Nasional
Misteri Miliaran Rupiah, PPJ Disetor Rakyat, Jalan Tetap Gelap; Apakah Ada Tabir di BPKAD Tulungagung ?
TULUNGAGUNG – Gelapnya jalan-jalan di Tulungagung ternyata berbanding lurus dengan gelapnya pengelolaan anggaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang seharusnya menjadi sumber utama untuk menerangi jalan.
Ratusan massa dari kelompok Pejuang Gayatri dalam Aksi Unjukrasa Jilid II, Senin (6/10), tidak hanya menuntut penjelasan, tetapi membongkar celah keuangan daerah yang diduga bermasalah, dengan nilai mencapai miliaran rupiah per tahun. Aksi yang menyasar tiga instansi Dinas Perhubungan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan DPRD Tulungagung.
Aksi tersebut menyoroti ketidaktransparanan pengelolaan PPJ yang dikelola bersama oleh Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulungagung.
Dalam orasinya yang berapi-api di halaman Dinas Perhubungan, Wahyu, Ketua LSM Garda Masyarakat Peduli Negeri (GMPN), membeberkan kegelisahan publik.
“Kami menuntut transparansi. Pajak penerangan jalan yang dibayar oleh masyarakat setiap bulan ke PLN, itu besar jumlahnya. Tapi kenapa tidak ada laporan terbuka dari Pemda, Dinas Pendapatan, atau bahkan dari PLN sendiri? Uangnya kemana?” serunya.
Wahyu menjelaskan, PPJ adalah pungutan yang melekat pada tagihan listrik warga, dengan tujuan jelas membiayai pemasangan, operasional, dan perawatan lampu jalan. Ironisnya, kenyataan di lapangan justru sebaliknya.
Banyaknya lampu PJU yang mati dan kerap memicu kecelakaan lalu lintas memantik pertanyaan kritis.
“Ini bukan uang pemerintah, ini uang rakyat!” teriak Wahyu.
Ia mendesak DPRD untuk menggunakan hak angketnya. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan, sesuai keterangan dari Sekertaris Daerah (Sekda) Tulungagung, pada tahun anggaran 2024 ada sekitar Rp 57 Miliar yang diterima.
Namun, untuk pemanfaatan dari anggaran tersebut, menurutnya para pemangku kebijakan terkesan bungkam.
“PLN sulit diajak terbuka, Dinas Pendapatan juga bungkam. Ini menimbulkan kecurigaan, ada apa sebenarnya? Kami minta DPRD segera panggil semua pihak terkait dan buka semua data itu ke publik,” tandasnya.
Investigasi ini menemukan titik terang sekaligus kerumitan baru.
Saat dikonfirmasi, Kepala Bapenda Tulungagung, Sukowinarno, memberikan data yang justru menguatkan tuntutan massa.
Dia menyebut realisasi PBJT Tenaga Listrik hingga 30 September 2025 adalah Rp 42,033 miliar, dari target Rp 55 miliar. Angka ini, jika dirata-rata, setara dengan Rp 4,6 miliar per bulan. Namun, pernyataan kunci justru muncul di akhir penjelasannya.
“Sedangkan untuk pembayaran PJU Pemda, mohon maaf kami tidak mengetahui karena anggaran PJU tidak pada Bapenda Tulungagung”, ujarnya pada Kamis (09/10).
Pernyataan ini ibarat bom waktu. Jika Bapenda sebagai pemungut pajak tidak mengetahui alokasi anggaran PJU, lalu di mana dan oleh siapa dana miliaran rupiah itu dikelola?
Sukowinarno hanya menyatakan pihaknya masih berjuang mencapai target pendapatan dengan berkoordinasi ke PLN.
BPKAD Bungkam, Mata Rantai Anggaran Terputus.
Mencoba menelusuri lebih dalam, awak media menghubungi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), instansi yang secara logika seharusnya mengetahui perjalanan anggaran ini. Namun, hingga berita ini diturunkan BPKAD Tulungagung tidak memberikan keterangan apa pun dan memilih untuk bungkam.
Kebungkamannya ini memperkuat kesan adanya mata rantai yang terputus dalam tata kelola keuangan daerah.
Di satu sisi, Bapenda memungut pajak miliaran rupiah. Di sisi lain, mereka mengaku tidak tahu penggunaan akhir dana tersebut. Sementara, instansi yang bertugas mengelola aset dan keuangan daerah (BPKAD) menolak berbicara.
Fakta-fakta yang terungkap mengarah pada beberapa kesimpulan kritis:
1. Ada Celah Akuntabilitas yang Serius: Terdapat kegelapan informasi antara proses pemungutan pajak oleh Bapenda dan penggunaannya oleh instansi lain yang diduga Dinas Perhubungan. Tidak adanya laporan terbuka kepada publik melanggar prinsip transparansi.
2. Potensi Penyimpangan/Salah Alokasi Dengan realisasi pendapatan yang besar (Rp 42 miliar dalam 9 bulan) dan tidak jelasnya laporan penggunaan, muncul pertanyaan mendasar tentang kemungkinan dana PPJ dialihkan untuk keperluan di luar penerangan jalan, atau bahkan terjadi kebocoran.
3. Pembiaran Sistemik Sikap tidak kooperatif dari beberapa instansi, ditambah dengan kebungkaman BPKAD, mengindikasikan adanya pembiaran sistemik yang melanggengkan ketidakjelasan ini.
Misteri miliaran rupiah pajak penerangan jalan warga Tulungagung masih menyisakan tabir gelap.
Sementara instansi pemerintah saling lempar tanggung jawab, warga terus berkendara dalam bayang-bayang gelapnya jalan dan gelapnya transparansi anggaran daerah mereka sendiri. (DON/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Sorong PBD — Dalam rangka Bulan Trisila, Armada III menggelar kegiatan Sosialisasi Tradisi TNI Angkatan Laut sebagai upaya penguatan jiwa, karakter, dan jati diri bahari prajurit. Kegiatan tersebut diikuti oleh prajurit di wilayah kerja Armada III dan dilaksanakan di Gedung Serba Guna Mas Pardi Armada III, Katapop, Rabu (07/01/2026).
Sosialisasi ini merupakan bagian dari pembinaan mental, tradisi, dan nilai-nilai dasar keprajuritan matra laut.
Komandan Satuan Kapal Eskorta Armada III Kolonel Laut (P) Ferry H. Hutagaol, S.E., M.Tr.Opsla., bertindak sebagai ketua koordinator sekaligus pemateri dengan menyampaikan paparan mengenai sejarah dan tradisi TNI Angkatan Laut sebagai pondasi pembentukan karakter prajurit yang disiplin, tangguh, dan berjiwa korsa.
Sementara itu, Komandan Satuan Kapal Cepat Armada III Kolonel Laut (P) Son Haji Hariyoko, M.Tr.Hanla., M.M., menjelaskan bahwa sendi kehidupan prajurit TNI AL berlandaskan Trisila TNI AL, yaitu Disiplin, Hirarki, dan Kehormatan Militer, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun kehidupan bermasyarakat.
Selain itu, sosialisasi juga membahas berbagai kelengkapan dan simbol tradisi TNI AL, antara lain pedang kehormatan, peluit, lonceng kapal, ular-ular perang, lencana perang, bendera isyarat, serta tradisi kedinasan lainnya yang terus dilestarikan tanpa meninggalkan nilai filosofisnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan prajurit Armada III semakin memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai tradisi TNI Angkatan Laut sebagai landasan profesionalisme, semangat pengabdian, serta kesiapan dalam mendukung tugas pokok Armada III. (Timo)
Papua
Berlangsung Sederhana dan Khidmat, Panglima Armada III Hadiri Syukuran HUT ke-63 Kowal se-Wilayah Sorong
Sorong PBD— Panglima Armada III Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN, S.E., M.Si., M.Tr.Opsla., menghadiri acara syukuran dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Korps Wanita TNI Angkatan Laut (Kowal) se-Wilayah Sorong yang digelar di Gedung Serba Guna Mas Pardi Armada III, Katapop, Rabu (7/1/2026).
Peringatan HUT ke-63 Kowal diawali dengan tasyakuran terpusat di Balai Samudera Markas Besar TNI Angkatan Laut yang diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran TNI AL. Dalam kesempatan tersebut, sambutan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., dibacakan oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Erwin S. Aldhedharma, M.Sc., yang menyampaikan ucapan selamat serta apresiasi atas dedikasi dan loyalitas prajurit Kowal kepada TNI Angkatan Laut, bangsa, dan negara.
Usai kegiatan virtual, acara dilanjutkan dengan tasyakuran HUT ke-63 Kowal se-Wilayah Sorong yang diawali dengan pembukaan serta laporan rangkaian kegiatan peringatan HUT.
Berbagai kegiatan telah dilaksanakan, antara lain lomba menembak, ceramah motivasi, bakti sosial kebersihan, donor darah dan penanaman mangrove, ziarah, lomba logo dan karya tulis, serta olahraga bersama sebagai wujud pengabdian dan kontribusi nyata Kowal.
Dalam sambutannya, Panglima Armada III menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-63 Kowal menjadi momentum refleksi pengabdian sekaligus penguatan peran Korps Wanita TNI Angkatan Laut dalam mendukung tugas pokok TNI AL.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, profesionalisme, integritas, serta kesiapan prajurit Kowal dalam menghadapi dinamika tugas dan perkembangan teknologi.
Acara syukuran berlangsung sederhana, khidmat, dan penuh kebersamaan. Kegiatan ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Gabungan III Gabungan Jalasenastri Koarmada RI Ny. Fara Dato Rusman, yang diserahkan kepada prajurit Kowal termuda sebagai simbol rasa syukur serta harapan agar Kowal semakin profesional dan membanggakan. (Timo)
SIDOARJO— Kepolisian Daerah Jawa Timur menggelar Panen Raya Jagung Serentak Kuartal IV Tahun 2025–2026 sebagai wujud dukungan terhadap program Swasembada Pangan Nasional.
Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (8/1/2026).
Panen raya tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Drs.Nanang Avianto,M.Si bersama Forkopimda Jawa Timur, Wakapolda Jatim serta Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim.
Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Ia mengatakan, Provinsi Jawa Timur menyumbang sekitar 27,77 persen dari total luas panen nasional.
“Capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi yang solid antara Polri, pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder terkait dalam menciptakan iklim pertanian yang kondusif dan berkelanjutan,” kata Kombes Tobing
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pada Panen Raya Jagung Serentak Kuartal IV ini, Polda Jawa Timur melaksanakan panen di 30 titik lokasi yang tersebar di wilayah hukum Polres jajaran Polda Jatim.
“Polda Jawa Timur berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan lahan, sehingga harga jagung di tingkat petani tetap stabil dan kesejahteraan petani dapat terjamin,”ujar Kombes Tobing.
Selain kegiatan panen, Polda Jatim juga menyelenggarakan sejumlah kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.
“Kami juga menggelar Bakti Kesehatan Gratis yang menyasar 50 orang penerima manfaat dari kelompok tani dan masyarakat sekitar, meliputi pemeriksaan laboratorium sederhana, pemberian obat-obatan gratis, serta vitamin dan suplemen penambah imunitas tubuh,” ujar Kombes Tobing.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan 60 paket bantuan sosial kepada para petani.
Melalui kegiatan ini, Polda Jawa Timur menegaskan kesiapan dan komitmennya dalam menjaga kedaulatan pangan nasional sebagai bentuk dukungan terhadap agenda strategis Presiden Republik Indonesia melalui Program Asta Cita. (DON/Red)
Tabrak Mobil Misterius Saat Hujan, Pelajar 16 Tahun Tewas di Jalan Raya Karangrejo Tulungagung
Kepergian Mashuri Tinggalkan Duka Mendalam bagi Dunia Pers Tulungagung
Bulan Trisila, Sebagai Sarana Penguatan Tradisi dan Nilai Keprajuritan Prajurit Armada III
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Tulungagung, Jadi Sorotan Ketidak Harmonisan
Redaksi1 minggu ago141 Pejabat Pemkab Tulungagung Dilantik, Bupati; Jangan Menjadikan Jabatan Untuk Mencari Kenyamanan
Redaksi2 minggu agoTeror Dugaan Pungli di Taman Pinka Tulungagung: Pedagang Dipalak Oknum Mantan Pedagang, Bayar atau Terusir
Jawa Timur4 hari agoDilema 38 Pekerja Terminal Cargo Blitar: Kontrak Ditandatangani, Pemberhentian Diterima via WA Tengah Malam Tahun Baru
Redaksi4 hari agoWabup Tulungagung Dikucilkan dari Proses Mutasi ASN: Saya Tak Diajak, Ada Yang Tak Wajar dan Bernuansa Nepotisme
Redaksi2 minggu agoTema: “Temu Kangen”, Ratusan Honda Jazz GE8 Pererat Silaturahmi Komunitas Otomotif Jatim
Redaksi3 minggu agoKasus Tiang ISP Ilegal Menjamur, PUPR dan Satpol PP Tulungagung Disorot Tajam, Dugaan Pungli Menguat
Nasional4 hari agoAksi Damai 212 di Tulungagung, Soroti Jalan Desa Kedoyo dan Tegaskan Dukungan pada Pemkab
Jawa Timur2 minggu agoParkir Berlangganan Mulai 2026, Ancaman Pungli Mengintai: Bebas Parkir atau Beban Baru?