Connect with us

Nasional

Tolak Hak Angket, Forum Kyai langgar dan Pengasuh Ponpes Kabupaten Jember Gelar Deklarasi

Published

on

Jember, 90detik.com- Forum Kyai Langgar dan Pengasuh Ponpes Kabupaten Jember menggelar deklarasi tolak Hak Angket sebagai respons terhadap dinamika politik pasca-Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

Acara ini digelar dengan penuh keseriusan di Ponpes Maslahatul Ikhwan, Desa Satrean, Kecamatan Rambipuji, Jember, yang dipimpin oleh KH. Cholik Khobir, Pengasuh Ponpes Maslahatul Ikhwan. Rabu malam (6/2/2024)

Deklarasi tolak Hak Angket dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap upaya-upaya yang dinilai tidak konstruktif dalam menggugat hasil Pemilu.

Menurut KH. Cholik Khobir, dalam setiap tahap pelaksanaan Pemilu, mulai dari rekapitulasi suara di TPS hingga tingkat kabupaten, tidak ada protes yang signifikan dari para saksi pemilu. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemilu berjalan dengan jujur dan transparan.

Forum Kyai Langgar juga menegaskan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Mereka berharap agar kondisi yang sudah tercapai, yaitu Pemilu yang aman dan lancar, dapat berlanjut tanpa adanya gangguan yang tidak perlu.

Dalam deklarasi mereka, Forum Kyai Langgar menyampaikan beberapa poin penting:

1. Bersyukur pemilu 2024 ini berjalan aman dan lancar.
2. Masyarakat berharap agar situasi kemananan ini bisa berlanjut terus tanpa gangguan.
3. Berterimakasih kepada penyelenggara atas kerja kerasnya sehingga pemilu ini berjalan sukses.
4. Menolak upaya hak angket dari oknum yang gagal dalam pemilu, hal tersebut merupakan murni suara rakyat sehingga upaya-upaya tersebut dirasa tidak benar kalau mengatas namakan rakyat.

Deklarasi ini merupakan suara tegas dari para kyai langgar dan pengasuh pondok pesantren, yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Jember.

Harapannya, deklarasi ini dapat menjadi suatu pijakan untuk menjaga perdamaian dan kedamaian dalam masyarakat pasca-Pemilu, serta menghindari polarisasi yang dapat merugikan bangsa dan negara.

Semoga semangat kearifan lokal yang terpancar dari deklarasi ini dapat menjadi contoh bagi seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. (Red)

Papua

Polres Maybrat Gelar Upacara HUT Bhayangkara ke-79: Wujud Pengabdian Polri untuk Masyarakat

Published

on

Maybrat, — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79, Polres Maybrat menggelar upacara yang berlangsung khidmat di Lapangan Mapolres Maybrat pada Selasa (1/7/2025). Upacara ini dipimpin langsung oleh Bupati Maybrat, Karel Murafer, S.H., M.A., yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda Kabupaten Maybrat, para pejabat utama Polres Maybrat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta para tamu undangan lainnya.

Upacara ini juga diikuti oleh berbagai elemen pasukan gabungan, baik dari internal Polres Maybrat maupun unsur TNI dan masyarakat, yang terdiri atas: Sat Samapta/Dalmas dan Pleton Gabungan Staf Polres Maybrat,Satlantas Polres Maybrat,Gabungan Sat Intelkam dan Sat Reskrim,Siswa SMA dari wilayah Kabupaten Maybrat, Regu BKO Satgas Brimob Nusantara,Regu Pasmar 10 Marinir/Sorong Barat Yudha (SBY), Regu Yonif 763/SBA, serta Regu dari Kodim 1809/Maybrat.

Formasi pasukan ini mencerminkan kuatnya sinergi dan semangat kolaboratif antara Polri, TNI, serta komponen masyarakat dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Kabupaten Maybrat.

Dalam amanatnya, Bupati Maybrat menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri, khususnya Polres Maybrat, atas dedikasi dan pengabdian dalam menciptakan stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan daerah.

> *”Momentum HUT Bhayangkara ini menjadi waktu yang tepat untuk merefleksikan kembali semangat pengabdian Polri kepada masyarakat, serta memperkuat integritas dan profesionalisme sesuai dengan semangat Polri Presisi,”* ujar Bupati dalam sambutannya.

Kapolres Maybrat, Kompol Ruben Obed Kbarek, S.I.K., turut menyampaikan bahwa peringatan HUT Bhayangkara ke-79 tahun ini mengusung tema:
*“Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.”*
Tema ini menjadi arah kebijakan strategis Polri dalam mendukung agenda nasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-79 Polres Maybrat berlangsung aman, tertib, dengan situasi kamtibmas tetap terjaga secara kondusif selama kegiatan berlangsung.

(Tim/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Bupati Blitar Lantik Khusna Lindarti Sebagai Pj Sekda: Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Berintegritas

Published

on

BLITAR, – Pemerintah Kabupaten Blitar resmi melantik Khusna Lindarti sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar dalam upacara yang digelar di Pendopo Ronggo Hadinegoro, pada Senin (30/6).

Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Bupati Blitar,Rijanto, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah, jajaran kepala perangkat daerah, camat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Rijanto mengucapkan selamat kepada Khusna Lindarti atas amanah baru yang diemban sebagai Pj Sekda.

Ia berharap, Khusna mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta menjalin sinergi dengan seluruh perangkat daerah.

“Semoga Ibu Khusna dapat melanjutkan estafet kepemimpinan dengan dedikasi tinggi, menjaga komunikasi yang baik, dan bekerja bersama seluruh perangkat daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani,” ujar Rijanto.

Bupati juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Izul Marom, Sekda sebelumnya yang telah purna tugas. Menurutnya, dedikasi dan kontribusi Izul Marom selama menjabat sangat berarti bagi kemajuan Kabupaten Blitar.

“Meskipun sudah purna tugas, saran dan pemikiran Bapak Izul masih kami harapkan demi kemajuan daerah. Atas nama pribadi dan jajaran Pemkab, saya juga mohon maaf apabila selama bekerja sama ada hal-hal yang kurang berkenan,” imbuhnya.

Bupati Rijanto juga menyinggung pentingnya integritas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, apalagi dalam konteks pembinaan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang beberapa waktu lalu sempat memberikan arahan kepada jajaran Pemkab Blitar.

“Kita semua harus lebih waspada dan profesional. Pj Sekda harus bisa menjadi penggerak semangat reformasi birokrasi dan menjamin pelayanan publik yang semakin baik,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat semangat gotong royong dalam mewujudkan visi Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya.(JK-Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Aktivitas Penambangan di Bukit Bunda Blitar Dinilai Legal, Jaka Prasetya : Telah Memiliki Ijin Eksplorasi yang Sah 

Published

on

BLITAR, – Aktivitas penambangan di kawasan wisata Bukit Bunda, Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, mendapat sorotan terkait keabsahan perizinannya.

Namun, baik pihak pemerintah desa maupun perusahaan penambang menegaskan bahwa kegiatan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Desa Dawuhan, Ahmad Muhibbudin, mengonfirmasi bahwa perusahaan telah menunjukkan dokumen perizinan resmi saat melakukan sosialisasi di balai desa.

“Memang sempat ada sengketa dengan beberapa warga sekitar, tetapi pihak perusahaan telah menyerahkan salinan izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Secara legalitas, mereka memenuhi semua ketentuan,” ujar Ahmad.

Ia menambahkan bahwa meskipun desa tidak memiliki kewenangan dalam penerbitan izin tambang, pihaknya tetap berperan untuk memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“Kami hanya menerima laporan dan dokumen dari pihak perusahaan. Mereka menyatakan bahwa seluruh prosedur telah dilalui sesuai aturan,” imbuhnya.

Jaka Prasetya, Humas Paguyuban Penambang Blitar Selatan, juga mengkonfirmasi bahwa aktivitas tambang di Bukit Bunda telah memiliki izin eksplorasi yang sah.

“Izin eksplorasi atas nama pemilik usaha, Siti Aminah, sudah diurus. Proses perpanjangan izinnya juga telah diajukan sejak 2023,” jelas Jaka.

Siti Aminah, pemilik tambang, menjelaskan bahwa semua kegiatan operasional tambangnya telah melalui prosedur resmi dan legal.

“Izin kami terbit atas nama perusahaan CV Aji Sakti Jaya dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2903220023753. Kami menambang batuan gamping di area seluas 7,08 hektare,” terangnya.

Jaka Prasetya yang juga merupakan ketua LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menegaskan bahwa seluruh operasional dijalankan sesuai regulasi, termasuk kewajiban penggunaan bahan bakar dan pembayaran pajak.

“Kami tidak berani menjalankan usaha sembarangan. Semua operasional dilakukan sesuai regulasi, dan pajak dibayarkan secara rutin,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, Siti Aminah akan berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar terkait kewajiban retribusi pajak.

“Bapenda akan melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan kami berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.(JK-Red)

Continue Reading

Trending