Nasional
Kedaulatan Geopolitik Maritim dalam Asta Cita Prabowo–Gibran: Kebangkitan Menuju Kejayaan Bangsa

Blitar – Kecaman Kementerian Luar Negeri China atas penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat bukan sekadar polemik diplomatik. Peristiwa tersebut menjadi penanda runtuhnya wibawa hukum internasional di hadapan kekuatan global. Ketika hukum diinjak oleh negara adidaya dan dunia memilih diam, laut kerap menjadi medan pertama perebutan kuasa.
Dalam konteks ini, Nusantara tidak berada di pinggir sejarah. Nusantara justru berada di pusat geopolitik maritim dunia.
Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko (5/1/2025), menegaskan bahwa setiap fase kekacauan global hampir selalu diikuti oleh perebutan jalur laut strategis.
“Bangsa kepulauan seperti Indonesia selalu diuji di saat dunia bergejolak. Laut kita bukan hanya jalur dagang, tetapi ruang penentu masa depan bangsa,” tegasnya.
Indonesia menguasai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, sekaligus menjadi jalur utama energi dan logistik global. Ketika hukum internasional dilemahkan, kedaulatan maritim Nusantara berpotensi direduksi menjadi sekadar kepentingan lalu lintas global.
Kebangkitan Nusantara menuju kejayaan bukanlah romantisme sejarah, melainkan kesadaran geopolitik. Sejarah mencatat bahwa kejayaan Nusantara di masa lalu Sriwijaya dan Majapahit tidak lahir dari kekuatan darat semata, melainkan dari dominasi maritim dan kedaulatan laut.
Kebangkitan hari ini bermakna:
- Laut kembali menjadi pusat peradaban
- Negara hadir melindungi rakyat maritim
- Nusantara tidak tunduk pada hegemoni kekuatan global
“Kejayaan Nusantara lahir ketika laut menjadi alat persatuan dan kemakmuran, bukan medan eksploitasi,” ujar Bayu.
Bung Karno menegaskan bahwa kebangkitan bangsa harus berpihak pada rakyat kecil. Dalam konteks maritim, Marhaenisme adalah keberpihakan pada nelayan, pelaut, dan masyarakat pesisir.
Marhaenisme maritim berarti:
- Laut dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat
- Rakyat maritim menjadi subjek pembangunan
- Penolakan terhadap kolonialisme gaya baru di laut
Tanpa Marhaen yang berdaulat di lautnya sendiri, kebangkitan bangsa hanya akan menjadi jargon elite tanpa pijakan sosial.
Asta Cita Prabowo–Gibran memberikan kerangka kebijakan strategis bagi kebangkitan Nusantara, antara lain:
- Kedaulatan nasional, dengan laut sebagai garis depan
- Kemandirian ekonomi, berbasis ekonomi maritim rakyat
- Pertahanan kuat, melalui penguasaan wilayah laut
- Peran global Indonesia, berbasis geopolitik maritim
Asta Cita menegaskan bahwa kejayaan bangsa mustahil dicapai tanpa kedaulatan laut. Indonesia kini berada di titik penentuan sejarah.
Jika laut dikuasai, Nusantara bangkit. Jika laut diabaikan, Nusantara kehilangan masa depan.
Kebangkitan Nusantara menuju kejayaan adalah keberanian politik untuk berdiri tegak di laut sendiri, menolak dominasi asing, serta menegakkan keadilan sosial bagi rakyat maritim.
Sebagaimana hukum sejarah bangsa kepulauan:
Siapa menguasai lautnya, ia berdaulat.
Siapa memuliakan rakyat maritimnya, ia berjaya.
Dan siapa menjaga Nusantara, ia menulis sejarahnya sendiri. (By/Jk)
Jawa Timur
Polsek Garum Kawal Aspirasi Warga Karangrejo, Pastikan Aksi Protes Jalan Rusak Berakhir Kondusif

BLITAR – Jajaran Polsek Garum bergerak cepat menyikapi aksi protes warga Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, yang menanam pohon pisang di tengah jalan sebagai bentuk protes atas kerusakan jalan kabupaten.
Kehadiran aparat kepolisian bersama unsur Forkopimcam dan TNI berhasil menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memfasilitasi komunikasi antara warga dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar.
Kapolsek Garum AKP Agus Prayitno mengatakan pihaknya menerima informasi mengenai aksi warga pada malam hari.
Bersama Camat Garum, anggota Koramil, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta Pemerintah Desa Karangrejo, aparat langsung mendatangi lokasi untuk berdialog dengan warga dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun keselamatan pengguna jalan.

