Tuban — Sabtu pagi (23/5/2026) yang cerah, Hall Insan Kamil Tuban dipenuhi suasana hangat dan penuh makna. Bukan karena pidato panjang, bukan pula dentuman musik atau pertunjukan tari. Perhatian seluruh hadirin justru tertuju pada sebuah buku: novel berbahasa Inggris karya seorang santri putri dengan keterbatasan fisik, namun memiliki kemampuan luar biasa.

Santri itu bernama Tsalis Magistra Brikianti, putri dari Dr. Suwarno, M.Pd. Pada momentum Haflah Takhrij Yayasan Bina Insan Kamil Tuban, Tsalis menyerahkan novel keenamnya kepada Ketua Umum Yayasan Bina Insan Kamil Tuban, Abah Imam. Novel tersebut berjudul Silence Sacrifice in Mumbai.

Judul itu terdengar jauh dari Tuban. Namun justru di situlah maknanya: karya besar sering lahir dari tempat yang dianggap kecil.

Dalam kesempatan tersebut, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Joko Subagyo, yang hadir sebagai narasumber, memberikan apresiasi tinggi terhadap karya Tsalis.

“Bahasa karya Tsalis Inggrisnya sangat baik. Isinya juga sangat baik,” ujarnya singkat namun penuh makna.

Pernyataan itu menjadi istimewa karena tidak banyak santri tingkat aliyah mampu menulis novel berbahasa Inggris, terlebih hingga enam judul buku.

Abah Imam selaku Ketua Umum Yayasan Bina Insan Kamil Tuban menerima buku itu dengan penuh kebanggaan. Menurutnya, keberhasilan Tsalis tidak lepas dari pendampingan keluarga yang kuat.

“Inilah contoh pendidik keluarga yang efektif,” tuturnya.

Pesan tersebut menegaskan bahwa pendidikan sejatinya tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga tumbuh dari rumah dan ketelatenan orang tua.

Hingga kini, Tsalis telah melahirkan enam karya, yakni Bayang Bayang yang Karam (2023), Atlantic Eastern Flower (2024), Shattered Vows (2025), Becoming Good Personality (2025), Renjana Niskala (2026), dan Silence Sacrifice in Mumbai (2026).

Deretan karya itu menjadi jejak perjalanan seorang santri yang kini diterima di International Open University jurusan Psikologi. Dari bahasa Indonesia menuju bahasa Inggris, dari Tuban menuju Mumbai, dari keterbatasan fisik menuju keluasan imajinasi.

Semangat berkarya juga ditunjukkan santri lainnya. Mereka menulis buku berjudul Bapak Prabowo Presidenku, Doa dan Harapan Kemajuan Indonesia. Buku tersebut bahkan telah sampai ke tangan Presiden RI ke-8 saat agenda panen raya jagung di Tuban.

Selain karya tulis, para murid MA Sains BIK Tuban juga menyerahkan hadiah lukisan kepada Ketua Umum Yayasan. Lukisan itu mendapat apresiasi khusus dari Abah Imam.

“Ini karya lukis yang memiliki kekuatan makna,” ujarnya.

Tuban yang selama ini dikenal sebagai kota kecil di pesisir utara Jawa, kembali menunjukkan bahwa daerah bukanlah batas lahirnya prestasi. Dari tangan para santri, lahir karya, doa, dan mimpi besar yang menembus batas ruang dan keterbatasan. (DON/Red)

Kupang— Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka merespons langsung keluhan warga terkait harga Pertalite yang mencapai Rp25.000 per liter di Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (22/5/2026).

Dalam dialog bersama masyarakat, keluhan soal mahalnya BBM menjadi salah satu isu yang mencuat, menggambarkan masih adanya kesenjangan akses energi di wilayah terpencil.

Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga menyebut persoalan utama bukan pada ketersediaan stok, melainkan hambatan distribusi akibat rusaknya infrastruktur jalan menuju sejumlah wilayah di kawasan Amfoang.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus PT Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa pasokan BBM di Kabupaten Kupang secara umum dalam kondisi aman. Namun, distribusi ke wilayah Amfoang Utara, Amfoang Barat Laut, hingga Amfoang Barat Daya masih menghadapi tantangan serius karena akses jalan yang rusak berat dan isolasi wilayah.

