Nasional
Tingkatkan Pelayanan Publik, DivPropam Polri Gelar Sertifikasi Kompetensi Bintara Akreditor

JAKARTA, 90detik.com – Sebanyak 50 anggota Propam dari Polda jajaran mengikuti Sertifikasi Kompetensi Bintara Akreditor Propam Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2024 pada Senin 22 Juli hingga Kamis 25 Juli 2024 di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan personil anggota Propam Polri dalam rangka audit investigasi, gelar perkara, pemeriksaan, persangkaan, penuntutan dan sidang komisi kode etik.
Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi (Karowabprof) DivPropam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto mengatakan, sertifikasi kompetensi ini sejalan dengan salah satu program Presisi Kapolri untuk membentuk SDM Polri yang unggul. Untuk itu, Divisi Propam Polri menindaklanjuti program tersebut dengan meningkatkan kualitas SDM akreditor sesuai dengan sesuai amanat Perpol Nomor 7 Tahun 0222 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Pasal 23 ayat (4) yang menyebutkan bahwa akreditor yang ditunjuk harus memiliki sertifikasi kompetensi, yaitu dapat menunjukkan kemampuan dalam rangka audit investigasi, gelar perkara, pemeriksaan, persangkaan, penuntutan dan sidang komisi kode etik.
“Sertifikasi tidak hanya menjadi komitmen Polri dalam menjaga kualitas akreditor, tetapi juga menjadi tonggak awal bagi peningkatan kualitas layanan publik yang Polri berikan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan sertifikasi, akreditor harus mengikuti uji kompetensi terhadap kemampuan untuk melakukan penanganan perkara, apakah sudah memenuhi syarat sebagai akreditor atau belum,” kata Brigjen Agus dalam sambutannya.
Selain itu, Karowabprof juga menegaskan bahwa sertifikasi ini tidak hanya menjadi komitmen Polri dalam menjaga kualitas akreditor, tetapi juga menjadi tonggak awal bagi peningkatan kualitas layanan publik yang Polri berikan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan sertifikasi, akreditor harus mengikuti uji kompetensi terhadap kemampuan untuk melakukan penanganan perkara, apakah sudah memenuhi syarat sebagai akreditor atau belum.
Sementara, Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri, Kombes Pol. Dhani Kristianto dalam sambutannya mengungkapkan, sertifikasi kompetensi merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada SKKNI, Standar Internasional (SI), dan/atau SK3. Sertifikasi kompetensi memiliki tujuan sebagai berikut;
1. Mengukur kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan harus didokumentasikan dalam bentuk sertifikat kompetensi.
2. Memberikan jaminan kepada personil dalam melaksanakan tugasnya sehingga layak memiliki dokumen yang menunjukkan kemampuan bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas sesuai kompetensinya pada fungsi akreditor Propam Polri dalam rangka menghadapi tantangan tugas yang terus berkembang dan universal.
“Sertifikasi Polri ini mendukung penuh pelaksanaan Program Prioritas Presisi yang dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yaitu peningkatan kinerja penegakan hukum, pada kegiatan proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan aksi meningkatkan kualifikasi dan kompetensi akreditor Propam Polri melalui sertifikasi kompetensi,” ucapnya.
Perlu diketahui, hasil dari giat sertifikasi kompetensi ini adalah membentuk kapasitas dan karakter SDM Akreditor Propam Polri yang kompeten, profesional, proporsional, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan penilaian standar profesi Polri, dan proses penegakan kode etik profesi Polri serta mendukung dalam pelaksanaan sidang KKEP. Dengan demikian, akreditor yang kompeten dan professional tersebut akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri khususnya dalam mengawal penegakan Kode Etik Profesi Polri. (Red)
Nasional
Arus Kendaraan Keluar Jakarta Naik 9,2 Persen di Hari Pertama Operasi Lilin 2025

Jakarta — Polri mencatat peningkatan signifikan arus lalu lintas pada hari pertama pelaksanaan Operasi Lilin 2025. Berdasarkan data Sabtu, 20 Desember 2025, jumlah kendaraan yang keluar Jakarta mengalami kenaikan cukup tinggi dibandingkan lalu lintas harian rata-rata normal.
Juru Bicara Polri dalam Operasi Lilin 2025, Kombes Pol. Umi Fadillah, menyampaikan bahwa total kendaraan yang keluar Jakarta melalui empat gerbang tol utama mencapai 189.371 kendaraan, atau naik 9,20 persen dibandingkan lalu lintas harian rata-rata normal sebanyak 173.419 kendaraan.
“Kenaikan arus keluar Jakarta sebesar 9,20 persen menunjukkan mulai meningkatnya mobilitas masyarakat yang meninggalkan wilayah Jabodetabek, seiring pergerakan awal libur akhir pekan dan menjelang periode Natal dan Tahun Baru,” ujar Kombes Pol. Umi Fadillah, Minggu (21/12/2025).
Sementara itu, arus kendaraan yang masuk ke Jakarta juga tercatat meningkat. Sebanyak 151.721 kendaraan masuk ke Jakarta, naik 4,08 persen dibandingkan kondisi normal.
Jika dibandingkan dengan hari pertama Operasi Lilin 2024, arus keluar Jakarta pada tahun ini mengalami kenaikan 3,60 persen, sedangkan arus masuk Jakarta justru mengalami penurunan 1,71 persen.
“Data ini menunjukkan dominasi arus keluar Jakarta pada hari pertama Operasi Lilin 2025. Kondisi ini menjadi perhatian kami untuk meningkatkan kesiapsiagaan pengaturan lalu lintas, khususnya di gerbang tol utama dan jalur keluar Jakarta,” jelasnya.
Selain arus lalu lintas, Polri juga mencatat penurunan signifikan angka kecelakaan lalu lintas. Pada hari pertama Operasi Lilin 2025 tercatat 53 kejadian kecelakaan, turun drastis dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 443 kejadian atau turun sekitar 88,04 persen.
Jumlah korban meninggal dunia juga mengalami penurunan dari 68 orang pada 2024 menjadi 8 orang pada 2025. Penurunan serupa terjadi pada korban luka berat dan luka ringan.
“Kami bersyukur angka kecelakaan dan fatalitas menurun signifikan. Namun demikian, kecelakaan masih didominasi oleh kendaraan roda dua dan terjadi di jalan non-tol, sehingga kami terus mengimbau masyarakat untuk tertib dan berhati-hati,” kata Kombes Pol. Umi Fadillah.
Ia menambahkan, waktu rawan kecelakaan terjadi pada pukul 06.00–12.00 WIB dan 12.00–18.00 WIB, dengan faktor utama berupa ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas dan kondisi kendaraan yang tidak layak.
Dalam kesempatan tersebut, Polri juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik dan balik Natal dan Tahun Baru 2025 untuk mempersiapkan diri dengan baik.
“Pastikan kondisi fisik dalam keadaan sehat, periksa kendaraan sebelum berangkat, manfaatkan rest area untuk beristirahat, serta pastikan saldo uang elektronik mencukupi. Masyarakat juga dapat memantau arus lalu lintas melalui aplikasi Google Maps atau menghubungi call center 1-500-669,” pungkasnya.
Polri memastikan akan terus melakukan pemantauan dan memberikan pembaruan situasi selama pelaksanaan Operasi Lilin 2025 demi kelancaran dan keselamatan masyarakat. (By/Red)
Jawa Timur
Musda ke-8 IPHI Kota Blitar Digelar, KH. Sukri Alfi Terpilih Aklamasi Pimpin Periode 2026–2031

BLITAR — Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PD IPHI) Kota Blitar menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-8 pada Sabtu, 20 Desember 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di ruang pertemuan Pemerintah Kota Blitar dan diikuti oleh 110 peserta dari unsur pengurus daerah, cabang, dan ranting IPHI se-Kota Blitar.
Musda secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Blitar, KH. Priyo Suhartono, S.Sos., yang juga menjabat sebagai Sekretaris PD IPHI Kota Blitar.
Dalam sambutannya, KH. Priyo mengapresiasi peran IPHI Kota Blitar yang dinilainya konsisten dalam membina para jamaah haji agar tetap istiqamah menjaga kemabruran sepanjang hayat.
Pada kesempatan tersebut, KH. Priyo juga menyampaikan harapannya agar kepengurusan mendatang memberi ruang lebih besar bagi generasi muda untuk berperan aktif dalam organisasi.
“Sekretaris PD IPHI Kota Blitar ke depan cocok dari generasi muda agar lebih efektif. Saya tetap memberikan dukungan penuh,” ujar KH. Priyo.
Agenda utama Musda yakni pemilihan ketua berlangsung secara aklamasi. Seluruh peserta sepakat kembali menunjuk KH. Sukri Alfi sebagai Ketua PD IPHI Kota Blitar. Dengan demikian, KH. Sukri Alfi resmi menakhodai IPHI Kota Blitar untuk masa bakti 2026–2031.
Musda juga dihadiri oleh Sekretaris PW IPHI Jawa Timur, KH. Imam Mawardi Ridlwan, yang dalam arahannya menekankan pentingnya keikhlasan dan totalitas dalam menjalankan amanah organisasi.
“Amanah yang mulia bagi pengurus IPHI adalah berkhidmat kepada para haji mabrur sepanjang hayat. Modal utamanya adalah ikhlas dan totalitas. Selamat kepada KH. Sukri Alfi yang kembali menakhodai PD IPHI Kota Blitar periode 2026–2031,” tuturnya.
Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam Musda tersebut, di antaranya Kepala Kementerian Agama Kota Blitar KH. Kanzul, Ketua MUI Kota Blitar KH. Karim, serta Ketua PCNU Kota Blitar KH. Dr. Habib Bawafi, M.Si. Hadir pula perwakilan dari Kecamatan Sananwetan, Sukorejo, dan Kepanjenkidul, serta utusan khusus dari Pemkot dan Kemenag Kota Blitar.
Usai terpilih kembali, KH. Sukri Alfi menyampaikan rasa syukur serta memohon doa restu agar dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
“Mohon doa restu, semoga saya dapat mengemban amanat ini dengan jujur dan ikhlas,” tutur Abah Sukri.
“Kami berharap seluruh pihak dapat bekerja bersama untuk merealisasikan program-program IPHI demi terwujudnya haji yang mabrur sepanjang hayat,” tambahnya.
Selain pemilihan ketua, Musda ke-8 PD IPHI Kota Blitar juga menghasilkan sejumlah program kerja strategis yang difokuskan pada penguatan pembinaan jamaah haji, sejalan dengan visi besar IPHI, yakni mewujudkan Haji Mabrur Sepanjang Hayat. (DON/Jf)
Jawa Timur
Lampu Lalu Lintas Teronggok, Bupati Tulungagung Ultimatum Keras Kadishub: “Jangan Kerja Biasa-Biasa!”

TULUNGAGUNG — Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Tulungagung, Iswahyudi, mendapat ultimatum keras dari Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menyusul ditemukannya lampu traffic light yang tergeletak dan tak terurus di perempatan simpang empat Apotik Kemuning, Tulungagung.
Ultimatum tersebut terekam dalam sebuah video yang diunggah langsung oleh Bupati Gatut Sunu saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pembangunan trotoar di Jalan Teuku Umar, tepatnya dari Perempatan 55 ke arah utara.
Dalam video tersebut, Bupati terlihat geram melihat lampu lalu lintas yang seharusnya sudah terpasang, namun justru dibiarkan teronggok tanpa kejelasan.
Dengan nada tegas, ia menegur langsung Kepala Dinas Perhubungan yang dinilainya bekerja tidak maksimal.
“Panjenengan tidak boleh kerja yang biasa-biasa saja. Kerja harus maksimal. Kalau tidak mau, nanti saya evaluasi,” tegas Gatut Sunu kepada Iswahyudi.
Selain menyoroti kinerja Dishub, Bupati juga menilai adanya ketidaksinkronan komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Menurutnya, lemahnya koordinasi berdampak langsung pada keterlambatan dan kekacauan di lapangan.
Sikap tegas Bupati Gatut Sunu tersebut menuai beragam reaksi dari masyarakat.
Sebagian warga mengapresiasi langkah cepat dan keberanian Bupati dalam menegur langsung bawahannya di ruang publik.
Namun, tak sedikit pula yang menilai sasaran teguran seharusnya diarahkan ke OPD lain.
H, salah satu warga Tulungagung yang menyaksikan video tersebut, menilai bahwa tanggung jawab utama justru berada pada Dinas PUPR.
“Dari awal yang membangun kan Dinas PU. Seharusnya yang mendapat teguran adalah Kepala Dinas PU, karena pemborongnya tidak memasang kembali lampu lalu lintas tersebut,” ujarnya, Sabtu (20/12).
Terlepas dari pro dan kontra yang berkembang di tengah masyarakat, ketegasan Bupati Gatut Sunu dalam memimpin jajarannya tetap mendapat simpati luas.
Warga berharap langkah tersebut menjadi awal dari pembenahan serius lintas OPD, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur, serta penguatan pengawasan dan audit anggaran secara tegas dan transparan di seluruh instansi pemerintahan Tulungagung. (Abd/Red)
Jawa Timur6 hari agoBRB di Ponorogo Jadi Sorotan, PSHT Pusat Madiun Tegaskan Hak Pakai Atribut Dilindungi Hukum
Jawa Timur2 minggu agoKaryawan Dapur SPPG Karangwaru Diduga Alami PHK Sepihak dan Perlakuan Tak Manusiawi
Redaksi5 hari agoDugaan Pungli Parkir Resmi Dilaporkan, Pemkab Tulungagung Tetap Bungkam soal Festival Hari Jadi ke-820
Redaksi1 minggu agoBirokrasi Tulungagung Rapuh, Dimutasi Jadi Kadisnaker, Tri Hariadi Sebut Ada Cacat Prosedur
Jawa Timur3 hari agoGerakan Ayah Mengambil Rapor Disorot, Sekolah di Tulungagung Hadapi Realita Lapangan
Nasional2 minggu agoAnas Urbaningrum Pimpin Distribusi Bantuan PKN, Tegaskan Semangat Gotong Royong
Redaksi2 minggu agoPengurus DPC Tulungagung 212 Resmi Dikukuhkan di Gunung Budheg
Redaksi1 minggu agoEks Sekda Mangkir, Upacara Pelantikan Jadi Drama: Birokrasi Tulungagung Memanas







