Tarakan, Kaltara — Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Brimob Polri bergerak cepat melakukan langkah tanggap darurat pascagempa bumi berkekuatan 4,5 Skala Richter (SR) yang mengguncang wilayah Tarakan dan sekitarnya, pada Rabu (5/11/2025) sekitar pukul 17.40 WITA.

Berdasarkan laporan awal, gempa tersebut menyebabkan sejumlah bangunan rumah warga mengalami kerusakan, meski hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa.

Sebagai respon cepat, Brimob Polri mengerahkan 1 SST Kompi 2 Yon A Tarakan dan 1 SST dari Detasemen Gegana untuk melaksanakan evakuasi warga terdampak serta patroli pengamanan di sejumlah titik rawan, termasuk di sekitar swalayan yang dilaporkan mengalami kerusakan akibat guncangan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan situasi tetap aman dan terkendali, serta mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas seperti penjarahan di area terdampak bencana.

Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik menyampaikan bahwa Polri melalui satuan Brimob terus bersiaga untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.

“Polri, khususnya Korps Brimob, langsung diterjunkan ke lokasi gempa untuk membantu proses evakuasi dan memastikan keamanan warga. Saat ini, personel di lapangan juga melakukan patroli di area yang mengalami kerusakan untuk mencegah potensi penjarahan,” ujar AKBP Erwin S. Manik.

Ia menegaskan bahwa penanganan situasi dilakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

“Langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen Polri hadir di tengah masyarakat, terutama saat situasi darurat. Kami terus memonitor perkembangan di Tarakan dan siap menambah personel bila dibutuhkan,” tambahnya. (By/Red)

Sorong PBD— Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan pesan kuat kepada jajaran pemerintah daerah Papua Barat Daya agar terus menjaga citra daerah yang “hijau dan bermartabat”.

Ia menegaskan bahwa perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak pada rakyat harus menjadi komitmen bersama.

Dalam arahannya, Ribka menyinggung soal “warna hijau” sebagai simbol daerah yang tertib, sehat, dan memiliki reputasi baik di mata pusat.

Ia menyebut, “Hijau” bukan hanya warna dalam evaluasi kinerja, tetapi juga semangat moral dan integritas pelayanan publik.

“Kita harus keluar dari citra daerah merah—artinya rawan masalah administrasi dan keuangan. Papua Barat Daya harus hijau: terhormat, bermartabat, dan dipercaya oleh rakyat serta pemerintah pusat,” ujarnya.

Ribka juga menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan terus memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan administratif antarwilayah, termasuk koordinasi dengan Provinsi Maluku Utara terkait batas dan dokumen hukum yang belum tuntas.

Ia berharap dalam tiga bulan ke depan, mediasi dapat menghasilkan kesepahaman bersama demi tertib administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

“Pemerintah daerah jangan menunggu, tapi bergerak dengan pendekatan persuasif dan terbuka. Papua Barat Daya harus jadi contoh bagaimana daerah baru bisa cepat matang secara birokrasi dan ekonomi,” tutup Ribka Haluk. (Timo)

Sorong PBD— Dalam rapat kerja bersama Wamendagri Ribka Haluk, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memaparkan sejumlah capaian daerah, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Ia menyebut program pendidikan gratis dari jenjang TK hingga SMA telah berjalan di sebagian besar kabupaten/kota, dan akan diperluas hingga wilayah yang baru berdiri.

Selain itu, Pemerintah Provinsi juga menyalurkan bantuan usaha kecil dan modal koperasi, termasuk dukungan untuk pengusaha UMKM lokal Papua yang terdampak penurunan ekonomi dua tahun terakhir.

“Kita dorong semangat kemandirian. Bantuan usaha, beasiswa, dan dukungan bagi mahasiswa harus terus ditingkatkan agar masyarakat Papua Barat Daya bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi,” ujar Elisa Kambu.

Wamendagri Ribka Haluk mengapresiasi langkah tersebut, namun mengingatkan agar semua program dijalankan dengan disiplin anggaran dan transparansi tinggi.

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab keuangan daerah tidak boleh hanya dibebankan pada Sekda atau Kaban Keuangan, tetapi harus menjadi tanggung jawab seluruh kepala SKPD.

“Jangan sampai uang rakyat tidak tepat sasaran. Setiap rupiah harus berdampak untuk masyarakat, bukan hanya angka di laporan,” tegas Ribka.

Rapat tersebut juga membahas kesiapan fiskal menjelang akhir tahun 2025, di mana Wamendagri menekankan pentingnya menjaga perputaran uang di masyarakat menjelang perayaan Natal, agar ekonomi lokal tetap tumbuh. (Timo)