Connect with us

Nasional

Misteri Miliaran Rupiah, PPJ Disetor Rakyat, Jalan Tetap Gelap; Apakah Ada Tabir di BPKAD Tulungagung ?

Published

on

TULUNGAGUNG – Gelapnya jalan-jalan di Tulungagung ternyata berbanding lurus dengan gelapnya pengelolaan anggaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang seharusnya menjadi sumber utama untuk menerangi jalan.

Ratusan massa dari kelompok Pejuang Gayatri dalam Aksi Unjukrasa Jilid II, Senin (6/10), tidak hanya menuntut penjelasan, tetapi membongkar celah keuangan daerah yang diduga bermasalah, dengan nilai mencapai miliaran rupiah per tahun. Aksi yang menyasar tiga instansi Dinas Perhubungan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan DPRD Tulungagung.

Aksi tersebut menyoroti ketidaktransparanan pengelolaan PPJ yang dikelola bersama oleh Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulungagung.

Dalam orasinya yang berapi-api di halaman Dinas Perhubungan, Wahyu, Ketua LSM Garda Masyarakat Peduli Negeri (GMPN), membeberkan kegelisahan publik.

“Kami menuntut transparansi. Pajak penerangan jalan yang dibayar oleh masyarakat setiap bulan ke PLN, itu besar jumlahnya. Tapi kenapa tidak ada laporan terbuka dari Pemda, Dinas Pendapatan, atau bahkan dari PLN sendiri? Uangnya kemana?” serunya.

Wahyu menjelaskan, PPJ adalah pungutan yang melekat pada tagihan listrik warga, dengan tujuan jelas membiayai pemasangan, operasional, dan perawatan lampu jalan. Ironisnya, kenyataan di lapangan justru sebaliknya.

Banyaknya lampu PJU yang mati dan kerap memicu kecelakaan lalu lintas memantik pertanyaan kritis.

“Ini bukan uang pemerintah, ini uang rakyat!” teriak Wahyu.

Ia mendesak DPRD untuk menggunakan hak angketnya. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan, sesuai keterangan dari Sekertaris Daerah (Sekda) Tulungagung, pada tahun anggaran 2024 ada sekitar Rp 57 Miliar yang diterima.

Namun, untuk pemanfaatan dari anggaran tersebut, menurutnya para pemangku kebijakan terkesan bungkam.

“PLN sulit diajak terbuka, Dinas Pendapatan juga bungkam. Ini menimbulkan kecurigaan, ada apa sebenarnya? Kami minta DPRD segera panggil semua pihak terkait dan buka semua data itu ke publik,” tandasnya.

Investigasi ini menemukan titik terang sekaligus kerumitan baru.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bapenda Tulungagung, Sukowinarno, memberikan data yang justru menguatkan tuntutan massa.

Dia menyebut realisasi PBJT Tenaga Listrik hingga 30 September 2025 adalah Rp 42,033 miliar, dari target Rp 55 miliar. Angka ini, jika dirata-rata, setara dengan Rp 4,6 miliar per bulan. Namun, pernyataan kunci justru muncul di akhir penjelasannya.

“Sedangkan untuk pembayaran PJU Pemda, mohon maaf kami tidak mengetahui karena anggaran PJU tidak pada Bapenda Tulungagung”, ujarnya pada Kamis (09/10).

Pernyataan ini ibarat bom waktu. Jika Bapenda sebagai pemungut pajak tidak mengetahui alokasi anggaran PJU, lalu di mana dan oleh siapa dana miliaran rupiah itu dikelola?

Sukowinarno hanya menyatakan pihaknya masih berjuang mencapai target pendapatan dengan berkoordinasi ke PLN.

BPKAD Bungkam, Mata Rantai Anggaran Terputus.

Mencoba menelusuri lebih dalam, awak media menghubungi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), instansi yang secara logika seharusnya mengetahui perjalanan anggaran ini. Namun, hingga berita ini diturunkan BPKAD Tulungagung tidak memberikan keterangan apa pun dan memilih untuk bungkam.

Kebungkamannya ini memperkuat kesan adanya mata rantai yang terputus dalam tata kelola keuangan daerah.

