Nasional
Misteri Miliaran Rupiah, PPJ Disetor Rakyat, Jalan Tetap Gelap; Apakah Ada Tabir di BPKAD Tulungagung ?

TULUNGAGUNG – Gelapnya jalan-jalan di Tulungagung ternyata berbanding lurus dengan gelapnya pengelolaan anggaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang seharusnya menjadi sumber utama untuk menerangi jalan.
Ratusan massa dari kelompok Pejuang Gayatri dalam Aksi Unjukrasa Jilid II, Senin (6/10), tidak hanya menuntut penjelasan, tetapi membongkar celah keuangan daerah yang diduga bermasalah, dengan nilai mencapai miliaran rupiah per tahun. Aksi yang menyasar tiga instansi Dinas Perhubungan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan DPRD Tulungagung.
Aksi tersebut menyoroti ketidaktransparanan pengelolaan PPJ yang dikelola bersama oleh Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulungagung.
Dalam orasinya yang berapi-api di halaman Dinas Perhubungan, Wahyu, Ketua LSM Garda Masyarakat Peduli Negeri (GMPN), membeberkan kegelisahan publik.
“Kami menuntut transparansi. Pajak penerangan jalan yang dibayar oleh masyarakat setiap bulan ke PLN, itu besar jumlahnya. Tapi kenapa tidak ada laporan terbuka dari Pemda, Dinas Pendapatan, atau bahkan dari PLN sendiri? Uangnya kemana?” serunya.
Wahyu menjelaskan, PPJ adalah pungutan yang melekat pada tagihan listrik warga, dengan tujuan jelas membiayai pemasangan, operasional, dan perawatan lampu jalan. Ironisnya, kenyataan di lapangan justru sebaliknya.
Banyaknya lampu PJU yang mati dan kerap memicu kecelakaan lalu lintas memantik pertanyaan kritis.
“Ini bukan uang pemerintah, ini uang rakyat!” teriak Wahyu.
Ia mendesak DPRD untuk menggunakan hak angketnya. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan, sesuai keterangan dari Sekertaris Daerah (Sekda) Tulungagung, pada tahun anggaran 2024 ada sekitar Rp 57 Miliar yang diterima.
Namun, untuk pemanfaatan dari anggaran tersebut, menurutnya para pemangku kebijakan terkesan bungkam.
“PLN sulit diajak terbuka, Dinas Pendapatan juga bungkam. Ini menimbulkan kecurigaan, ada apa sebenarnya? Kami minta DPRD segera panggil semua pihak terkait dan buka semua data itu ke publik,” tandasnya.
Investigasi ini menemukan titik terang sekaligus kerumitan baru.
Saat dikonfirmasi, Kepala Bapenda Tulungagung, Sukowinarno, memberikan data yang justru menguatkan tuntutan massa.
Dia menyebut realisasi PBJT Tenaga Listrik hingga 30 September 2025 adalah Rp 42,033 miliar, dari target Rp 55 miliar. Angka ini, jika dirata-rata, setara dengan Rp 4,6 miliar per bulan. Namun, pernyataan kunci justru muncul di akhir penjelasannya.
“Sedangkan untuk pembayaran PJU Pemda, mohon maaf kami tidak mengetahui karena anggaran PJU tidak pada Bapenda Tulungagung”, ujarnya pada Kamis (09/10).
Pernyataan ini ibarat bom waktu. Jika Bapenda sebagai pemungut pajak tidak mengetahui alokasi anggaran PJU, lalu di mana dan oleh siapa dana miliaran rupiah itu dikelola?
Sukowinarno hanya menyatakan pihaknya masih berjuang mencapai target pendapatan dengan berkoordinasi ke PLN.
BPKAD Bungkam, Mata Rantai Anggaran Terputus.
Mencoba menelusuri lebih dalam, awak media menghubungi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), instansi yang secara logika seharusnya mengetahui perjalanan anggaran ini. Namun, hingga berita ini diturunkan BPKAD Tulungagung tidak memberikan keterangan apa pun dan memilih untuk bungkam.
Kebungkamannya ini memperkuat kesan adanya mata rantai yang terputus dalam tata kelola keuangan daerah.
Di satu sisi, Bapenda memungut pajak miliaran rupiah. Di sisi lain, mereka mengaku tidak tahu penggunaan akhir dana tersebut. Sementara, instansi yang bertugas mengelola aset dan keuangan daerah (BPKAD) menolak berbicara.
