Kesehatan

115 Ribu Warga Blitar Ditanggung PBI Daerah, Dinkes Siapkan Penguatan Kepesertaan JKN

Published

on

BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar terus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya warga kurang mampu, melalui program Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dari sejumlah sumber pendanaan untuk mendukung keberlangsungan program jaminan kesehatan tersebut.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Hasnan Effendi, menyampaikan bahwa berdasarkan data per 1 November 2026, jumlah peserta PBID di Kabupaten Blitar mencapai 115.150 jiwa.

Sementara itu, total kepesertaan JKN di Kabupaten Blitar tercatat sebanyak 1.065.600 jiwa atau sekitar 83,86 persen.

Menurut Hasnan, capaian tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Dinkes juga mencatat adanya peningkatan kepesertaan sebesar 6 persen.

Dari sisi pembiayaan, pagu anggaran JKN tahun 2026 bersumber dari beberapa pos pendanaan. Di antaranya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp12,7 miliar, pajak rokok sebesar Rp24,188 miliar, serta Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,5 miliar melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

Dukungan pembiayaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan perlindungan jaminan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan pembayaran iuran.

Ke depan, Dinkes Kabupaten Blitar juga mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepesertaan JKN secara mandiri.

Hasnan menyampaikan, masyarakat yang masuk kelompok desil 6 ke atas diharapkan dapat memenuhi kewajiban kepesertaan melalui skema mandiri sesuai kemampuan ekonominya.

Selain itu, pemberi kerja juga diharapkan memiliki tanggung jawab untuk mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta JKN sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan sistem jaminan kesehatan sekaligus menjaga agar bantuan pemerintah daerah tetap diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dengan adanya program PBID, Pemkab Blitar berupaya memastikan masyarakat kurang mampu tetap memperoleh perlindungan kesehatan dan akses terhadap pelayanan medis tanpa harus terbebani pembayaran iuran secara mandiri.

Ke depan, penguatan kepesertaan dan ketepatan sasaran penerima bantuan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat Kabupaten Blitar. (JK/Red)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Exit mobile version