Nasional
Prof Juanda: Polri Tidak Tepat Dijadikan Kementerian, Sudah Tepat sebagai Lembaga Non-Kementerian

Jakarta — Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul sekaligus Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., menegaskan bahwa eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga non-kementerian telah tepat secara konstitusional, historis, yuridis, dan sosiologis, sehingga tidak relevan jika diubah menjadi sebuah kementerian.
Hal tersebut disampaikan Prof. Juanda dalam kajian berjudul “Eksistensi Institusi Kepolisian Negara RI sebagai Lembaga Non-Kementerian: Analisis Perspektif Hukum Tata Negara”, yang disusun sebagai respons atas wacana reformasi kelembagaan Polri.
Menurutnya, secara konstitusional, kedudukan Polri telah diatur secara khusus dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang secara tegas menyebut Polri sebagai alat negara yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
“Konstitusi sudah memberikan desain yang sangat jelas. Polri diatur secara khusus dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dengan tugas yang bersifat lintas bidang dan tidak dapat disederhanakan seperti fungsi kementerian,” ujar Prof. Juanda, Rabu (7/1).
Ia menjelaskan, tugas dan fungsi Polri bersifat komprehensif dan multidimensional, mulai dari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pelayanan publik, perlindungan dan pengayoman, hingga penegakan hukum. Karakter tersebut, kata dia, tidak sejalan dengan konsep kementerian yang umumnya hanya menangani satu sektor pemerintahan.
Dari sisi historis, Prof. Juanda mengungkapkan bahwa pada awal kemerdekaan, Polri sempat berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan ABRI. Namun dalam praktiknya, pengaturan tersebut justru tidak efektif dan menghambat profesionalisme Polri.
“Secara historis, Polri justru berkembang lebih profesional, mandiri, dan efektif ketika berdiri sendiri, bukan berada di bawah kementerian atau institusi lain,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa secara yuridis normatif, Polri telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur secara jelas tugas, wewenang, fungsi, hingga struktur organisasi Polri dari pusat sampai ke tingkat paling bawah.
“Undang-undang Kepolisian sudah menempatkan Polri langsung di bawah Presiden, dengan struktur sampai ke Polsek dan Polmas di tingkat kelurahan. Ini adalah desain yang ideal dan efektif,” tegas Prof. Juanda.
Sementara dari aspek sosiologis dan prospektif, Prof. Juanda menilai karakter masyarakat Indonesia yang heterogen dan beragam menuntut keberadaan Polri yang profesional, humanis, berkarakter sipil, serta dekat dengan masyarakat, bukan institusi yang kaku dan birokratis seperti kementerian.
“Indonesia adalah masyarakat yang sangat beragam. Ke depan, Polri dibutuhkan sebagai institusi yang humanis, profesional, menjunjung tinggi HAM, dan berpihak pada rakyat, bukan sebagai alat politik atau elite pemerintahan,” katanya.
Dalam kesimpulannya, Prof. Juanda menegaskan bahwa penguatan Polri ke depan bukan terletak pada perubahan status kelembagaan menjadi kementerian, melainkan pada pembenahan manajemen, sumber daya manusia, serta peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas sesuai dengan tuntutan masyarakat modern.
“Reformasi Polri harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Mengubah Polri menjadi kementerian bukan solusi, bahkan berpotensi bertentangan dengan esensi dan mandat UUD NRI Tahun 1945,” pungkas Prof. Juanda. (By/Red)
Papua
Bulan Trisila, Sebagai Sarana Penguatan Tradisi dan Nilai Keprajuritan Prajurit Armada III

Sorong PBD — Dalam rangka Bulan Trisila, Armada III menggelar kegiatan Sosialisasi Tradisi TNI Angkatan Laut sebagai upaya penguatan jiwa, karakter, dan jati diri bahari prajurit. Kegiatan tersebut diikuti oleh prajurit di wilayah kerja Armada III dan dilaksanakan di Gedung Serba Guna Mas Pardi Armada III, Katapop, Rabu (07/01/2026).
Sosialisasi ini merupakan bagian dari pembinaan mental, tradisi, dan nilai-nilai dasar keprajuritan matra laut.
Komandan Satuan Kapal Eskorta Armada III Kolonel Laut (P) Ferry H. Hutagaol, S.E., M.Tr.Opsla., bertindak sebagai ketua koordinator sekaligus pemateri dengan menyampaikan paparan mengenai sejarah dan tradisi TNI Angkatan Laut sebagai pondasi pembentukan karakter prajurit yang disiplin, tangguh, dan berjiwa korsa.
Sementara itu, Komandan Satuan Kapal Cepat Armada III Kolonel Laut (P) Son Haji Hariyoko, M.Tr.Hanla., M.M., menjelaskan bahwa sendi kehidupan prajurit TNI AL berlandaskan Trisila TNI AL, yaitu Disiplin, Hirarki, dan Kehormatan Militer, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun kehidupan bermasyarakat.
Selain itu, sosialisasi juga membahas berbagai kelengkapan dan simbol tradisi TNI AL, antara lain pedang kehormatan, peluit, lonceng kapal, ular-ular perang, lencana perang, bendera isyarat, serta tradisi kedinasan lainnya yang terus dilestarikan tanpa meninggalkan nilai filosofisnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan prajurit Armada III semakin memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai tradisi TNI Angkatan Laut sebagai landasan profesionalisme, semangat pengabdian, serta kesiapan dalam mendukung tugas pokok Armada III. (Timo)
Papua
Berlangsung Sederhana dan Khidmat, Panglima Armada III Hadiri Syukuran HUT ke-63 Kowal se-Wilayah Sorong

Sorong PBD— Panglima Armada III Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN, S.E., M.Si., M.Tr.Opsla., menghadiri acara syukuran dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Korps Wanita TNI Angkatan Laut (Kowal) se-Wilayah Sorong yang digelar di Gedung Serba Guna Mas Pardi Armada III, Katapop, Rabu (7/1/2026).
Peringatan HUT ke-63 Kowal diawali dengan tasyakuran terpusat di Balai Samudera Markas Besar TNI Angkatan Laut yang diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran TNI AL. Dalam kesempatan tersebut, sambutan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., dibacakan oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Erwin S. Aldhedharma, M.Sc., yang menyampaikan ucapan selamat serta apresiasi atas dedikasi dan loyalitas prajurit Kowal kepada TNI Angkatan Laut, bangsa, dan negara.
Usai kegiatan virtual, acara dilanjutkan dengan tasyakuran HUT ke-63 Kowal se-Wilayah Sorong yang diawali dengan pembukaan serta laporan rangkaian kegiatan peringatan HUT.
Berbagai kegiatan telah dilaksanakan, antara lain lomba menembak, ceramah motivasi, bakti sosial kebersihan, donor darah dan penanaman mangrove, ziarah, lomba logo dan karya tulis, serta olahraga bersama sebagai wujud pengabdian dan kontribusi nyata Kowal.
Dalam sambutannya, Panglima Armada III menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-63 Kowal menjadi momentum refleksi pengabdian sekaligus penguatan peran Korps Wanita TNI Angkatan Laut dalam mendukung tugas pokok TNI AL.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, profesionalisme, integritas, serta kesiapan prajurit Kowal dalam menghadapi dinamika tugas dan perkembangan teknologi.
Acara syukuran berlangsung sederhana, khidmat, dan penuh kebersamaan. Kegiatan ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Gabungan III Gabungan Jalasenastri Koarmada RI Ny. Fara Dato Rusman, yang diserahkan kepada prajurit Kowal termuda sebagai simbol rasa syukur serta harapan agar Kowal semakin profesional dan membanggakan. (Timo)
Jawa Timur
Polda Jatim Gelar Panen Raya Jagung Serentak Kuartal IV di Sidoarjo

SIDOARJO— Kepolisian Daerah Jawa Timur menggelar Panen Raya Jagung Serentak Kuartal IV Tahun 2025–2026 sebagai wujud dukungan terhadap program Swasembada Pangan Nasional.
Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (8/1/2026).
Panen raya tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Drs.Nanang Avianto,M.Si bersama Forkopimda Jawa Timur, Wakapolda Jatim serta Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim.
Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Ia mengatakan, Provinsi Jawa Timur menyumbang sekitar 27,77 persen dari total luas panen nasional.
“Capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi yang solid antara Polri, pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder terkait dalam menciptakan iklim pertanian yang kondusif dan berkelanjutan,” kata Kombes Tobing
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pada Panen Raya Jagung Serentak Kuartal IV ini, Polda Jawa Timur melaksanakan panen di 30 titik lokasi yang tersebar di wilayah hukum Polres jajaran Polda Jatim.
“Polda Jawa Timur berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan lahan, sehingga harga jagung di tingkat petani tetap stabil dan kesejahteraan petani dapat terjamin,”ujar Kombes Tobing.
Selain kegiatan panen, Polda Jatim juga menyelenggarakan sejumlah kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.
“Kami juga menggelar Bakti Kesehatan Gratis yang menyasar 50 orang penerima manfaat dari kelompok tani dan masyarakat sekitar, meliputi pemeriksaan laboratorium sederhana, pemberian obat-obatan gratis, serta vitamin dan suplemen penambah imunitas tubuh,” ujar Kombes Tobing.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan 60 paket bantuan sosial kepada para petani.
Melalui kegiatan ini, Polda Jawa Timur menegaskan kesiapan dan komitmennya dalam menjaga kedaulatan pangan nasional sebagai bentuk dukungan terhadap agenda strategis Presiden Republik Indonesia melalui Program Asta Cita. (DON/Red)
Redaksi1 minggu ago141 Pejabat Pemkab Tulungagung Dilantik, Bupati; Jangan Menjadikan Jabatan Untuk Mencari Kenyamanan
Redaksi2 minggu agoTeror Dugaan Pungli di Taman Pinka Tulungagung: Pedagang Dipalak Oknum Mantan Pedagang, Bayar atau Terusir
Jawa Timur4 hari agoDilema 38 Pekerja Terminal Cargo Blitar: Kontrak Ditandatangani, Pemberhentian Diterima via WA Tengah Malam Tahun Baru
Redaksi4 hari agoWabup Tulungagung Dikucilkan dari Proses Mutasi ASN: Saya Tak Diajak, Ada Yang Tak Wajar dan Bernuansa Nepotisme
Redaksi2 minggu agoTema: “Temu Kangen”, Ratusan Honda Jazz GE8 Pererat Silaturahmi Komunitas Otomotif Jatim
Redaksi3 minggu agoKasus Tiang ISP Ilegal Menjamur, PUPR dan Satpol PP Tulungagung Disorot Tajam, Dugaan Pungli Menguat
Nasional4 hari agoAksi Damai 212 di Tulungagung, Soroti Jalan Desa Kedoyo dan Tegaskan Dukungan pada Pemkab
Jawa Timur2 minggu agoParkir Berlangganan Mulai 2026, Ancaman Pungli Mengintai: Bebas Parkir atau Beban Baru?













