Putusan Kasasi MA Perkuat Kepengurusan IPHI Hasil Muktamar Bali, PW IPHI Jatim Tegaskan Soliditas Organisasi

TULUNGAGUNG,— Soliditas dan keutuhan organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) kembali ditegaskan oleh Pengurus Wilayah (PW) IPHI Jawa Timur. Sekretaris PW IPHI Jawa Timur, KH. Imam Mawardi Ridlwan, memastikan bahwa kepengurusan IPHI tetap utuh dan tidak terdapat dualisme kepemimpinan yang sah.

Penegasan tersebut disampaikan KH. Imam Mawardi Ridlwan di Pesantren Al Azhaar, Kedungwaru, Tulungagung, Kamis (12/11/2026). Ia sekaligus mengajak seluruh jajaran IPHI untuk menyikapi dinamika organisasi secara bijak dengan berpedoman pada fakta dan keputusan hukum.

Menurutnya, informasi mengenai adanya dualisme kepengurusan IPHI yang berkembang di tengah masyarakat perlu diluruskan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima penjelasan dari Ketua Umum PP IPHI, H. Erman Suparno, dan Sekretaris Jenderal, H. Bambang Irianto, mengenai perkembangan proses hukum terkait kepengurusan organisasi tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima, PP IPHI telah memperoleh salinan resmi dari Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai perkara kasasi Nomor 4624 K/PDT/2026. Perkara tersebut merupakan kelanjutan dari perkara Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 413/Pdt.G/2025/PN Bks, dengan surat pengantar Nomor 3814/PAN.W11.U5/HK.02/VII/2026.

Perkara kasasi yang diputus pada Senin (9/11/2026) tersebut berakhir dengan amar putusan DITOLAK.

Erman Suparno menjelaskan, permohonan kasasi diajukan oleh Yani dan pihak lainnya yang mengatasnamakan Pengurus Pusat IPHI. Sementara itu, pihak termohon dalam perkara tersebut adalah dirinya bersama H. Anshori dan Ir. H. Bambang Irianto.

Menyikapi putusan tersebut, Imam menilai bahwa hasil proses hukum itu merupakan fakta yang harus dihormati dan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran organisasi.

“Fakta hukum ini semakin memperkokoh keabsahan kepengurusan IPHI hasil Muktamar Bali,” tegas Abah Imam.

Pihaknya juga menegaskan bahwa seluruh Pengurus Daerah (PD) IPHI kabupaten dan kota di Jawa Timur tetap meneguhkan kepemimpinan PP IPHI di bawah Ketua Umum H. Erman Suparno dan Sekretaris Jenderal H. Bambang Irianto.

Sebagai bentuk konsistensi terhadap garis organisasi, PW IPHI Jawa Timur akan melakukan pembinaan terhadap kepengurusan daerah yang dinilai tidak sejalan dengan kepemimpinan PP IPHI hasil Muktamar Bali.

“Apabila di tingkat kota maupun kabupaten se-Jawa Timur terdapat kepengurusan PD IPHI yang tidak segaris dengan PP IPHI hasil Muktamar Bali, maka akan diberikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis,” ujarnya.

Di luar persoalan dinamika kepengurusan, Imam mengingatkan bahwa esensi keberadaan IPHI sejatinya terletak pada pengabdian kepada umat, khususnya pelayanan dan pembinaan jamaah haji.

Ia mengajak seluruh pengurus IPHI di Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas khidmah organisasi dengan mengedepankan ketulusan, kerendahan hati, serta semangat persaudaraan. Menurutnya, jabatan dalam organisasi hendaknya dipandang sebagai amanah untuk melayani, bukan sekadar kedudukan yang harus dipertahankan.

Imam menekankan bahwa nilai kemabruran haji seharusnya tercermin dalam kehidupan sehari-hari melalui terpeliharanya ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah.

Nilai-nilai tersebut perlu diwujudkan dalam sikap saling menghormati, kebersamaan, kepedulian, serta semangat gotong royong di tengah masyarakat.

“Bukti kemabruran haji adalah kehidupan yang penuh ukhuwah Islamiyah dan wathaniyah, terwujud dalam kebersamaan, bergandengan tangan, serta membangun semangat gotong royong melalui IPHI. IPHI adalah organisasi persaudaraan, maka IPHI itu satu dan bersaudara,” pungkasnya.

Penegasan PW IPHI Jawa Timur tersebut menjadi ajakan agar seluruh elemen organisasi kembali merapatkan barisan, menjaga persatuan, dan menempatkan semangat persaudaraan sebagai landasan utama dalam menjalankan amanah organisasi. (DON/Red)