Connect with us

Nasional

Fredi Moses: DPRD Tulungagung Alat Oligarki, Rakyat Bangkit dengan Sumitronomic

Published

on

TULUNGAGUNG— Kalau DPRD bungkam, mereka sah disebut alat oligarki lokal, suara Fredi Moses Ulemlem terdengar tajam saat menanggapi gelombang aksi masyarakat Tulungagung.

Bagi pakar hukum dan politik itu, apa yang terjadi bukan sekadar keramaian di jalan, melainkan tanda bahaya, lembaga politik tersandera kepentingan oligarki, sementara rakyat dipaksa menjadi penonton.

Pada Kamis (11/9), suasana di sekitar DPRD Kabupaten Tulungagung berubah riuh. Ratusan massa Pejuang Gayatri Rajapatmi berdiri berdesakan, mengibarkan poster-poster perlawanan. Suara orator menggelegar, menyuarakan 27 tuntutan rakyat.

“Kalau DPRD tetap mandul, rakyat tidak akan diam!” teriak seorang orator, disambut tepuk tangan dan pekikan massa.

Kuburan Elit Jadi Simbol Perlawanan.

Dari pengeras suara, nama Shangrila Memorial Park terus disebut. Proyek pemakaman mewah itu dianggap ilegal karena tidak diatur Perda. Bagi massa, Shangrila bukan sekadar kuburan, melainkan simbol kapitalisme rakus: lahan untuk mati saja diprivatisasi, sementara rakyat kecil makin sulit mendapatkan tanah untuk hidup.

Tak hanya itu, penambangan galian C ilegal yang merusak alam juga jadi sorotan. “Zona Integritas hanya kamuflase. Korupsi tetap budaya!” teriak massa dalam yel-yel.

Cermin State Capture.

Bagi Fredi Moses, gelombang protes ini adalah cermin dari state capture, kondisi ketika institusi negara justru dikendalikan oleh kepentingan mafia tanah dan oligarki lokal.

“Kasus Tulungagung adalah kontradiksi klasik demokrasi lokal: rakyat sebagai pemilik kedaulatan dipinggirkan, sementara birokrasi dan kapital saling melindungi,” jelasnya.

Ia menekankan, hak angket DPRD adalah instrumen konstitusional untuk membongkar masalah. Jika DPRD memilih diam, kata Fredi, publik berhak menyebutnya sekadar perpanjangan tangan oligarki.

Sumitronomic: Jalan Alternatif Rakyat.

Di tengah pekik protes, massa membawa gagasan baru: Sumitronomic. Sebuah filosofi ekonomi kerakyatan yang menekankan gotong royong, koperasi, dan BUMDes. Konsep ini diposisikan sebagai antitesis kapitalisme rakus yang melahirkan kuburan elit semacam Shangrila.

“Sumitronomic adalah ekonomi rakyat, bukan ekonomi rente. Di sinilah rakyat punya pegangan untuk melawan oligarki,” ujar Fredi.

Bagi massa, Sumitronomic bukan sekadar teori, tapi tawaran solusi. Mereka ingin sumber daya dikelola secara adil dan transparan, memberi manfaat bagi rakyat banyak, bukan segelintir pemodal.

Ultimatum Oktober.

Aksi 11 September itu berakhir dengan ultimatum keras, Oktober 2025 menjadi batas waktu DPRD. Jika tak berani menggunakan hak angket untuk membongkar mafia tanah dan proyek ilegal, rakyat berjanji akan kembali turun dengan aksi yang lebih besar.

“Jangan salahkan rakyat bila kantor kekuasaan digeruduk lebih dahsyat,” ujar koordinator aksi.

Bagi sebagian orang, aksi ini bukan hanya sekedar aksi dan mungkin hanya unjuk rasa biasa. Namun bagi Fredi Moses, ada makna lebih dalam, rakyat mulai tampil sebagai subjek politik.

“Legitimasi politik bisa runtuh bukan oleh pemilu, melainkan oleh tekanan rakyat yang muak terhadap oligarki. Dan Sumitronomic memberi landasan ilmiah untuk perlawanan itu,” pungkasnya.

Wajah Lelah, Harapan yang Menyala.

Menjelang sore, terik matahari mulai mereda. Satu per satu massa meninggalkan alun-alun dengan wajah lelah, keringat masih menetes di dahi. Namun di balik keletihan itu, ada semangat yang tetap menyala. Seorang ibu paruh baya menenteng poster bertuliskan “Tanah untuk Rakyat, Bukan untuk Mafia.”

Di sudut jalan, sekelompok pemuda menggulung spanduk dengan hati-hati. Mereka berbincang singkat, merencanakan aksi lanjutan jika tuntutan tak digubris.