Di satu sisi, Bapenda memungut pajak miliaran rupiah. Di sisi lain, mereka mengaku tidak tahu penggunaan akhir dana tersebut. Sementara, instansi yang bertugas mengelola aset dan keuangan daerah (BPKAD) menolak berbicara.

Fakta-fakta yang terungkap mengarah pada beberapa kesimpulan kritis:

1. Ada Celah Akuntabilitas yang Serius: Terdapat kegelapan informasi antara proses pemungutan pajak oleh Bapenda dan penggunaannya oleh instansi lain yang diduga Dinas Perhubungan. Tidak adanya laporan terbuka kepada publik melanggar prinsip transparansi.

2. Potensi Penyimpangan/Salah Alokasi Dengan realisasi pendapatan yang besar (Rp 42 miliar dalam 9 bulan) dan tidak jelasnya laporan penggunaan, muncul pertanyaan mendasar tentang kemungkinan dana PPJ dialihkan untuk keperluan di luar penerangan jalan, atau bahkan terjadi kebocoran.

3. Pembiaran Sistemik Sikap tidak kooperatif dari beberapa instansi, ditambah dengan kebungkaman BPKAD, mengindikasikan adanya pembiaran sistemik yang melanggengkan ketidakjelasan ini.

Misteri miliaran rupiah pajak penerangan jalan warga Tulungagung masih menyisakan tabir gelap.

Sementara instansi pemerintah saling lempar tanggung jawab, warga terus berkendara dalam bayang-bayang gelapnya jalan dan gelapnya transparansi anggaran daerah mereka sendiri. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Jawa Timur

Penindakan Meningkat, Bea Cukai Blitar Musnahkan 1,9 Juta Batang Rokok Ilegal dan MMEA

Published

on

BLITAR – Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar memusnahkan sebanyak 1.903.712 batang rokok ilegal dan 1.199 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal yang telah berstatus Barang Milik Negara (BMN).

Pemusnahan dilakukan di halaman Kantor Bea Cukai Blitar, pada Selasa (7/7), sebagai bagian dari komitmen menekan peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal di wilayah kerjanya.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur II, M. Lukman, Wali Kota Blitar, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, jajaran Polres Blitar, Kodim 0808/Blitar, Satpol PP Kabupaten dan Kota Blitar, Ketua Pengadilan, Kepala CPM, serta tamu undangan lainnya.

Kepala Bea dan Cukai Blitar, Nurtjahjo Budidananto, mengatakan pemberantasan rokok ilegal tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga dibarengi langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat.

“Sejalan dengan harapan masyarakat, Kantor Bea dan Cukai Blitar terus berupaya melakukan edukasi dan pencegahan secara aktif, memperkuat pengawasan, serta melakukan penegakan hukum guna menekan peredaran rokok ilegal hingga ke tingkat desa, kelurahan, Linmas, maupun warung kelontong,” ujarnya.

Nurtjahjo mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 pihaknya telah melakukan 190 kali penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Dari operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 3,2 juta batang rokok ilegal dengan estimasi potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai sekitar Rp3,3 miliar.

Sementara itu, pada semester pertama 2026, kinerja pengawasan menunjukkan peningkatan signifikan. Bea Cukai Blitar telah menindak 2,2 juta batang rokok ilegal, atau meningkat 227 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, dengan potensi penerimaan negara yang berhasil diamankan sebesar Rp2,3 miliar.

Selain fokus pada penegakan hukum, Bea Cukai Blitar juga mencatat capaian positif dalam mendukung penerimaan negara. Hingga semester pertama 2026, realisasi penerimaan negara mencapai Rp449,7 miliar, atau 113,36 persen dari target semester pertama dan setara 49 persen dari target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp917 miliar.

“Dari sisi pelayanan, kami juga menunjukkan kinerja yang dinilai sangat baik oleh masyarakat dan pengguna jasa. Hasil survei kepuasan masyarakat hingga semester pertama 2026 mencatat indeks kepuasan mencapai 4,65 dari skala 5,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Bea Cukai Blitar memusnahkan barang kena cukai ilegal dengan total nilai diperkirakan mencapai Rp2.267.775.000. Dari pemusnahan itu, potensi kerugian negara dari sektor cukai yang berhasil diselamatkan mencapai Rp1.859.312.105.

