Nasional
Misteri Miliaran Rupiah, PPJ Disetor Rakyat, Jalan Tetap Gelap; Apakah Ada Tabir di BPKAD Tulungagung ?
TULUNGAGUNG – Gelapnya jalan-jalan di Tulungagung ternyata berbanding lurus dengan gelapnya pengelolaan anggaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang seharusnya menjadi sumber utama untuk menerangi jalan.
Ratusan massa dari kelompok Pejuang Gayatri dalam Aksi Unjukrasa Jilid II, Senin (6/10), tidak hanya menuntut penjelasan, tetapi membongkar celah keuangan daerah yang diduga bermasalah, dengan nilai mencapai miliaran rupiah per tahun. Aksi yang menyasar tiga instansi Dinas Perhubungan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan DPRD Tulungagung.
Aksi tersebut menyoroti ketidaktransparanan pengelolaan PPJ yang dikelola bersama oleh Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulungagung.
Dalam orasinya yang berapi-api di halaman Dinas Perhubungan, Wahyu, Ketua LSM Garda Masyarakat Peduli Negeri (GMPN), membeberkan kegelisahan publik.
“Kami menuntut transparansi. Pajak penerangan jalan yang dibayar oleh masyarakat setiap bulan ke PLN, itu besar jumlahnya. Tapi kenapa tidak ada laporan terbuka dari Pemda, Dinas Pendapatan, atau bahkan dari PLN sendiri? Uangnya kemana?” serunya.
Wahyu menjelaskan, PPJ adalah pungutan yang melekat pada tagihan listrik warga, dengan tujuan jelas membiayai pemasangan, operasional, dan perawatan lampu jalan. Ironisnya, kenyataan di lapangan justru sebaliknya.
Banyaknya lampu PJU yang mati dan kerap memicu kecelakaan lalu lintas memantik pertanyaan kritis.
“Ini bukan uang pemerintah, ini uang rakyat!” teriak Wahyu.
Ia mendesak DPRD untuk menggunakan hak angketnya. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan, sesuai keterangan dari Sekertaris Daerah (Sekda) Tulungagung, pada tahun anggaran 2024 ada sekitar Rp 57 Miliar yang diterima.
Namun, untuk pemanfaatan dari anggaran tersebut, menurutnya para pemangku kebijakan terkesan bungkam.
“PLN sulit diajak terbuka, Dinas Pendapatan juga bungkam. Ini menimbulkan kecurigaan, ada apa sebenarnya? Kami minta DPRD segera panggil semua pihak terkait dan buka semua data itu ke publik,” tandasnya.
Investigasi ini menemukan titik terang sekaligus kerumitan baru.
Saat dikonfirmasi, Kepala Bapenda Tulungagung, Sukowinarno, memberikan data yang justru menguatkan tuntutan massa.
Dia menyebut realisasi PBJT Tenaga Listrik hingga 30 September 2025 adalah Rp 42,033 miliar, dari target Rp 55 miliar. Angka ini, jika dirata-rata, setara dengan Rp 4,6 miliar per bulan. Namun, pernyataan kunci justru muncul di akhir penjelasannya.
“Sedangkan untuk pembayaran PJU Pemda, mohon maaf kami tidak mengetahui karena anggaran PJU tidak pada Bapenda Tulungagung”, ujarnya pada Kamis (09/10).
Pernyataan ini ibarat bom waktu. Jika Bapenda sebagai pemungut pajak tidak mengetahui alokasi anggaran PJU, lalu di mana dan oleh siapa dana miliaran rupiah itu dikelola?
Sukowinarno hanya menyatakan pihaknya masih berjuang mencapai target pendapatan dengan berkoordinasi ke PLN.
BPKAD Bungkam, Mata Rantai Anggaran Terputus.
Mencoba menelusuri lebih dalam, awak media menghubungi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), instansi yang secara logika seharusnya mengetahui perjalanan anggaran ini. Namun, hingga berita ini diturunkan BPKAD Tulungagung tidak memberikan keterangan apa pun dan memilih untuk bungkam.
Kebungkamannya ini memperkuat kesan adanya mata rantai yang terputus dalam tata kelola keuangan daerah.
