Connect with us

Opini

Abah Imam : Orang Beragama dan Cerdas Tidak Mau Menyebarkan dan Bakal Rugi Dunia Akhirat

Published

on

TULUNGAGUNG,90detik.com–Kehidupan modern bergeser pada keterlibatan semua orang dalam penyebaran informasi melalui media sosial. Akan tetapi hal ini juga banyak menimbulkan berita yang disampaikan belum jelas kebenarannya atau hoaks.

Dan banyak yang terjebak pada perilaku hoaks. Berkembang dijadikan senjata perang modern menjadi media provokasi, sehingga terjadi adu domba dan permusuhan. Serta bertujuan merendahkan, menodai dan menjatuhkan obyeknya.

Adanya perilaku tersebut, Pengasuh Pesantren Al Azhaar Tulungagung KH Imam Mawardi Ridlwan menyampaikan, orang yang beragama dan cerdas akalnya dipastikan tidak mau memproduksi, menyebarkan dan jadi korban hoaks. Karena akan rugi di dunia maupun di akhirat.

“Yang jelas hoaks itu akan merugikan banyak pihak termasuk tatanan bernegara serta masyarakat, yang bisa menimbulkan permusuhan. Kalau dalam Al-Baqarah ayat 191 dilarang membuat fitnah. Hoaks itu selalu ada unsur fitnah,” ungkap KH Imam Mawardi Ridlwan, yang akrab disapa Abah Imam ini, pada Rabu (17/1).

Menurut Abah Imam, negara sudah benar mencegah penyebaran hoaks dengan UU ITE. Karena hoaks yang berisi fitnah itu merusak tananan berbangsa dan bernegara.

Beliau juga ingat sebuah hadits nabi shalallahu alaihi was salam yang menggambarkan bahwa memroduksi dan menyebarian fitnah (hoaks) disebut : muflis (bankrut). Yaitu orang yang pahala diberikan orang yang jadi korban fitnah (hoaks).

“Semua sepakat hoaks baik tulisan atau lisan sangat berbahaya terutama untuk keamanan bangsa dan negara. Cara termudah terhindar dari hoaks adalah sholih dalam bermedsos. Yaitu cek dan re cek, dan lakukan tabayyun. Tahan untuk disaring sebelum dishare atau dibagikan. Tidak mudah menerima info hasil editan dan sumber tidak jelas,” pungkasnya.

(JK/Red)

Opini

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Siapa yang Mengawasi Kewenangan Negara?

Published

on

Keterangan: Gambar Ilustrasi, yang  dibuat oleh AI, Tim Editorial 90detik.com

JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi babak baru dalam upaya pemerintah memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Namun, di balik harapan besar untuk memulihkan aset hasil kejahatan, muncul pertanyaan mendasar: siapa yang akan mengawasi kewenangan negara dalam merampas harta kekayaan masyarakat?

DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 19 November 2026.

Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memperkuat upaya penelusuran, penyitaan, dan perampasan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, termasuk korupsi, pencucian uang, serta kejahatan ekonomi lainnya.

Selama ini, pemulihan aset hasil kejahatan menjadi salah satu tantangan dalam penegakan hukum. Tidak sedikit perkara korupsi yang telah diproses secara hukum, tetapi pengembalian seluruh aset yang berasal dari tindak pidana masih menghadapi berbagai kendala.

Melalui undang-undang tersebut, negara diharapkan memiliki mekanisme yang lebih efektif untuk memastikan pelaku kejahatan tidak tetap menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya.

Namun, efektivitas pemberantasan korupsi tidak boleh hanya diukur dari seberapa besar aset yang berhasil dirampas. Kepastian hukum, perlindungan hak kepemilikan, serta pengawasan terhadap aparat juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.

Mekanisme Perampasan Aset Menjadi Perhatian

Salah satu substansi yang menjadi perhatian dalam regulasi ini adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku, sepanjang memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan undang-undang.

Mekanisme tersebut dinilai dapat menjadi solusi ketika proses pidana terhadap seseorang tidak dapat dilanjutkan, sementara aset yang diduga berasal dari tindak pidana tetap dapat ditelusuri melalui proses hukum yang berlaku. Meski demikian, penerapannya membutuhkan kehati-hatian.

Sebab, perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pemiliknya berpotensi menimbulkan persoalan apabila proses pembuktian, pemeriksaan pengadilan, dan perlindungan terhadap pihak ketiga tidak dijalankan secara ketat.

Negara harus memastikan bahwa harta kekayaan yang diperoleh secara sah tidak menjadi korban kesalahan identifikasi maupun penyalahgunaan kewenangan.

Kritik Masyarakat Sipil: Jangan Sampai Menjadi Alat Kesewenang-wenangan

Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyambut pentingnya instrumen hukum perampasan aset, tetapi mengingatkan agar regulasi tersebut tidak mengabaikan prinsip hak asasi manusia dan kepastian hukum.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), misalnya, memberikan perhatian terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan aparat dalam proses pelacakan, pemblokiran, penyitaan, hingga perampasan aset.

YLBHI juga menyoroti perlunya perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki aset secara sah dan beritikad baik. Hubungan keluarga atau kedekatan dengan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak semestinya secara otomatis menjadi alasan untuk merampas harta kekayaan pihak lain.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti aspek transparansi dalam proses pembentukan undang-undang. Keterbukaan dokumen dan pelibatan masyarakat sipil dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan memiliki legitimasi publik.

Dari kalangan advokat, PERADI juga memberikan sejumlah masukan mengenai perlindungan hak milik, asas praduga tidak bersalah, mekanisme keberatan, serta jaminan proses hukum yang adil.

Berbagai catatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada penolakan terhadap pemberantasan korupsi, melainkan bagaimana memastikan kewenangan negara dijalankan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan Aparat Menjadi Ujian Berikutnya

Pengesahan undang-undang ini sekaligus menempatkan aparat penegak hukum pada tanggung jawab yang lebih besar.

KPK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, serta lembaga terkait lainnya diharapkan mampu menjalankan kewenangan sesuai ketentuan hukum, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mekanisme pengawasan terhadap proses penyitaan dan perampasan aset tersebut dijalankan.

Apabila aparat memiliki kewenangan untuk menelusuri, memblokir, dan mengajukan perampasan aset, masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana pengawasan dilakukan ketika terjadi kesalahan prosedur atau dugaan penyalahgunaan kewenangan.

Transparansi pengelolaan aset hasil perampasan juga menjadi hal penting. Publik perlu mendapatkan informasi mengenai jumlah aset yang berhasil dipulihkan, nilai ekonominya, proses pengelolaan, hingga pemanfaatannya untuk kepentingan negara dan pemulihan korban.

Jangan sampai aset yang berhasil dirampas justru menimbulkan persoalan baru akibat pengelolaan yang tidak transparan.

Antara Kepentingan Negara dan Perlindungan Hak Warga

Di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, kehadiran UU Perampasan Aset memang menjadi langkah penting. Namun, keberhasilan regulasi ini tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya aset yang berhasil disita atau dirampas.

Lebih jauh, undang-undang tersebut harus mampu membuktikan bahwa negara dapat mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan tanpa mengorbankan hak masyarakat yang tidak bersalah.

Pemerintah dan DPR juga dituntut memastikan aturan pelaksanaan, kelembagaan pengawasan, serta mekanisme keberatan berjalan efektif sebelum kewenangan tersebut diterapkan secara penuh.

Pada akhirnya, UU Perampasan Aset bukan hanya menjadi ujian bagi keberanian negara memberantas korupsi, tetapi juga ujian bagi komitmen negara dalam menjamin keadilan.

Sebab, negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu merampas aset hasil kejahatan, melainkan negara yang juga mampu memastikan tidak ada satu pun warga kehilangan hak miliknya akibat kesewenang-wenangan kekuasaan.(*)

Oleh : Tim Redaksi Editorial 90detik.com

Continue Reading

Opini

Dana BOS Jatim Rp 4.089 Triliun Diadukan ke KPK, Kewenangan , Klasifikasi Swakelola dan Aliran Dipertanyakan

Published

on

SURABAYA – Pengelolaan anggaran Hibah BOS Pendidikan SD dan SMP Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 senilai Rp4.089.159.160.000 atau sekitar Rp4,089 triliun menjadi sorotan.

Menurut sumber A1 dari aktivis di Tulungagung, persoalan ini telah diadukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi hingga informasi diperoleh, belum ada tindak lanjut yang diketahui oleh sumber tersebut.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), tercatat alokasi BOS SD sebesar Rp2,649 triliun (Kode RUP 24985720) dan BOS SMP sebesar Rp1,439 triliun (Kode RUP 24985754).

Keduanya ditampilkan sebagai paket Swakelola Tipe I, dengan Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara, volume masing-masing satu paket, dan lokasi pekerjaan di Jalan Gentengkali 33, Surabaya.

Persoalan kewenangan menjadi salah satu titik penting investigasi

Berdasarkan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan pendidikan dasar merupakan kewenangan kabupaten/kota, sedangkan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan provinsi.

Memang, Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 memberikan dasar bagi provinsi untuk menganggarkan hibah BOS bagi SD dan SMP. Namun, kewenangan menganggarkan hibah tidak serta-merta berarti mengambil alih kewenangan pengelolaan pendidikan dasar.

Pertanyaan berikutnya, apakah seluruh penerima memang sesuai kategori yang diperbolehkan?

Mengapa nomenklatur paket mencantumkan Bidang PK-PLK, sementara uraian paket menyebut hibah BOS SD dan SMP?

Apakah penerimanya sekolah khusus, sekolah reguler negeri, atau swasta?

Di mana daftar penerima dan dasar penetapan alokasinya?

Klasifikasi Anggaran Juga Patut Diperiksa

Mengapa hibah BOS berupa transfer uang dicatat sebagai Swakelola Tipe I, padahal FAQ resmi SiRUP LKPP mengategorikan hibah transfer uang yang tidak melalui proses pengadaan sebagai non-pengadaan?

Mengapa masing-masing anggaran triliunan rupiah hanya dicatat dalam satu paket?

Lebih jauh, bagaimana aliran dan pertanggungjawaban dananya?

Pada 2021, penyaluran BOS dilakukan langsung dari RKUN ke rekening sekolah melalui KPPN. Lantas, bagaimana pencatatan penerimaan, pengesahan belanja, rekonsiliasi, dan pertanggungjawabannya dalam administrasi APBD Provinsi Jawa Timur? Apakah seluruh pagu dapat direkonsiliasi dengan jumlah sekolah, peserta didik, dana yang disalurkan, realisasi penggunaan, serta sisa dana?

Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 juga mengatur NPHD, kewajiban pelaporan, pengawasan, dan tanggung jawab pejabat pengelola dana BOS.

Karena itu, dokumen DPA, NPHD, daftar penerima, RKAS, bukti penyaluran, SP2B, laporan realisasi, serta hasil pemeriksaan BPK menjadi penting untuk dibuka.

Jika benar telah diadukan kepada KPK, sudah sejauh mana penanganannya?

Publik juga berhak mengetahui apakah persoalan ini telah diregistrasi, ditelaah, atau ditindaklanjuti.

Rp4,089 triliun bukan angka kecil. Yang harus dijelaskan bukan hanya berapa uang dianggarkan, tetapi siapa yang berwenang, siapa penerimanya, bagaimana klasifikasinya, ke mana dana disalurkan, dan siapa yang bertanggung jawab.

Uang Pendidikan adalah amanah publik jangan biarkan triliunan rupiah hanya menjadi angka dalam dokumen tanpa pertanggungjawaban yang terbuka.

Oleh : Ahmad Dardiri Syafi’i, Aktivis dan Pengamat Kebijakan Publik

Continue Reading

Opini

PRABOWO IS A BORN POLITICIAN: AN INDONESIAN ARMY BLEND

Published

on

Veni, Vidi, Vici — I Came, I Saw, I Conquered.

TULUNGAGUNG – Prabowo Subianto bukan politisi yang lahir dari kemenangan. Ia adalah produk perjalanan panjang antara militer, ambisi, kekalahan, kompromi, dan kecerdikan membaca momentum kekuasaan.

Karier militernya pernah mencapai posisi strategis sebagai Komandan Jenderal Kopassus dan Pangkostrad. Namun, badai politik 1998 mengakhiri karier militernya. Ia diberhentikan dari dinas keprajuritan setelah keputusan Dewan Kehormatan Perwira, di tengah kontroversi penculikan aktivis dan pelanggaran rantai komando. Prabowo membantah sejumlah tuduhan terhadap dirinya dan tidak pernah menjalani persidangan pidana atas kasus tersebut.

Setelah menjalani pengasingan di Yordania, ia kembali ke Indonesia pada 2001. Ia tidak memilih pensiun dari panggung sejarah. Ia kembali, membangun kekuatan ekonomi, memasuki politik, dan mendirikan Partai Gerindra pada 2008.

Tahun 2009, ia mendampingi Megawati Soekarnoputri sebagai calon wakil presiden. Mereka dikalahkan pasangan SBY–Boediono.

Kemudian datang dua pertarungan besar melawan Jokowi: Pilpres 2014 dan 2019. Dua kali kalah, dua kali pula ia harus menerima kenyataan bahwa Istana belum menjadi miliknya.

Tetapi Prabowo bukan tipe politisi yang menganggap kekalahan sebagai garis akhir.

Setelah kalah pada 2019, ia justru masuk ke kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Mantan rival berubah menjadi mitra pemerintahan. Kritik keras berganti kompromi politik.

Pada 2014, di hadapan BBC, Prabowo pernah menyebut Jokowi sebagai alat oligarki dan menudingnya berpura-pura merakyat.

Namun, pada 2024, sebuah manuver politik yang cerdas mengubah peta permainan: Prabowo menggandeng Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai calon wakil presiden.

Jokowi menjadi salah satu sumber dukungan politik penting bagi kemenangan pasangan tersebut.

Prabowo akhirnya menang. Setelah puluhan tahun mengejar kekuasaan, ia sampai juga di Istana.

Veni, Vidi, Vici. Ia datang, melihat peluang, dan menaklukkan pertarungan.

Namun, babak paling menarik justru terjadi setelah kemenangan itu. Pada November 2026, Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah kontroversi persyaratan pendidikan dan tekanan politik. Prabowo menerima pengunduran tersebut.

Secara politik, peristiwa ini memutus salah satu mata rantai paling terlihat yang menghubungkan pemerintahan Prabowo dengan kekuasaan Jokowi.

Maka muncul sebuah ironi besar: Jokowi yang dahulu memberikan dukungan penting bagi kemenangan Prabowo kini menyaksikan putranya meninggalkan jabatan yang menjadi simbol kompromi politik keduanya.

Apakah Prabowo sejak awal merencanakan semua ini? Tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkannya. Tetapi hasil politiknya memperlihatkan perubahan posisi tawar yang dramatis.

Dahulu terlihat akomodatif terhadap Jokowi, sekarang Prabowo semakin menunjukkan kemandirian kekuasaannya.

Sang jenderal yang pernah berada dalam posisi kalah, kemudian menjadi mitra, kini tampil sebagai pemegang kendali utama pemerintahan.

Prabowo tidak sekadar kembali ke panggung politik. Ia belajar dari kekalahan, memanfaatkan kompromi, membangun aliansi, dan akhirnya memenangkan kekuasaan.

Tetapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Pada 2014, ia mengkritik Jokowi sebagai alat oligarki. Setelah menjadi presiden, apakah Prabowo benar-benar akan membongkar oligarki, atau sekadar mengganti konfigurasi para pemainnya?

Sebab, menjadi pemenang dalam politik tidak selalu berarti menjadi pemenang bagi rakyat.

Veni, Vidi, Vici. Prabowo telah memenangkan pertarungan menuju Istana. Kini sejarah menunggu pembuktian: apakah ia akan menjadi pemimpin yang menaklukkan oligarki, atau justru menjadi bagian dari oligarki itu sendiri?

Politik bukan hanya tentang siapa yang berhasil merebut kekuasaan, tetapi siapa yang tetap setia kepada prinsip setelah kekuasaan berada di tangannya. (*)

Oleh : Ahmad Dardiri, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik 

Continue Reading

Trending