Menurut Nurtjahjo, barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan atas pelanggaran di bidang cukai yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan ditetapkan sebagai Barang Milik Negara untuk kemudian dimusnahkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Usai prosesi pemusnahan, kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah bersama Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur II M. Lukman dan para tamu undangan.

Pemusnahan barang kena cukai ilegal tersebut menjadi simbol penguatan sinergi antara Bea Cukai bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam memberantas peredaran rokok ilegal.

Langkah ini diharapkan mampu melindungi penerimaan negara, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan di bidang cukai.(JK/Red)

Continue Reading

Nasional

Hormuz Membara, Nusantara Diuji

Published

on

JAKARTA – Dentuman ledakan kembali mengguncang kawasan Selat Hormuz, salah satu jalur energi paling strategis di dunia. Di tengah harapan akan meredanya ketegangan melalui jalur diplomasi, aksi militer terbaru Amerika Serikat terhadap sejumlah sasaran strategis di Iran pada Selasa (7/7/2026) memperlihatkan bahwa rivalitas kedua negara belum menemukan titik akhir.

Eskalasi ini dipicu oleh serangan terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz dan diikuti langkah Washington memperketat kembali tekanan terhadap Iran melalui kebijakan sanksi minyak.

Perkembangan tersebut menjadi sinyal bahwa stabilitas kawasan Timur Tengah masih berada dalam fase yang sangat rapuh. Di balik operasi militer itu, tersimpan pertarungan yang jauh lebih besar, yakni perebutan kendali atas jalur energi, perdagangan internasional, dan keseimbangan kekuatan geopolitik dunia.

Bagi Indonesia, konflik yang berlangsung ribuan kilometer dari Nusantara sesungguhnya tidak pernah benar-benar jauh. Dalam sistem global yang saling terhubung, setiap perubahan konfigurasi geopolitik dunia akan menghadirkan konsekuensi nyata terhadap kehidupan nasional, mulai dari harga energi, stabilitas nilai tukar rupiah, biaya logistik, inflasi, hingga daya beli masyarakat.

Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko, menilai serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Iran menunjukkan bahwa konflik kedua negara belum memasuki fase perdamaian.

“Kita jangan terjebak pada narasi bahwa perang telah selesai. Yang terjadi hari ini bukanlah perdamaian, melainkan jeda diplomatik yang sangat rentan. Serangan terhadap wilayah strategis di sekitar Selat Hormuz menunjukkan bahwa kontrol atas jalur energi dunia tetap menjadi inti persaingan geopolitik abad ke-21,” ujar Bayu.

Menurutnya, diplomasi yang berjalan saat ini masih dibayangi kepentingan strategis masing-masing pihak. Selama perebutan pengaruh terhadap jalur energi dunia belum terselesaikan, potensi eskalasi akan tetap terbuka.

“Serangan terbaru menjadi bukti bahwa konflik Amerika Serikat-Iran belum benar-benar mereda. Dunia hanya memasuki fase jeda, bukan fase penyelesaian. Situasi seperti ini justru lebih berbahaya karena dapat berubah menjadi konflik terbuka kapan saja,” katanya.

Bayu menjelaskan, dalam perspektif Budaya Geopolitik Nusantara, laut bukan sekadar bentang geografis, melainkan ruang kesadaran peradaban.

“Selama berabad-abad, Nusantara hidup sebagai simpul perjumpaan berbagai peradaban dunia. Karena itu, geopolitik tidak boleh direduksi hanya menjadi perebutan wilayah atau demonstrasi kekuatan militer. Geopolitik adalah dialektika ruang, sejarah, kebudayaan, ekonomi, dan kemanusiaan,” ujarnya.

Menurut Bayu, setiap gejolak yang muncul pada titik-titik strategis dunia akan memancarkan efek berantai hingga ke kawasan lain, termasuk Indonesia.