Fakta-fakta yang terungkap mengarah pada beberapa kesimpulan kritis:
1. Ada Celah Akuntabilitas yang Serius: Terdapat kegelapan informasi antara proses pemungutan pajak oleh Bapenda dan penggunaannya oleh instansi lain yang diduga Dinas Perhubungan. Tidak adanya laporan terbuka kepada publik melanggar prinsip transparansi.
2. Potensi Penyimpangan/Salah Alokasi Dengan realisasi pendapatan yang besar (Rp 42 miliar dalam 9 bulan) dan tidak jelasnya laporan penggunaan, muncul pertanyaan mendasar tentang kemungkinan dana PPJ dialihkan untuk keperluan di luar penerangan jalan, atau bahkan terjadi kebocoran.
3. Pembiaran Sistemik Sikap tidak kooperatif dari beberapa instansi, ditambah dengan kebungkaman BPKAD, mengindikasikan adanya pembiaran sistemik yang melanggengkan ketidakjelasan ini.
Misteri miliaran rupiah pajak penerangan jalan warga Tulungagung masih menyisakan tabir gelap.
Sementara instansi pemerintah saling lempar tanggung jawab, warga terus berkendara dalam bayang-bayang gelapnya jalan dan gelapnya transparansi anggaran daerah mereka sendiri. (DON/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Nasional
Polri Terus Akselerasi Pemadaman Karhutla, Dukung Langkah Presiden

Palangkaraya — Polri siap mengakselerasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dengan mengoptimalkan kekuatan personel, sarana prasarana, teknologi, serta kolaborasi bersama TNI dan seluruh stakeholder.
Langkah tersebut merupakan bentuk dukungan penuh Polri terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang hari ini turun langsung ke Kalimantan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terpadu dan efektif.
Dari Palangka Raya, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo bersama KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan kesiapan kekuatan TNI-Polri serta sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait dalam mendukung penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.
Polri sebelumnya telah melakukan berbagai upaya penanganan secara berkelanjutan, mulai dari deteksi dini, patroli, pengerahan personel untuk pemadaman, edukasi masyarakat, penguatan sarana prasarana hingga penegakan hukum.
Wakapolri menegaskan seluruh upaya tersebut akan terus diperkuat dan diselaraskan dengan direktif Presiden.
“Kita hadir sedini mungkin. Setiap potensi api harus segera kita deteksi, verifikasi, dan tangani bersama agar tidak berkembang dan meluas. Dengan kesiapsiagaan, sinergi, dan kecepatan respons, kita optimistis penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih efektif.”
Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Polri telah memantau 31.392 hotspot dan melaksanakan 2.748 tindakan pemadaman.
Peningkatan hotspot menjadi perhatian bersama. Pada Juli tercatat 7.175 hotspot, sedangkan pada periode 1–18 Agustus 2026 mencapai 7.655 hotspot.
Untuk memperkuat respons, Polri telah melaksanakan 168.500 kegiatan patroli, 42.800 kegiatan monitoring titik api, 2.850 kegiatan sosialisasi, 1.285 kegiatan pelatihan, 3.250 kegiatan rapat koordinasi, serta 1.420 kegiatan water bombing.
Upaya tersebut dilakukan secara kolaboratif bersama TNI, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, kementerian/lembaga terkait serta masyarakat. Kolaborasi mencakup pemadaman, patroli, deteksi dini, pencegahan, edukasi, dukungan sarana prasarana hingga penegakan hukum.
Di bidang sarana prasarana, Polri siap mengoptimalkan dukungan 3.076 embung, 2.056 sekat kanal, 18 sumur bor dan 647 menara pantau sebagai bagian dari upaya bersama memperkuat kesiapsiagaan, memastikan ketersediaan sumber air, mempercepat deteksi titik api dan mendukung pemadaman di lapangan.
Khusus Kalimantan Tengah, tercatat 17.513 hotspot dan 1.610 firespot, dengan luas lahan terbakar mencapai 4.383,21 hektare.
Polda Kalimantan Tengah telah menyiagakan 7.775 personel gabungan, didukung 379 menara pantau, 1.227 embung, 4.910 titik sumur bor, 99 pos lapangan dan 15 command center.
Jajaran Polda Kalteng juga telah melaksanakan 26.438 kegiatan sosialisasi, menyebarkan 25.059 lembar maklumat, serta melaksanakan patroli di 18.687 titik.
