Nasional
Skandal Korupsi SKTM Rp4,3 Miliar di Tulungagung, Kejari Didesak Usut ‘Otak’ di Balik Layar

TULUNGAGUNG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung mendapat sorotan dan apresiasi publik setelah berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RSUD dr. Iskak yang diduga merugikan negara hingga Rp4,3 miliar.
Namun, di balik apresiasi itu, desakan untuk mengusut tuntas aktor intelektual dan pihak lain yang terlibat justru semakin menguat.
Kasus yang disebut sebagai salah satu yang terbesar dan paling berani yang ditangani Kejari setempat ini telah menjerat dua tersangka.
Capaian ini dianggap monumental, tetapi juga memantik pertanyaan kritis masyarakat: apakah hanya dua orang yang bermain dalam skema korupsi sebesar itu?
Dukungan dan sekaligus desakan itu disampaikan secara simbolis oleh Tim Media Alap-Alap 9 bersama Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia (LPKP2HI) melalui pengiriman karangan bunga dan piagam penghargaan ke Kejari Tulungagung, pada Kamis (18/9).
Ketua LPKP2HI, Sugeng Sutrisno, menyatakan apresiasinya namun langsung menyodorkan sejumlah pertanyaan kritis.
Ia meragukan skema korupsi dengan nilai kerugian fantastis tersebut hanya melibatkan dua orang tersangka, yang salah satunya adalah Wakil Direktur (Wadir) RSUD dr. Iskak.

LPKP2HI dan Tim Alap – alap 9 saat menyerahkan piagam apresiasi terhadap Kejaksaan Negeri Tulungagung. Foto;(dok/istimewa).
“Wadir itu bukan pengambil keputusan tertinggi. Masak atasannya tidak tahu? Secara logika, tidak masuk akal. Ini menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab oleh Kejaksaan,” tegas Sugeng.
Sugeng menduga kuat adanya aliran dana yang lebih luas dan melibatkan pejabat struktural lain di rumah sakit maupun pihak eksternal. Ia mendesak Kejari tidak berhenti pada dua tersangka dan menelusuri hingga ke akar-akarnya.
Menanggapi desakan tersebut, Kejari Tulungagung menyatakan penyidikan masih terus berjalan secara intensif.
Perkara saat ini telah memasuki tahap pemberkasan dengan memanggil ulang sejumlah saksi untuk pendalaman.
Sementara, Kasi Intelijen Kejari Tulungagung, Amri Rahmanto Sayekti, S.H., M.H., yang mewakili Kajari Tri Sutrisno, menegaskan komitmen kejaksaan untuk bekerja secara profesional dan proporsional.
“Prinsip kami jelas, setiap perkara harus memenuhi dua alat bukti yang cukup. Jika dalam proses penyidikan muncul fakta-fakta baru, tentu akan kami dalami secara serius,” ujar Amri.
Ditanya soal kemungkinan adanya tersangka tambahan, Amri tidak menutup-nutupi. “Potensi adanya pihak lain yang terlibat selalu terbuka. Jika alat bukti cukup, siapa pun bisa kami tetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.
Pernyataan itu memberi sinyal bahwa kasus ini masih jauh dari kata final. Ruang untuk menelusuri kebijakan, pelaksanaan teknis, hingga pertanggungjawaban anggaran masih sangat terbuka.
Harapan publik kini bertumpu pada keberanian Kejari membongkar seluruh jaringan korupsi. Apabila ada aliran dana ke pihak lain, kasus ini berpotensi menyeret nama-nama besar dalam birokrasi lokal yang selama ini belum tersentuh.
Amri juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan kritik dari masyarakat.
“Kami terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan demi peningkatan kinerja. Dukungan ini menjadi energi tambahan bagi kami untuk terus bekerja keras,” pungkasnya.
Publik menunggu bukti nyata. Pengungkapan bukan hanya pelaku lapangan, tetapi juga “aktor intelektual” yang diduga menikmati hasil korupsi, menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan terhadap penegakan hukum di Tulungagung. (DON/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Nasional
Panen Raya Jagung Kuartal III, Kapolri Undang Pimpinan Kementerian-Lembaga ke OKU Timur

OKU Timur — Kapolri beserta Ketua Komisi IV DPR RI, Menko Pangan, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Dirut Bulog terpantau tiba di Mahmud Badaruddin II dari Palembang dilanjutkan menaiki helikopter Polri menuju Kab. OKU Timur, Prov. Sumsel pada Sabtu, 27 September 2025.
Perjalanan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III tahun 2025 yang merupakan Program Polri.
“Polri berkomitmen mendukung seluruh program Pemerintah, termasuk dalam menciptakan swasembada pangan nasional”
Diketahui, Polri telah dan sedang gencar melaksanakan Program Mendukung Ketahan Pangan.
Sampai berita ini diterbitkan, terdapat 819.080 Ha lahan binaan Polri yang berpotensi ditanami jagung, dan 483.822 diantaranya telah ditanami.
Program penanaman Polri tersebut telah terasa hasilnya, dimana pada Kuartal I dan II tahun 2025, panen jagung berhasil dilakukan di lahan seluas 360.019 Ha dengan total produksi mencapai 2.083.740 ton jagung.
Sementara pada Kuartal III, Panen Raya sedang berlangsung secara serentak di berbagai wilayah Indonesia dengan luasan 166.512,04 hektare dengan estimasi produksi sebesar 751.442,96 ton.
Puncaknya, pada 27 September 2025, Panen Raya digelar di seluruh Indonesia dengan luasan 1.788,26 hektare dengan estimasi hasil produksi sebesar 7.153,04 ton yang terpusatkan di Kabupaten OKU Timur.
Panen Raya ini sekaligus menjadi bukti bahwa program Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan bangsa.
Dengan capaian yang terus meningkat, program ini akan semakin memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang. (By/Red)
Papua
Pemerintah Dukung Media Siber Indonesia: JMSI Papua Barat Daya Diresmikan, Siap Dorong Ekonomi Lokal

