Connect with us

Nasional

Skandal Korupsi SKTM Rp4,3 Miliar di Tulungagung, Kejari Didesak Usut ‘Otak’ di Balik Layar

Published

on

TULUNGAGUNG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung mendapat sorotan dan apresiasi publik setelah berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RSUD dr. Iskak yang diduga merugikan negara hingga Rp4,3 miliar.

Namun, di balik apresiasi itu, desakan untuk mengusut tuntas aktor intelektual dan pihak lain yang terlibat justru semakin menguat.

Kasus yang disebut sebagai salah satu yang terbesar dan paling berani yang ditangani Kejari setempat ini telah menjerat dua tersangka.

Capaian ini dianggap monumental, tetapi juga memantik pertanyaan kritis masyarakat: apakah hanya dua orang yang bermain dalam skema korupsi sebesar itu?

Dukungan dan sekaligus desakan itu disampaikan secara simbolis oleh Tim Media Alap-Alap 9 bersama Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia (LPKP2HI) melalui pengiriman karangan bunga dan piagam penghargaan ke Kejari Tulungagung, pada Kamis (18/9).

Ketua LPKP2HI, Sugeng Sutrisno, menyatakan apresiasinya namun langsung menyodorkan sejumlah pertanyaan kritis.

Ia meragukan skema korupsi dengan nilai kerugian fantastis tersebut hanya melibatkan dua orang tersangka, yang salah satunya adalah Wakil Direktur (Wadir) RSUD dr. Iskak.

LPKP2HI dan Tim Alap – alap 9 saat menyerahkan piagam apresiasi terhadap Kejaksaan Negeri Tulungagung. Foto;(dok/istimewa).

“Wadir itu bukan pengambil keputusan tertinggi. Masak atasannya tidak tahu? Secara logika, tidak masuk akal. Ini menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab oleh Kejaksaan,” tegas Sugeng.

Sugeng menduga kuat adanya aliran dana yang lebih luas dan melibatkan pejabat struktural lain di rumah sakit maupun pihak eksternal. Ia mendesak Kejari tidak berhenti pada dua tersangka dan menelusuri hingga ke akar-akarnya.

Menanggapi desakan tersebut, Kejari Tulungagung menyatakan penyidikan masih terus berjalan secara intensif.

Perkara saat ini telah memasuki tahap pemberkasan dengan memanggil ulang sejumlah saksi untuk pendalaman.

Sementara, Kasi Intelijen Kejari Tulungagung, Amri Rahmanto Sayekti, S.H., M.H., yang mewakili Kajari Tri Sutrisno, menegaskan komitmen kejaksaan untuk bekerja secara profesional dan proporsional.

“Prinsip kami jelas, setiap perkara harus memenuhi dua alat bukti yang cukup. Jika dalam proses penyidikan muncul fakta-fakta baru, tentu akan kami dalami secara serius,” ujar Amri.

Ditanya soal kemungkinan adanya tersangka tambahan, Amri tidak menutup-nutupi. “Potensi adanya pihak lain yang terlibat selalu terbuka. Jika alat bukti cukup, siapa pun bisa kami tetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.

Pernyataan itu memberi sinyal bahwa kasus ini masih jauh dari kata final. Ruang untuk menelusuri kebijakan, pelaksanaan teknis, hingga pertanggungjawaban anggaran masih sangat terbuka.

Harapan publik kini bertumpu pada keberanian Kejari membongkar seluruh jaringan korupsi. Apabila ada aliran dana ke pihak lain, kasus ini berpotensi menyeret nama-nama besar dalam birokrasi lokal yang selama ini belum tersentuh.

Amri juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan kritik dari masyarakat.

“Kami terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan demi peningkatan kinerja. Dukungan ini menjadi energi tambahan bagi kami untuk terus bekerja keras,” pungkasnya.

Publik menunggu bukti nyata. Pengungkapan bukan hanya pelaku lapangan, tetapi juga “aktor intelektual” yang diduga menikmati hasil korupsi, menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan terhadap penegakan hukum di Tulungagung. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Jawa Timur

Lewat PIRAMIDA, Polres Blitar Kota Sosialisasikan Pencegahan Narkoba dan Program Poliran

Published

on

BLITAR – Polres Blitar Kota menggelar kegiatan PIRAMIDA (Ngopi Bareng Bersama Media) pada Sabtu (21/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Lesehan Presiden, Jalan Ir. Soekarno Nomor 276, Kelurahan Sentul, Kota Blitar, tersebut menjadi upaya memperkuat sinergi dan komunikasi antara kepolisian dengan insan pers.

Kegiatan itu dihadiri Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo, S.I.K., M.I.K., Wakapolres, para Pejabat Utama (PJU) Polres Blitar Kota, serta awak media cetak, online, dan elektronik yang bertugas di wilayah Blitar Raya.

