Sorong— Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat Daya terpilih periode 2025–2030, Samsudin Anggiluli, SE, Mtr.AP, resmi memimpin rapat perdana bersama jajaran pengurus terpilih dan para kader partai di Hotel Vega, Jalan Frans Kaisepo, Sorong Utara, Minggu (9/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Samsudin menegaskan komitmennya untuk membangkitkan kembali semangat juang dan kekompakan kader PDI Perjuangan di wilayah Papua Barat Daya.

Didampingi oleh Bendahara terpilih Fredy Marlisa, ST, Samsudin Anggiluli, SE, M. tr. AP, yang juga mantan wakil bupati sorsel dan bupati sorsel dua periode menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan langkah awal untuk mempersiapkan Konferensi Daerah (Konverda) yang akan dilaksanakan di Kota Sorong.

“Pelaksanaan Konverda di Sorong merupakan tindak lanjut dari keputusan DPP PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Pak Komar saat Konverda di Nabire, Papua Tengah. Kami harus bangkit dan kembali menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tetap kuat di Papua Barat Daya,” tegas Samsudin.

Ia juga mengakui, hasil Pemilu dan Pilkada sebelumnya menjadi bahan evaluasi besar bagi partai di tingkat daerah.

“Kami kalah di dua lini strategis: baik di DPR RI dan Pilkada Provinsi. Karena itu, kerja-kerja politik ke depan harus lebih terukur, disiplin, dan berpihak pada rakyat. Konverda ini menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat kader agar PDI Perjuangan kembali merah menyala di Papua Barat Daya,” ujarnya penuh semangat.

Samsudin juga menjelaskan proses panjang yang telah dilalui dirinya dan jajaran pengurus baru sesuai mekanisme partai.

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan yang terbentuk bukan hasil penunjukan sepihak, melainkan melalui fit and proper test yang diikuti ribuan peserta di seluruh Indonesia.

“Mulai dari psikotes dengan surat DPP Nomor 83 hingga fit and proper test Nomor 173 Tahun 2025, semua kami jalani. Dari lima nama yang diseleksi, DPP menetapkan saya sebagai Ketua, Pak Jonas sebagai Sekretaris, dan Pak Freddy sebagai Bendahara. Itu hasil pleno resmi partai,” jelasnya.

DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya berkomitmen melibatkan seluruh DPC kabupaten/kota dalam pelaksanaan Konverda nanti.

“Kami ingin acara ini menjadi simbol kebangkitan partai. Kita akan gelar di Sorong secara meriah agar masyarakat melihat PDI Perjuangan masih kokoh dan solid,” tutup Samsudin. (Timo)

BLITAR – Semangat gotong royong ditunjukkan ratusan warga dari tiga desa di Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar.
Mereka bersatu melakukan penambalan jalan di ruas jalan Sumberarum-Mojorejo-Donomulyo, sepanjang kurang lebih 4 km, yang dilaksanakan pada Jumat hingga Sabtu (7-8 November).

Kegiatan swadaya massal ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari Muspika Kecamatan Wates, perangkat desa (Pemdes), Karang Taruna, hingga warga sipil dari RT/RW sepanjang jalan tersebut. Partisipasi juga mengalir dari komunitas sopir, pengusaha setempat, dan warga yang menyumbang dana dan material.

Salah satu ruas jalan, yang sudah ditambal dengan material sirtu, oleh warga, (dok/Jef).

Kepala Desa Wates, Hamid, menyampaikan yang mengkoordinir aksi ini adalah Pak Jarno, ia menegaskan bahwa partisipasi warga ini hanyalah sebuah perawatan sementara.

“Kondisi jalan ini sudah terlalu parah. Upaya swadaya ini kami harap bisa menjadi perhatian bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar untuk lebih memperhatikan kondisi jalan kami,” ujar Hamid saat dihubungi melalui pesan singkat, pada Minggu (09/11).

Menurutnya, ruas jalan ini memiliki peran strategis yang vital. Jalan ini merupakan satu-satunya akses untuk pengangkutan bahan baku industri gula merah.

