Ribuan Warga dan Mitra MBG di Trenggalek Gelar Aksi Damai, Desak Program Tetap Berlanjut dengan Evaluasi Menyeluruh

TRENGGALEK – Ribuan warga yang terdiri atas pengelola dapur umum, petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, relawan, serta mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Trenggalek, Jawa Timur, Senin (22/6/2026).

Mereka menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan program nasional tersebut dengan disertai tuntutan evaluasi menyeluruh guna meningkatkan kualitas pelaksanaannya.

Massa aksi membawa berbagai poster dan spanduk yang berisi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Mereka menilai program tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi para penerima layanan, tetapi juga turut menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam aksi tersebut, peserta menyampaikan tiga tuntutan utama kepada DPRD Trenggalek. Pertama, mendukung keberlanjutan Program MBG dengan disertai evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kualitas layanan.

Kedua, mereka meminta program dibersihkan dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta mendorong penegakan hukum yang transparan dan adil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Ketiga, massa aksi meminta optimalisasi pelibatan UMKM serta pemanfaatan produk lokal dalam penyediaan bahan pangan Program MBG agar mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Trenggalek.

Salah seorang orator dalam aksi menyatakan pihaknya siap melakukan berbagai pembenahan demi menjaga kualitas pelaksanaan program.

Ia juga menegaskan hingga saat ini pelaksanaan MBG di Trenggalek masih terbebas dari kasus keracunan makanan.

“Kami siap melakukan perbaikan-perbaikan. Perlu diketahui, di Trenggalek sampai sekarang masih zero kasus keracunan dan itu akan kami pertahankan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan peserta aksi telah diterima dan akan ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat.

Menurutnya, para mitra pelaksana mendukung keberlanjutan Program MBG dengan tetap membuka ruang evaluasi agar pelaksanaannya semakin baik.

“Mereka berharap program ini tetap dilanjutkan dengan evaluasi. Teman-teman juga sepakat untuk melakukan perbaikan agar pelaksanaan program menjadi lebih baik ke depan,” kata Doding.

Selain menerima aspirasi dari massa aksi, DPRD Trenggalek juga menggelar rapat dengar pendapat bersama mahasiswa, satuan tugas MBG, organisasi perangkat daerah, dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas tata kelola Program MBG di Kabupaten Trenggalek.

Doding menjelaskan DPRD siap memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, meskipun kewenangan dan anggarannya berada di pemerintah pusat.

“Walaupun program ini dari pusat, DPRD memiliki hak pengawasan yang melekat. Semua komisi di DPRD siap melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

Menurut Doding, salah satu rekomendasi hasil rapat adalah mendorong satuan tugas MBG agar lebih aktif melakukan pengawasan terhadap dapur-dapur penyedia makanan serta meningkatkan akses informasi bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti adanya dugaan praktik korupsi yang menyeret oknum di lingkungan Badan Gizi Nasional. Menurutnya, isu tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan pelaksana program di daerah dan berdampak terhadap citra Program MBG secara keseluruhan.

“Harapannya praktik-praktik korupsi di dalam BGN segera diselesaikan. Karena isu-isu itu membuat para pelaku di bawah menjadi resah dan berdampak pada citra program,” ujarnya.

Doding menambahkan, para petani yang turut hadir dalam aksi berharap hasil pertanian dan produk lokal mendapat prioritas dalam memenuhi kebutuhan bahan baku menu Program MBG.

Aspirasi tersebut, kata dia, akan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya memperkuat dampak ekonomi program terhadap masyarakat daerah.

“Tadi ada sekitar tiga ribu orang yang menyampaikan aspirasi. Semuanya kami tampung dan akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat. Evaluasi menyeluruh, pemberantasan korupsi, dan pengutamaan produk lokal menjadi aspirasi yang disepakati bersama,” pungkasnya. (YT/Red)

Editor: Joko Prasetyo