Hari itu Tulungagung bukan hanya menyaksikan teriakan protes, melainkan juga lahirnya sebuah harapan baru, rakyat kecil yang berani menantang oligarki, dengan Sumitronomic sebagai pegangan untuk masa depan yang lebih adil. (By/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Nasional

Saat Suara Anak Muda Menentukan Masa Depan Bangsa: KPU Salatiga dan UKSW Bangun Literasi Demokrasi

Published

on

Salatiga— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga berkolaborasi dengan program Volunteer Ungu Mengajar Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dalam memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda, khususnya pemilih pemula di Kota Salatiga.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembekalan seri kedua yang digelar di ruang 512 lantai 5 Fakultas Hukum UKSW pada Selasa (12/5/2026), dengan menghadirkan Ketua KPU Kota Salatiga Yesaya Tiluata bersama jajaran sebagai narasumber.

Sebanyak 24 mahasiswa Fakultas Hukum UKSW yang tergabung dalam program Volunteer Ungu Mengajar mengikuti pembekalan tersebut sebagai bagian dari persiapan untuk turun langsung memberikan edukasi kepada pemilih pemula di SMA-SMA se-Kota Salatiga.

Dalam sesi pembekalan, peserta memperoleh materi komprehensif mengenai sistem kepemiluan, regulasi pencalonan untuk berbagai jabatan publik, hingga mekanisme teknis pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Tak hanya materi teoritis, mahasiswa juga mendapatkan pengenalan teknis mengenai desain surat suara, peran penyelenggara pemilu di TPS, fungsi pengawas, saksi peserta pemilu, hingga simulasi proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai bekal edukasi lapangan.

Koordinator Volunteer Ungu Mengajar UKSW, Yedaya David Langkah, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan kapasitas mahasiswa agar mampu menjadi penghubung literasi demokrasi antara kampus dan masyarakat.

“Mahasiswa tidak hanya memahami demokrasi dalam konteks akademik, tetapi juga diharapkan mampu hadir di tengah masyarakat sebagai penyampai informasi kepemiluan yang benar, mudah dipahami, dan relevan bagi generasi muda,” ujarnya.

Kolaborasi dengan KPU Salatiga dinilai strategis karena memberikan mahasiswa akses langsung terhadap perspektif penyelenggara pemilu, sehingga materi edukasi yang nantinya disampaikan kepada pemilih pemula memiliki akurasi yang kuat.

Di tengah tantangan rendahnya literasi politik generasi muda dan derasnya arus informasi digital yang kerap memunculkan disinformasi, pendekatan edukasi berbasis kolaborasi kampus dan penyelenggara pemilu menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran demokrasi sejak dini.

Program ini sekaligus menegaskan bahwa pendidikan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif institusi pendidikan dalam membentuk warga negara yang kritis, sadar hak politik, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis.

Dengan pembekalan ini, mahasiswa Volunteer Ungu Mengajar UKSW diharapkan menjadi agen literasi demokrasi yang mampu menjembatani pemahaman kepemiluan bagi para pemilih pemula di SMA-SMA se-Salatiga. (By/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Bantuan Rp 20 Juta per Keluarga, Pemkab Blitar Mulai Bedah 400 Rumah Tak Layak Huni

Published

on

BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar resmi memulai program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk tahun anggaran 2026. Sebanyak 400 keluarga di 52 desa diprioritaskan menerima bantuan ini, dengan nilai Rp20 juta per keluarga.

Penyaluran bantuan ditandai dengan penyerahan buku rekening kepada calon penerima manfaat oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Blitar.

Kepala Disperkimtan, Antonius Nanang Adi Putranto,(dok/JK).

Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Blitar, Antonius Nanang Adi Putranto, menjelaskan bahwa program ini masih dalam tahap verifikasi data. Karena itu, jumlah 400 penerima masih bisa berubah.

“Ada yang mengundurkan diri dan ada juga yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga kemungkinan jumlah akhirnya tidak sampai 400 penerima,” ujar Nanang kepada wartawan, Selasa (12/05).

Dari total bantuan Rp20 juta, rinciannya Rp17,5 juta untuk membeli material bangunan seperti semen dan besi. Sisanya, Rp 2,5 juta, dialokasikan untuk upah tenaga kerja.

Yang membedakan program tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah soal sistem pelaksanaannya. Kini, pemerintah tidak menunjuk toko material tertentu. Warga penerima bantuan diberi kebebasan memilih toko bangunan sendiri.

Namun, mereka akan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Tugas pendamping ini memastikan warga memilih toko yang legal, harganya terbuka, dan kualitas materialnya baik.