Setiap harinya, puluhan truk dengan muatan seringkali melebihi 15 ton melintas di jalan ini. Selain itu, jalan ini juga merupakan penghubung antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang.

“Harapan kami adanya perhatian khusus dari PUPR dan Pemkab Blitar, selain itu ada penyesuaian kualitas jalan agar kondisi seperti ini tidak terus berulang setiap tahun. Dengan jalan yang baik, roda perekonomian masyarakat bisa berputar lebih lancar,” tambahnya.

Sementara, antusiasme warga terlihat jelas di lapangan. Salah seorang warga, Sutrisno (45), yang turun langsung membawa pacul, mengungkapkan kekecewaannya.

“Ini sudah darurat. Kalau tidak ditambal sendiri, kendaraan sulit lewat. Kami sudah capek mengeluh, akhirnya memilih bertindak. Semoga pemerintah melihat usaha kami dan segera turun tangan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sari (30), seorang pengusaha kecil. Menurutnya kondisi jalan yang rusak mengakibatkan biaya operasional menjadi tinggi.

“Rusaknya jalan sangat mengganggu distribusi barang dan membuat biaya operasional kami membengkak. Semoga dengan aksi swadaya ini, pemerintah daerah tergerak untuk membangun jalan yang permanen, bukan sekadar tambal sulam,” harapnya.

Aksi gotong royong ini menjadi bukti nyata kepedulian masyarakat. Namun, di balik semangat tersebut, terselip harapan besar agar pemerintah segera mengambil alih dan memberikan solusi permanen untuk infrastruktur yang menjadi urat nadi perekonomian warga ini. (Jef/Red)

Editor: Joko Prasetyo

BLITAR – Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) menyuarakan kekhawatirannya bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kesejahteraan rakyat di Kabupaten Blitar berpotensi didominasi oleh para cukong dan mafia pangan.

Hal ini dikhawatirkan akan menggeser peran koperasi yang seharusnya menjadi ujung tombak program strategis nasional tersebut.

Kekhawatiran ini disampaikan langsung oleh Swantantio Hani Irawan, pengurus KKMP yang juga menjabat sebagai Ketua LASKAR, usai menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Tim Satgas BGN Kabupaten Blitar, pada Sabtu (08/11).

Swantantio menegaskan bahwa KKMP mengharapkan Pemerintah Kabupaten Blitar memprioritaskan koperasi dalam pelaksanaan MBG. Program ini merupakan perhatian khusus Presiden RI dan merupakan program strategis nasional.

“Kami mengharapkan Kabupaten Blitar memprioritaskan KKMP yang menjadi program atensi Bapak Presiden RI dalam pelaksanaan MBG. Dengan begitu, koperasi baik itu KKMP atau KDMP di wilayah kabupaten Blitar bisa berjalan lebih baik sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Tiyok, panggilan karibnya saat dihubungi oleh awak media 90detik.com

Ia juga mengaku kuatir dengan arah program MBG di Kabupaten Blitar setelah mengamati komposisi peserta dalam acara tersebut.

“Melihat dari peserta yang hadir, para supplier adalah pihak pelaku usaha mandiri. Dari kegiatan ini, kami kuatirkan berjalannya MBG di Kabupaten Blitar nanti hanya dikuasai oleh para cukong dan mafia pangan,” tegasnya.

Dominasi pihak-pihak tersebut, lanjutnya, jelas bertentangan dengan tujuan didirikannya KKMP berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.

Inpres tersebut mengamanatkan penguatan koperasi sebagai institusi yang memberdayakan ekonomi rakyat, bukan dikendalikan oleh pemodal besar.

Kekhawatiran KKMP ini menyoroti potensi penyimpangan dalam proses pemilihan suplier. Jika program MBG dikuasai oleh segelintir pihak, tujuan utama untuk mensejahterakan masyarakat, terutama melalui koperasi, bisa gagal total.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Tim Satgas BGN Kabupaten Blitar mengenai pernyataan ini. (JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo