 54.662.25 Jepun. Dalam kegiatan investigasi tersebut, korban mengaku menemukan aktivitas pengangkutan BBM menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi.

Pada Kamis (18/6), Adi mengaku mendapati sebuah truk modifikasi yang diduga digunakan untuk mengangkut solar bersubsidi. Tak lama kemudian, sejumlah orang yang mengaku sebagai pengawal distribusi solar milik seseorang berinisial R datang menemui dirinya.

Ia menambahkan, beberapa orang tersebut sempat menawarkan kerja sama untuk mengamankan aktivitas pengangkutan solar dengan imbalan sejumlah uang. Namun, tawaran tersebut tidak ditanggapi.

“Setelah aktivitas itu selesai, mereka kemudian berkumpul di sebuah kafe. Saya kemudian mendapat undangan untuk datang ke lokasi tersebut,” ujarnya, pada Sabtu (20/6).

Korban mengatakan, setibanya di lokasi dirinya sempat bertemu dengan seorang pria yang disebut sebagai pemilik solar yang tengah diinvestigasi.

Namun, tak lama kemudian sekitar 12 orang diduga langsung melakukan pemukulan dan tendangan secara bersama-sama.

“Saya datang karena undangan. Baru beberapa saat berada di lobi, tiba-tiba saya langsung dihajar oleh banyak orang,” katanya.

Adi mengaku sempat berupaya melawan, namun kalah jumlah. Aksi pengeroyokan tersebut baru berhenti setelah petugas keamanan kafe melerai para pelaku.

Akibat kejadian itu, Adi mengalami sejumlah luka berdasarkan hasil pemeriksaan medis di RS Bhayangkara Tulungagung. Korban mengalami memar di bagian wajah dan bahu, luka gores pada leher belakang, serta cedera pada bagian tulang rusuk.

Usai kejadian, korban melaporkan dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut ke Polres Tulungagung. Laporan itu tercatat dengan nomor STTLP/B/109/VI/2026/SPKT/Polres Tulungagung.

Adi menduga tindakan kekerasan yang dialaminya berkaitan dengan aktivitas jurnalistik yang tengah dijalankannya.

Menurut dia, investigasi yang dilakukan merupakan bagian dari tugas pers yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kasus ini pun menyoroti aspek perlindungan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan, khususnya ketika mengungkap dugaan pelanggaran yang menyangkut kepentingan publik.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan dalam pengakuan korban maupun dari Polres Tulungagung terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Undang-Undang Pers. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

BLITAR – Dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disuarakan masyarakat di Kabupaten Blitar.

Ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Bakti Makan Bergizi Gratis (Sobat MBG) menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Blitar, Kecamatan Kanigoro, pada Kamis (18/6), untuk menyampaikan aspirasi agar program strategis nasional tersebut tetap dilanjutkan.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB itu diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai relawan MBG, petani, nelayan, peternak, pedagang pemasok bahan pangan, hingga warga yang mengaku merasakan manfaat ekonomi dari program tersebut.

Koordinator aksi, Jaka Prasetya, menegaskan bahwa masyarakat mendukung evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Namun, menurutnya, berbagai perbaikan yang dilakukan pemerintah seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghentikan program yang telah memberikan manfaat bagi jutaan penerima manfaat di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Blitar.

“Evaluasi tentu perlu dilakukan agar program semakin baik. Tetapi yang harus dipahami, yang diperbaiki adalah sistemnya, bukan menghentikan programnya. Program Makan Bergizi Gratis harus tetap berjalan karena manfaatnya sangat dirasakan masyarakat,” ujar Jaka dalam orasinya.

Menurut Jaka, MBG tidak hanya menyasar anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat utama, tetapi juga menggerakkan sektor ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pelaku usaha mikro, hingga tenaga kerja lokal yang menjadi bagian dari rantai pasok program.

Ia menyebut sekitar 211 ribu pelajar di Kabupaten Blitar menerima manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis. Karena itu, keberlanjutan program dinilai penting dalam mendukung pemenuhan gizi anak sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.

“Jangan hanya melihat program ini sebagai pembagian makanan. Semua menu telah dihitung kebutuhan gizinya oleh Badan Gizi Nasional, mulai dari kalori, karbohidrat hingga protein. Tujuannya untuk membentuk generasi yang sehat, kuat, dan cerdas,” katanya.

Jaka juga menilai perbedaan pandangan terhadap Program MBG merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.

Namun ia berharap setiap kritik yang disampaikan dapat diarahkan untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan mendorong penghentian program yang dinilai memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Menurutnya, langkah penegakan hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG harus dipandang sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola dan memperkuat sistem pengawasan.

“Kalau ada pelanggaran, tentu harus ditindak sesuai hukum. Tetapi jangan sampai kesalahan oknum membuat program yang bermanfaat bagi masyarakat luas justru dihentikan. Perbaiki sistemnya agar lebih baik dan tepat sasaran,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua LSM Laskar, Swantianto Hani Irawan atau yang akrab disapa Tiyok, menilai keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak strategis terhadap perekonomian daerah.

Menurutnya, program tersebut menciptakan efek berganda bagi sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga usaha kecil yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan.

“Kelancaran program strategis nasional seperti MBG sangat penting karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima langsung, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Tiyok.

Dalam aksi tersebut, Sobat MBG menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah, yakni melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis, menjadikan MBG sebagai katalisator kemandirian petani dan peternak, memperkuat kemandirian pangan serta stabilitas harga, dan mendukung terwujudnya Generasi Indonesia Emas 2045.

Dukungan terhadap MBG juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar yang sebelumnya menyatakan kesiapan memperkuat pelaksanaan program tersebut di daerah.

Program yang menjadi salah satu prioritas nasional itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan produktif.

Di akhir kegiatan, massa membacakan pernyataan sikap dan berharap pemerintah tetap konsisten menjalankan Program Makan Bergizi Gratis.

Dengan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat. Aksi damai Sobat MBG berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
(JK/Red)