Di satu sisi, Bapenda memungut pajak miliaran rupiah. Di sisi lain, mereka mengaku tidak tahu penggunaan akhir dana tersebut. Sementara, instansi yang bertugas mengelola aset dan keuangan daerah (BPKAD) menolak berbicara.
Fakta-fakta yang terungkap mengarah pada beberapa kesimpulan kritis:
1. Ada Celah Akuntabilitas yang Serius: Terdapat kegelapan informasi antara proses pemungutan pajak oleh Bapenda dan penggunaannya oleh instansi lain yang diduga Dinas Perhubungan. Tidak adanya laporan terbuka kepada publik melanggar prinsip transparansi.
2. Potensi Penyimpangan/Salah Alokasi Dengan realisasi pendapatan yang besar (Rp 42 miliar dalam 9 bulan) dan tidak jelasnya laporan penggunaan, muncul pertanyaan mendasar tentang kemungkinan dana PPJ dialihkan untuk keperluan di luar penerangan jalan, atau bahkan terjadi kebocoran.
3. Pembiaran Sistemik Sikap tidak kooperatif dari beberapa instansi, ditambah dengan kebungkaman BPKAD, mengindikasikan adanya pembiaran sistemik yang melanggengkan ketidakjelasan ini.
Misteri miliaran rupiah pajak penerangan jalan warga Tulungagung masih menyisakan tabir gelap.
Sementara instansi pemerintah saling lempar tanggung jawab, warga terus berkendara dalam bayang-bayang gelapnya jalan dan gelapnya transparansi anggaran daerah mereka sendiri. (DON/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Papua
Prajurit Yonif 2 Marinir dan Jalasenastri Tampil Memukau Saat Peninjauan Pangkormar Jelang Pesparawi
Jakarta— Perwakilan prajurit Batalyon Infanteri 2 Marinir bersama Jalasenastri Ranting B Cabang 2 Korcab Pasmar 1 tampil memukau dalam kegiatan peninjauan Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP., menjelang pelaksanaan Lomba Paduan Suara Pesparawi.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Graha Marinir, Markas Komando Korps Marinir (Mako Kormar), Jakarta Pusat, Kamis (9/01/2025).
Peninjauan langsung oleh Panglima Korps Marinir ini bertujuan untuk memberikan motivasi serta membangkitkan semangat seluruh peserta agar mampu menampilkan performa terbaik pada ajang Pesparawi mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Panglima Korps Marinir mengapresiasi kesiapan dan kekompakan para peserta yang telah berlatih secara intensif.
Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan Pesparawi juga menjadi sarana pembinaan mental rohani bagi prajurit Korps Marinir.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta membentuk karakter prajurit yang tangguh, disiplin, dan berakhlak mulia.
Komandan Yonif 2 Marinir, Letkol Marinir Helilintar Setiojoyo Laksono, S.E., menyampaikan bahwa keikutsertaan prajurit Yonif 2 Marinir bersama Jalasenastri dalam kegiatan Pesparawi merupakan wujud pembinaan personel secara menyeluruh.
Tidak hanya pembinaan fisik dan kemampuan tempur, tetapi juga pembinaan mental dan spiritual sebagai bekal dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat kebersamaan, kekompakan, serta nilai-nilai religius dapat terus terjaga dan menjadi motivasi bagi seluruh peserta untuk mengharumkan nama satuan pada Lomba Paduan Suara Pesparawi,” pungkasnya. (Timo)
Nasional
Pangkogabwilhan III Pimpin Penanaman 1.500 Pohon Mangrove di Pantai Saubeba, Jaga Pesisir dari Abrasi dan Lestarikan Lingkungan
Manokwari Utara PB— Dalam rangka memperingati Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Bambang Trisnohadi, S.I.P., bersama Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat melaksanakan penanaman 1.500 pohon mangrove di Pantai Saubeba, Distrik Manokwari Utara, Papua Barat, Jumat (09/01/2026).
Selain kegiatan penanaman mangrove, Pangkogabwilhan III, Pangdam XVIII/Kasuari, dan unsur Forkopimda Papua Barat juga menyerahkan tali asih kepada masyarakat setempat sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Pangkogabwilhan III dalam sambutannya menyampaikan bahwa penanaman mangrove bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir, khususnya di wilayah Papua Barat yang memiliki garis pantai luas serta potensi hutan mangrove yang besar.
