Papua
Wagub Buka Rakor FKUB se-Papua Barat: Kerukunan Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
Kota Sorong, PBD — Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, S.Pd.I, MM, mewakili Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Provinsi Papua Barat dan Silaturahmi Pengurus FKUB Papua Barat Daya, yang digelar di Hotel Vega, Jl. Frans Kaisiepo, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Kamis (18/9/25).
Acara ini mengusung tema besar:
“Penguatan Peran Strategis FKUB untuk Merawat Kerukunan dan Membangun Hubungan Harmoni Lintas Umat Beragama Menuju Indonesia Emas 2045”.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Ahmad Nausrau menegaskan bahwa kerukunan umat beragama tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari ikhtiar kolektif seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah, tokoh agama, hingga masyarakat akar rumput.
“Kerukunan itu tidak muncul dengan sendirinya. Ia adalah hasil dari kesadaran bersama untuk saling menghormati, menghindari prasangka, dan menolak segala bentuk kebencian. Jika kita memberi ruang bagi benih permusuhan, maka yang terjadi adalah kehancuran persatuan bangsa,” tegas Nausrau di hadapan para peserta rakor.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penggerak dan aktivis kerukunan di seluruh wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang selama ini telah bekerja keras menjaga stabilitas sosial melalui pendekatan lintas iman dan toleransi.
“Berkat kerja keras Bapak dan Ibu semua, kita bisa menikmati suasana kehidupan berbangsa yang kondusif dan harmonis di tengah keberagaman,” tambahnya.
Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya moderasi beragama sebagai fondasi utama kerukunan.
Ia menyebut empat indikator penting yang menjadi tolok ukur dari moderasi beragama:
– Toleransi – Menghormati dan menerima perbedaan keyakinan.
– Anti Kekerasan – Menolak segala bentuk kekerasan, baik verbal maupun fisik, atas nama agama.
– Komitmen Kebangsaan – Menerima Pancasila, UUD 1945, dan NKRI sebagai pilar bangsa.
– Akomodasi Budaya Lokal – Menyesuaikan praktik keagamaan dengan konteks sosial dan budaya Indonesia yang majemuk.
“Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni sosial, baik di tingkat lokal, nasional, bahkan global,” jelasnya.
FKUB, menurut Nausrau, kini harus tampil sebagai jembatan strategis dalam upaya mencegah konflik, menyebarkan narasi damai, dan menjadi teladan dalam dialog lintas agama.
“Tokoh agama harus bisa menjadi mediator dan penjaga perdamaian, bukan hanya di mimbar, tetapi juga dalam tindakan nyata,” ungkap Wakil Gubernur.
Acara ini turut dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi dari unsur Forkopimda Papua Barat Daya, di antaranya:
– Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Papua Barat, Bpk. Luksen Jems Mayor.
– Kepala Kesbangpol PBD, Ibu Selviyana Sanggek.
– Ketua FKUB Papua Barat, Pdt. Sadra Simbiak.
– Ketua FKUB Papua Barat Daya, Pdt. Ishak Kwatolo.
– Serta pengurus FKUB dari seluruh kabupaten/kota se-Papua Barat dan Papua Barat Daya
Mereka menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung kerja-kerja FKUB dalam memperkuat jaringan lintas iman dan mencegah tumbuhnya radikalisme.
Sebagai penutup, Ahmad Nausrau mengajak seluruh peserta untuk menjadikan momentum ini sebagai penguatan semangat kebangsaan dan kerja sama lintas agama dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Kerukunan adalah modal sosial yang tidak tergantikan. Kita jaga dan rawat bersama demi masa depan Indonesia yang damai, adil, dan beradab,” pungkasnya.
Rapat Koordinasi dan Silaturahmi FKUB ini bukan sekadar seremonial tahunan, tetapi merupakan momen strategis untuk memperkuat fondasi kerukunan umat beragama, sekaligus menjawab tantangan bangsa dalam menjaga keutuhan NKRI di tengah keberagaman.
Papua Barat Daya kembali menegaskan diri sebagai laboratorium kerukunan Indonesia, tempat di mana perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kekayaan yang dipelihara bersama. (Timo)
Papua
Senator Paul Finsen Mayor Dorong Audit dan Kepastian Hukum atas Lahan Masyarakat Adat di Klamono
Sorong— Anggota DPD RI Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM), menekankan perlunya audit independen dan kepastian hukum terkait pengelolaan lahan masyarakat adat di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong.
Senator PFM secara tegas menyerukan agar Kejaksaan Agung meninjau kesepakatan antara PT Hendrison Inti Persada (HIP) dan 14 marga pemilik tanah ulayat, termasuk memanggil pemilik perusahaan, Jimmy Wijaya, untuk memberikan keterangan terkait tata kelola lahan.
PFM menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan, antara lain kompensasi lahan, program pendidikan, pembangunan rumah layak huni, serta penyediaan fasilitas kesehatan bagi warga lokal.
Menurutnya, langkah ini krusial untuk memastikan hak masyarakat terlindungi, kewajiban perusahaan terlaksana, dan risiko sosial-ekonomi dapat diminimalkan.
“Ini bukan soal menuduh pihak manapun, melainkan memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang adil. Audit independen akan memberikan dasar yang jelas bagi semua pihak,” ujar PFM di Kantor Dewan Adat Wilayah III Doberay, Kota Sorong, Selasa (24/2/2026).
PFM, yang juga menjabat Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK PAPUA), mencontohkan Marga Malak sebagai pemilik lahan seluas 5.005 hektare yang menerima pembayaran plasma. Namun, menurut warga, skema tersebut perlu dievaluasi agar sejalan dengan potensi hasil bumi dan kesepakatan yang telah dibuat.
