Connect with us

Jawa Timur

Ratusan Warga Desa Jarakan Tolak Pembangunan KDMP di Lapangan Desa, Pemdes Alihkan ke Rest Area

Published

on

TULUNGAGUNG — Ratusan warga Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, secara tegas menolak rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang direncanakan berdiri di atas lapangan desa.

Penolakan tersebut disampaikan secara kolektif melalui penggalangan petisi dan tanda tangan massal pada Jumat, 26 Desember 2025.

Warga menyatakan keberatan karena lapangan desa merupakan satu-satunya fasilitas olahraga dan ruang terbuka publik yang masih dimiliki masyarakat. Selama ini, lapangan tersebut digunakan untuk berbagai aktivitas, mulai dari olahraga, rekreasi, hingga kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Menurut warga, alih fungsi lapangan menjadi bangunan koperasi akan menghilangkan ruang publik yang memiliki nilai sosial tinggi.

Lapangan desa dinilai bukan sekadar lahan kosong, melainkan simbol kebersamaan dan pusat aktivitas warga, khususnya bagi generasi muda.

“Lapangan itu milik bersama. Kami tidak ingin kehilangan ruang terbuka yang sudah menjadi bagian dari kehidupan warga,” ujar salah satu perwakilan masyarakat Desa Jarakan.

Selain mengumpulkan tanda tangan, warga juga memasang sejumlah spanduk penolakan di sekitar area lapangan. Spanduk tersebut berisi tuntutan agar pemerintah desa mempertahankan lapangan sebagai sarana olahraga dan ruang publik.

Warga juga menilai rencana pembangunan KDMP belum melalui musyawarah yang matang serta kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh.

Mereka menegaskan bahwa pembangunan koperasi masih memungkinkan dilakukan di lokasi lain, sementara lapangan desa tidak dapat digantikan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Jarakan, Suad Bagyo, menjelaskan bahwa pemerintah desa sebenarnya telah melibatkan berbagai unsur dalam proses perencanaan, mulai dari BPD, LPM, RT/RW, pemuda, hingga tokoh masyarakat. Ia menegaskan bahwa keputusan yang diambil bukan bersifat sepihak.

“Kami sudah melibatkan semua unsur desa. Keputusan diambil bersama, bukan sepihak,” jelasnya.

Suad Bagyo juga mengakui adanya keterbatasan lahan desa untuk pembangunan KDMP. Desa tidak memiliki tanah dengan luasan ideal 20 x 30 meter.

Sementara itu, lahan di kawasan rest area sudah berdiri bangunan yang didanai Dana Desa (DD) dan belum berusia lima tahun.

“Kalau dibongkar, itu akan melanggar aturan perundang-undangan. Siapa yang bertanggung jawab?” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam Musyawarah Desa (Musdes) sebelumnya, penentuan titik KDMP hanya sebatas penetapan lokasi secara prinsip, tanpa adanya persetujuan pembangunan. Penentuan tersebut juga belum disertai regulasi teknis atau petunjuk pelaksanaan dari pemerintah daerah maupun pusat.

Setelah adanya audiensi warga yang menyampaikan keberatan penggunaan lapangan olahraga sebagai lokasi KDMP, pemerintah desa bersama BPD, LPM, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda akhirnya sepakat membatalkan pembangunan KDMP di lapangan desa.

“Setelah mendengar unek-unek warga dalam forum, kami sepakat membatalkan titik gerai KDMP di lapangan olahraga,” tegasnya.

Sebagai solusi sementara, pemerintah desa dan warga sepakat bahwa rencana pendirian Gerai KDMP Desa Jarakan akan dialihkan ke lokasi rest area, sambil menunggu regulasi resmi berupa petunjuk pelaksanaan dan teknis dari pemerintah terkait, khususnya terkait pemanfaatan bangunan yang bersumber dari Dana Desa.

Kasus penolakan ini mencerminkan dilema antara kepentingan pembangunan ekonomi desa dan pelestarian ruang publik.

Di satu sisi, koperasi desa dipandang sebagai sarana strategis untuk meningkatkan perekonomian warga. Namun di sisi lain, keberadaan ruang terbuka publik memiliki manfaat sosial yang nyata dan berkelanjutan.

Dengan dibatalkannya rencana pembangunan KDMP di lapangan desa, warga Desa Jarakan menyatakan lega dan berharap lapangan tetap dijaga serta dirawat sebagai aset bersama.

Mereka juga berharap ke depan setiap rencana pembangunan desa dilakukan secara transparan, partisipatif, dan mengedepankan kepentingan bersama agar tidak memicu konflik sosial. (Abd/Red)

Jawa Timur

Gelar Gertek 2026, Hadirkan Teknologi Pertanian Modern untuk Tingkatkan Produktivitas Petani Kediri

Published

on

KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian melalui penyelenggaraan Gelar Inovasi dan Teknologi Pertanian (Gertek) 2026.
Berlangsung dari 6-12 Juli.

Kegiatan yang diinisiasi Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito ini menjadi ajang memperkenalkan berbagai inovasi pertanian modern guna meningkatkan produktivitas dan daya saing petani.

Gertek 2026 digelar di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Senin (6/7), dengan mengusung tema “Pertanian Modern untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan”.

Sebanyak lebih dari 77 perusahaan dari berbagai sektor turut ambil bagian, mulai dari penyedia benih unggul, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga lembaga perbankan yang menawarkan akses pembiayaan bagi petani.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Mohamad Solikin, mengatakan kehadiran puluhan perusahaan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi petani dalam memilih teknologi maupun sarana produksi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Hadirnya perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam Gertek ini, petani juga semakin dimudahkan untuk memilih, semisal benih unggul yang sesuai,” kata Solikin.

Menurutnya, penyelenggaraan Gertek 2026 merupakan bentuk dukungan nyata Bupati Mas Dhito terhadap program ketahanan pangan nasional sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan inovasi teknologi.

Tidak hanya menghadirkan pameran produk pertanian, kegiatan ini juga dilengkapi dengan demplot, demonstrasi penggunaan alat dan mesin pertanian modern, serta penyampaian informasi mengenai akses permodalan bagi pelaku usaha tani.

Berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, Gertek 2026 diselenggarakan dengan skala yang lebih besar.

Sebanyak 14 ribu petani dilibatkan dalam rangkaian kegiatan, sementara sekitar 6 ribu petani mengikuti temu tani selama tujuh hari yang dibagi ke dalam 150 kelas pembelajaran.

Selain melalui Gertek, Pemerintah Kabupaten Kediri di bawah kepemimpinan Mas Dhito juga terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui berbagai program bantuan, seperti penyaluran benih padi dan jagung, distribusi ratusan alat dan mesin pertanian pada 2025 dan 2026, serta penyediaan berbagai sarana pendukung lainnya.

Alsintan yang turut dipamerkan pada ajang Gertek 2026. (dok/istimewa)

Pelaksana Tugas Kepala(Plt) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Sukadi, menjelaskan Gertek 2026 yang berlangsung pada 6-12 Juli menjadi wadah percepatan penyebaran informasi terkait perkembangan inovasi teknologi pertanian.

“Tujuannya supaya para petani, khususnya anak muda, bisa melihat langsung perkembangan teknologi pertanian terbaru,” ujarnya.

Dukungan terhadap pelaksanaan Gertek juga datang dari pemerintah pusat. Direktur Perbenihan Tanaman Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Tommy Nugraha, menilai Kabupaten Kediri memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian berbasis teknologi.

“Kondisi lahan yang ada di sini mampu diatasi dengan teknologi yang tersedia saat ini. Tinggal bagaimana teknologi itu bisa menjawab tantangan di lapangan,” katanya.

Selain menjadi ajang inovasi pertanian, Gertek 2026 juga dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk memperkenalkan potensi investasi di kawasan Tarokan.

Sukadi menjelaskan, pemilihan Desa Bulusari sebagai lokasi penyelenggaraan bukan tanpa alasan. Kawasan Tarokan telah ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan industri yang didukung keberadaan Bandara Dhoho Kediri serta akses jalan tol.

“Kami ingin menyampaikan kepada para pengusaha dan investor bahwa Tarokan telah ditetapkan sebagai kawasan industri. Didukung keberadaan bandara dan jalan tol, kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari promosi kawasan industri Kabupaten Kediri,” jelasnya.

Melalui Gertek 2026, Pemerintah Kabupaten Kediri berharap tercipta sinergi yang semakin kuat antara petani, pemerintah, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan.

Pemanfaatan teknologi modern diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki kesejahteraan petani, sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Hari Bhayangkara ke-80, Ketua KPU Blitar: Polri Berperan Besar Jaga Kondusivitas dan Sukseskan Demokrasi

Published

on

BLITAR – Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dinilai menjadi momentum penting bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk terus memperkuat profesionalisme, menjaga independensi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU kabupaten Blitar Sugino, dalam ucapan peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Ia menegaskan, Polri memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi utama keberlangsungan pembangunan dan demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, kehadiran Polri selama ini telah memberikan kontribusi besar dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan rasa nyaman.

“Polri merupakan lembaga yang sangat penting dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perannya sangat besar dalam menjaga kondusivitas negeri yang kita cintai ini sehingga rasa aman, damai, dan tenang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya pada Rabu (01/07) melalui keterangan tertulis saat pada awak media, 90detik.com.

Pada momentum Hari Bhayangkara ke-80, ia berharap semangat pengabdian yang menjadi jati diri insan Bhayangkara terus diperkuat.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi Polri ke depan semakin kompleks sehingga dibutuhkan komitmen untuk terus berbenah dan menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, humanis, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kami mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri semakin maju, Presisi, modern, serta terus menjadi institusi yang mampu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara Polri dan KPU kabupaten Blitar selama penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Pun, ia juga menyampaikan dukungan pengamanan dari jajaran kepolisian menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkan seluruh tahapan pesta demokrasi berjalan aman, lancar, dan kondusif.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Polri yang telah berperan aktif, berkolaborasi, dan bersinergi dengan KPU Blitar dalam mengawal Pemilu dan Pilkada 2024 sehingga seluruh proses demokrasi dapat berlangsung sukses, aman, dan kondusif,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi perayaan hari jadi institusi kepolisian, tetapi juga menjadi ruang refleksi untuk terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan.

Dengan langkah tersebut, Polri diharapkan semakin profesional, independen, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu mempertahankan kepercayaan publik.

“Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum refleksi agar perbaikan menuju kebaikan terus dilakukan secara konsisten. Dengan demikian, Polri akan semakin menjadi institusi yang independen, terpercaya, dan dicintai masyarakat. Salam Presisi,” pungkasnya.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Tiga Besar Calon Sekda Tulungagung Ditetapkan, Pengamat Pertanyakan Kembalinya Figur Sekda Lawas

Published

on

TULUNGAGUNG – Seleksi terbuka pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung resmi memasuki babak akhir.

Panitia Seleksi (Pansel) telah menetapkan tiga nama calon yang akan diserahkan kepada Plt Bupati Tulungagung untuk dipilih sebagai Sekda definitif. Berdasarkan pengumuman resmi, tiga kandidat tersebut adalah Tri Hariadi, Imroatul Mufidah, dan Anang Pratistianto.

Namun, penetapan tiga besar itu memunculkan beragam tanggapan. Salah satunya datang dari pengamat kebijakan publik, Agung, yang menyoroti masuknya salah satu figur lama dalam daftar kandidat.

Menurut Agung, jabatan Sekda merupakan posisi strategis yang menentukan arah birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Tulungagung.

Karena itu, proses penentuan pejabat tertinggi di kalangan aparatur sipil negara tersebut seharusnya mengedepankan kualitas, kapasitas, integritas, dan semangat pembaruan.

Agung secara khusus menyinggung lolosnya Tri Hariadi ke dalam tiga besar. Ia menilai munculnya kembali figur yang pernah menduduki jabatan strategis tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa regenerasi kepemimpinan birokrasi belum berjalan optimal.

“Yang dibutuhkan Tulungagung adalah sosok yang memiliki kualitas dan kapasitas. Jangan sampai hanya menghadirkan kembali orang lama, sementara masih banyak aparatur lain yang layak dan memiliki kemampuan untuk memimpin birokrasi,” ujarnya pada Rabu (01/07).

Ia bahkan menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk yang dapat mengecewakan harapan sebagian masyarakat yang menginginkan lahirnya kepemimpinan birokrasi dengan perspektif baru.

Menurutnya, Kabupaten Tulungagung memiliki banyak sumber daya aparatur yang kompeten dan patut memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan Sekda.

Agung juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemerintah pusat untuk memastikan seluruh tahapan penetapan Sekda berlangsung objektif, transparan, dan sepenuhnya berpedoman pada sistem meritokrasi.

“Masih banyak putra-putri terbaik Tulungagung yang mampu memimpin. Penilaian harus benar-benar didasarkan pada kompetensi, bukan sekadar melihat figur yang pernah menjabat,” tegasnya.

Sebelumnya, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyatakan proses seleksi telah mengerucut menjadi tiga nama dan keputusan akhir akan diambil setelah menerima laporan resmi dari Panitia Seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Panitia Seleksi maupun Pemerintah Kabupaten Tulungagung terkait kritik yang disampaikan Agung mengenai masuknya figur lama dalam tiga besar calon Sekda.(DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending