TNI & Polri
“Ruwet” Jadi Senjata Opini: Ketika Media Kehilangan Objektivitas
TULUNGAGUNG— Di tengah dinamika pemerintahan daerah, satu kata kini ramai dilempar ke ruang publik: ruwet. Kata yang terdengar sederhana itu perlahan dibangun menjadi simbol kekacauan birokrasi, lemahnya kepemimpinan, hingga seolah menggambarkan pemerintahan yang berjalan tanpa arah.
Namun pertanyaan mendasarnya sederhana, apakah label tersebut lahir dari analisis objektif berbasis data, atau hanya sekadar opini yang dipoles menjadi kebenaran publik ?
Pasca gejolak hukum yang mengguncang pucuk kepemimpinan daerah di Tulungagung, situasi transisi birokrasi memang tidak bisa dihindari. Dalam kajian administrasi publik, kondisi ini dikenal sebagai shock transition fase ketika struktur pemerintahan mengalami penyesuaian akibat perubahan mendadak dalam kepemimpinan.
Pada fase ini, kehati-hatian aparatur meningkat, ritme birokrasi melambat, dan koordinasi membutuhkan waktu untuk kembali stabil. Itu bukan bentuk kegagalan sistem, melainkan mekanisme adaptasi yang lazim terjadi dalam tata kelola pemerintahan modern.
Karena itu, menyederhanakan seluruh dinamika tersebut menjadi “semrawut”, “amburadul”, atau “tidak tertata” tanpa indikator objektif justru berpotensi menyesatkan publik.
Sebuah birokrasi baru layak disebut mengalami disfungsi apabila terdapat bukti nyata: pelayanan publik lumpuh, kebijakan gagal berjalan, atau terjadi pembangkangan administratif secara sistematis. Tanpa indikator tersebut, opini yang dilontarkan hanyalah persepsi, bukan kesimpulan ilmiah.
Narasi Dibangun, Fakta Ditinggalkan.
Ironisnya, sejumlah pemberitaan justru mengutip pernyataan dari pihak yang mengatasnamakan diri sebagai “pengamat”, namun membangun kesimpulan besar hanya dari kalimat normatif seperti:
“berdasarkan informasi yang saya terima.”
Dalam metodologi ilmiah, pola semacam ini masuk kategori hearsay evidence informasi sekunder yang belum diverifikasi. Pernyataan seperti itu tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar menilai kualitas tata kelola pemerintahan.
Tidak ada data konkret.
Tidak ada dokumen pendukung.
Tidak ada unit kerja yang disebut.
Tidak ada fakta administratif yang dapat diuji.
Namun opini tetap digiring menjadi konsumsi publik seolah-olah telah melalui proses validasi akademik.
Di titik inilah publik harus mulai kritis membedakan antara narasi dan realitas. Sebab narasi dapat dibangun dengan retorika, sementara realitas hanya bisa dibuktikan dengan data.
Media Kehilangan Fungsi Verifikasi ?
Yang lebih mengkhawatirkan bukan sekadar isi opini, melainkan bagaimana opini tersebut diproduksi menjadi berita tanpa proses verifikasi yang memadai.
Prinsip dasar jurnalistik profesional mengharuskan adanya cover both sides menghadirkan pandangan berimbang dari seluruh pihak terkait. Namun yang terjadi justru sebaliknya:
* berita hanya mengutip satu narasumber,
* tanpa konfirmasi kepada pihak yang dituding,
* tanpa verifikasi silang,
* tanpa indikator objektif.
Model pemberitaan seperti ini tidak hanya lemah secara jurnalistik, tetapi juga berpotensi menciptakan framing sepihak yang menggiring opini publik secara sistematis.
Media yang seharusnya menjadi penyaring informasi justru berubah menjadi corong persepsi yang belum teruji.
Dalam etika komunikasi publik, kondisi ini disebut asymmetric framing ketika satu sudut pandang diposisikan dominan tanpa ruang koreksi yang adil.
Akibatnya, publik tidak lagi menerima informasi utuh, melainkan diarahkan untuk mempercayai konstruksi tertentu yang terus diulang.
Kritik Harus Berbasis Fakta, Bukan Sensasi.
Demokrasi memang membutuhkan kritik. Namun kritik tanpa data hanya akan melahirkan kegaduhan, bukan solusi.
Situasi birokrasi pasca krisis hukum semestinya dibaca secara realistis. Dalam banyak studi administrasi publik, birokrasi daerah umumnya melewati tiga fase utama:
1. Shock — meningkatnya kehati-hatian dan ketidakpastian
2. Adaptasi — konsolidasi internal dan penyesuaian ritme kerja
3. Normalisasi — stabilisasi struktur dan penguatan koordinasi
Jika saat ini pemerintahan masih berada dalam fase adaptasi, maka dinamika yang muncul adalah bagian dari proses konsolidasi, bukan bukti kehancuran sistem.
Kesalahan terbesar adalah ketika proses dibaca sebagai kegagalan permanen.
Menjaga Akal Sehat Publik.
Publik berhak mendapatkan informasi yang objektif, berimbang, dan berbasis fakta. Bukan sekadar opini yang diperbesar melalui judul sensasional dan narasi emosional.
Sebab pada akhirnya, realitas tidak boleh dikalahkan oleh retorika. Dan persepsi tidak boleh menggantikan fakta.
Menyebut birokrasi sebagai “ruwet” mungkin terdengar tajam secara politis. Namun tanpa landasan empiris yang jelas, istilah itu hanya akan menjadi gema besar yang nyaring tetapi kosong makna. (DON/Red)
Oleh: Ahmad Dardiri Syafi’i
BLITAR – Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, S.I.K., M.H., berdialog dengan warga petani di Desa Butun, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, pada Rabu (11/11).
Kegiatan dalam program Polisi Bersama Masyarakat itu menjadi wadah menyerap aspirasi warga, termasuk persoalan harga jagung dan mekanisme memperoleh pupuk, sekaligus memperkuat sinergi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta ketahanan pangan.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Kapolsek Gandusari, Camat Gandusari, dan Kasat Binmas Polres Blitar.
Kapolres menyampaikan bahwa masyarakat merupakan mitra penting Polri dalam menjaga keamanan. Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, berbagai potensi gangguan kamtibmas diharapkan dapat diantisipasi sejak dini.
Suasana dialog berlangsung santai dan akrab. Kapolres mengajak para petani berperan aktif menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif di lingkungan masing-masing.
Ia juga mengimbau warga tertib berlalu lintas untuk menekan angka kecelakaan. Jika memerlukan bantuan Polri, warga diminta tidak segan menghubungi layanan 110.
Dalam dialog itu, warga menyampaikan aspirasi terkait harga jagung serta mekanisme memperoleh pupuk. Kegiatan cangkrukan ini menjadi ruang komunikasi antara kepolisian dan masyarakat untuk mendengarkan keluhan serta membahas persoalan yang berkaitan dengan kamtibmas dan ketahanan pangan.
Kapolres menegaskan, dialog cangkrukan merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membangun kedekatan, menampung aspirasi, dan memberikan pelayanan kepada warga.
Melalui program Polisi Bersama Masyarakat, Polres Blitar berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan masyarakat demi terwujudnya situasi yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Kabupaten Blitar.(Hms/Jef)
BLITAR – Dalam upaya memperkuat pengawasan serta mencegah peredaran narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan, Polres Blitar Kota bersama sejumlah instansi terkait menggelar razia gabungan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Blitar, pada Selasa (10/11/2026) malam.
Kegiatan yang dimulai pukul 18.00 WIB tersebut dipimpin langsung Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo, S.I.K., M.I.K., bersama Kepala BNNK Blitar AKBP Wahyudi Santoso, S.E., dan Kepala Lapas Kelas IIB Blitar Iswandi, A.Md.IP., S.AP., M.H.
Razia gabungan ini melibatkan 68 personel dari berbagai instansi, terdiri atas 24 personel Polres Blitar Kota, 17 personel Polres Blitar, lima personel BNNK Blitar, dua personel Subdenpom V/1-3, serta 20 petugas Lapas Kelas IIB Blitar.
Sebelum pelaksanaan razia, seluruh personel mengikuti apel kesiapan di depan Lapas Kelas IIB Blitar. Setelah apel, petugas langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kamar hunian serta penghuni lapas.
Dalam kegiatan tersebut, petugas juga melaksanakan tes urine terhadap 20 warga binaan yang terdiri atas tiga perempuan dan 17 laki-laki. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel urine dinyatakan negatif narkoba.
Selain pemeriksaan urine, petugas turut mengamankan sejumlah barang yang ditemukan di kamar hunian dan dinilai berpotensi disalahgunakan maupun tidak diperbolehkan berada di dalam lapas.
Barang-barang tersebut meliputi korek gas, tusuk gigi, alat cukur atau silet, lem Cina, gunting kuku, rokok, kartu remi, serta botol balsem.
Razia gabungan ini merupakan bentuk sinergi antara kepolisian, BNN, TNI, dan jajaran pemasyarakatan dalam memperkuat pengawasan serta menciptakan lingkungan lapas yang aman dan kondusif.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk penyalahgunaan serta peredaran narkoba di dalam lapas, dapat dicegah sejak dini.
Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 20.00 WIB dan dilanjutkan dengan apel konsolidasi yang dipimpin Kapolres Blitar Kota. Selama pelaksanaan razia, tidak ditemukan hal-hal menonjol dan situasi berlangsung aman serta kondusif.
Sinergi lintas instansi ini diharapkan terus terjaga sebagai bagian dari komitmen bersama dalam memberantas narkoba sekaligus mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, dan tertib.(Hms/Jef)
TNI & Polri
HUT Ke-76 Polairud: Wakapolda Jatim Dorong Aksi Lingkungan dan Green Policing di Probolinggo
PROBOLINGGO – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Polisi Perairan dan Udara (Polairud), Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur menggelar aksi bersih pantai di Pantai Bahak, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, pada Senin (9/11).
Langkah konkret ini menjadi wujud nyata komitmen Polda Jatim dalam mengimplementasikan konsep Green Policing serta menjaga kelestarian kawasan pesisir.
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 11.15 WIB tersebut dihadiri langsung Wakapolda Jatim Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, didampingi Dirpolairud Polda Jatim Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin. Turut hadir jajaran Forkopimda Kabupaten/Kota Probolinggo, instansi maritim, Pelindo, Bea Cukai, serta kelompok nelayan wilayah Tongas.
Dalam pelaksanaannya, Wakapolda Jatim bersama seluruh elemen turun langsung memungut sampah di sepanjang pantai. Sampah yang terkumpul, khususnya jenis plastik, langsung ditangani intensif agar tidak kembali mencemari perairan.
Wakapolda Jatim Kombes Pol Feri Handoko Soenarso menegaskan bahwa ekosistem laut yang bersih merupakan fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Penerapan Green Policing bukan sekadar slogan, melainkan aksi nyata di lapangan. Menjaga kebersihan Pantai Bahak dari sampah plastik adalah investasi masa depan untuk menyelamatkan rantai makanan dan ekosistem laut kita,” ujarnya di lokasi.
Wakapolda Jatim juga mengingatkan bahwa keberhasilan pelestarian lingkungan ini sangat bergantung pada konsistensi budaya masyarakat.
“Kami mengetuk kesadaran kolektif masyarakat dan nelayan untuk menjaga pantai ini tetap asri. Jika laut bersih, hasil tangkapan melimpah dan ekonomi masyarakat maritim akan berputar lebih sehat,” tambahnya.
Wakapolda Jatim juga menegaskan bahwa kehadiran Polri harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengajak warga tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan melalui Bhabinkamtibmas agar dapat dicarikan solusi bersama.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mempererat silaturahmi dan duduk bersama masyarakat untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Semangat kami adalah Polri selalu hadir dan bersama masyarakat,” tambah Wakapolda Jawa Timur.
Aksi ini merupakan implementasi program Green Policing dan program prioritas Kapolri ‘Polisi Bersama Masyarakat’ melalui pendekatan humanis. Melalui semangat HUT ke-76 Polairud, Ditpolairud Polda Jatim berkomitmen untuk terus hadir mempererat sinergitas demi menjaga keamanan sekaligus kelestarian wilayah pesisir dan laut. (Hms/DON)
Kapolres Blitar Cangkrukan dengan Petani, Serap Aspirasi Harga Jagung dan Pupuk
Hari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Dishub Tulungagung Terapkan One Way di Kawasan Kuliner Pinka, Atur Arus Kendaraan Roda Empat
Program MBG di Tulungagung Tercoreng: Gagal Jaga Mutu, Roti Berjamur Dibagikan ke Siswa SDN 4 Kampungdalem
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Redaksi7 hari agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional2 minggu agoPKN Desak Presiden Kembalikan Hak Keuangan Daerah
Peristiwa3 minggu agoLKS Rp 20 Ribu di SMAN 1 Trenggalek Dipertanyakan, Kepastian Wajib Beli Masih Mengemuka
Opini2 minggu agoSantri Harus Siap Bela Negara, Bukan Sekadar Menjaga Tradisi
Nasional2 minggu agoHari Santri Nasional 2026, Pengasuh Al Azhaar Tulungagung Tekankan Santri Siap Bela Negara
Nasional2 minggu agoHUT ke-5 PKN, Thomas Gobai Ingatkan Pemerintah: Masyarakat Adat Papua Bukan Penonton Pembangunan
Pemerintahan2 minggu agoLantik Empat Pejabat, Bupati Blitar Rijanto Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik
TNI & Polri2 minggu agoWujudkan Sekolah Ramah Anak, Polres Blitar Kota Resmi Siagakan Satgas Polisi Jogo Sekolah