TULUNGAGUNG— Meriahnya peringatan Hari Jadi ke-820 Kabupaten Tulungagung lewat Festival Jajanan Jadul (Bazar Tulungagung Djadoel) di Alun-Alun berubah menjadi sorotan tajam publik.

Meski berlangsung semarak selama 27–30 November 2025 dan berhasil menarik ribuan pengunjung, gelaran tersebut tersandung polemik serius terkait pungutan parkir Rp5.000 yang dinilai tidak wajar.

Keluhan bermunculan setelah pengunjung harus merogoh kocek lebih untuk parkir, sementara kemacetan parah mengunci ruas-ruas jalan di sekitar lokasi.

Situasi ini membuat publik mempertanyakan profesionalitas panitia dan kredibilitas penyelenggaraan acara yang mengatasnamakan perayaan hari jadi daerah.

Kontroversi memuncak ketika Dinas Perhubungan (Dishub) Tulungagung menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak dilibatkan dalam urusan parkir maupun rekayasa lalu lintas yang seharusnya menjadi bagian dari persiapan acara berskala besar.

“Panitia tidak pernah menghubungi kami. Tidak ada pembahasan mengenai pengelolaan parkir ataupun teknis lapangan,” tegas Ronald, Kabid Parkir Dishub Tulungagung.

Ronald menambahkan, meski rekayasa lalu lintas berada di bawah Bidang Keselamatan Jalan (Kesjal), tanpa koordinasi resmi Dishub tidak memiliki dasar untuk melakukan antisipasi atau pengaturan arus kendaraan.

Akibatnya, pungutan parkir dinilai tak memiliki legitimasi tidak ada izin, standar tarif, maupun verifikasi juru parkir.

Di tengah memanasnya polemik, perhatian publik tertuju pada Ketua Hari Jadi Tulungagung, Fuad Saiful Anam, yang memilih bungkam saat dimintai tanggapan terkait Bazar Jadul.

“Untuk Tulungagung Jadul saya no comment dulu, nggih,” ujarnya singkat kepada 90detik.com, Selasa (2/12).

Sikap tutup mulut itu justru memantik spekulasi baru. Publik menilai, diamnya ketua Hari Jadi Tulungagung memperlihatkan ketidaksiapan menjelaskan atau bahkan ketidaktahuan atas penggunaan nama resmi Hari Jadi dalam acara yang kini menuai kritik.

Ketua LSM Garda Masyarakat Peduli Negeri (GMPN), Wahyu, menyayangkan kegaduhan ini dan menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan menggantung.

Pihaknya menuntut audit menyeluruh, mulai dari legalitas perizinan, mekanisme pungutan parkir, alur pengelolaan dana, hingga pihak yang bertanggung jawab atas kemacetan yang merugikan ribuan warga.

“Kisruh Bazar Jadul kini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah dan penyelenggara acara. Minimnya koordinasi, dugaan pungutan ilegal, hingga absennya akuntabilitas membuat masyarakat merasa dirugikan dan menuntut transparansi penuh”, tegasnya.

Publik menunggu langkah tegas apakah panitia resmi Hari Jadi Tulungagung, penyelenggara bazar, atau instansi pemerintah berani membuka fakta dan mengevaluasi secara menyeluruh agar citra perayaan daerah tidak kembali tercoreng. (DON/Red)

Sumut— Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi pengungsian korban banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin (1/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Presiden melakukan pengecekan langsung ke tempat pengungsian. Ia melihat tempat tidur sementara warga, mengecek posko kesehatan dan menyapa serta berdialog dengan masyarakat.

Usai mendampingi, Sigit mengungkapkan sejumlah instruksi tegas dari Presiden Prabowo. Di antaranya untuk segera dilakukan perbaikan jalur terputus akibat bencana alam.

“Ada beberapa hal menjadi perhatian kaitannya dengan beberapa jalur yang terputus tadi arahan beliau untuk segera dilakukan perbaikan,” kata Sigit.

Selain itu, Sigit menyebut, Presiden juga meminta agar memenuhi kebutuhan dasar warga. Serta, hal yang diperlukan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti Bahan Bakar Bersubsidi (BBM).

“Intinya beliau memerintahkan untuk seluruh kegiatan untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam betul-betyl dimaksimalkan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Sigit.

Sigit menyebut, instruksi Presiden juga telah disampaikan ke seluruh instansi terkait, kementerian, lembaga, TNI, Polri dan forkopimda. Dalam menangani bencana alam memang diperlukan sinergisitas seluruh pihak.

“Saya kira seluruh kementerian lembaga, TNI, Polri, BNPB Kementerian PU, Kementerian PMK, gubernur, bupati, wali kota, semuanya sudah mendengar arahan tersebut tentunya akan segera ditindaklanjuti,” ucap Sigit.

Dalam kesempatan ini, Kapolri juga bakal menyerahkan secara simbolik bantuan ‘Polri untuk Masyarakat’ sebanyak tujuh truk yang berisikan bahan makanan, pakaian dan kebutuhan sehari-hari. (DON/Red)

TULUNGAGUNG— Investasi publik senilai miliaran rupiah di Kabupaten Tulungagung nyaris menjadi percuma. Jalan utama penghubung tiga desa di Kecamatan Kauman yang baru diresmikan, kini berubah menjadi jalur maut penuh lumpur dan berlubang diduga akibat ‘serangan’ truk-truk tambang bermuatan berlebih (ODOL).

Fakta di lapangan sungguh memilukan. Jalan yang seharusnya menjadi kebanggaan dan penghubung vital menuju TPS Desa Segawe serta desa-desa sekitarnya, kini lebih mirip kubangan lumpur yang licin dan berbahaya.

Yang lebih menyakitkan, kerusakan ini bukan akibat bencana alam, diduga melainkan ulah ‘penjagal’ beroda enam yang bebas merusak tanpa tindakan tegas.

Warga geram dan menyebut situasi ini sebagai “perusakan berjamaah” yang didiamkan oleh pemangku kebijakan.

“Ini sudah darurat. Kalau dibiarkan, dana miliaran akan terus habis sia-sia, jalan rusak, warga terancam keselamatan, dan kerugian negara nyata terjadi,” tegas Wahyu, Ketua LSM Garda Masyarakat Peduli Negeri (GMPN).

Dirinya juga menambahkan, aksi truk tambang ini adalah pelanggaran hukum yang nyata. Dia mengutip sejumlah aturan, mulai dari UU No. 22/2009 hingga berbagai Perda, yang dengan tegas melarang kendaraan tambang melintas secara liar di jalan umum.

“Sanksinya sudah jelas, mulai dari kurungan, denda besar, hingga pencabutan izin operasi. Ini soal keberpihakan dan penegakan hukum,” tambahnya.

Aparat Cuma Janji, Warga Ancam Demo Besar-besaran.

Tanggapan aparat keamanan setempat dinilai warga masih sebatas retorika.

Kapolres Tulungagung, AKBP Muhammad Taat Resdi, melalui Kasat Lantas AKP M. Taufik Nabila, menyatakan akan menindaklanjuti laporan.

“Terima kasih , akan segera kami tindaklanjuti, untuk dari kami bagian perlalulintas di jalan pak akan kami check di lokasi jalan tersebut, jika untuk masalah tambang jenengan monggo koordinasi dengan kasihumas atau reskrim pak”, ujarnya kepada 90detik.com Minggu(30/11).

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah konkret yang terlihat di lapangan.

Kesabaran warga pun menipis. Seorang warga Desa Segawe yang hanya memberikan inisial R, mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran jika truk tambang tidak segera ditertibkan.

“Ini ada perencanaan untuk demo dari 3 desa, mas. Licin sekali saat hujan, anak sekolah hampir saja kecelakaan. Sangat membahayakan pengguna jalan. Harus segera ada jalan keluar!” ujar R dengan suara lantang.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tulungagung masih terkesan ‘bungkam’.

Hingga momen ini, tidak ada keterangan resmi yang dikeluarkan mengenai langkah penyelamatan jalan miliaran rupiah tersebut.

Tulungagung kini dihadapkan pada ujian nyata, membela kepentingan rakyat dan menyelamatkan aset negara, atau membiarkan jalan vitalnya hancur berantakan di bawah keserakahan industri tambang. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo