Nasional
Bawakan Cerita Tsunami Aceh, SMA Labschool Kebayoran Juara Umum International Youth Festival of Music and Arts – The Muses 2024 Bulgaria

JAKARTA, 90detik.com – Indonesia patut berbangga, puluhan siswa dan siswi SMA Labschool Kebayoran Jakarta, menyabet gelar Grandprix alias juara umum pada lomba International Youth Festival of Music and Arts – Muses 2024 yang diadakan di Sozopol, Bulgaria.
Kepulangan mereka ke tanah air di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta pada Jumat (19/7/2024) malam, pukul 22.45 WIB, disambut oleh para orang tua dan perwakilan sekolah. Fitriyah Ulfa, selaku guru pendamping Tim Misi Budaya SMA Labschool Kebayoran Jakarta mengatakan, lomba tersebut merupakan salah satu ajang festival budaya paling bergengsi yang diadakan di Bulgaria.
“Paling bergengsi itu International Youth, karena festivalnya sudah cukup lama, kurang lebih 15 tahun atau 20 tahun dan itu yang sering diselenggarakan di Bulgaria,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (20/7) dini hari.
Dalam perlombaan yang digelar pada 11-16 Juli tersebut, Ulfah mengatakan pihaknya berhasil meraih total lima medali emas dan satu medali silver. Melalui torehan itu, kata dia, Indonesia mampu mengalahkan 11 negara lainnya dan mengamankan hampir seluruh kategori lomba.
“Total peserta dalam tim ada 32 siswa-siswi, yang terdiri dari 26 penari dan 6 pemain musik. Masing-masing individu mendapatkan medali. Kemudian kita juga mendapatkan dua nominasi Grandprix,” tuturnya.
Ia merincikan kedua nominasi itu diraih dari kategori Tari Group dengan membawakan cerita ‘Tsunami Aceh’ serta Quad Tari dengan kisah ‘Langgam Remaja’.
Selain itu, Ulfah menyebut Tim Misi Budaya SMA Labschool Kebayoran Jakarta pada kesempatan yang sama juga turut berhasil menjadi juara kedua dalam ajang The World Cup of Folklore.
Karenanya, Ulfah mengaku sangat bangga dengan prestasi yang dihasilkan oleh para anak asuhnya tersebut. Pasalnya hanya dengan persiapan kurang dari dua bulan tetap bisa meraih banyak prestasi.
“Persiapan anak-anak ini luar biasa semangatnya, meski kurang dari 2 bulan persiapannya. Sedangkan anak-anak yang kita lawannya dari 11 negara itu persiapannya lebih lama, bisa tahunan,” jelasnya.
Sementara itu, Koreografer Tim Misi Budaya, RM. Ouky Surya Timur Joddikusumo mengatakan kisah Tsunami Aceh yang ditampilkan lewat tarian saman dimaknai sebagai kebangkitan masyarakat Aceh pasca dilanda musibah.
“Kita ingin menghadirkan Tari Saman sebagai tarian kebangkitan masyarakat Aceh yang dilanda tsunami. Bahwa ini adalah benar-benar kisah nyata di Indonesia,” jelasnya.
Salah satu anggota Tim Misi Budaya, Calissa Atailla Ramadina mengaku sangat senang karena bisa mengharumkan nama bangsa dan sekolah di kancah internasional. Ia juga berharap prestasi yang telah dicapai tersebut akan terus dapat dipertahankan di masa yang akan datang.
“Kami merasa bangga, karena bisa mengharumkan nama bangsa dan nama Labschool Kebayoran dan kami juga berterimakasih atas dukungan yang diberikan para guru,” tuturnya.
Adapun rincian medali yang berhasil didapatkan yakni medali emas pada kategori Tari Group dengan kisah Tsunami Aceh. Kemudian medali emas pada kategori tarian tunggal yang dibawakan Aletta Arka Abimanyu dengan jenis Tari Greg.
Selanjutnya medali perak pada kategori duet tari yang didapatkan Muhammad Abiyansyah dan Ratu Atyugra Wiratama lewat tari Malin Kundang.
Selain itu kategori trio tari juga mendapatkan medali emas yang diraih oleh Hazel Carmen S. Yuniarta, Carrisa Rakhshanda Nauli dan Varisha Azalia Arianti lewat tari Lancang Kuning.
Lalu pada kategori kuartet tari juga meraih emas lewat tari Langgam Remaja yang dibawakan Qurratuaini Qalbi Mirxela, Danesha Valeska Riyadi, Lucia Zanuella dan Raisha Putri Aulia.
Terakhir, medali emas juga berhasil diraih pada kategori nyanyian solo oleh Calissa Atailla Ramadina yang membawakan lagu keroncong. (Red)
Papua
Langkah Strategis Menuju Tata Kelola Akuntabel: Papua Barat Daya Susun SOP Perencanaan Pembangunan

Kota Sorong, PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pembangunan Daerah”, langkah Strategis ini untuk menuju tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, dan transparan. Kegiatan tersebut bertempat di Hotel Panorama, Kota Sorong.
