Nasional
Himbara Solid di Tengah Guncangan Ekonomi Global

Jakarta,– Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menunjukkan ketahanan fantastis di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan.
Ketua Umum Himbara sekaligus Direktur Utama BRI, Sunarso, menegaskan bahwa kinerja keuangan bank-bank BUMN tetap solid sepanjang 2024.
Laporan keuangan konsolidasi mencatatkan pencapaian laba signifikan di antaranya, BRI dengan Rp60,64 triliun, Bank Mandiri Rp55,78 triliun, BNI Rp21,5 triliun, dan BTN Rp3 triliun.
“Kinerja Himbara yang sangat solid tersebut menjadi bukti nyata bahwa sinergi dan tata kelola yang baik telah menjadi modal kuat bagi Himbara untuk menghadapi tantangan industri yang dinamis,” jelas Sunarso dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Minggu (23/2/25).
Ia merinci, dari sisi penyaluran kredit, BRI mengalami pertumbuhan 6,97% dibanding tahun sebelumnya, mencapai Rp1.354,64 triliun, dengan mayoritas disalurkan ke UMKM.
Sementara itu, Bank Mandiri mencatatkan peningkatan kredit sebesar 19,5% menjadi Rp1.670,55 triliun, dengan segmen wholesale sebagai pendorong utama.
BNI turut mencatat pertumbuhan kredit 11,6% menjadi Rp775,87 triliun, didukung oleh pemulihan ekonomi nasional dan ekspansi kredit yang terukur.
Sementara, BTN mengalami peningkatan 7,3% dengan fokus utama pada segmen KPR baik subsidi maupun non-subsidi.
Di sisi lain, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) juga mencerminkan kepercayaan nasabah terhadap bank-bank Himbara.
BRI mencatatkan DPK sebesar Rp1.365,45 triliun, dengan porsi CASA mencapai 67,30%
Bank Mandiri menghimpun simpanan sebesar Rp1.699 triliun dengan dominasi CASA sebesar 80,3%.
Sementara itu, BNI membukukan pertumbuhan DPK 11% dari Rp232 triliun pada 2023 menjadi Rp258 triliun di 2024.
BTN pun mengalami peningkatan 9,1 persen, mencapai Rp381,67 triliun dengan rasio CASA sebesar 54,1%.
“Fundamental bisnis yang kuat dari bank-bank yang tergabung dalam hinbara juga mampu menjaga stabilitas industri perbankan yang akan berdampak positif bagi perekonomian nasional,” ungkapnya.
Himbara Pastikan Komitmen Layanan Operasional Berjalan Aman dan Lancar.
Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas layanan perbankan dan fundamental kinerja dengan tata kelola yang baik.
Selain itu, dipastikan juga akan selalu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
“Himbara juga memastikan seluruh layanan operasional perbankan berjalan dengan lancar dan aman, sehingga nasabah tetap mendapatkan akses layanan optimal terhadap berbagai produk dan layanan keuangan,” ujar Ketua Umum Himbara sekaligus Direktur Utama BRI, Sunarso, dikutip Minggu (23/2/25).
Diketahui, kinerja keuangan bank-bank BUMN tetap solid sepanjang 2024. Laporan keuangan konsolidasi mencatatkan pencapaian laba signifikan di antaranya, BRI dengan Rp60,64 triliun, Bank Mandiri Rp55,78 triliun, BNI Rp21,5 triliun, dan BTN Rp3 triliun.
“Kinerja Himbara yang sangat solid tersebut menjadi bukti nyata bahwa sinergi dan tata kelola yang baik telah menjadi modal kuat bagi Himbara untuk menghadapi tantangan industri yang dinamis,” jelasnya.
Di sisi lain, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) juga mencerminkan kepercayaan nasabah terhadap bank-bank Himbara.
BRI mencatatkan DPK sebesar Rp1.365,45 triliun, dengan porsi CASA mencapai 67,30%
Bank Mandiri menghimpun simpanan sebesar Rp1.699 triliun dengan dominasi CASA sebesar 80,3%. Sementara itu, BNI membukukan pertumbuhan DPK 11% dari Rp232 triliun pada 2023 menjadi Rp258 triliun di 2024.
BTN pun mengalami peningkatan 9,1 persen, mencapai Rp381,67 triliun dengan rasio CASA sebesar 54,1%.
“Fundamental bisnis yang kuat dari bank-bank yang tergabung dalam HIMBARA juga mampu menjaga stabilitas industri perbankan yang akan berdampak positif bagi perekonomian nasional,” ungkapnya.
Himbara Pastikan Pengelolaan Dana Nasabah Dijamin Keamananannya Sesuai Ketentuan.
Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memastikan turut serta dalam program penjaminan simpanan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Di samping itu, bank-bank Himbara juga diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
Ketua Umum Himbara sekaligus Direktur Utama BRI, Sunarso, mengungkap bahwa partisipasi dan tata Kelola tersebut memberikan jaminan kepada nasabah bahwa dana mereka dijamin keamanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Di tengah dinamika tantangan ekonomi global, fundamental kinerja Himbara sangat solid,” ujarnya dikutip Minggu (23/2/25).
Seperti diketahui bank-bank Himbara yang terdiri dari BRI, Mandiri, BNI, dan BTN telah mengumumkan kinerja keuangan tahun 2024 dan menunjukkan kinerja yang sangat solid.
Laporan keuangan konsolidasi mencatatkan pencapaian laba signifikan di antaranya, BRI dengan Rp60,64 triliun, Bank Mandiri Rp55,78 triliun, BNI Rp21,5 triliun, dan BTN Rp3 triliun.
Dari sisi kredit, bank-bank Himbara mencatatkan pertumbuhan kredit positif di berbagai segmen, di antaranya BRI menyalurkan kredit sebesar Rp1.354,64 triliun, tumbuh 6,97% YoY, dengan 81,97% disalurkan kepada segmen UMKM. Mandiri mencatat total penyaluran kredit konsolidasi sebesar Rp1.670,55 triliun atau meningkat 19,5% YoY, dengan segmen wholesale sebagai motor utama pertumbuhan.
BNI mencatat pertumbuhan kredit 11,6% YoY menjadi Rp775,87 triliun, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan ekspansi kredit yang prudent.
BTN mencatat pertumbuhan kredit 7,3% YoY, dari Rp333,69 triliun menjadi Rp357,97 triliun, dengan mayoritas kredit berasal dari segmen KPR, baik subsidi maupun non-subsidi.
Peningkatan kredit tersebut juga didukung oleh likuiditas yang memadai, dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang positif di seluruh bank Himbara.
BRI berhasil menghimpun simpanan sebesar Rp1.365,45 triliun, dengan CASA mencapai 67,30% atau Rp918,98 triliun. Mandiri mencatatkan simpanan sebesar Rp1.699 triliun, tumbuh 7,73% YoY, dengan CASA mendominasi 80,3% dari total DPK. (By-red)
Nasional
Kepala BRAN: Reforma Agraria Perkuat Peran Masyarakat Adat dalam Cegah Karhutla

JAKARTA – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menekankan pentingnya reforma agraria dalam memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai mitra strategis pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam seminar bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), di Gedung Bhakti Dharma Waspada, Jakarta, pada Kamis (19/11).
“Masyarakat adat telah hidup berdampingan dengan hutan jauh sebelum negara ini berdiri. Mereka memiliki kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Karena itu, keberadaan mereka harus kita akui, lindungi, dan berdayakan sebagai bagian dari strategi pencegahan karhutla,” ujar Dedi.
Keadilan Agraria sebagai Fondasi Pencegahan Karhutla
Menurut Dedi, pencegahan karhutla tidak cukup bertumpu pada pemadaman dan penegakan hukum, tetapi harus menyentuh akar persoalan melalui kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, penataan penguasaan lahan, serta pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.
Reforma agraria menjadi instrumen strategis untuk membangun tata kelola agraria yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat tanggung jawab masyarakat dan pemegang izin dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam seminar, luas karhutla nasional mencapai 355.390 hektare. Sebaran kebakaran yang meluas hingga Nusa Tenggara Timur, Papua, serta kawasan Bromo dan Semeru menunjukkan perlunya strategi pencegahan yang memperhatikan karakteristik wilayah, ekosistem, dan kearifan lokal.
Perkuat Satu Data Agraria dan Kearifan Lokal
Kepala BRAN menekankan sejumlah langkah strategis dalam mendukung pencegahan karhutla melalui reforma agraria, meliputi:
* Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat.
* Pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.
* Penyelesaian konflik dan ketimpangan penguasaan lahan.
* Integrasi satu data agraria dengan pemetaan kawasan rawan karhutla.
* Penguatan riset, inovasi teknologi, dan sistem peringatan dini berbasis karakteristik wilayah.
* Sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pengawasan serta pengelolaan lahan berkelanjutan.
Dedi juga mendorong akademisi dan mahasiswa program doktoral STIK untuk menghasilkan riset yang inovatif dengan mengintegrasikan pendekatan ilmiah, teknologi, penegakan hukum, dan kearifan lokal masyarakat adat.
Menjaga Hutan, Melindungi Rakyat
Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kehadiran BRAN diharapkan memperkuat keadilan agraria sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
“Ketika hak masyarakat adat terlindungi, konflik agraria diselesaikan, dan masyarakat diberdayakan, kita sedang membangun fondasi pencegahan karhutla yang berkelanjutan. Menjaga hutan harus berjalan seiring dengan melindungi hak dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Dedi.
Melalui reforma agraria, masyarakat adat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan mitra strategis negara dalam menjaga kelestarian hutan bagi generasi mendatang.(Hms/DON)
Nasional
POLIRAN Dorong Iklim Industri Aman, Buka Peluang Kerja, dan Tingkatkan Kepercayaan Investor

JAKARTA – Program Poliran diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim industri yang aman dan kondusif sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Melalui program ini, Polri turut berperan dalam memastikan proses produksi dan aktivitas dunia industri berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi para pelaku usaha maupun investor untuk mengembangkan investasinya di Indonesia.
Pengamat Ketenagakerjaan, Timboel Siregar, S.Si., S.H., M.M., menilai bahwa keberhasilan program Poliran perlu didukung kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri.
Menurutnya, peningkatan keterampilan atau skill menjadi salah satu kunci untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
“Ketika Poliran berjalan, sumber daya manusianya sudah harus disiapkan. Skill menjadi kata kunci agar ketika lapangan kerja semakin banyak dibuka, masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Di sisi lain, kehadiran Polri juga penting untuk memastikan proses produksi berjalan dengan baik sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif,” ujar Timboel.
Ia menambahkan, terciptanya keamanan dan kepastian dalam dunia industri juga dapat meningkatkan kepercayaan investor.
Selama ini, pelaku usaha masih menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi meningkatkan biaya operasional, seperti praktik pungutan liar (pungli) dan berbagai biaya tidak semestinya.
Dengan terciptanya lingkungan usaha yang aman, transparan, dan bebas dari praktik tersebut, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih nyaman.
“Kalau persoalan-persoalan seperti pungli dan biaya-biaya tidak semestinya bisa diatasi, tentu pengusaha akan merasa lebih nyaman. Ini juga bisa menjadi contoh positif bagi investor lain untuk masuk dan mengembangkan usahanya,“ujarnya.
“Harapan kita, Poliran dapat memberikan jaminan bahwa dunia industri berjalan aman, sehingga investasi tumbuh dan lapangan pekerjaan semakin terbuka bagi masyarakat,” tutupnya.(Hms/DON)
Jawa Timur
PSMP Desak DPRD Lumajang Gelar RDP dengan Pemkab, Soroti Lemahnya Penyerapan APBD 2026

LUMAJANG – Rendahnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP).
Melihat kondisi tersebut, PSMP mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang agar segera mengambil langkah konkret dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Lumajang, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan anggaran.
Desakan tersebut dinilai penting mengingat APBD bukan sekadar dokumen perencanaan dan angka-angka dalam laporan keuangan, melainkan instrumen pembangunan yang bersumber dari uang rakyat dan seharusnya dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan materi evaluasi APBD 2026 yang dihimpun PSMP, realisasi belanja daerah hingga Triwulan III tercatat sebesar 52,48 persen dari total pagu sekitar Rp2,346 triliun. Bahkan, realisasi belanja modal disebut baru mencapai 11,58 persen atau sekitar Rp24,36 miliar dari pagu Rp210,48 miliar.
Angka tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama, terutama untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan anggaran menjelang akhir tahun anggaran.
Ketua DPD Jatim Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP), Didik Sofyan Arif, menilai DPRD tidak boleh hanya menjalankan fungsi legislasi dan pembahasan anggaran, tetapi juga harus memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya harus dijalankan secara seimbang sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui proses demokrasi.
“Karena itu, kami mendesak DPRD Lumajang segera mengagendakan RDP dengan Pemkab Lumajang. Jangan sampai persoalan rendahnya penyerapan APBD hanya menjadi bahan pembicaraan tanpa ada evaluasi dan penjelasan yang konkret. DPRD harus menggunakan fungsi pengawasannya untuk meminta pertanggungjawaban dan penjelasan dari OPD terkait,” ungkap Didik.
Lebih lanjut, PSMP mengusulkan agar pelaksanaan RDP nantinya tidak hanya melibatkan unsur DPRD dan jajaran Pemkab Lumajang. DPRD juga diharapkan membuka ruang partisipasi publik dengan mengundang tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, serta insan pers.
Menurut Didik, keterlibatan berbagai elemen masyarakat diperlukan agar persoalan pengelolaan APBD dapat diketahui secara terbuka, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pandangan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.
“RDP ini jangan hanya menjadi forum formalitas antara DPRD dan pemerintah daerah. Kami berharap tokoh masyarakat, LSM, organisasi mahasiswa, dan media juga dilibatkan. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui secara langsung bagaimana anggaran yang bersumber dari rakyat dikelola, apa saja kendalanya, dan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Lumajang,” tegasnya.
Ia juga menilai keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dari prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.(DD/Red)
Redaksi2 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional1 minggu agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi1 minggu agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi2 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Peristiwa1 minggu agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Hukum2 hari agoGPI Bawa Polemik Gus Iqdam ke Istana hingga Mabes Polri, Jaka Prasetya Desak Kepastian Penegakan Hukum
Peristiwa6 hari agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi
Opini2 minggu agoSiapa Raja di Atas Hukum? Dugaan Penyadapan Presiden dan Kekuasaan Polri













