Connect with us

Nasional

Sosialisasi Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya

Published

on

Kota Sorong PBD, 90detik.com – Penjabat (PJ) Bupati Maybrat, Vicente Campana Baay, S.IP, menghadiri sosialisasi Netralitas Aparatur sipil negara (ASN) dan Implementasi Norma, Sandar, Prosedur kriteria (NSPK) Manajemen ASN di lingkungan pemerintah provinsi Papua Barat Daya yang di laksanakan di salah satu hotel di jln Basuki Rahmat distrik Malaimsimsa kota Sorong, provinsi Papua Barat Daya. Kamis (17/10/24).

Tahun 2024 menjadi tahun politik di Negara Indonesia yang ditandai dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada). Dinamika Kontestasi politik yang akan segera dimulai di negeri ini menjadikan netralitas ASN sebagai pusat perhatian publik. Dalam situasi politik ini, seorang ASN dituntut untuk tetap memperhatikan netralitasnya dari kepentingan siapapun. Netralitas yang dimiliki oleh ASN nantinya akan mendukung terciptanya birokrasi yang bersih dan terwujudnya good governance Indonesia.

Untuk meningkatkan pemahaman terkait Netralitas ASN dalam Pemilu Tahun 2024, Maka melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat Daya menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN. Acara sosialisasi ini dibuka oleh PJ Sekretaris Daerah (Sekda), Jhony Way S.Hut, M.SI mewakili PJ Gubernur provinsi Papua Barat Daya, DR, Drs, Muhammad Musa’ad M.SI dan dihadiri oleh PJ Bupati Maybrat, Vicente Campana Baay, S.IP, PJ Sekda Maybrat Ferdinandus Taa beserta ASN dari beberapa OPD di lingkup Pemerintah Daaerah provinsi Papua Barat Daya.

Dalam sosialisasi Netralitas ASN ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat Daya juga menghadirkan narasumber PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara (Drs. Haryomo Dwi Putranto. M.Hum) dan Direktur pengawasan BKN (Afriyani Haryanti) menyampaikan bahwa salah satu Asas netralitas ASN terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, ASN merupakan pelayan publik yang harus mempunyai sikap profesional, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek korupsi, kolusi, maupun nepotisme.

“Netralitas ASN dalam menghadapi pemilukada (pilkada) 2024 perlu ditingkatkan sebagai wujud dari implementasi disiplin PNS yang tercantum dalam PP Nomor 94 Tahun 2021, PNS dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota DPR, Calon anggota DPD dengan mengikuti kampanye atau kegiatan kampanye lainnya dalam bentuk apapun”, ujar Narasumber Afriyani Haryanti.

Dalam sosialisasi ini Afriyani Haryanti juga menyampaikan ada 4 (empat) tindakan yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dalam menangani Pelanggaran Netralitas ASN yang terdiri dari Peringatan Dini, pemblokiran Data, Penyampaian Data Pelanggaran Netralitas kepada Satuan Tugas Pengawasan Netralitas, Menindaklanjuti laporan Menpan untuk direkomendasikan ke Presiden.

“Tindakan tegas selanjutnya dapat diturunkannya sanksi kepada ASN sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Upaya yang akan dilakukan BKN ini bertujuan agar PNS dapat melakukan pelayanan publik secara optimal dan adil dengan tidak adanya friksi antar ASN yang dapat memecah belah kesatuan NKRI”, imbuhnya.

Lanjut Afriyani Haryanti juga mengungkapkan bahwa Data Pelanggaran Netralitas ASN yang tercatat pada pelanggaran netralitas yang masuk ke BKN. Dengan banyaknya Jumlah kasus pelanggaran netralitas yang terjadi di Indonesia mendorong Presiden untuk menugaskan BKN dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian NSPK Manajemen ASN Pasal 3 ayat (3) yang dilakukan melalui dua upaya yakni upaya preventif dan upaya represif. Dalam upaya preventif dilakukannya penilaian kebijakan dan pelaksanaan NSPK Manajemen ASN, bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan sistem informasi wasdal. kemudian, dalam upaya represif dilakukan melalui kegiatan audit manajemen ASN secara reguler maupun investigatif.

Terselenggaranya sosialisasi terkait netralitas ASN ini diharapkan dapat dapat menjadi sebuah upaya untuk seluruh pegawai ASN dalam meningkatkan netralitas. Netralitas dan ketidakberpihakan seorang ASN dalam menyikapi situasi politik akan meningkatkan kualitas birokrasi, terciptanya efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang adil dan transparan, dan menjadi upaya untuk mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di negara Indonesia.

(Tim/Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Papua

Sertijab Komandan Yonmarhanlan XIV, Brigjen TNI (Mar) Andi Rachmat Tegaskan Profesionalisme Prajurit di Sorong

Published

on

Sorong, Papua Barat Daya — Komando Pasmar 3 melaksanakan serah terima jabatan Komandan Yonmarhanlan XIV dari Letkol Mar Helilintar Setiojoyo Laksono, S.E. kepada Mayor Mar Wachid Purwadi pada Rabu, 2 Juli 2025, bertempat di Markas Komando Yonmarhanlan XIV, Jalan Gunung Arfak, Kampung Baru, Distrik Sorong Kota.

Upacara ini dipimpin langsung oleh Komandan Pasmar 3, Brigjen TNI (Mar) Andi Rachmat, M.Tr Opsla, dengan rangkaian acara yang berlangsung tertib dan penuh semangat korps. Dalam sambutannya, Brigjen Andi Rachmat menegaskan pentingnya loyalitas, disiplin, dan kemampuan taktis yang mumpuni bagi setiap prajurit Marinir, terlebih dalam menjaga wilayah strategis seperti Papua Barat Daya.

Letkol Mar Helilintar menyampaikan rasa terima kasih dan bangga telah memimpin Yonmarhanlan XIV, serta menitipkan harapan kepada pejabat baru untuk terus membawa satuan ini semakin maju. Sementara itu, Mayor Mar Wachid Purwadi menyatakan siap melanjutkan dan memperkuat capaian positif yang telah dirintis sebelumnya.

Sertijab ini ditutup dengan acara syukuran yang berlangsung dalam nuansa kebersamaan dan kekeluargaan. Selain sebagai bentuk rasa syukur, momen ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antar prajurit dan pimpinan satuan di bawah Pasmar 3.

(Timo)

Continue Reading

Papua

Tak Terlibat Dugaan Calo Seleksi Polri, PJU Polda Papua Barat Daya Berikan Klarifikasi

Published

on

Kota Sorong PBD – Kepolisian Daerah Papua Barat Daya memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan salah satu media yang menyebutkan keterlibatan Pejabat Utama (PJU) Polda dalam dugaan praktik percaloan seleksi penerimaan anggota Polri. Klaim tersebut dipastikan tidak benar dan menyesatkan.

Kombes Pol Semmy Ronny Thabaa, S.I.K., S.E., menyatakan bahwa nama dan jabatan pejabat Polda dicatut oleh oknum yang diduga kuat melakukan penipuan bermodus “bisa meluluskan seleksi Bintara Polri” dengan meminta sejumlah uang kepada korban.

“Pemberitaan itu tidak benar. Justru saya sendiri yang menerima informasi langsung dari korban, sepasang suami istri, yang mengaku telah menyerahkan uang kepada seseorang yang menjanjikan anak mereka akan diluluskan dalam seleksi Bintara,” jelas Kombes Semmy.

Setelah menerima informasi tersebut, Kombes Semmy langsung menindaklanjuti secara proaktif. Ia mengarahkan korban untuk segera membuat laporan resmi ke Polresta Sorong Kota, agar bisa diproses secara hukum dan ditindaklanjuti secara transparan.

“Sekitar pukul 12.00 wit siang saya dapat informasi awal dari korban. Saya langsung menghubungi korban untuk menggali informasi lebih dalam, termasuk identitas orang yang menerima uang tersebut. Ternyata korban mengenal oknum itu, yang kemudian terungkap mencatut nama dan jabatan pejabat Polda,” ungkapnya.

Diketahui, nama Wakapolda Papua Barat Daya juga ikut dicatut oleh pelaku dalam aksinya untuk meyakinkan korban agar percaya dan mau menyerahkan uang.

“Saya langsung menghubungi pihak-pihak terkait dan minta mereka menyerahkan diri ke Polresta Sorong Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini adalah murni tindakan kriminal oleh oknum yang mencatut nama institusi demi keuntungan pribadi,” tegas Kombes Semmy.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan nama institusi dan jabatan. Aparat penegak hukum akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam tindakan penipuan, apalagi yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Kami ingin masyarakat tahu bahwa PJU Polda Papua Barat Daya tidak terlibat sama sekali. Justru kami yang membantu korban untuk mendapat keadilan,” pungkasnya.

Polda Papua Barat Daya mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan dalam seleksi anggota Polri dengan imbalan uang. Proses seleksi Polri dilakukan secara ketat, objektif, dan transparan. Jika menemukan indikasi pelanggaran, masyarakat diminta untuk segera melapor.

(Tim/Red)

Continue Reading

Papua

Polres Maybrat Gelar Upacara HUT Bhayangkara ke-79: Wujud Pengabdian Polri untuk Masyarakat

Published

on

Maybrat, — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79, Polres Maybrat menggelar upacara yang berlangsung khidmat di Lapangan Mapolres Maybrat pada Selasa (1/7/2025). Upacara ini dipimpin langsung oleh Bupati Maybrat, Karel Murafer, S.H., M.A., yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda Kabupaten Maybrat, para pejabat utama Polres Maybrat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta para tamu undangan lainnya.

Upacara ini juga diikuti oleh berbagai elemen pasukan gabungan, baik dari internal Polres Maybrat maupun unsur TNI dan masyarakat, yang terdiri atas: Sat Samapta/Dalmas dan Pleton Gabungan Staf Polres Maybrat,Satlantas Polres Maybrat,Gabungan Sat Intelkam dan Sat Reskrim,Siswa SMA dari wilayah Kabupaten Maybrat, Regu BKO Satgas Brimob Nusantara,Regu Pasmar 10 Marinir/Sorong Barat Yudha (SBY), Regu Yonif 763/SBA, serta Regu dari Kodim 1809/Maybrat.

Formasi pasukan ini mencerminkan kuatnya sinergi dan semangat kolaboratif antara Polri, TNI, serta komponen masyarakat dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Kabupaten Maybrat.

Dalam amanatnya, Bupati Maybrat menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri, khususnya Polres Maybrat, atas dedikasi dan pengabdian dalam menciptakan stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan daerah.

> *”Momentum HUT Bhayangkara ini menjadi waktu yang tepat untuk merefleksikan kembali semangat pengabdian Polri kepada masyarakat, serta memperkuat integritas dan profesionalisme sesuai dengan semangat Polri Presisi,”* ujar Bupati dalam sambutannya.

Kapolres Maybrat, Kompol Ruben Obed Kbarek, S.I.K., turut menyampaikan bahwa peringatan HUT Bhayangkara ke-79 tahun ini mengusung tema:
*“Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.”*
Tema ini menjadi arah kebijakan strategis Polri dalam mendukung agenda nasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-79 Polres Maybrat berlangsung aman, tertib, dengan situasi kamtibmas tetap terjaga secara kondusif selama kegiatan berlangsung.

(Tim/Red)

Continue Reading

Trending