 

Dalam sambutannya, Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo menegaskan pentingnya membangun kemitraan yang baik dengan media.

Menurutnya, insan pers merupakan salah satu elemen strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, terutama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa program Kapolri menjadi pedoman bagi seluruh jajaran kepolisian dalam menjalankan tugas, khususnya terkait pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Menurut Kapolres, hubungan yang harmonis antara kepolisian dan media perlu terus dijaga melalui komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan.

Melalui kegiatan PIRAMIDA, Polres Blitar Kota juga membuka ruang diskusi dan pertukaran informasi mengenai berbagai persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk perkembangan situasi di wilayah hukum Polres Blitar Kota.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres turut menyoroti persoalan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan obat keras terlarang berbahaya (okerbaya) yang menjadi perhatian serius aparat kepolisian.

Ia menilai upaya pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers.

Kapolres mengajak media untuk berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, media diharapkan turut menyebarluaskan informasi mengenai langkah-langkah pencegahan serta upaya pemberantasan peredaran narkotika.

Melalui kolaborasi antara kepolisian, media, dan masyarakat, diharapkan kesadaran publik terhadap bahaya narkoba semakin meningkat sekaligus memperkuat upaya menjaga keamanan lingkungan.

Kesempatan ini,  AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo, juga menyampaikan tentang program dari Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto, tentang Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Ia menjelaskan bahwa pada program tersebut, salah satu upaya dan wujud kepedulian Polri untuk menekan angka pengangguran.

Polres Blitar Kota berharap kegiatan PIRAMIDA tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi sarana membangun kemitraan yang profesional, terbuka, dan saling mendukung.

Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat, sekaligus menciptakan situasi kamtibmas yang aman, kondusif, dan nyaman di wilayah Kota Blitar. (JK/Red)

Continue Reading

Nasional

Kapolri Minta Lulusan POLIRAN Langsung Bekerja, Program Diperluas ke Kelompok Disabilitas hingga Nelayan

Published

on

BANTEN – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dengan memastikan peserta pelatihan memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Program yang berawal dari Polda Banten tersebut kini dikembangkan secara nasional melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian, dan dunia usaha.

Penegasan itu disampaikan Kapolri saat meninjau Balai POLIRAN sekaligus menutup pelatihan Angkatan ke-7 di Polda Banten, Jumat (20/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 502 peserta telah mengikuti pelatihan dengan beragam keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Kapolri menjelaskan, POLIRAN lahir dari kepedulian terhadap tingginya angka pengangguran di Banten. Berdasarkan data BPS Agustus 2024 yang disampaikan dalam sambutannya, tingkat pengangguran di provinsi tersebut mencapai 6,68 persen atau hampir 400.000 orang.

Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian bersama karena keterbatasan kesempatan kerja dapat berdampak pada persoalan sosial dan keamanan.

Menurut Suyudi, Polri hadir bukan untuk mengambil alih kewenangan kementerian maupun pemerintah daerah dalam urusan ketenagakerjaan. Peran kepolisian adalah membantu menghubungkan masyarakat pencari kerja dengan pemerintah dan perusahaan melalui pendataan, pelatihan, serta fasilitasi penempatan kerja.

“Kita Polri bukan ingin mengambil alih pekerjaan kementerian, pekerjaannya Pemda, tidak. Kita Polri justru ingin mendukung, memudahkan, memfasilitasi. Jadi kita sifatnya memfasilitasi antara saudara-saudara kita yang belum berkesempatan mendapatkan pekerjaan dengan pihak kementerian atau pemerintah daerah dan juga pihak swasta,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Banten, pada Jumat (20/11/2026).

Pelaksanaan POLIRAN menggunakan mekanisme 3M, yakni Merekrut, Melatih, dan Menyalurkan. Bhabinkamtibmas bersama pendamping desa berperan dalam menjangkau dan mendata masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

Peserta kemudian mendapatkan pelatihan di Balai POLIRAN sebelum dihubungkan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Kapolri mengapresiasi perkembangan pelaksanaan program di Banten, termasuk peningkatan sistem pendataan dan kualitas pelatihan.

Dari 502 peserta Angkatan ke-7, pelatihan mencakup berbagai keterampilan, seperti pengolahan sampah, perikanan bioflok, hidroponik, kelistrikan, dan pengelasan. Peserta juga dipersiapkan untuk memperoleh sertifikasi dan disalurkan sesuai kebutuhan perusahaan mitra.

Suyudi menekankan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah orang yang mengikuti pelatihan. Penempatan kerja dan pemantauan setelah peserta bekerja harus menjadi bagian dari pelaksanaan program.

“Jadi semua lulusan POLIRAN harus langsung bekerja, berpenghasilan. Kemudian tetap dimonitor, dilihat seperti apa kariernya, perjalanannya, sehingga dia betul-betul bekerja dengan baik, mudah-mudahan bisa berkarier di situ dan bisa meningkat lagi,” tegasnya.

