Connect with us

Nasional

Sengketa Lahan Mencuat, Respons BPN Tulungagung Dipertanyakan, Warga Merasa Diabaikan

Published

on

TULUNGAGUNG  – Polemik agraria di Kabupaten Tulungagung makin panas. Kuasa hukum Pokmas Mergo Mulyo, Mohammad Ababilil Mujaddidyn, menuding Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulungagung tidak serius menangani dugaan praktik mafia tanah.

Kekecewaan itu mencuat usai, pria yang akrab disapa Billy menghadiri klarifikasi di Kantor BPN Tulungagung, pada Rabu (1/10/2025) di Kantor ATR/BPN Tulungagung. Menurutnya, tuntutan aksi damai masyarakat pada 11 September 2025 lalu tidak mendapat jawaban memadai.

“Pertemuan hanya dihadiri pejabat setingkat kepala seksi. Kepala BPN seolah tidak mengindahkan aksi damai kemarin. Padahal, aspirasi yang kami bawa menyangkut hak masyarakat luas,” kata Billy, pengacara dari Bily Nobile & Associates.

Pokmas Bongkar Dugaan Penyimpangan.

Pokmas menyoroti total lahan 264 hektare lahan di  Tanggunggunung yang statusnya dinilai bermasalah. Dari data yang dihimpun, sebagian lahan disebut telah bergeser fungsi tanpa izin perubahan tata ruang.

Kasus paling menonjol adalah proyek Sangrila Memorial Park di Desa Ngepoh, Tanggunggunung. Lahan seluas 80 hektare yang semula area pertanian produktif kini berubah menjadi kawasan pemakaman modern.

Pokmas menuding proyek itu berjalan tanpa dasar Perda, sehingga menyalahi aturan tata ruang Kabupaten Tulungagung.

Selain itu, terdapat sengketa antara warga Desa Ngepoh dengan salah satu perusahaan properti swasta.

“Ini jelas-jelas mengarah pada praktik mafia tanah. Warga kecil dipaksa kalah di atas kertas, sementara proyek besar jalan terus,” ujarnya.

Kuasa hukum bersama perwakilan warga, saat ditemui oleh perwakilan Kantor ATR/BPN Tulungagung.(Dok/Don)

Desakan Satgas Mafia Tanah

Merasa BPN Tulungagung tidak memberi jawaban konkret, Billy kini menuntut langkah tegas dari pemerintah pusat.

Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto menurunkan Satgas Mafia Tanah, Jaksa Agung, hingga Bareskrim Polri untuk melakukan audit menyeluruh.

“Permasalahan ini tidak bisa dibiarkan. Kami minta Presiden segera mengirimkan Satgas Mafia Tanah untuk mengusut dugaan pelanggaran, mulai dari pembangunan tanpa perda hingga sengketa warga dengan perusahaan swasta,” tandasnya.

Klarifikasi Kepala BPN Tulungagung.

Menanggapi kritik itu, Kepala ATR/BPN Tulungagung Gatot Suyanto menepis tuduhan bahwa lembaganya abai. Ia mengaku tidak hadir langsung dalam pertemuan karena kondisi kesehatan dan agenda rapat daring.

“Ketidakhadiran saya murni karena kondisi kurang sehat dan ada rapat yang harus saya ikuti. Tapi saya sudah tugaskan kepala seksi untuk menerima perwakilan pokmas. Aspirasi mereka juga sudah kami teruskan ke pimpinan,” jelas Gatot saat dihubungi awak media, melalui gawainya, pada Rabu(01/10).

Menurutnya, BPN telah mengirimkan surat resmi ke pokmas sebagai jawaban. Namun, sebagian besar permintaan masyarakat, kata dia, berada di luar kewenangan lembaga pertanahan.

“Kalau ada yang belum puas itu wajar. Sebagian besar yang diminta memang bukan wewenang kami untuk memutuskan. Tapi kami sudah tindak lanjuti dan teruskan ke pimpinan. Kami mohon maaf bila belum sesuai harapan,” ujarnya.

Meski BPN mengklaim telah menindaklanjuti, publik menilai jawaban mereka hanya normatif. Transparansi status tanah, keterbukaan izin, hingga audit penggunaan lahan masih menjadi tuntutan utama yang belum dipenuhi.

Menanti Tindakan Tegas.

Ketidakjelasan ini memperpanjang daftar konflik agraria di Tulungagung. Warga menegaskan akan terus mengawal persoalan ini, bahkan menempuh jalur hukum dan politik bila perlu.

Kini bola panas ada di tangan Presiden. Apakah Satgas Mafia Tanah akan benar-benar diturunkan untuk mengurai benang kusut pertanahan di Tulungagung, atau justru konflik ini akan berlarut tanpa penyelesaian?(DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo 

Papua

Bulan Trisila, Sebagai Sarana Penguatan Tradisi dan Nilai Keprajuritan Prajurit Armada III

Published

on

Sorong PBD — Dalam rangka Bulan Trisila, Armada III menggelar kegiatan Sosialisasi Tradisi TNI Angkatan Laut sebagai upaya penguatan jiwa, karakter, dan jati diri bahari prajurit. Kegiatan tersebut diikuti oleh prajurit di wilayah kerja Armada III dan dilaksanakan di Gedung Serba Guna Mas Pardi Armada III, Katapop, Rabu (07/01/2026).

Sosialisasi ini merupakan bagian dari pembinaan mental, tradisi, dan nilai-nilai dasar keprajuritan matra laut.

Komandan Satuan Kapal Eskorta Armada III Kolonel Laut (P) Ferry H. Hutagaol, S.E., M.Tr.Opsla., bertindak sebagai ketua koordinator sekaligus pemateri dengan menyampaikan paparan mengenai sejarah dan tradisi TNI Angkatan Laut sebagai pondasi pembentukan karakter prajurit yang disiplin, tangguh, dan berjiwa korsa.

Sementara itu, Komandan Satuan Kapal Cepat Armada III Kolonel Laut (P) Son Haji Hariyoko, M.Tr.Hanla., M.M., menjelaskan bahwa sendi kehidupan prajurit TNI AL berlandaskan Trisila TNI AL, yaitu Disiplin, Hirarki, dan Kehormatan Militer, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, sosialisasi juga membahas berbagai kelengkapan dan simbol tradisi TNI AL, antara lain pedang kehormatan, peluit, lonceng kapal, ular-ular perang, lencana perang, bendera isyarat, serta tradisi kedinasan lainnya yang terus dilestarikan tanpa meninggalkan nilai filosofisnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan prajurit Armada III semakin memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai tradisi TNI Angkatan Laut sebagai landasan profesionalisme, semangat pengabdian, serta kesiapan dalam mendukung tugas pokok Armada III. (Timo)

Continue Reading

Papua

Berlangsung Sederhana dan Khidmat, Panglima Armada III Hadiri Syukuran HUT ke-63 Kowal se-Wilayah Sorong

Published

on

Sorong PBD— Panglima Armada III Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN, S.E., M.Si., M.Tr.Opsla., menghadiri acara syukuran dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Korps Wanita TNI Angkatan Laut (Kowal) se-Wilayah Sorong yang digelar di Gedung Serba Guna Mas Pardi Armada III, Katapop, Rabu (7/1/2026).

Peringatan HUT ke-63 Kowal diawali dengan tasyakuran terpusat di Balai Samudera Markas Besar TNI Angkatan Laut yang diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran TNI AL. Dalam kesempatan tersebut, sambutan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., dibacakan oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Erwin S. Aldhedharma, M.Sc., yang menyampaikan ucapan selamat serta apresiasi atas dedikasi dan loyalitas prajurit Kowal kepada TNI Angkatan Laut, bangsa, dan negara.

Usai kegiatan virtual, acara dilanjutkan dengan tasyakuran HUT ke-63 Kowal se-Wilayah Sorong yang diawali dengan pembukaan serta laporan rangkaian kegiatan peringatan HUT.

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan, antara lain lomba menembak, ceramah motivasi, bakti sosial kebersihan, donor darah dan penanaman mangrove, ziarah, lomba logo dan karya tulis, serta olahraga bersama sebagai wujud pengabdian dan kontribusi nyata Kowal.

Dalam sambutannya, Panglima Armada III menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-63 Kowal menjadi momentum refleksi pengabdian sekaligus penguatan peran Korps Wanita TNI Angkatan Laut dalam mendukung tugas pokok TNI AL.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, profesionalisme, integritas, serta kesiapan prajurit Kowal dalam menghadapi dinamika tugas dan perkembangan teknologi.

Acara syukuran berlangsung sederhana, khidmat, dan penuh kebersamaan. Kegiatan ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Gabungan III Gabungan Jalasenastri Koarmada RI Ny. Fara Dato Rusman, yang diserahkan kepada prajurit Kowal termuda sebagai simbol rasa syukur serta harapan agar Kowal semakin profesional dan membanggakan. (Timo)

Continue Reading

Jawa Timur

Polda Jatim Gelar Panen Raya Jagung Serentak Kuartal IV di Sidoarjo

Published

on

SIDOARJO— Kepolisian Daerah Jawa Timur menggelar Panen Raya Jagung Serentak Kuartal IV Tahun 2025–2026 sebagai wujud dukungan terhadap program Swasembada Pangan Nasional.

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (8/1/2026).

Panen raya tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Drs.Nanang Avianto,M.Si bersama Forkopimda Jawa Timur, Wakapolda Jatim serta Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim.

Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Ia mengatakan, Provinsi Jawa Timur menyumbang sekitar 27,77 persen dari total luas panen nasional.

“Capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi yang solid antara Polri, pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder terkait dalam menciptakan iklim pertanian yang kondusif dan berkelanjutan,” kata Kombes Tobing

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pada Panen Raya Jagung Serentak Kuartal IV ini, Polda Jawa Timur melaksanakan panen di 30 titik lokasi yang tersebar di wilayah hukum Polres jajaran Polda Jatim.

“Polda Jawa Timur berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan lahan, sehingga harga jagung di tingkat petani tetap stabil dan kesejahteraan petani dapat terjamin,”ujar Kombes Tobing.

Selain kegiatan panen, Polda Jatim juga menyelenggarakan sejumlah kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.

“Kami juga menggelar Bakti Kesehatan Gratis yang menyasar 50 orang penerima manfaat dari kelompok tani dan masyarakat sekitar, meliputi pemeriksaan laboratorium sederhana, pemberian obat-obatan gratis, serta vitamin dan suplemen penambah imunitas tubuh,” ujar Kombes Tobing.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan 60 paket bantuan sosial kepada para petani.

Melalui kegiatan ini, Polda Jawa Timur menegaskan kesiapan dan komitmennya dalam menjaga kedaulatan pangan nasional sebagai bentuk dukungan terhadap agenda strategis Presiden Republik Indonesia melalui Program Asta Cita. (DON/Red)

Continue Reading

Trending