“Jadi bukan pemerintah yang menentukan toko material. TFL mendampingi penerima agar lebih kompetitif dan sesuai kondisi wilayah masing-masing,” tegas Nanang.

Selain itu, pemkab juga mempercepat jadwal pembangunan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok bangunan, seperti besi dan semen, yang belakangan ini terus merangkak naik.

Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkimtan Kabupaten Blitar, Rudi, memaparkan kriteria penerima. Prioritas diberikan pada warga yang rumahnya berdinding anyaman bambu, minim cahaya, sirkulasi udaranya buruk, hingga kondisi bangunan yang sudah membahayakan.

Ia menambahkan, pembangunan rumah dilakukan secara swadaya oleh pemilik rumah. Karena itu, bantuan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima.

“Tujuan utamanya adalah menjadikan rumah warga lebih layak dari sisi keamanan dan kesehatan,” kata Rudi.

Jumlah penerima tahun ini meningkat drastis dibanding tahun lalu. Pada 2025, hanya sekitar 170 keluarga yang mendapat bantuan bedah rumah. Kenaikan menjadi 400 keluarga tahun ini dimungkinkan karena adanya dukungan anggaran yang lebih besar dari APBD Kabupaten Blitar. (JK/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Ustadz Abdul Adzim Wafat di Usia Muda, Pesantren Zawiyah Dzikir Jama’i Kehilangan Sosok Pengabdi Sunyi

Published

on

Tulungagung — Duka menyelimuti Pesantren Sepuh Zawiyah Dzikir Jama’i setelah salah satu pengasuhnya, Ustadz Abdul Adzim, wafat pada Senin (11/5/2026). Ia meninggal dunia di usia 38 tahun, usia yang masih tergolong muda bagi seorang pejuang dakwah yang sepanjang hidupnya dihabiskan untuk mengabdi kepada pesantren dan umat.

Kepergian Ustadz Abdul Adzim meninggalkan luka mendalam bagi para santri, jamaah, serta masyarakat sekitar yang mengenalnya sebagai pribadi sederhana, sabar, dan istiqamah dalam perjuangan.

Bagi lingkungan pesantren, Abdul Adzim bukan sekadar pengajar. Ia merupakan sosok yang ikut merintis dan membangun pesantren sejak awal bersama pengasuh pesantren, Kyai Purwo. Di tengah keterbatasan, ia menjaga denyut kehidupan pesantren dengan penuh ketulusan.

Ia mendampingi para santri sepuh, membimbing jamaah dzikir, hingga menjadi tempat bertanya masyarakat sekitar. Tanpa banyak sorotan, ia memilih jalan pengabdian yang sunyi.

Jenazah almarhum dimakamkan pada Selasa (12/5/2026) di Makbaroh Al Azhaar Kedungwaru. Sejak pagi, ratusan pelayat memadati area pemakaman. Santri duduk bershaf rapi melantunkan Wirdul Latief, sementara dzikir dan doa mengalir mengiringi kepergian almarhum.

Jamaah dari Bangoan serta rekan perjuangan dari AMTB turut hadir memberikan penghormatan terakhir. Tangis pecah di sejumlah sudut pemakaman ketika jenazah mulai diturunkan ke liang lahad.

“Ustadz Adzim itu guru yang tulus. Selalu berkhidmad,” ujar seorang jamaah sepuh dengan suara lirih.

Pemandangan paling menggetarkan terlihat di sisi makam. Tiga putri kecil almarhum berdiri memandangi pusara ayah mereka. Ketiganya masih duduk di bangku sekolah dasar. Air mata terus mengalir, meski mungkin mereka belum sepenuhnya memahami arti kehilangan yang sesungguhnya.

Namun bagi banyak orang di pesantren itu, jejak Abdul Adzim diyakini tidak akan hilang. Ia meninggalkan warisan keteladanan: hidup sederhana, mengabdi tanpa pamrih, dan memilih jalan dakwah di tengah kerasnya kehidupan.

Pesantren Sepuh Zawiyah Dzikir Jama’i dipastikan tetap melanjutkan perjuangan dakwah di bawah asuhan Kyai Purwo. Para santri berharap nilai-nilai perjuangan yang diwariskan almarhum tetap hidup dan menjadi teladan bagi generasi berikutnya.

Kematian memang datang tanpa menunggu usia. Namun bagi mereka yang menghabiskan hidup untuk pengabdian, kepergian bukan sekadar akhir, melainkan penutup perjuangan yang meninggalkan makna mendalam.

Selamat jalan, Ustadz Abdul Adzim. Jejak pengabdianmu akan tetap hidup dalam doa-doa para santri dan jamaah. (DON/Red)

Continue Reading

Trending