Mangrove memiliki peran penting dalam mencegah abrasi pantai, menjaga keseimbangan lingkungan, serta menjadi habitat berbagai biota laut yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat pesisir.
Kegiatan penanaman mangrove tersebut selanjutnya dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh peserta dalam rangkaian peringatan Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia. (Timo)
Sorong PBD — Dalam rangka Bulan Trisila, Armada III menggelar kegiatan Sosialisasi Tradisi TNI Angkatan Laut sebagai upaya penguatan jiwa, karakter, dan jati diri bahari prajurit. Kegiatan tersebut diikuti oleh prajurit di wilayah kerja Armada III dan dilaksanakan di Gedung Serba Guna Mas Pardi Armada III, Katapop, Rabu (07/01/2026).
Sosialisasi ini merupakan bagian dari pembinaan mental, tradisi, dan nilai-nilai dasar keprajuritan matra laut.
Komandan Satuan Kapal Eskorta Armada III Kolonel Laut (P) Ferry H. Hutagaol, S.E., M.Tr.Opsla., bertindak sebagai ketua koordinator sekaligus pemateri dengan menyampaikan paparan mengenai sejarah dan tradisi TNI Angkatan Laut sebagai pondasi pembentukan karakter prajurit yang disiplin, tangguh, dan berjiwa korsa.
Sementara itu, Komandan Satuan Kapal Cepat Armada III Kolonel Laut (P) Son Haji Hariyoko, M.Tr.Hanla., M.M., menjelaskan bahwa sendi kehidupan prajurit TNI AL berlandaskan Trisila TNI AL, yaitu Disiplin, Hirarki, dan Kehormatan Militer, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun kehidupan bermasyarakat.
Selain itu, sosialisasi juga membahas berbagai kelengkapan dan simbol tradisi TNI AL, antara lain pedang kehormatan, peluit, lonceng kapal, ular-ular perang, lencana perang, bendera isyarat, serta tradisi kedinasan lainnya yang terus dilestarikan tanpa meninggalkan nilai filosofisnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan prajurit Armada III semakin memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai tradisi TNI Angkatan Laut sebagai landasan profesionalisme, semangat pengabdian, serta kesiapan dalam mendukung tugas pokok Armada III. (Timo)
12 Tersangka Judol dan Sabung Ayam di Ponorogo Diamankan
Prajurit Yonif 2 Marinir dan Jalasenastri Tampil Memukau Saat Peninjauan Pangkormar Jelang Pesparawi
Pangkogabwilhan III Pimpin Penanaman 1.500 Pohon Mangrove di Pantai Saubeba, Jaga Pesisir dari Abrasi dan Lestarikan Lingkungan
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Tulungagung, Jadi Sorotan Ketidak Harmonisan
Redaksi2 minggu ago141 Pejabat Pemkab Tulungagung Dilantik, Bupati; Jangan Menjadikan Jabatan Untuk Mencari Kenyamanan
Redaksi2 minggu agoTeror Dugaan Pungli di Taman Pinka Tulungagung: Pedagang Dipalak Oknum Mantan Pedagang, Bayar atau Terusir
Jawa Timur5 hari agoDilema 38 Pekerja Terminal Cargo Blitar: Kontrak Ditandatangani, Pemberhentian Diterima via WA Tengah Malam Tahun Baru
Redaksi5 hari agoWabup Tulungagung Dikucilkan dari Proses Mutasi ASN: Saya Tak Diajak, Ada Yang Tak Wajar dan Bernuansa Nepotisme
Redaksi2 minggu agoTema: “Temu Kangen”, Ratusan Honda Jazz GE8 Pererat Silaturahmi Komunitas Otomotif Jatim
Nasional5 hari agoAksi Damai 212 di Tulungagung, Soroti Jalan Desa Kedoyo dan Tegaskan Dukungan pada Pemkab
Jawa Timur3 minggu agoParkir Berlangganan Mulai 2026, Ancaman Pungli Mengintai: Bebas Parkir atau Beban Baru?
Redaksi2 hari agoKepergian Mashuri Tinggalkan Duka Mendalam bagi Dunia Pers Tulungagung