Pihaknya juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1), yang mewajibkan perusahaan membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimal 20 persen dari total luas areal yang dikelola.
“Dialog konstruktif antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah harus dijalankan secara transparan. Dengan audit, pengawasan, dan kepastian regulasi, hak masyarakat adat terlindungi, perusahaan memperoleh kepastian operasional, dan risiko sosial dapat dikendalikan,” tutup PFM. (By/Red)
Papua
Pangdam Kasuari Ikuti Ibadah Natal Bersama Kasad Secara Virtual, “Merayakan Natal dengan Hati, Menyatukan Iman dan Pengabdian”
Manokwari PB — Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, bersama keluarga besar Kodam XVIII/Kasuari mengikuti ibadah perayaan Natal bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang diselenggarakan secara virtual dari Aula Makodam XVIII/Kasuari, Senin (12/01/2026).
Ibadah Natal yang berlangsung dengan penuh khidmat tersebut menjadi ruang perjumpaan iman bagi seluruh prajurit dan ASN TNI Angkatan Darat, meskipun dilaksanakan secara daring.
Suasana kebersamaan tetap terasa hangat, mencerminkan semangat persaudaraan dan kekeluargaan dalam bingkai pengabdian kepada bangsa dan negara.
Dalam sambutannya, Kasad menegaskan bahwa tema Natal Tahun 2025, “Hikmah Natal Menghadirkan Sukacita Natal bagi Seluruh Prajurit dan ASN Angkatan Darat”, mengandung pesan mendalam agar semangat Natal tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui semangat Natal tersebut, diharapkan seluruh prajurit dan ASN TNI AD semakin meneguhkan komitmen pengabdian guna menghadirkan kedamaian, memperkuat persatuan, serta berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Timo)
Papua
Bulan Trisila TNI AL, Armada III Perkuat Tradisi dan Nilai Keprajuritan melalui Sosialisasi PUDD Khas dan PHST
Sorong, — Dalam rangka memperingati Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, Armada III menggelar Sosialisasi Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) Khas serta Perintah Harian Sifat Tetap (PHST) TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini diikuti oleh prajurit di wilayah kerja Armada III serta unsur KRI yang sedang sandar di Dermaga Katapop.
Sosialisasi dilaksanakan di Gedung Serba Guna Mas Pardi Armada III, Katapop, Rabu (14/1/2026), sebagai upaya memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai dasar keprajuritan melalui penguatan tradisi dan aturan kedinasan di lingkungan TNI Angkatan Laut.
Komandan Satuan Kapal Bantu Armada III selaku Ketua Koordinator Kegiatan, Kolonel Laut (P) Cahyo Hendro Guritno, bertindak sebagai pemateri dengan menyampaikan paparan mengenai PUDD Khas, tradisi khas TNI AL, serta ketentuan tenue dinas.
Dalam penjelasannya disampaikan bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang telah dilaksanakan sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun sebagai identitas serta jati diri TNI Angkatan Laut.
Termasuk di dalamnya makna simbolik pakaian dinas yang mencerminkan kehormatan, disiplin, dan tanggung jawab seorang prajurit.
Sementara itu, Komandan Satuan Kapal Ranjau Armada III, Kolonel Laut (P) Ferry Kurniawan, menyampaikan materi terkait PHST Jaga Darat dan Jaga Laut yang mencakup ketentuan, tugas, serta tanggung jawab personel jaga dalam mendukung kesiapsiagaan dan keamanan satuan.
Melalui kegiatan ini, sejalan dengan semangat Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, diharapkan prajurit Jalasena Armada III semakin profesional, berkarakter, serta siap melaksanakan setiap tugas yang diamanahkan. (Timo)
Polri Ungkap Misteri Jasad Perempuan di Jabung
Berkas Kasus Kekerasan Anak di Tual Dilimpahkan ke Kejaksaan, Polri Tegaskan Komitmen Transparansi
Investasi AS pada Sektor Mineral Kritis: Lumrah dalam Strategi Geopolitik Nusantara
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Tulungagung, Jadi Sorotan Ketidak Harmonisan
Redaksi2 minggu agoViral! Sekdes Ngrance Tulungagung Diduga Nyinyir Soal MBG, Camat Pakel Buka Suara
Redaksi2 hari agoSekjen Kemenperin Dikabarkan Dilaporkan ke KPK, Aparat Diminta Klarifikasi
Redaksi2 minggu agoDigugat ke MK, Pasal 257 KUHP Dinilai Jadi “Senjata” Kriminalisasi Petani Penggarap Lahan Terlantar
Redaksi1 minggu agoKasus Dugaan Korupsi Covid-19 dan Jalan Wetar Segera Digelar, Penyidik Panggil Ulang Saksi Gratifikasi
Redaksi2 minggu agoKJRA Datangi KSP, Desak Presiden Prabowo Kawal Reforma Agraria Tulungagung–Kediri
Redaksi6 hari agoSP2HP2 Terbit, Fredi Moses Desak Mabes Polri Ambil Alih Dugaan Korupsi Pulau Wetar: Ada Ancaman dan Isu “Pengamanan Kasus”
Jawa Timur2 minggu agoSidang Narkotika di PN Tulungagung Memanas, Kuasa Hukum Sebut Terdakwa Tak Pernah Diperiksa
Redaksi2 minggu agoBabak Baru Pergolakan Pokmas Tani Mandiri: Dugaan Keterangan Palsu Seret Pelapor Lama ke Ranah Hukum