Selain memperluas penempatan kerja, Polri juga menyiapkan pengembangan POLIRAN tematik agar dapat menjangkau kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan karakteristik pekerjaan yang berbeda. Salah satunya melalui pelatihan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki.

Program tematik lainnya menyasar tenaga penagih utang atau debt collector. Melalui pelatihan tersebut, Polri berharap mereka dapat memahami aturan yang berlaku, termasuk ketentuan terkait jaminan fidusia, sehingga aktivitas pekerjaan dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum.

POLIRAN juga direncanakan menjangkau sektor perikanan di Kepulauan Riau, khususnya Batam, melalui pelatihan bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas serta pengembangan kegiatan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.

Sementara di Bali, pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan sektor pariwisata, termasuk keterampilan untuk menjadi pemandu wisata. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jenis pekerjaan yang dapat diakses masyarakat sesuai potensi daerah.

Kapolri menyebut pengembangan POLIRAN merupakan kerja bersama, bukan hanya program yang dijalankan Polri. Dukungan pemerintah daerah, kementerian, lembaga pelatihan, dan perusahaan diperlukan agar peserta tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga memiliki akses terhadap pekerjaan dan peluang usaha.

“Bukan kita Polri di depan sendiri. Mungkin kita memang menginisiasi, kita menyemangati, tapi ini kerja bareng-bareng. Nah, itu yang menjadi latar belakang berdirinya POLIRAN,” ungkap Suyudi.

Ia berharap perluasan kesempatan kerja melalui POLIRAN dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus membantu menekan pengangguran dan potensi gangguan keamanan. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Presiden dan target pembangunan Indonesia Emas 2045.

Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, POLIRAN diharapkan berkembang sebagai pendekatan pemolisian yang tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendorong masyarakat agar lebih mandiri, produktif, dan memiliki kesempatan memperbaiki kesejahteraan.(Hms/DON)

Continue Reading

Nasional

Kepala BRAN: Reforma Agraria Perkuat Peran Masyarakat Adat dalam Cegah Karhutla

Published

on

JAKARTA – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menekankan pentingnya reforma agraria dalam memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai mitra strategis pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dalam seminar bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), di Gedung Bhakti Dharma Waspada, Jakarta, pada Kamis (19/11).

“Masyarakat adat telah hidup berdampingan dengan hutan jauh sebelum negara ini berdiri. Mereka memiliki kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Karena itu, keberadaan mereka harus kita akui, lindungi, dan berdayakan sebagai bagian dari strategi pencegahan karhutla,” ujar Dedi.

Keadilan Agraria sebagai Fondasi Pencegahan Karhutla

Menurut Dedi, pencegahan karhutla tidak cukup bertumpu pada pemadaman dan penegakan hukum, tetapi harus menyentuh akar persoalan melalui kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, penataan penguasaan lahan, serta pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.

Reforma agraria menjadi instrumen strategis untuk membangun tata kelola agraria yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat tanggung jawab masyarakat dan pemegang izin dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam seminar, luas karhutla nasional mencapai 355.390 hektare. Sebaran kebakaran yang meluas hingga Nusa Tenggara Timur, Papua, serta kawasan Bromo dan Semeru menunjukkan perlunya strategi pencegahan yang memperhatikan karakteristik wilayah, ekosistem, dan kearifan lokal.

Perkuat Satu Data Agraria dan Kearifan Lokal

Kepala BRAN menekankan sejumlah langkah strategis dalam mendukung pencegahan karhutla melalui reforma agraria, meliputi:

* Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat.

* Pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.

* Penyelesaian konflik dan ketimpangan penguasaan lahan.

* Integrasi satu data agraria dengan pemetaan kawasan rawan karhutla.

* Penguatan riset, inovasi teknologi, dan sistem peringatan dini berbasis karakteristik wilayah.

* Sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pengawasan serta pengelolaan lahan berkelanjutan.

Dedi juga mendorong akademisi dan mahasiswa program doktoral STIK untuk menghasilkan riset yang inovatif dengan mengintegrasikan pendekatan ilmiah, teknologi, penegakan hukum, dan kearifan lokal masyarakat adat.

Menjaga Hutan, Melindungi Rakyat

Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kehadiran BRAN diharapkan memperkuat keadilan agraria sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

“Ketika hak masyarakat adat terlindungi, konflik agraria diselesaikan, dan masyarakat diberdayakan, kita sedang membangun fondasi pencegahan karhutla yang berkelanjutan. Menjaga hutan harus berjalan seiring dengan melindungi hak dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Dedi.

Melalui reforma agraria, masyarakat adat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan mitra strategis negara dalam menjaga kelestarian hutan bagi generasi mendatang.(Hms/DON)

Continue Reading

Trending