Sorong PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan dukungan penuhnya terhadap hadirnya Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) sebagai mitra dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat adat.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat Daya, Irma Riyani Soelaiman, S.Sos, MM, mewakili gubernur provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, saat membuka Musyawarah Daerah I JMSI Papua Barat Daya di Kota Sorong, Sabtu (27/9/25).
“Kami percaya JMSI dapat membantu mempublikasikan potensi daerah, memajukan UMKM, pariwisata, dan ekonomi kerakyatan. Media siber harus jadi penyampai pesan yang memberi harapan dan memberdayakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Irma, peran media lokal sangat strategis dalam mendorong tumbuhnya ekonomi berbasis kearifan lokal.
Dalam konteks Papua Barat Daya, media dapat menjadi alat transformasi sosial yang memberdayakan masyarakat adat, meningkatkan literasi ekonomi, dan memperluas jejaring bisnis lokal.
“Melalui narasi yang positif dan akurat, media bisa mengangkat potensi lokal, mempromosikan wisata, dan menjembatani kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan swasta,” tambahnya.
Plt Ketua JMSI Papua Barat Daya, Aris Walubun, dalam pidato pembukaannya menegaskan bahwa JMSI akan menjadi kekuatan pers yang sehat dan profesional di tanah Papua.
“Kami tidak hanya membina media anggota, tetapi juga memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kualitas demokrasi,” katanya.
Hadirnya JMSI di Papua Barat Daya diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk mengubah lanskap pemberitaan daerah, dengan menjunjung tinggi etika jurnalistik, serta menjadi media yang berpihak kepada pembangunan dan masyarakat adat. (Timo)
Papua
JMSI Papua Barat Daya Resmi Gelar Musda I: Media Siber Jadi Pilar Ekonomi Masyarakat Adat

Sorong PBD– Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) secara resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I di Hotel Derefan, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Sabtu (27/9/25).
Kegiatan ini mengusung tema besar: “Peran Media dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Adat di Provinsi Papua Barat Daya”, menandai langkah penting dalam penguatan peran media siber sebagai agen perubahan di provinsi termuda Indonesia.
Musda ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kominfo Papua Barat Daya, Irma Riyani Sulaiman, S.Sos, MM, mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos. Dalam sambutannya, Kadis Kominfo menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung media sebagai mitra strategis dalam pembangunan.
“Kami berpihak pada masyarakat adat dan mendorong inovasi serta kreativitas ekonomi lokal. Media siber melalui JMSI harus mampu menghadirkan narasi pemberdayaan dan optimisme, serta menjadi pengawas sosial yang memastikan pembangunan berjalan adil dan transparan,” ujarnya.
Ketua Dewan Pembina JMSI Papua Barat Daya, Samsudin Seknun, S.Sos, SH, MH, menekankan bahwa Musda ini bukan sekadar forum administratif, melainkan momentum strategis untuk melahirkan arah perjuangan organisasi yang kredibel, profesional, dan berintegritas.
“Di tengah derasnya arus informasi digital, kualitas dan kredibilitas media siber adalah harga mati. JMSI harus menjadi rumah bersama untuk membangun media yang bekerja sesuai etika jurnalistik dan memberi manfaat langsung kepada publik,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Ketua JMSI Papua Barat Daya, Aris Balubun, SH, dalam pidatonya menyampaikan bahwa JMSI hadir untuk membangun sinergi yang inklusif antara media, pemerintah, dan masyarakat adat.
“Media adalah agen perubahan. Melalui pemberitaan yang konstruktif, media bisa mempromosikan potensi ekonomi masyarakat adat dan menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat,” ujarnya.
Musda I ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting daerah, seperti Ketua IJTI Korwil Papua-Maluku, Ketua PWI Papua Barat Daya, Ketua FJPI Papua Barat Daya, serta para tokoh adat, tokoh pemuda, akademisi, dan pelaku media lokal. (Timo)
- Jawa Timur2 minggu ago
Usai Gelar Aksi Damai, Pejuang Gayatri: Sisa Donasi untuk Aksi Jilid II
- Nasional1 minggu ago
Korupsi SKTM, Benarkah Hanya Ada Dua Tersangka ? Eks Direktur RSUD dr. Iskak: Pantas Dihukum
- Nasional3 minggu ago
Ratusan Massa Gerakan Pejuang Gayatri Gelar Aksi di DPRD Tulungagung, Soroti 20 Tuntutan Rakyat
- Jakarta5 hari ago
Masa Depan Profesi Advokat Terancam: Dari Dewan Advokat Nasional hingga Advokat Jadi Penonton Persidangan
- Nasional4 hari ago
PAD Terancam Bocor! Pungli Parkir Diduga Libatkan Oknum Dishub Tulungagung
- Nasional2 minggu ago
Ratusan Warga Desa Wonorejo Geruduk DPRD Tulungagung, Tuntut Perbaikan Jalan Rusak Selama 20 Tahun
- Jawa Timur1 minggu ago
Pesantren Ribath Futuhatunnur Tulungagung Gelar Maulid Nabi Secara Sederhana, Hadirkan KH. Imam Mawardi Ridlwan
- Nasional4 hari ago
Politikus Gerindra Sindir Bupati Tulungagung Perlakukan Wakilnya Hanya Sebagai “Ban Serep”