Hukum
Anggota Polres Blitar Kota Dijatuhi PTDH dalam Kasus Dugaan Perselingkuhan dengan Istri Prajurit TNI
BLITAR – Seorang anggota Polres Blitar Kota berinisial Aiptu D dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Sanksi tegas tersebut dijatuhkan menyusul pelanggaran kode etik terkait dugaan perselingkuhan dengan istri seorang prajurit TNI.
Keputusan PTDH itu telah ditetapkan melalui sidang kode etik yang digelar setelah adanya laporan dari suami perempuan yang bersangkutan. Penanganan perkara tersebut juga melibatkan koordinasi antara jajaran kepolisian di tingkat Polres Blitar Kota dan Polda Jawa Timur.
Kasi Humas Polres Blitar Kota, AKP Samsul Anwar, membenarkan adanya keputusan pemberhentian terhadap anggota tersebut saat ditemui awak media dalam kegiatan PIRAMIDA (Ngopi Bareng Bersama Media), pada Sabtu (21/11).
Menurut Samsul, tim Komisi Sidang Kode Etik telah menjatuhkan putusan PTDH terhadap anggota yang bersangkutan. Bahkan, keputusan sidang tersebut telah diterbitkan dan surat keputusannya sudah dikirimkan ke Polda Jawa Timur.
“Tim Komisi Sidang Kode Etik telah memutuskan terhadap oknum yang bersangkutan dengan hukuman PTDH. Kemarin sudah dilaksanakan keputusan sidang dan saat ini surat keputusan tersebut sudah dikirim ke Polda Jatim,” ujar AKP Samsul Anwar.
Ia menjelaskan, perkara tersebut bermula dari laporan suami perempuan yang diduga terlibat hubungan dengan anggota polisi tersebut. Laporan disampaikan langsung kepada Propam Polres Blitar Kota untuk ditindaklanjuti.
Selanjutnya, Propam Polres Blitar Kota bersama Propam Polda Jawa Timur melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap perkara tersebut hingga akhirnya dibawa ke sidang kode etik.
Dalam pemeriksaan persidangan, anggota yang bersangkutan disebut telah mengakui perbuatannya.
“Suaminya sendiri yang melaporkan ke Propam Polres Blitar Kota. Kemudian dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan hingga dilaksanakan sidang kode etik dengan keputusan PTDH,” jelasnya.
Samsul menambahkan, dugaan hubungan tersebut berlangsung ketika suami perempuan yang bersangkutan sedang menjalankan tugas kedinasan di Papua selama kurang lebih satu tahun.
Peristiwa itu kemudian diketahui oleh suaminya setelah kembali dari penugasan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada pihak kepolisian, suami perempuan tersebut mengetahui dugaan hubungan itu sebelum akhirnya melaporkannya ke Propam Polres Blitar Kota.
Laporan tersebut diperkirakan masuk sekitar satu bulan sebelum keterangan disampaikan kepada awak media.
Terkait tindak lanjut putusan, Samsul menjelaskan bahwa anggota yang dijatuhi sanksi masih memiliki hak untuk mengajukan banding sesuai mekanisme yang berlaku dalam proses penegakan kode etik Polri.
“Semua keputusannya sama. Tergantung setelah diputuskan, yang bersangkutan berhak mengajukan banding. Untuk keputusan selanjutnya menjadi kewenangan tingkat atas,” katanya.
Keputusan PTDH tersebut menjadi bentuk penegakan disiplin dan kode etik internal Polri terhadap anggota yang dinilai melakukan pelanggaran profesi.
Meskipun sidang kode etik telah menetapkan sanksi pemecatan, Aiptu D dilaporkan keberatan dan mengajukan upaya banding atas putusan tersebut.
Pihak kepolisian tetap menghormati hak anggota yang bersangkutan untuk menempuh mekanisme banding internal. Namun demikian, status putusan PTDH hasil sidang kode etik saat ini tetap berlaku sebagaimana mestinya.
Polres Blitar Kota menegaskan komitmennya untuk menjalankan keputusan Komisi Sidang Kode Etik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya menjaga integritas, profesionalitas, serta kehormatan institusi kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. (JK/Red)