Kegiatan penting ini dibuka secara resmi oleh Drs. Atika Rafika, M.Si., Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, yang mewakili Gubernur Elisa Kambu, S.Sos.
Turut hadir perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para narasumber dari kementerian dan tenaga ahli nasional di bidang perencanaan pembangunan.
Kepala Bappeda Papua Barat Daya, Rahman, STP., M.Si., menegaskan bahwa penyusunan SOP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan langkah fundamental dalam reformasi birokrasi dan pembangunan daerah yang efektif serta inklusif.
“Kita tidak sedang menyusun SOP hanya untuk Bappeda. Ini untuk seluruh OPD, agar ada sistem kerja yang terukur, akuntabel, dan transparan,” ujar Rahman dalam sambutannya.
SOP akan menjadi pedoman standar untuk memastikan setiap tahapan perencanaan pembangunan mulai dari penyusunan hingga evaluasi berjalan sesuai dengan prosedur yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggung jawabkan.
Sekretaris Bappeda, Fransiskus Krimadi, S.Sos., M.Ec.Dev., menyampaikan bahwa setidaknya 12 SOP utama akan dirumuskan, antara lain:
– SOP Penyusunan RPJPD Provinsi Papua Barat Daya.
– SOP Penyusunan RPJMD dan LKPJ.
– SOP Penyusunan Renstra, Renja, dan RKPD.
– SOP Evaluasi Dokumen Perencanaan.
– SOP Pelaksanaan Musrenbang.
– SOP Penyampaian dari DPR dan aspirasi masyarakat.
– SOP Penanganan Proposal dari masyarakat.
– SOP Tahapan Konsultasi Publik dan Koordinasi Antar-Instansi
“FGD ini adalah tahap awal. Setelah masukan dari OPD, kami akan menyusun rancangan akhir yang ditargetkan rampung sebelum akhir November 2025,” ungkap Fransiskus.
Penyusunan SOP ini melibatkan tenaga ahli muda dari Kementerian Dalam Negeri dan praktisi perencanaan nasional.
Prosesnya dilakukan secara bertahap mulai dari input stakeholder, drafting teknis, hingga uji sahih dan finalisasi dokumen.
Salah satu pokok penting dalam diskusi adalah dorongan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan.
Pemprov Papua Barat Daya telah mulai memanfaatkan sistem digital seperti:
– SP3 (Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua).
– PDRI (Perencanaan Daerah Republik Indonesia).
Selain itu, pendekatan partisipatif menjadi penekanan utama. Melibatkan kelompok masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat di wilayah perbatasan menjadi prioritas dalam menyusun kebijakan pembangunan berbasis Otonomi Khusus (Otsus).
“Tidak bisa lagi perencanaan hanya dilakukan di balik meja. Kita harus hadirkan suara masyarakat asli Papua dalam setiap tahapannya,” tegas Rahman.
Asisten III Setda, Drs. Atika Rafika, M.Si., juga mengingatkan bahwa kegiatan tersebut dengan menyerukan semangat kolaborasi antar OPD dan keseriusan dalam menata birokrasi yang lebih responsif.
“SOP ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk membangun masa depan Papua Barat Daya yang lebih maju dan berdaya saing,” ujarnya.
FGD ini menjadi tonggak awal menuju penyelarasan kerja lintas sektor di tingkat provinsi. Dengan SOP yang kuat, diharapkan terjadi efisiensi anggaran, percepatan pelaksanaan program, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.
Penyusunan SOP Perencanaan Pembangunan oleh Bappeda Papua Barat Daya bukan hanya tentang membuat dokumen teknis, melainkan tentang membangun budaya kerja birokrasi yang profesional, inklusif, dan berorientasi hasil. Ini adalah fondasi penting dalam mewujudkan Papua Barat Daya sebagai provinsi yang benar-benar hadir untuk rakyatnya. (Timo)
Jawa Timur
Gulung Sindikat Narkoba, 98,48 gram Sabu dan Ratusan Ribu Okerbaya, 16 Tersangka Dibekuk

KEDIRI— Polres Kediri Polda Jawa Timur (Jatim) berhasil mengungkap 14 kasus peredaran narkotika dan obat keras berbahaya (okerbaya) dalam Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2025.
Operasi yang difokuskan dalam pemberantasan Narkoba secara serentak oleh Polda Jawa Timur ini berlangsung selama 12 hari, terhitung mulai 30 Agustus hingga 10 September 2025.
Dari keseluruhan kasus, Sembilan di antaranya terkait narkotika dengan 10 tersangka.
Sementara Lima kasus lain berkaitan dengan peredaran obat keras yang menjerat Enam orang tersangka.
Dalam konferensi Pers pada Senin (15/9) Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji menjelaskan dari 14 kasus tersebut, Tiga di antaranya masuk target operasi (TO) dan 11 kasus non-TO.
Dari pengungkapan itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri Polda Jatim berhasil mengamankan 16 tersangka yang terdiri atas 10 pengedar dan 6 pemakai.
Selain mengamankan tersangka, Polres Kediri Polda Jatim juga menyita barang bukti yakni sabu-sabu seberat 98,48 gram dan pil dobel L sebanyak 223.902 butir.
“Untuk tiga TO, yang pertama kami ungkap 30 Agustus dengan barang bukti sabu-sabu 17 plastik seberat 89,22 gram serta plastik klip bersih 84,87 gram,” jelas AKBP Bramastyo.
TO kedua pada 1 September dengan barang bukti sabu-sabu 2 plastik seberat 0,91 gram, pil dobel L 1.003 butir, dan TO terakhir 2 September berupa pil dobel L 22.022 butir dalam tiga kardus cokelat.
Kapolres Kediri menegaskan pihaknya tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga langkah pencegahan.
Upaya itu dilakukan dengan sosialisasi dan imbauan langsung ke sekolah-sekolah, baik tingkat SMP maupun SMA, serta menyasar masyarakat umum.
“Kami mohon para orang tua ikut berperan aktif mengawasi anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan Narkoba,” pungkasnya. (Wah/Red)
Nasional
Nepotisme Gerogoti RSUD dr. Iskak Tulungagung, Dewas Disinyalir ‘Hadiah Politik’

TULUNGAGUNG — Belum reda riak kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), kini RSUD dr. Iskak Tulungagung kembali berada di bawah sorotan publik.
Rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung ini seakan tak lepas dari polemik.
Dua mantan pejabatnya telah ditahan di Lapas Kelas II B Tulungagung terkait kasus dugaan korupsi SKTM, namun kini muncul persoalan baru yang tak kalah serius, dugaan nepotisme dalam pengangkatan Dewan Pengawas (Dewas).
Sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan proses pengisian jabatan strategis di tubuh RSUD dr. Iskak Tulungagung.
Mereka menilai, pengangkatan Dewas dilakukan tanpa transparansi dan tak menunjukkan seleksi berbasis kompetensi.
“Yang kami lihat, pengisian Dewas seolah hanya formalitas. Tidak jelas apa pertimbangan kompetensinya, apalagi ini menyangkut sektor kesehatan yang berhubungan langsung dengan nyawa masyarakat,” ujar Ahmad Dardiri, tokoh masyarakat dan pemerhati kebijakan publik, kepada 90detik.com Selasa (16/9).
Kritik publik menguat setelah muncul informasi bahwa sebagian anggota Dewas yang baru ditunjuk tidak memiliki latar belakang medis maupun pengalaman dalam manajemen rumah sakit.
Bahkan, ada dugaan bahwa beberapa nama dipilih karena kedekatan personal dengan Bupati, atau sebagai bentuk “balas jasa politik”.
“Kalau benar orang yang diangkat itu tak punya rekam jejak di bidang rumah sakit, ini sangat mengkhawatirkan. Fungsi pengawasan bisa lumpuh, dan ini rawan konflik kepentingan,” lanjut Ahmad Dardiri.
Beberapa pihak mendesak agar proses pengangkatan Dewas dibuka ke publik, termasuk rekam jejak profesional dan alasan pemilihannya.
Mereka menilai, penunjukan Dewas yang tidak tepat hanya akan memperburuk tata kelola dan citra RSUD ke depan.
Sebagaimana diketahui, Dewan Pengawas memiliki fungsi strategis dalam mengontrol arah kebijakan dan kinerja manajemen rumah sakit.
Di tengah berbagai masalah yang menimpa RSUD dr. Iskak, masyarakat berharap posisi ini diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi tinggi, integritas, dan bebas kepentingan politik.
“Ini bukan sekadar jabatan struktural, tapi menyangkut kredibilitas layanan kesehatan yang digunakan masyarakat luas. Jika Dewas tidak kuat secara kompetensi, maka siapa yang bisa mengawasi rumah sakit ini ke depan?” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Tulungagung maupun manajemen RSUD dr. Iskak terkait dugaan nepotisme dalam pengangkatan Dewas. Masyarakat menunggu adanya klarifikasi dan transparansi, termasuk kemungkinan audit proses seleksi sebagai bentuk tanggung jawab publik. (DON/Red)
Editor: Joko Prasetyo
- Nasional2 minggu ago
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
- Nasional3 minggu ago
Demonstrasi 4/9 di Tulungagung, Ketua Almasta Tegaskan Bukan Inspirator Aksi
- Jawa Timur6 hari ago
Usai Gelar Aksi Damai, Pejuang Gayatri: Sisa Donasi untuk Aksi Jilid II
- Nasional3 minggu ago
Spanduk “Aksi Selasa Rakyat”: Suara Diam yang Menggemuruh di Tulungagung
- Investigasi3 minggu ago
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
- Hukum Kriminal3 minggu ago
143 Pelaku Diamankan, Kapolres Blitar Kota Tegaskan Kerusuhan Malam Sabtu Bukan Demonstrasi
- Nasional7 hari ago
Ratusan Massa Gerakan Pejuang Gayatri Gelar Aksi di DPRD Tulungagung, Soroti 20 Tuntutan Rakyat
- Investigasi3 minggu ago
Dugaan Jual Beli Seragam dan Pungli di SMAN 1 Gondang, Dindik Jatim Akan Turun Tangan