“Di kawasan Amfoang hanya ada satu SPBU BBM Satu Harga di Desa Lelogama, Amfoang Selatan. Untuk wilayah sekitar yang sulit dijangkau, distribusi selama ini dilakukan melalui transportasi umum,” jelasnya.

Gaya respons Gibran yang dikenal cepat, langsung pada pokok persoalan, dan fokus pada penyelesaian teknis membuat isu ini diperkirakan akan menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya terkait evaluasi efektivitas program BBM Satu Harga.

Kasus ini kembali menegaskan bahwa pemerataan harga energi tidak cukup hanya dengan kebijakan di atas kertas. Tanpa pembenahan infrastruktur distribusi, masyarakat di daerah terluar masih berpotensi menanggung harga BBM jauh di atas ketentuan resmi. (By/Red)

KOTA KEDIRI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur, resmi melakukan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui proses verifikasi dan validasi langsung kepada warga. Langkah ini bertujuan agar data penerima bantuan sosial benar-benar sesuai kondisi riil di lapangan.

Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttaqin, menegaskan bahwa pembaruan data merupakan langkah krusial untuk menjawab berbagai aduan masyarakat terkait bantuan yang selama ini dinilai belum tepat sasaran.

“Tantangan terbesar adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sangat dinamis. Ada warga yang sebelumnya layak menerima bantuan, tetapi kini kondisinya sudah membaik. Begitu pula sebaliknya,” ujar Imam di Kediri, pada Jum’at (22/5).

Menurutnya, DTSEN adalah basis data terpadu yang menjadi acuan pemerintah pusat dan daerah dalam menyalurkan berbagai program kesejahteraan. Oleh karena itu, keakuratan data menjadi harga mati.

“Kami ingin menghadirkan data yang terbaru, valid, dan akurat sebagai dasar penyaluran bantuan sosial, baik dari pusat maupun daerah,” tambahnya.

Proses verifikasi dan validasi ini berlangsung mulai 18 Mei hingga 30 Juni 2026. Sasaran utama adalah warga dalam kelompok desil 1 hingga desil 4, yang mencakup lebih dari 36.000 Kepala Keluarga (KK) di seluruh Kota Kediri.

Petugas survei akan melakukan pendataan dari pintu ke pintu dengan membawa surat tugas dan identitas resmi. Mereka akan mencocokkan data kependudukan, kondisi tempat tinggal, hingga kondisi sosial ekonomi warga secara langsung.

“Kami libatkan lebih dari 100 petugas dari unsur TRC, Tagana, dan relawan sosial. Seluruh petugas sudah kami beri arahan teknis agar proses pendataan berjalan profesional dan akurat. Dan yang perlu diketahui masyarakat, survei ini gratis,” tegasnya.

Imam menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk menentukan peringkat atau status penerima bantuan. Hasil verifikasi dan validasi dari lapangan akan disampaikan ke Kementerian Sosial, lalu diteruskan ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dilakukan pemeringkatan ulang secara nasional.

“Pemerintah daerah tidak berwenang menentukan peringkat. Proses pemeringkatan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini, Pemkot Kediri juga memasangkan stiker khusus pada rumah warga yang masuk kategori desil 1 (kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah). Pemasangan stiker ini berfungsi sebagai penanda agar data penerima bantuan lebih transparan dan memudahkan pengawasan.

“Harapannya, bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan,” ujarnya.

Imam mengajak seluruh warga Kota Kediri untuk mendukung kegiatan ini demi terciptanya data sosial yang akurat dan terpercaya. Warga diminta menyiapkan dokumen KTP dan Kartu Keluarga (KK) saat petugas datang.

“Kami juga meminta bantuan para ketua RT dan RW untuk mendampingi petugas menunjukkan lokasi sasaran survei. Dengan kerja sama semua pihak dan kejujuran masyarakat, kami berharap bantuan sosial ke depan bisa semakin tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh warga yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya.(JK/Red)