Connect with us

Nasional

Di Balik OTT KPK di Tulungagung: Surat Mundur, Tekanan Jabatan, dan Jejak Setoran Miliaran

Published

on

JAKARTA –  Malam belum terlalu larut ketika penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar konferensi pers di Gedung Merah Putih. Sorot kamera tertuju pada dua nama yang kini menjadi pusat perhatian, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal.

Keduanya baru saja ditetapkan sebagai tersangka. Tak lama berselang, rompi oranye dikenakan. Penahanan langsung dilakukan.

Namun, seperti banyak perkara korupsi yang diungkap KPK, operasi tangkap tangan (OTT) ini bukanlah cerita yang berdiri sendiri. Hal ini adalah potongan dari rangkaian panjang praktik kekuasaan yang diduga berjalan senyap, terstruktur, dan menekan dari dalam.

Surat yang Tak Sekadar Administrasi

Di atas kertas, dokumen itu terlihat biasa,surat pernyataan. Isinya sederhana kesediaan mundur dari jabatan, bahkan dari status sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Namun dalam konstruksi perkara yang diungkap KPK, surat itu diduga menjadi alat kendali.

Para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menandatangani dokumen tersebut. Dalam posisi struktural yang bergantung pada kepala daerah, pilihan mereka menjadi sempit patuh atau tersingkir.

Seorang sumber yang memahami dinamika birokrasi daerah menggambarkan situasi itu sebagai “loyalitas yang dipaksa”.

“Kalau sudah tanda tangan surat seperti itu, posisi pejabat jadi sangat rentan. Itu bukan lagi administrasi, tapi tekanan,” ujarnya.

Dari Loyalitas ke Setoran

Dari titik itulah, penyidik menduga aliran uang mulai terbentuk. Asep Guntur Rahayu menyebut, permintaan uang dilakukan kepada sedikitnya 16 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Nilainya tidak kecil. Total permintaan disebut mencapai sekitar Rp 5 miliar. Sebagian di antaranya sekitar Rp2,7 miliar diduga telah diterima.

Angka-angka itu menggambarkan sesuatu yang lebih dari sekadar transaksi sporadis. Ia menunjukkan pola: sistem setoran yang berjalan dalam lingkup kekuasaan administratif.

Permintaan tidak selalu dilakukan secara langsung. Dalam beberapa kasus, ajudan menjadi perantara—ruang abu-abu yang kerap muncul dalam praktik korupsi birokrasi.

Ruang Tekan dalam Struktur Kekuasaan

Dalam banyak kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, tekanan terhadap bawahan bukanlah hal baru. Namun, penggunaan dokumen formal sebagai alat kontrol memberi dimensi berbeda.

Di satu sisi, dokumen itu memberi kesan legal. Di sisi lain, ia menciptakan ketergantungan penuh. Pejabat yang seharusnya menjalankan fungsi pelayanan publik, berubah menjadi bagian dari sistem yang harus “mengamankan posisi”.

“Ini bukan sekadar korupsi uang, tapi korupsi kekuasaan,” kata seorang pengamat kebijakan publik.

OTT: Puncak dari Proses Panjang

KPK menegaskan, OTT bukanlah peristiwa tiba-tiba. Ia adalah hasil dari pemantauan, pengumpulan informasi, dan verifikasi yang berlangsung dalam senyap.

Ketika operasi dilakukan, biasanya konstruksi perkara telah cukup kuat. Penetapan tersangka terhadap Gatut Sunu Wibowo dan Dwi Yoga Ambal menjadi pintu masuk.

Penyidikan selanjutnya akan bergerak lebih jauh, menelusuri aliran dana, memetakan peran, dan membuka kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Mengulang Pola Lama?

Bagi publik di Tulungagung, kasus ini bukan tanpa resonansi. Wilayah ini pernah menjadi sorotan dalam kasus korupsi sebelumnya.

Kini, dengan pola berbeda bukan lagi sekadar proyek, melainkan dugaan pemerasan internal pertanyaan lama kembali muncul: sejauh mana sistem telah berubah?

Untuk saat ini, dua tersangka telah ditahan. Waktu 20 hari pertama berjalan, sejak 11 hingga 30 April 2026. Namun seperti banyak perkara korupsi lainnya, inti cerita mungkin belum sepenuhnya terungkap.

Apakah ini sekadar praktik individual?. Ataukah bagian dari pola yang lebih luas dalam tata kelola kekuasaan daerah?.

Di ruang penyidikan KPK, jawaban atas pertanyaan itu sedang dicari lembar demi lembar, aliran demi aliran. Dan seperti biasa, publik menunggu siapa lagi yang akan terseret dalam pusaran kasus ini. (By/DON)

Editor: Joko Prasetyo

Nasional

Polri Terus Akselerasi Pemadaman Karhutla, Dukung Langkah Presiden

Published

on

Palangkaraya — Polri siap mengakselerasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dengan mengoptimalkan kekuatan personel, sarana prasarana, teknologi, serta kolaborasi bersama TNI dan seluruh stakeholder.

Langkah tersebut merupakan bentuk dukungan penuh Polri terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang hari ini turun langsung ke Kalimantan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terpadu dan efektif.

Dari Palangka Raya, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo bersama KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan kesiapan kekuatan TNI-Polri serta sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait dalam mendukung penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.

Polri sebelumnya telah melakukan berbagai upaya penanganan secara berkelanjutan, mulai dari deteksi dini, patroli, pengerahan personel untuk pemadaman, edukasi masyarakat, penguatan sarana prasarana hingga penegakan hukum.

Wakapolri menegaskan seluruh upaya tersebut akan terus diperkuat dan diselaraskan dengan direktif Presiden.

“Kita hadir sedini mungkin. Setiap potensi api harus segera kita deteksi, verifikasi, dan tangani bersama agar tidak berkembang dan meluas. Dengan kesiapsiagaan, sinergi, dan kecepatan respons, kita optimistis penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih efektif.”

Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Polri telah memantau 31.392 hotspot dan melaksanakan 2.748 tindakan pemadaman.

Peningkatan hotspot menjadi perhatian bersama. Pada Juli tercatat 7.175 hotspot, sedangkan pada periode 1–18 Agustus 2026 mencapai 7.655 hotspot.

Untuk memperkuat respons, Polri telah melaksanakan 168.500 kegiatan patroli, 42.800 kegiatan monitoring titik api, 2.850 kegiatan sosialisasi, 1.285 kegiatan pelatihan, 3.250 kegiatan rapat koordinasi, serta 1.420 kegiatan water bombing.

Upaya tersebut dilakukan secara kolaboratif bersama TNI, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, kementerian/lembaga terkait serta masyarakat. Kolaborasi mencakup pemadaman, patroli, deteksi dini, pencegahan, edukasi, dukungan sarana prasarana hingga penegakan hukum.

Di bidang sarana prasarana, Polri siap mengoptimalkan dukungan 3.076 embung, 2.056 sekat kanal, 18 sumur bor dan 647 menara pantau sebagai bagian dari upaya bersama memperkuat kesiapsiagaan, memastikan ketersediaan sumber air, mempercepat deteksi titik api dan mendukung pemadaman di lapangan.

Khusus Kalimantan Tengah, tercatat 17.513 hotspot dan 1.610 firespot, dengan luas lahan terbakar mencapai 4.383,21 hektare.

Polda Kalimantan Tengah telah menyiagakan 7.775 personel gabungan, didukung 379 menara pantau, 1.227 embung, 4.910 titik sumur bor, 99 pos lapangan dan 15 command center.

Jajaran Polda Kalteng juga telah melaksanakan 26.438 kegiatan sosialisasi, menyebarkan 25.059 lembar maklumat, serta melaksanakan patroli di 18.687 titik.

Dukungan teknologi terus diperkuat, antara lain melalui penggunaan drone pemantau dan inovasi Beehive Drone Precision Fire Interception untuk mendeteksi anomali panas dan melakukan intervensi pada fase awal kebakaran.

Selain pemadaman dan pencegahan, Polri memastikan penegakan hukum tetap berjalan. Hingga 21 Agustus 2026, telah diterima 77 laporan polisi terkait karhutla dan ditetapkan 70 tersangka, dengan luas areal terbakar dalam perkara mencapai 987,6 hektare.

Penegakan hukum dilakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran, dengan tetap membuka ruang pendalaman terhadap pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan lahan.

Polri memandang pemadaman, pencegahan, penegakan hukum dan kolaborasi sebagai satu kesatuan dalam penanganan karhutla.

Kehadiran Presiden di Kalimantan hari ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat sinergi dan mengakselerasi seluruh upaya yang telah berjalan.

Polri siap melaksanakan direktif Presiden dengan mengoptimalkan seluruh kekuatan bersama untuk mempercepat pemadaman, mencegah api meluas, melindungi masyarakat dan menjaga lingkungan. (DON/Red)

Continue Reading

Nasional

Bukan Sekadar Hiburan, Team Blayer Tulungagung Jadikan HUT RI ke-81 Momentum Pererat Kebersamaan

Published

on

TULUNGAGUNG— Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa meriah di Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Team Blayer Tulungagung turut ambil bagian dalam memeriahkan momentum kemerdekaan tersebut melalui hiburan orkes dangdut yang mendapat sambutan antusias dari masyarakat sekitar.

Kehadiran Team Blayer bukan sekadar menghadirkan hiburan musik. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, sekaligus menikmati suasana perayaan kemerdekaan dengan penuh kegembiraan.

Sejak acara dimulai, warga tampak antusias memadati lokasi. Alunan musik dangdut yang dibawakan dalam kegiatan tersebut mampu menghidupkan suasana. Masyarakat dari berbagai kalangan terlihat menikmati jalannya pertunjukan dengan tertib hingga acara berlangsung.

Menariknya, kemeriahan tersebut juga diikuti komunitas Tamia Reborn. Kehadiran komunitas ini semakin menambah warna dalam kegiatan, sekaligus menunjukkan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan dapat menjadi momentum untuk mempererat hubungan antarkomunitas dan masyarakat.

Ketua Panitia, Moh. Malikul Ayis (Kete), menjelaskan bahwa kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk partisipasi dalam menyemarakkan HUT RI ke-81. Menurutnya, perayaan kemerdekaan tidak harus selalu dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi juga dapat dikemas dalam bentuk hiburan rakyat yang mampu melibatkan masyarakat secara langsung.

“Intinya kami ingin ikut memeriahkan HUT RI ke-81. Selain sebagai hiburan, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan mempererat kebersamaan antara komunitas dengan masyarakat,” jelas Kete.

Ia menambahkan, antusiasme warga menjadi salah satu indikator bahwa kegiatan yang dikemas secara sederhana namun merakyat tetap memiliki daya tarik tersendiri. Menurutnya, semangat kemerdekaan seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan, tetapi juga diwujudkan melalui kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

“Yang paling penting acara bisa berjalan lancar, masyarakat terhibur, dan semuanya tetap menjaga ketertiban. Kami berterima kasih kepada warga serta semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini,” imbuhnya.

Sepanjang acara, suasana berlangsung meriah namun tetap kondusif. Warga dapat menikmati hiburan tanpa mengesampingkan ketertiban. Keterlibatan komunitas dan masyarakat tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa semangat gotong royong dan kebersamaan masih menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan di tingkat desa.

Kegiatan di Desa Srikaton itu pun ditutup dengan suasana penuh kegembiraan. Bagi masyarakat, hiburan rakyat semacam ini bukan hanya soal musik dan kemeriahan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk sejenak berkumpul, melepas penat, serta merayakan kemerdekaan bersama-sama.

Team Blayer Tulungagung berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi sarana positif untuk membangun kebersamaan. Semangat HUT RI ke-81 pun diharapkan tidak berhenti pada kemeriahan panggung hiburan, melainkan terus hidup dalam semangat persatuan, gotong royong, dan kepedulian masyarakat. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Musyawarah Desa Krenceng Bahas Penetapan DPT dan Sosialisasi Pilkades 2026

Published

on

BLITAR — Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Krenceng, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, terus berjalan. Pemerintah Desa Krenceng bersama panitia Pilkades menggelar musyawarah desa untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekaligus sosialisasi pendaftaran calon kepala desa.

Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Desa Krenceng, Rabu (19/8/2026) malam. Agenda ini menjadi salah satu tahapan penting menjelang pelaksanaan Pilkades Krenceng 2026.

Dalam rekapitulasi yang ditetapkan, jumlah DPT Pilkades Krenceng tercatat sebanyak 1.835 pemilih. Jumlah tersebut tersebar di tiga wilayah RW, yakni RW 01 sebanyak 530 pemilih, RW 02 sebanyak 644 pemilih, dan RW 03 sebanyak 661 pemilih.

Penetapan DPT dilakukan setelah sebelumnya panitia melaksanakan serangkaian tahapan pemutakhiran data pemilih. Proses tersebut meliputi pemutakhiran dan validasi data dengan mendatangi langsung tempat tinggal pemilih, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pengumuman serta perbaikan data, hingga pencatatan dan pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.

Berdasarkan tahapan yang telah disusun, rekapitulasi DPS dan Daftar Pemilih Tambahan dilakukan pada 18 Agustus 2026 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai DPT.

Setelah ditetapkan, DPT diumumkan kepada masyarakat pada 19-21 Agustus 2026. Pada periode yang sama, panitia juga menyiapkan salinan DPT yang akan digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kepala Desa Krenceng, Amsori, berharap seluruh rangkaian tahapan Pilkades dapat berlangsung lancar, tertib, dan sukses hingga pelaksanaan pemungutan suara.

Ia juga mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan selama proses demokrasi di tingkat desa berlangsung. Perbedaan pilihan politik, kata dia, tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat untuk terpecah.

“Perbedaan pilihan merupakan bagian dari proses demokrasi. Yang terpenting, seluruh masyarakat tetap menjaga kerukunan dan kondusivitas Desa Krenceng,” ujar Amsori dalam kegiatan tersebut.

Selain penetapan DPT, musyawarah desa juga menjadi momentum untuk menyosialisasikan tahapan pencalonan kepala desa. Sesuai jadwal, pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa sekaligus penerimaan berkas pendaftaran tahap pertama akan berlangsung mulai 20 Agustus hingga 2 September 2026, selama sembilan hari kerja.

Panitia akan menerima berkas bakal calon kepala desa sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan sosialisasi dan musyawarah tersebut turut dihadiri Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, ketua RT/RW, serta Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Krenceng beserta jajaran.

Dengan ditetapkannya DPT sebanyak 1.835 pemilih dan segera dimulainya tahapan pencalonan, proses Pilkades Krenceng 2026 kini memasuki tahapan penting. Seluruh pihak diharapkan dapat menjalankan setiap tahapan secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan Pilkades dapat berjalan aman serta kondusif.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending