BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menjadi sorotan setelah menggelar perayaan puncak Hari Jadi Ke 701 dengan pesta meriah yang menampilkan artis papan atas, sementara realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersendat dan infrastruktur publik, khususnya jalan di Blitar Selatan, masih rusak parah.

Perayaan yang digelar beberapa waktu lalu itu dikabarkan menelan biaya hingga ratusan juta rupiah. Angka ini terasa kontras dengan kondisi serapan APBD per Agustus 2025 yang masih berada di level 48%.

Data yang memprihatinkan menunjukkan, dari anggaran yang terserap, 38% di antaranya habis untuk belanja rutin, perjalanan dinas, dan acara seremonial.

Sementara itu, belanja modal untuk pembangunan yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak masih di bawah 10%.

Kondisi ini memantik kecamatan dari berbagai pihak. Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Kabupaten Blitar, Mujianto S.Sos., M.Si., menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai tidak empati.

“Daya beli masyarakat sedang turun, tapi pemerintah malah foya-foya bikin acara seremonial. Itu memalukan! Apalagi masih tega minta-minta sponsor ke pengusaha di saat ekonomi lesu,” tegas Mujianto, pada Rabu (21/8).

Kritik pedas juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i. Ia menduga mandeknya penyerapan APBD dan pembangunan bukan semata kelalaian perangkat daerah (OPD), tetapi bersumber dari kebijakan Bupati yang tidak pro-rakyat.

“Banyak kepala OPD enggan melaksanakan APBD karena mutasi pejabat tak segera dijalankan. Kebijakan Bupati tidak murni untuk rakyat. Semua pembangunan dihentikan, menunggu restu bos-bos tertentu. Bahkan usulan langsung dari masyarakat lewat pokok-pokok pikiran DPRD pun tidak diakomodir,” ungkap Rifa’i.

Rifa’i juga menyoroti inkonsistensi Surat Edaran (SE) Bupati tentang efisiensi anggaran. Menurutnya, efisiensi hanya diberlakukan untuk OPD tertentu, sementara kegiatan seremonial tetap dilaksanakan. “Jadi jelas, ini bukan soal efisiensi, melainkan soal kepentingan,” tambahnya.

Menanggapi polemik ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Hari Jadi, membantah anggaran perayaan berasal dari APBD. Ia mengklaim seluruh biaya ditopang oleh sponsor dari pengusaha.

“Kami mengedarkan proposal kepada para pengusaha untuk mendukung kegiatan ini,” kilah Khusna.

Namun, alasan tersebut justru menuai kritik tambahan. Di saat pemerintah seharusnya menjadi penyelamat ekonomi dengan menggenjot belanja modal yang membuka lapangan kerja dan memperbaiki infrastruktur, Pemkab Blitar justru dinilai sibuk “mengemis” dana swasta untuk sebuah pesta yang manfaat ekonominya bagi masyarakat luas dipertanyakan.

Ironi ini meninggalkan tanda tanya besar tentang skala prioritas pemimpin daerah di tengah jeritan ekonomi dan infrastruktur yang porak-poranda.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

SERANG, – Dunia jurnalistik kembali tercoreng. Sejumlah wartawan menjadi korban pengeroyokan saat meliput sidak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di pabrik peleburan timbal milik PT Genesis Regeneration Smelting (GRS), Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, pada Kamis (21/8). Insiden ini menambah panjang daftar kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Provinsi Banten, Timan, mengecam keras aksi tersebut dan menegaskan akan menempuh jalur hukum.

Ia menyebut pengeroyokan ini melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta masuk kategori tindak pidana murni.

“Ini tidak bisa ditolerir. Kami mendesak Polda Banten dan Polres Serang segera memproses semua pelaku yang terlibat,” tegas Timan, pada Jumat (22/8).

Beberapa wartawan yang hadir dalam liputan tersebut di antaranya Yusuf (Radar Banten), Rifky (Tribun Banten), Rasyid (BantenNews.co.id), Sayuti (SCTV), Avit (Tempo), Depi (Antara), Imron (Banten TV), Hendi (Jawa Pos TV), Iqbal (Detik), dan Angga (Antara Foto).

Peristiwa bermula ketika rombongan KLHK meninggalkan lokasi sidak. Saat para jurnalis hendak mengambil kendaraan, mereka tiba-tiba dihadang pihak perusahaan, sejumlah anggota organisasi masyarakat (ormas), dan oknum aparat yang diduga berpihak kepada perusahaan.

Pengakuan Rasyid yang hadir pada liputan itu mengatakan jika pengeroyokan itu sangat brutal dan membabi buta.

“Ketika kami hendak mengambil motor, langsung dijegat dan dipukuli. Banyak teman-teman yang dikeroyok membabi buta. Ada juga yang lari sejauh lima kilometer demi menyelamatkan diri,” ungkap Rasyid, wartawan BantenNews.co.id.

Akibat insiden ini, beberapa wartawan mengalami luka-luka, sementara lainnya berhasil menyelamatkan diri.

Aparat kepolisian dari Polres Serang turun tangan mengamankan situasi dan memastikan keselamatan para jurnalis.

Ketua DPP PJS Divisi Advokasi dan Pembelaan Wartawan, Eko Puguh Prasetijo, SH., MH., CPM., CPCLE., CPArb., CPL, menegaskan aparat kepolisian wajib mengusut kasus ini hingga tuntas.

“Polda dan Polres Serang harus menjatuhkan hukuman berat sesuai ketentuan hukum tanpa pandang bulu. Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga serangan terhadap kebebasan pers,” tegasnya.

DPD PJS Banten bersama sejumlah Pengurus DPC berencana menghadap Kapolda Banten untuk meminta langkah hukum tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pengeroyokan ini.(*)

Editor: Joko Prasetyo

Kota Sorong PBD— Pemerintah provinsi Papua Barat daya menghadiri Forum Literasi Keamanan Siber yang digelar di Ballroom Hotel Aston, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Kegiatan ini diadakan dalam rangka meningkatkan kapasitas internet dan keamanan siber di wilayah tersebut dengan tema “Cerdas Beretika, Tangguh Melindungi Data, dan Taat Hukum di Ruang Siber.”

Forum ini dibuka secara resmi oleh Marsma TNI Agus Pandu Purnama S.Sos. M.I.P., Asisten Deputi Bidang Koordinasi Telekomunikasi Informatika Menkopolhukam, yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di era digital.

Dalam sambutannya, Marsma Agus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadi prajurit dalam menjaga kedaulatan negara, tidak hanya di medan fisik tapi juga di dunia maya.

Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan bangsa juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan data dan etika digital.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh peserta dari berbagai kalangan, mulai dari unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh pendidikan, hingga perwakilan pelajar dan mahasiswa dari Kota Sorong dan sekitarnya.

Rombongan Menkopolhukam yang dipimpin oleh Brigjen TNI Berty Beatus Willem Sumakud SH., MH., turut hadir untuk memberikan paparan dan mendukung program literasi siber di wilayah Papua Barat Daya.

Dalam paparannya, Brigjen Berty menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi dan kesadaran masyarakat akan risiko penggunaan media sosial.

Ia menjelaskan bahwa data pribadi yang tidak dilindungi dengan baik bisa disalahgunakan dan menyebabkan kerugian serius.

Oleh karena itu, masyarakat harus lebih waspada, terutama saat menggunakan aplikasi dan berbagi informasi di dunia digital.

Kesadaran ini harus dimulai sejak pelajar dan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.

Selanjutnya, Handoko dari Komdigi Menkopolhukam menyampaikan materi mengenai internet sehat dan bermedsos cermat.

Ia menegaskan pentingnya menjaga etika digital, melakukan cek fakta sebelum membagikan informasi, serta waspada terhadap hoaks dan konten negatif yang merugikan. Penegakan hukum dan regulasi terkait penyebaran disinformasi serta tindakan tegas terhadap aktivitas perjudian online juga dibahas oleh Ipda Faisal Mone dari Subdit Cyber Polda Papua Barat Daya.

Forum ini juga menjadi ajang interaktif dengan sesi tanya jawab dan kuis yang melibatkan para peserta, sehingga literasi keamanan siber dapat tersampaikan secara efektif dan menarik.

Kegiatan diakhiri dengan pemberian hadiah dan ramah tamah.

Pemerintah dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia menegaskan bahwa forum seperti ini sangat penting untuk memperkuat ketahanan digital nasional, terutama di wilayah strategis seperti Papua Barat Daya.

Edukasi berkelanjutan tentang keamanan data pribadi, literasi digital yang beretika, serta kepatuhan terhadap hukum di ruang siber menjadi kunci utama dalam membangun masyarakat digital yang cerdas, tangguh, dan bertanggung jawab.

Dengan upaya bersama antara pemerintah pusat, aparat keamanan, dan masyarakat lokal, diharapkan Indonesia semakin siap menghadapi tantangan era digital dengan menjaga persatuan, keamanan data, dan keharmonisan sosial di dunia maya maupun nyata. (Timo)