Jajaran kepolisian Polsek Garum bersama Babinsa dan perwakilan masyarakat saat membersihkan pohon pisang yang ditanam.(dok/JK).
“Semalam kami bersama Muspika, Koramil, pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa langsung turun ke lokasi untuk memberikan imbauan kepada masyarakat. Kami juga berkoordinasi dengan dinas terkait agar aspirasi warga segera mendapat respons,” ujar AKP Agus Prayitno, pada awak media, Kamis (30/07).
Koordinasi tersebut membuahkan hasil setelah Dinas PUPR Kabupaten Blitar mendatangi lokasi dan memberikan penjelasan kepada warga mengenai rencana perbaikan jalan. Dalam pertemuan itu, PUPR menyampaikan komitmen bahwa pekerjaan perbaikan akan dimulai paling lambat pada 10 Agustus 2026.
Kapolsek menyebut, kepastian jadwal tersebut menjadi titik temu antara pemerintah dan masyarakat sehingga aksi protes dapat diakhiri secara damai.
“Setelah ada penjelasan dari PUPR dan adanya komitmen bahwa maksimal tanggal 10 Agustus pekerjaan dimulai, masyarakat dapat menerima. Situasi tetap aman dan kondusif,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, aparat kepolisian bersama TNI dan pemerintah desa membersihkan pohon pisang serta berbagai benda yang sebelumnya dipasang warga di badan jalan.
Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari potensi kecelakaan lalu lintas akibat adanya penghalang di ruas jalan yang masih digunakan masyarakat.
“Kami langsung menyingkirkan pohon pisang dan benda-benda yang berada di badan jalan karena bisa membahayakan pengguna jalan. Keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
AKP Agus juga mengapresiasi sikap warga yang menyampaikan aspirasi secara terbuka dan bersedia menerima hasil mediasi.
Ia berharap komitmen yang telah disampaikan Dinas PUPR Kabupaten Blitar dapat direalisasikan sesuai jadwal sehingga persoalan jalan rusak segera terselesaikan dan tidak memicu aksi serupa di kemudian hari.
Polsek Garum menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan di lapangan serta bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan pemerintah desa guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga selama proses perbaikan jalan berlangsung.(JK/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Jawa Timur
Polda Jatim Gelar Latkatpuan Fotografi dan Videografi, Tingkatkan Kompetensi Personel di Era Digital

Surabaya— Bidang Humas (Bidhumas) Polda Jawa Timur menggelar pelatihan peningkatan kemampuan (Latkatpuan) fotografi dan videografi di Surabaya. Selasa (28/7/2026)
Pelatihan tersebut diikuti personel Bidhumas Polda Jatim, Sihumas Polres jajaran, serta personel satuan kerja Polda Jatim guna memperkuat kualitas dokumentasi dan publikasi kehumasan Polri.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast, S.I.K., Kasubbid PID Bidhumas Polda Jatim AKBP Gunawan Wibosono mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia personel Humas Polri dan PPID satker Polda Jatim agar mampu menghasilkan produk jurnalistik yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
Menurut AKBP Gunawan, perkembangan teknologi informasi dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat membuat Humas Polri harus terus meningkatkan kompetensi.
“Dokumentasi visual kini menjadi salah satu instrumen penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” kata AKBP Gunawan.
Melalui pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi teknik fotografi jurnalistik, videografi, komposisi gambar, pencahayaan, pengambilan momen bernilai berita, hingga proses produksi konten digital yang efektif untuk berbagai platform media.
AKBP Gunawan menjelaskan pelatihan difokuskan pada tiga sasaran utama, yakni meningkatkan kemampuan fotografi dan videografi jurnalistik personel Humas, menyamakan standar kualitas dokumentasi di seluruh jajaran Polda Jatim, serta menghasilkan konten digital yang kreatif, humanis, dan informatif.
“Kami ingin seluruh personel Humas memiliki standar yang sama dalam menghasilkan foto dan video jurnalistik yang berkualitas, informatif, dan memiliki nilai berita sehingga publik memperoleh informasi yang utuh mengenai berbagai kegiatan Polri,”kata AKBP Gunawan.
Selain peningkatan kemampuan teknis, peserta juga dibekali manajemen peliputan di lapangan, mulai dari persiapan sebelum kegiatan, pemilihan sudut pengambilan gambar, hingga percepatan alur pengiriman file kepada tim editor agar produk kehumasan dapat dipublikasikan secara cepat tanpa mengurangi kualitas.
“Kecepatan menjadi salah satu kunci dalam publikasi. Dokumentasi yang baik harus segera diproses dan dipublikasikan agar informasi tetap aktual dan dapat diterima masyarakat pada waktu yang tepat,” tegas AKBP Gunawan.
Ia menambahkan, kemampuan personel Humas tidak hanya diukur dari kualitas visual yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan narasi yang objektif, humanis, dan mampu menggambarkan kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, serta pengayoman kepada masyarakat.
Melalui pelatihan tersebut, Bidhumas Polda Jatim berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam setiap peliputan kegiatan kepolisian sehingga menghasilkan produk kehumasan yang lebih profesional, modern, dan berkualitas sebagai wujud dukungan terhadap transformasi Polri Presisi. (DON)
Nasional
Dukungan Penuh Komisi III DPR RI untuk Polda Metro Jaya Usut Tuntas Kematian Sutrimo

Jakarta— Anggota Panja Kasus Dugaan Tipikor FA DPR RI, Hasbiallah Ilyas meminta Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya mengusut tuntas terkait meninggalnya Sutrimo penjaga rumah mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.
“Saya mendukung penuh langkah Polda Metro Jaya untuk bergerak cepat mengusut tuntas kematian Sutrimo secara profesional, transparan, dan akuntabel, melihat kondisi jenazah yang mengeluarkan busa dari mulut dan hidung, secara kasatmata terdapat indikasi kuat yang mengarah pada dugaan keracunan,” ujar Hasbi di Jakarta, Senin (27/7/2025).
Menurut Hasbi, temuan medis awal ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata dan membutuhkan hasil uji laboratorium forensik serta otopsi yang mendalam.
Apalagi, almarhum diketahui meru
pakan penjaga rumah mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.
Keterkaitan latar belakang ini menurut Hasbi membuat spekulasi di tengah masyarakat berkembang semakin liar ke berbagai arah jika tidak segera ditangani secara transparan.
“Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi Polri selain mengusut kasus ini secara sangat serius melalui scientific crime investigation. Hanya ketegasan dan keterbukaan kepolisian yang bisa menjawab kesimpangsiuran publik serta menuntaskan teka-teki kematian almarhum,”tegasnya. (By/Red)
Nasional2 minggu agoMOS Al Azhaar Kedungwaru Dikemas Kreatif, Santri Ditempa Lewat Outbound, Tadabur Alam, dan Bakti Sosial
Redaksi2 minggu ago9 Kiai Turun Gunung Tolak Outlet Miras di Dekat Ponpes Ngunut, Desak Aparat Tutup Hari Ini Juga
Redaksi2 minggu agoKPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Gatut Sunu Lewat Kepala BPKAD Tulungagung, Lima Saksi Diperiksa
Redaksi2 minggu agoKPK Periksa Empat Direktur Perusahaan Swasta, Dalami Aliran Dana Kasus Korupsi Bupati Tulungagung
Redaksi2 minggu agoMelalui RDPU Komisi III DPR RI, DPN PERADI Sampaikan Masukan Strategis terhadap RUU Perampasan Aset
Redaksi2 minggu agoKejari Bongkar Dokumen Asal-Usul Tanah Griyo Dalem Kanjengan, Kantor Kelurahan Kepatihan Digeledah
Nasional2 minggu agoPengangkatan Anak dan Kepastian Hukum: Saatnya Negara Menjamin Hak Konstitusional Anak
Redaksi2 minggu agoKPK Periksa Ketua dan Tiga Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Penyidikan Kasus OTT Gatut Sunu Makin Meluas













