Connect with us

Jawa Timur

Ratusan Warga Desa Jarakan Tolak Pembangunan KDMP di Lapangan Desa, Pemdes Alihkan ke Rest Area

Published

on

TULUNGAGUNG — Ratusan warga Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, secara tegas menolak rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang direncanakan berdiri di atas lapangan desa.

Penolakan tersebut disampaikan secara kolektif melalui penggalangan petisi dan tanda tangan massal pada Jumat, 26 Desember 2025.

Warga menyatakan keberatan karena lapangan desa merupakan satu-satunya fasilitas olahraga dan ruang terbuka publik yang masih dimiliki masyarakat. Selama ini, lapangan tersebut digunakan untuk berbagai aktivitas, mulai dari olahraga, rekreasi, hingga kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Menurut warga, alih fungsi lapangan menjadi bangunan koperasi akan menghilangkan ruang publik yang memiliki nilai sosial tinggi.

Lapangan desa dinilai bukan sekadar lahan kosong, melainkan simbol kebersamaan dan pusat aktivitas warga, khususnya bagi generasi muda.

“Lapangan itu milik bersama. Kami tidak ingin kehilangan ruang terbuka yang sudah menjadi bagian dari kehidupan warga,” ujar salah satu perwakilan masyarakat Desa Jarakan.

Selain mengumpulkan tanda tangan, warga juga memasang sejumlah spanduk penolakan di sekitar area lapangan. Spanduk tersebut berisi tuntutan agar pemerintah desa mempertahankan lapangan sebagai sarana olahraga dan ruang publik.

Warga juga menilai rencana pembangunan KDMP belum melalui musyawarah yang matang serta kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh.

Mereka menegaskan bahwa pembangunan koperasi masih memungkinkan dilakukan di lokasi lain, sementara lapangan desa tidak dapat digantikan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Jarakan, Suad Bagyo, menjelaskan bahwa pemerintah desa sebenarnya telah melibatkan berbagai unsur dalam proses perencanaan, mulai dari BPD, LPM, RT/RW, pemuda, hingga tokoh masyarakat. Ia menegaskan bahwa keputusan yang diambil bukan bersifat sepihak.

“Kami sudah melibatkan semua unsur desa. Keputusan diambil bersama, bukan sepihak,” jelasnya.

Suad Bagyo juga mengakui adanya keterbatasan lahan desa untuk pembangunan KDMP. Desa tidak memiliki tanah dengan luasan ideal 20 x 30 meter.

Sementara itu, lahan di kawasan rest area sudah berdiri bangunan yang didanai Dana Desa (DD) dan belum berusia lima tahun.

“Kalau dibongkar, itu akan melanggar aturan perundang-undangan. Siapa yang bertanggung jawab?” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam Musyawarah Desa (Musdes) sebelumnya, penentuan titik KDMP hanya sebatas penetapan lokasi secara prinsip, tanpa adanya persetujuan pembangunan. Penentuan tersebut juga belum disertai regulasi teknis atau petunjuk pelaksanaan dari pemerintah daerah maupun pusat.

Setelah adanya audiensi warga yang menyampaikan keberatan penggunaan lapangan olahraga sebagai lokasi KDMP, pemerintah desa bersama BPD, LPM, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda akhirnya sepakat membatalkan pembangunan KDMP di lapangan desa.

“Setelah mendengar unek-unek warga dalam forum, kami sepakat membatalkan titik gerai KDMP di lapangan olahraga,” tegasnya.

Sebagai solusi sementara, pemerintah desa dan warga sepakat bahwa rencana pendirian Gerai KDMP Desa Jarakan akan dialihkan ke lokasi rest area, sambil menunggu regulasi resmi berupa petunjuk pelaksanaan dan teknis dari pemerintah terkait, khususnya terkait pemanfaatan bangunan yang bersumber dari Dana Desa.

Kasus penolakan ini mencerminkan dilema antara kepentingan pembangunan ekonomi desa dan pelestarian ruang publik.

Di satu sisi, koperasi desa dipandang sebagai sarana strategis untuk meningkatkan perekonomian warga. Namun di sisi lain, keberadaan ruang terbuka publik memiliki manfaat sosial yang nyata dan berkelanjutan.

Dengan dibatalkannya rencana pembangunan KDMP di lapangan desa, warga Desa Jarakan menyatakan lega dan berharap lapangan tetap dijaga serta dirawat sebagai aset bersama.

Mereka juga berharap ke depan setiap rencana pembangunan desa dilakukan secara transparan, partisipatif, dan mengedepankan kepentingan bersama agar tidak memicu konflik sosial. (Abd/Red)

Jawa Timur

PSMP Desak DPRD Lumajang Gelar RDP dengan Pemkab, Soroti Lemahnya Penyerapan APBD 2026

Published

on

LUMAJANG – Rendahnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP).

Melihat kondisi tersebut, PSMP mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang agar segera mengambil langkah konkret dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Lumajang, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan anggaran.

Desakan tersebut dinilai penting mengingat APBD bukan sekadar dokumen perencanaan dan angka-angka dalam laporan keuangan, melainkan instrumen pembangunan yang bersumber dari uang rakyat dan seharusnya dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan materi evaluasi APBD 2026 yang dihimpun PSMP, realisasi belanja daerah hingga Triwulan III tercatat sebesar 52,48 persen dari total pagu sekitar Rp2,346 triliun. Bahkan, realisasi belanja modal disebut baru mencapai 11,58 persen atau sekitar Rp24,36 miliar dari pagu Rp210,48 miliar.

Angka tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama, terutama untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan anggaran menjelang akhir tahun anggaran.

Ketua DPD Jatim Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP), Didik Sofyan Arif, menilai DPRD tidak boleh hanya menjalankan fungsi legislasi dan pembahasan anggaran, tetapi juga harus memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya harus dijalankan secara seimbang sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui proses demokrasi.

“Karena itu, kami mendesak DPRD Lumajang segera mengagendakan RDP dengan Pemkab Lumajang. Jangan sampai persoalan rendahnya penyerapan APBD hanya menjadi bahan pembicaraan tanpa ada evaluasi dan penjelasan yang konkret. DPRD harus menggunakan fungsi pengawasannya untuk meminta pertanggungjawaban dan penjelasan dari OPD terkait,” ungkap Didik.

Lebih lanjut, PSMP mengusulkan agar pelaksanaan RDP nantinya tidak hanya melibatkan unsur DPRD dan jajaran Pemkab Lumajang. DPRD juga diharapkan membuka ruang partisipasi publik dengan mengundang tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, serta insan pers.

Menurut Didik, keterlibatan berbagai elemen masyarakat diperlukan agar persoalan pengelolaan APBD dapat diketahui secara terbuka, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pandangan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

“RDP ini jangan hanya menjadi forum formalitas antara DPRD dan pemerintah daerah. Kami berharap tokoh masyarakat, LSM, organisasi mahasiswa, dan media juga dilibatkan. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui secara langsung bagaimana anggaran yang bersumber dari rakyat dikelola, apa saja kendalanya, dan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Lumajang,” tegasnya.

Ia juga menilai keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dari prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.(DD/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Pastikan Kelancaran Arus Nataru, Korlantas Polri Cek Pelabuhan Ketapang dan Tol Baru Paiton

Published

on

BANYUWANGI – Korlantas Polri bersama Polda Jawa Timur dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, mengecek kesiapan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menjelang arus penyeberangan saat Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat, kepadatan kendaraan, serta potensi cuaca ekstrem di lintasan Jawa-Bali.

Pengecekan berlangsung dalam kunjungan kerja Astamaops dan Korlantas Polri sebagai bagian dari persiapan Operasi Lilin 2026 pada Selasa (17/11).

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Pol. Budi Indra Dermawan mengatakan, peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan penyeberangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.

Brigjen Pol Budi datang bersama Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Samsudin dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Irjen Pol. (Purn.) Aan Suhanan.

Sebelum tiba di Banyuwangi, rombongan terlebih dahulu melakukan pengecekan jalur darat dari Surabaya hingga melewati ruas tol baru di kawasan Paiton.

“Kami mengecek persiapan untuk kegiatan Nataru. Tadi kami sudah mengecek jalan dari Surabaya melewati tol yang baru, Paiton, sampai ke sini. Sampai kita melihat kesiapan untuk bongkar muat hingga pemberangkatan dari Ketapang ke Gilimanuk,” ujar Brigjen Budi di Pelabuhan Ketapang.

Berdasarkan hasil pengecekan bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), kesiapan sarana dan prasarana penyeberangan dinilai sudah memadai. Sebanyak 58 kapal telah disiagakan, dengan pola operasional mencapai 28 kapal setiap hari.

Brigjen Pol Budi juga mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur panjang, Polri akan menggelar Operasi Nataru secara serentak mulai 18 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027.

“Operasi tersebut difokuskan untuk menjaga keamanan serta kelancaran arus lalu lintas di berbagai jalur, termasuk kawasan pelabuhan,” terang Brigjen Budi.

Menurut Brigjen Budi, kepadatan lalu lintas di sekitar Pelabuhan Ketapang berpotensi terjadi selama masa liburan. Tingginya mobilitas masyarakat saat Nataru menjadi salah satu faktor yang sulit dihindari, meskipun berbagai langkah antisipasi telah disiapkan.

Terkait kemacetan berulang di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, kepolisian bersama jajaran Kementerian Perhubungan dan pemangku kepentingan terkait telah melakukan analisis.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah cuaca ekstrem dan fenomena air laut surut yang kerap menghambat proses sandar kapal di Dermaga Landing Craft Machine (LCM).

Sebagai langkah antisipasi, Korlantas Polri telah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau kondisi cuaca serta pasang surut air laut.

Berdasarkan data BMKG yang telah diperiksa, periode 18 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027 diperkirakan tidak mengalami fenomena air laut surut yang berpotensi menghambat operasional penyeberangan. (Hms/DON)

Continue Reading

Seputar Tulungagung

Hari Jadi ke-821 Tulungagung, Plt Bupati Ahmad Baharudin Ajak Masyarakat Bersatu Wujudkan Daerah Lebih Sejahtera

Published

on

TULUNGAGUNG – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke-821 menjadi momentum bagi pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan meningkatkan komitmen dalam membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera.

Pesan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., saat menyampaikan Wedhar Sabda Bupati dalam rangkaian upacara adat Bersih Nagari di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, pada Rabu (18/11).

Mengusung tema “Gumregah, Nyawiji lan Ngabekti Tumuju Tulungagung Loh Jinawi”, Ahmad Baharudin mengajak masyarakat menjadikan peringatan hari jadi bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat pengabdian dan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Tulungagung.

Menurutnya, semangat perjuangan para leluhur, khususnya Prajurit Lawadan yang tercatat dalam Prasasti Lawadan pada 18 November 1205 Masehi, harus terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus.

Nilai perjuangan, pengorbanan, ketekunan, serta persatuan yang diwariskan para pendahulu dinilai tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan saat ini.

“Semangat para leluhur harus menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan memberikan pengabdian terbaik bagi Kabupaten Tulungagung,”  ujarnya dalam rangkaian peringatan tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, Tantangan Pendidikan Jadi Perhatian

Dalam Wedhar Sabda tersebut, Ahmad Baharudin juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kabupaten Tulungagung yang menunjukkan perkembangan positif.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung pada 2025 tercatat mencapai 5,75 persen. Angka tersebut menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Sementara itu, tingkat kemiskinan pada 2026 tercatat sebesar 5,73 persen, dengan angka kemiskinan ekstrem sebesar 0,25 persen.

Meski sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif, pemerintah daerah masih menghadapi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian bersama.

Salah satunya berkaitan dengan sektor pendidikan. Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat sebanyak 6.938 anak tidak bersekolah di Kabupaten Tulungagung.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena akses pendidikan yang layak merupakan salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempersiapkan generasi penerus daerah.

Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan anak-anak yang belum mengenyam pendidikan dapat kembali memperoleh hak pendidikan secara layak.

Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyerahkan potongan tumpeng kepada Ketua DPRD Marsono, wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam acara Bersih Nagari, (dok/Dim)

Empat Prioritas Pembangunan Tulungagung

Untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan, Ahmad Baharudin menegaskan empat prioritas utama yang perlu menjadi perhatian bersama.

Pertama, pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan. Kedua, peningkatan pelayanan kesehatan sekaligus penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pertanian sebagai penopang perekonomian masyarakat.

Ketiga, mendorong inovasi dalam pelayanan publik agar masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan berkualitas.

Keempat, memperkuat nilai keimanan, ketakwaan, serta akhlakul karimah sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Ahmad Baharudin, keempat prioritas tersebut membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa keterlibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas, mengembangkan potensi daerah, dan mengawal pembangunan.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta mengedepankan semangat kebersamaan. Potensi sejarah, budaya, sosial, dan ekonomi yang dimiliki Tulungagung harus menjadi kekuatan untuk mewujudkan daerah yang semakin maju dan berdaya saing.

Bersih Nagari Jadi Momentum Memperkuat Pengabdian

Menutup Wedhar Sabda, Ahmad Baharudin mengajak masyarakat menjadikan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke-821 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki terhadap daerah melalui kerja nyata dan pengabdian sesuai peran masing-masing.

Peringatan Bersih Nagari, menurutnya, bukan hanya menjadi ruang untuk melestarikan tradisi dan menghormati sejarah leluhur, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dalam menghadapi masa depan.

“Dirgahayu Kabupaten Tulungagung ke-821. Jaya-jaya wijayanti nir ing sambekala, ati lathi pakarti nyawiji,” pesannya.

Melalui semangat Gumregah, Nyawiji lan Ngabekti, pemerintah daerah berharap seluruh elemen masyarakat dapat bergerak bersama, saling mendukung, dan mengambil bagian dalam pembangunan.

Dengan demikian, cita-cita mewujudkan Kabupaten Tulungagung yang maju, mandiri, sejahtera, dan Loh Jinawi tidak hanya menjadi harapan, tetapi dapat diwujudkan melalui kerja bersama dan kontribusi nyata seluruh masyarakat.(DIM/Red)

Continue Reading

Trending