“Konflik di Selat Hormuz bukan hanya persoalan Timur Tengah. Ia adalah cermin bahwa dunia modern merupakan satu ruang peradaban yang saling terhubung. Krisis energi di Teluk Persia dapat berubah menjadi kenaikan harga pangan di Indonesia, terganggunya industri nasional, hingga menurunnya daya beli masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Indonesia harus mulai membangun paradigma keamanan peradaban (civilizational security), bukan sekadar keamanan negara (state security).

Ketahanan bangsa, menurutnya, tidak cukup hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga pada kemandirian ekonomi, ketahanan energi, budaya, dan pangan.

Dalam pandangan Bayu, pemikiran Marhaenisme yang diwariskan Bung Karno justru semakin relevan di tengah meningkatnya rivalitas global.

Menurutnya, konflik internasional tidak hanya berkaitan dengan perebutan wilayah, tetapi juga penguasaan energi, sumber daya alam, teknologi, jalur perdagangan, dan sistem ekonomi dunia.

“Kolonialisme modern tidak selalu hadir melalui pendudukan wilayah. Ia menjelma dalam bentuk ketergantungan energi, dominasi teknologi, monopoli perdagangan, hingga penguasaan sumber daya strategis. Karena itu, Marhaenisme harus dibaca sebagai etika geopolitik yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan sekadar objek dari persaingan global,” jelasnya.

Bayu menilai kelompok pertama yang merasakan dampak konflik internasional bukanlah negara-negara besar ataupun korporasi multinasional, melainkan rakyat kecil.

“Petani menghadapi kenaikan biaya produksi, nelayan membeli bahan bakar lebih mahal, pelaku UMKM menanggung kenaikan ongkos distribusi, sementara buruh dan masyarakat menghadapi tekanan daya beli akibat inflasi. Di sinilah negara harus hadir. Ukuran keberhasilan geopolitik bukan hanya kuatnya pertahanan, tetapi sejauh mana negara mampu melindungi rakyat dari dampak gejolak global,” ujarnya.

Menurut Bayu, serangan terbaru terhadap Iran menjadi alarm bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional.

Ia mengingatkan bahwa apabila eskalasi konflik terus berlanjut, Indonesia harus mewaspadai sejumlah risiko strategis, mulai dari kenaikan harga minyak dunia, meningkatnya biaya impor energi, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan inflasi, membengkaknya beban fiskal, hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dinamika geopolitik dunia. Kita harus membangun kedaulatan energi, memperkuat ketahanan pangan, mempercepat hilirisasi industri, menguasai teknologi strategis, serta memperkuat diplomasi bebas aktif agar tidak mudah terseret dalam rivalitas kekuatan besar,” kata Bayu.

Menurutnya, dalam perspektif Budaya Geopolitik Nusantara, setiap krisis global harus dibaca sebagai momentum memperkuat ketahanan nasional.

“Kedaulatan bukan hanya menjaga batas wilayah, tetapi juga menjaga kemampuan bangsa untuk bertahan ketika dunia bergejolak. Ketahanan energi, pangan, ekonomi, budaya, dan teknologi adalah satu kesatuan yang menentukan masa depan Indonesia,” ujarnya.

Bayu menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal filosofis yang kuat untuk menghadapi dinamika geopolitik global melalui perpaduan nilai Pancasila, politik luar negeri bebas aktif, Marhaenisme, dan Budaya Geopolitik Nusantara.

“Budaya Geopolitik Nusantara mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan negara. Marhaenisme mengingatkan bahwa seluruh kekayaan bangsa harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pancasila memberi arah moral agar kekuasaan tidak kehilangan kemanusiaannya. Ketiganya harus menjadi fondasi Indonesia dalam menghadapi perubahan tatanan dunia,” tuturnya.

Ia menutup dengan mengingatkan bahwa serangan terbaru di Iran bukan sekadar berita luar negeri, melainkan sebuah peringatan bagi Indonesia.

Dentuman senjata di Selat Hormuz mungkin terdengar jauh, tetapi resonansinya dapat terasa hingga ke dapur rakyat Indonesia. Karena itu, geopolitik tidak lagi hanya soal siapa yang menguasai dunia, melainkan bagaimana sebuah bangsa menjaga martabat, kedaulatan, dan keberpihakannya kepada rakyat di tengah dunia yang terus berubah.

“Indonesia harus hadir sebagai bangsa yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian, bukan sekadar mengikuti arus geopolitik global, tetapi ikut membentuk arah peradaban dunia,“pungkanya.(By/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Gelar Gertek 2026, Hadirkan Teknologi Pertanian Modern untuk Tingkatkan Produktivitas Petani Kediri

Published

on

KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian melalui penyelenggaraan Gelar Inovasi dan Teknologi Pertanian (Gertek) 2026.
Berlangsung dari 6-12 Juli.

Kegiatan yang diinisiasi Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito ini menjadi ajang memperkenalkan berbagai inovasi pertanian modern guna meningkatkan produktivitas dan daya saing petani.

Gertek 2026 digelar di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Senin (6/7), dengan mengusung tema “Pertanian Modern untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan”.

Sebanyak lebih dari 77 perusahaan dari berbagai sektor turut ambil bagian, mulai dari penyedia benih unggul, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga lembaga perbankan yang menawarkan akses pembiayaan bagi petani.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Mohamad Solikin, mengatakan kehadiran puluhan perusahaan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi petani dalam memilih teknologi maupun sarana produksi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Hadirnya perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam Gertek ini, petani juga semakin dimudahkan untuk memilih, semisal benih unggul yang sesuai,” kata Solikin.

Menurutnya, penyelenggaraan Gertek 2026 merupakan bentuk dukungan nyata Bupati Mas Dhito terhadap program ketahanan pangan nasional sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan inovasi teknologi.

Tidak hanya menghadirkan pameran produk pertanian, kegiatan ini juga dilengkapi dengan demplot, demonstrasi penggunaan alat dan mesin pertanian modern, serta penyampaian informasi mengenai akses permodalan bagi pelaku usaha tani.

Berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, Gertek 2026 diselenggarakan dengan skala yang lebih besar.

Sebanyak 14 ribu petani dilibatkan dalam rangkaian kegiatan, sementara sekitar 6 ribu petani mengikuti temu tani selama tujuh hari yang dibagi ke dalam 150 kelas pembelajaran.

Selain melalui Gertek, Pemerintah Kabupaten Kediri di bawah kepemimpinan Mas Dhito juga terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui berbagai program bantuan, seperti penyaluran benih padi dan jagung, distribusi ratusan alat dan mesin pertanian pada 2025 dan 2026, serta penyediaan berbagai sarana pendukung lainnya.

Alsintan yang turut dipamerkan pada ajang Gertek 2026. (dok/istimewa)

Pelaksana Tugas Kepala(Plt) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Sukadi, menjelaskan Gertek 2026 yang berlangsung pada 6-12 Juli menjadi wadah percepatan penyebaran informasi terkait perkembangan inovasi teknologi pertanian.

“Tujuannya supaya para petani, khususnya anak muda, bisa melihat langsung perkembangan teknologi pertanian terbaru,” ujarnya.

Dukungan terhadap pelaksanaan Gertek juga datang dari pemerintah pusat. Direktur Perbenihan Tanaman Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Tommy Nugraha, menilai Kabupaten Kediri memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian berbasis teknologi.

“Kondisi lahan yang ada di sini mampu diatasi dengan teknologi yang tersedia saat ini. Tinggal bagaimana teknologi itu bisa menjawab tantangan di lapangan,” katanya.

Selain menjadi ajang inovasi pertanian, Gertek 2026 juga dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk memperkenalkan potensi investasi di kawasan Tarokan.

Sukadi menjelaskan, pemilihan Desa Bulusari sebagai lokasi penyelenggaraan bukan tanpa alasan. Kawasan Tarokan telah ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan industri yang didukung keberadaan Bandara Dhoho Kediri serta akses jalan tol.

“Kami ingin menyampaikan kepada para pengusaha dan investor bahwa Tarokan telah ditetapkan sebagai kawasan industri. Didukung keberadaan bandara dan jalan tol, kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari promosi kawasan industri Kabupaten Kediri,” jelasnya.

Melalui Gertek 2026, Pemerintah Kabupaten Kediri berharap tercipta sinergi yang semakin kuat antara petani, pemerintah, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan.

Pemanfaatan teknologi modern diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki kesejahteraan petani, sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending