Hukum
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Dukungan Pemberantasan Korupsi Diiringi Catatan Kritis
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, pada Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus mempercepat pemulihan aset negara dan masyarakat yang berasal dari tindak pidana.
Namun, persetujuan terhadap regulasi yang telah lama dinantikan tersebut juga diiringi sejumlah catatan dari masyarakat sipil. Salah satunya berkaitan dengan perlindungan hak warga negara, kepastian hukum, serta pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam proses perampasan aset.
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelum pengambilan keputusan, forum mendengarkan laporan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengenai hasil pembahasan RUU tersebut.
Dalam laporannya, Habiburokhman menyebut regulasi ini telah melalui proses pembahasan yang cukup panjang. Usulan mengenai perampasan aset sendiri telah bergulir selama sekitar 18 tahun, sebelum akhirnya pembahasan intensif dilakukan DPR sejak Agustus 2025.
Menurutnya, kehadiran undang-undang ini membawa perubahan pendekatan dalam penegakan hukum. Penanganan tindak pidana tidak lagi hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga diarahkan pada pemulihan kerugian negara dan korban.
“Tujuan penghukuman sebelumnya hanya pemenjaraan pelaku pidana. Sementara paradigma dalam Undang-Undang Perampasan Aset bukan hanya pemenjaraan, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan kerugian korban,” demikian penjelasan Habiburokhman dalam laporan pembahasan di hadapan rapat paripurna.
Atur Perampasan Aset Tanpa Menunggu Putusan Pidana
Salah satu substansi penting dalam undang-undang tersebut adalah pengaturan mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Mekanisme tersebut dirancang untuk memungkinkan negara melakukan pemulihan aset dalam kondisi tertentu, termasuk ketika proses pidana terhadap pelaku tidak dapat dilanjutkan, sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
Meski demikian, mekanisme tersebut bukan berarti aparat dapat mengambil harta seseorang secara sepihak.
Dalam penjelasan hasil pembahasan DPR, proses perampasan aset tetap melalui sejumlah tahapan, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
DPR juga memasukkan ketentuan mengenai perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, termasuk pengaturan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang bagi pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan.
Selain perkara korupsi, ruang lingkup pengaturan juga mencakup sejumlah tindak pidana lain, seperti narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.
DPR Tekankan Pengawasan dan Transparansi
Dalam proses pembahasan, Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset tercatat membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Habiburokhman menjelaskan, terdapat sejumlah pokok pengaturan yang menjadi perhatian, termasuk penguatan prinsip hak asasi manusia, proporsionalitas, akuntabilitas, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
Regulasi tersebut juga mengatur pengelolaan aset secara profesional melalui badan yang memiliki kewenangan dalam penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian aset.
Selain itu, terdapat pengaturan mengenai badan pengawas yang bertugas mengawasi mekanisme perampasan dan pengelolaan aset.
DPR juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi agar proses pengelolaan aset dapat dipantau serta dipertanggungjawabkan.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili pemerintah menyatakan persetujuan terhadap hasil pembahasan tersebut.
Pemerintah memandang mekanisme perampasan aset, termasuk tanpa putusan pidana dalam kondisi yang diatur undang-undang, diperlukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
YLBHI Beri Catatan, Minta Perlindungan Hak Warga Diperkuat
Di tengah dukungan terhadap pembentukan instrumen hukum baru tersebut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap draf RUU Perampasan Aset yang dibahas DPR dan pemerintah.
Dalam siaran pers tertanggal 18 November 2026, YLBHI menilai undang-undang perampasan aset diperlukan untuk memberantas korupsi, kejahatan ekonomi, serta memulihkan hasil kejahatan.
Namun, organisasi bantuan hukum tersebut mengingatkan bahwa besarnya kewenangan negara dalam menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, dan merampas aset harus diimbangi dengan pengawasan yang kuat.
YLBHI menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan aparat, terutama apabila tindakan pemblokiran rekening atau penyitaan aset dilakukan tanpa standar pembuktian dan pengawasan pengadilan yang memadai.
Lembaga tersebut juga meminta agar hak atas bantuan hukum, perlindungan pihak ketiga, serta mekanisme keberatan benar-benar dijamin.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah ketentuan yang membatasi tersangka atau terdakwa berstatus daftar pencarian orang (DPO), termasuk advokatnya, dalam mengajukan keberatan terhadap proses perampasan aset.
Menurut YLBHI, status DPO tidak semestinya menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum dan menguji dasar hukum perampasan aset.
Selain itu, YLBHI meminta adanya kepastian mengenai ganti kerugian dan pertanggungjawaban individual aparat apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian terhadap pemilik aset.
Organisasi tersebut juga menyoroti pentingnya independensi badan pengelola dan pengawas aset agar tidak menjadi pusat kekuasaan baru yang minim kontrol.
YLBHI menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus tetap berjalan dengan menjunjung tinggi prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kepastian hukum bagi masyarakat.
Implementasi Menjadi Tahap Penting
Dengan disetujuinya RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna, pemerintah dan DPR memasuki tahapan penting untuk memastikan regulasi tersebut dapat diterapkan secara efektif.
Sejumlah aspek masih perlu menjadi perhatian, terutama kesiapan kelembagaan, aturan pelaksanaan, mekanisme pengawasan, serta keterbukaan informasi mengenai aset yang berhasil dipulihkan.
Publik juga menantikan bagaimana hasil perampasan aset nantinya dapat dimanfaatkan untuk mengembalikan kerugian negara, memberikan pemulihan kepada korban, serta mendukung kepentingan masyarakat luas.
Di sisi lain, perlindungan terhadap masyarakat yang memiliki harta kekayaan secara sah tetap menjadi prinsip yang harus dijaga dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.
Pengesahan UU Perampasan Aset dengan demikian menjadi langkah baru dalam pemberantasan tindak pidana di Indonesia. Tantangan berikutnya adalah memastikan pelaksanaannya tidak hanya efektif dalam mengejar hasil kejahatan, tetapi juga transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. (Red)