Dukungan teknologi terus diperkuat, antara lain melalui penggunaan drone pemantau dan inovasi Beehive Drone Precision Fire Interception untuk mendeteksi anomali panas dan melakukan intervensi pada fase awal kebakaran.
Selain pemadaman dan pencegahan, Polri memastikan penegakan hukum tetap berjalan. Hingga 21 Agustus 2026, telah diterima 77 laporan polisi terkait karhutla dan ditetapkan 70 tersangka, dengan luas areal terbakar dalam perkara mencapai 987,6 hektare.
Penegakan hukum dilakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran, dengan tetap membuka ruang pendalaman terhadap pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan lahan.
Polri memandang pemadaman, pencegahan, penegakan hukum dan kolaborasi sebagai satu kesatuan dalam penanganan karhutla.
Kehadiran Presiden di Kalimantan hari ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat sinergi dan mengakselerasi seluruh upaya yang telah berjalan.
Polri siap melaksanakan direktif Presiden dengan mengoptimalkan seluruh kekuatan bersama untuk mempercepat pemadaman, mencegah api meluas, melindungi masyarakat dan menjaga lingkungan. (DON/Red)
Nasional
Bukan Sekadar Hiburan, Team Blayer Tulungagung Jadikan HUT RI ke-81 Momentum Pererat Kebersamaan

TULUNGAGUNG— Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa meriah di Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Team Blayer Tulungagung turut ambil bagian dalam memeriahkan momentum kemerdekaan tersebut melalui hiburan orkes dangdut yang mendapat sambutan antusias dari masyarakat sekitar.
Kehadiran Team Blayer bukan sekadar menghadirkan hiburan musik. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, sekaligus menikmati suasana perayaan kemerdekaan dengan penuh kegembiraan.
Sejak acara dimulai, warga tampak antusias memadati lokasi. Alunan musik dangdut yang dibawakan dalam kegiatan tersebut mampu menghidupkan suasana. Masyarakat dari berbagai kalangan terlihat menikmati jalannya pertunjukan dengan tertib hingga acara berlangsung.
Menariknya, kemeriahan tersebut juga diikuti komunitas Tamia Reborn. Kehadiran komunitas ini semakin menambah warna dalam kegiatan, sekaligus menunjukkan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan dapat menjadi momentum untuk mempererat hubungan antarkomunitas dan masyarakat.
Ketua Panitia, Moh. Malikul Ayis (Kete), menjelaskan bahwa kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk partisipasi dalam menyemarakkan HUT RI ke-81. Menurutnya, perayaan kemerdekaan tidak harus selalu dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi juga dapat dikemas dalam bentuk hiburan rakyat yang mampu melibatkan masyarakat secara langsung.
“Intinya kami ingin ikut memeriahkan HUT RI ke-81. Selain sebagai hiburan, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan mempererat kebersamaan antara komunitas dengan masyarakat,” jelas Kete.
Ia menambahkan, antusiasme warga menjadi salah satu indikator bahwa kegiatan yang dikemas secara sederhana namun merakyat tetap memiliki daya tarik tersendiri. Menurutnya, semangat kemerdekaan seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan, tetapi juga diwujudkan melalui kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.
“Yang paling penting acara bisa berjalan lancar, masyarakat terhibur, dan semuanya tetap menjaga ketertiban. Kami berterima kasih kepada warga serta semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini,” imbuhnya.
Sepanjang acara, suasana berlangsung meriah namun tetap kondusif. Warga dapat menikmati hiburan tanpa mengesampingkan ketertiban. Keterlibatan komunitas dan masyarakat tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa semangat gotong royong dan kebersamaan masih menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan di tingkat desa.
Kegiatan di Desa Srikaton itu pun ditutup dengan suasana penuh kegembiraan. Bagi masyarakat, hiburan rakyat semacam ini bukan hanya soal musik dan kemeriahan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk sejenak berkumpul, melepas penat, serta merayakan kemerdekaan bersama-sama.
Team Blayer Tulungagung berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi sarana positif untuk membangun kebersamaan. Semangat HUT RI ke-81 pun diharapkan tidak berhenti pada kemeriahan panggung hiburan, melainkan terus hidup dalam semangat persatuan, gotong royong, dan kepedulian masyarakat. (DON/Red)
Jawa Timur
Musyawarah Desa Krenceng Bahas Penetapan DPT dan Sosialisasi Pilkades 2026

BLITAR — Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Krenceng, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, terus berjalan. Pemerintah Desa Krenceng bersama panitia Pilkades menggelar musyawarah desa untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekaligus sosialisasi pendaftaran calon kepala desa.
Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Desa Krenceng, Rabu (19/8/2026) malam. Agenda ini menjadi salah satu tahapan penting menjelang pelaksanaan Pilkades Krenceng 2026.
Dalam rekapitulasi yang ditetapkan, jumlah DPT Pilkades Krenceng tercatat sebanyak 1.835 pemilih. Jumlah tersebut tersebar di tiga wilayah RW, yakni RW 01 sebanyak 530 pemilih, RW 02 sebanyak 644 pemilih, dan RW 03 sebanyak 661 pemilih.
Penetapan DPT dilakukan setelah sebelumnya panitia melaksanakan serangkaian tahapan pemutakhiran data pemilih. Proses tersebut meliputi pemutakhiran dan validasi data dengan mendatangi langsung tempat tinggal pemilih, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pengumuman serta perbaikan data, hingga pencatatan dan pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.
Berdasarkan tahapan yang telah disusun, rekapitulasi DPS dan Daftar Pemilih Tambahan dilakukan pada 18 Agustus 2026 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai DPT.
Setelah ditetapkan, DPT diumumkan kepada masyarakat pada 19-21 Agustus 2026. Pada periode yang sama, panitia juga menyiapkan salinan DPT yang akan digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Kepala Desa Krenceng, Amsori, berharap seluruh rangkaian tahapan Pilkades dapat berlangsung lancar, tertib, dan sukses hingga pelaksanaan pemungutan suara.
Ia juga mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan selama proses demokrasi di tingkat desa berlangsung. Perbedaan pilihan politik, kata dia, tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat untuk terpecah.
“Perbedaan pilihan merupakan bagian dari proses demokrasi. Yang terpenting, seluruh masyarakat tetap menjaga kerukunan dan kondusivitas Desa Krenceng,” ujar Amsori dalam kegiatan tersebut.
Selain penetapan DPT, musyawarah desa juga menjadi momentum untuk menyosialisasikan tahapan pencalonan kepala desa. Sesuai jadwal, pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa sekaligus penerimaan berkas pendaftaran tahap pertama akan berlangsung mulai 20 Agustus hingga 2 September 2026, selama sembilan hari kerja.
Panitia akan menerima berkas bakal calon kepala desa sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan sosialisasi dan musyawarah tersebut turut dihadiri Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, ketua RT/RW, serta Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Krenceng beserta jajaran.
Dengan ditetapkannya DPT sebanyak 1.835 pemilih dan segera dimulainya tahapan pencalonan, proses Pilkades Krenceng 2026 kini memasuki tahapan penting. Seluruh pihak diharapkan dapat menjalankan setiap tahapan secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan Pilkades dapat berjalan aman serta kondusif.(JK/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Redaksi3 minggu agoTak Ada Kapoknya ? Menu MBG di SDN 1 Tamanan Tulungagung Kembali Disorot, Wali Murid; Dimana Standar Gizi BGN?
Nasional3 minggu agoSPPG Bago 04 Klarifikasi Polemik Menu MBG di SDN 1 Tamanan, Sebut Foto yang Beredar Tak Mewakili Menu Asli
Nasional3 minggu agoDarah Juara dari Tulungagung! Saat Brigjen Rubintoro Harumkan Polri, Sang Keponakan Taklukkan Piala Kapolri 2026 Meski Berdarah di Lapangan
Redaksi2 minggu agoSekda Definitif Dilantik, Pengamat Sindir Pemkab Tulungagung: “Seperti Komedi Putar, Muter-Muter”
Seputar Tulungagung2 minggu agoKrisis Air Bersih Mulai Hantam Tulungagung, Warga Terdampak Kekeringan, BPBD Turunkan 15 Ribu Liter Air
Nasional1 minggu agoPlt Bupati Tulungagung Turba ke Kalitengah, Warga Sampaikan Persoalan Tanah, Air Bersih hingga Kebun Plasma
TNI & Polri2 minggu agoKapolres Blitar Berikan Arahan kepada Kapolsek Jajaran dan Bhabinkamtibmas
Nasional2 minggu agoDr. Sutrisno: Pengalihan Saham Whoosh Harus Tunduk pada Sistem Ekonomi Pancasila








