Connect with us

Jawa Timur

Dugaan Penyalahgunaan LP2B, Menam Maulana : Harus Segera Dibongkar

Published

on

Caption Foto : Kepala Dinas Pertanian Tulungagung, Suyanto.

TULUNGAGUNG, 90detik.com – Usai dilakukan rapat koordinasi bersama Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung mengenai dugaan penggunaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dialih fungsikan lahan untuk kepentingan pribadi.

Rapat koordinasi yang dilakukan oleh Komisi B pada Selasa (23/04) lalu, turut dihadiri dinas terkait, dan penyampaian hasil audit yang dilakukan oleh Dinas Pertanian.

Ketua LSM Penyambung Lidah Masyarakat (PSM Lidra) Menam Maulana menegaskan akan melakukan pertemuan dengan PJ Bupati Tulungagung dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meminta segera dilakukan penertiban dan memberikan Surat Peringatan (SP) ketiga kepada para pemilik lahan.

”Usai dilakukan rapat koordinasi bersama Dinas Pertanian dan penjelasan dari kepala dinas lahan yang kami sengketakan, kami akan segera melakukan pertemuan dengan PJ Bupati Tulungagung agar memberikan perintah Kepala Satpol PP untuk segera dilakukan penertiban,” tegasnya, kamis (25/4)

Pihaknya juga meminta setelah ditertibkan untuk segera melakukan pembongkaran bangunan yang berdiri diatas lahan LP2B.

Caption Foto : Pada saat rapat koordinasi di Gedung DPRD Tulungagung.

Sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh Dirjen Pertanian bahwa lahan yang digunakan memang terbukti lahan untuk pertanian, untuk itu kepada Satpol PP untuk segera melakukan pembongkaran,” tukasnya.

Sebelumnya, pada rapat yang dilakukan pada Selasa (22/04) tersebut. Usai rapat Kepala Dinas Pertanian Tulungagung Suyanto mengatakan, ada pelanggaran terhadap UU No 41 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011.

“Hasilnya, terbukti terjadi alih fungsi lahan pertanian pada lahan yang bertentangan dengan UU No 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan peraturan Pemerintah No 1 tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi tentang LP2B, terangnya.

Masih Suyanto menjelaskan bahwa beberapa tempat wisata di Tulungagung yang menempati LP2B tidak memiliki izin dari Dinas Pertanian. Dan juga melanggar peraturan yang sanksinya ada pembatalan ijin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi lahan, pencabutan insentif, dan / denda administratif.

“Berdasarkan UU No 41 tahun 2009 pasal 70, setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan dikenakan sanksi administratif yang dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan ijin, pembatalan ijin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi lahan, pencabutan insentif, dan / denda administratif, terangnya. 

Sebagai informasi, pada penjelasan hasil audit yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tulungagung, serta sesuai SK Bupati Tulungagung nomor 188-45/483/013/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Luasan dan Sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP28), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) bahwa pada 19 kecamatan di Kabupaten Tulungagung terdapat total lahan KP2B seluas 16.926,91 ha yang terdiri dan LP2B seluas 15.296.26 ha dan LCP2B seluas 1.630.65 ha.

Namun sungguh ironis, lahan yang harus dijaga untuk lahan pertanian berkelanjutan dijadikan kawasan wisata dan berdiri bangunan permanen.

Seperti pada pemberitaan 90detik.com Lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Desa Sumberejo Kulon, Ngunut, Tulungagung dijadikan kawasan wisata dan berdiri bangunan permanen. (Red/JK)

Editor: JK

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jawa Timur

Viral Isu Gas Melon Langka, Polres Blitar : Stok Aman, Jangan Panik

Published

on

BLITAR – Menyambut bulan suci Ramadan, Polres Blitar bergerak cepat mengantisipasi kelangkaan gas LPG 3 kilogram atau yang kerap disebut gas melon.

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Blitar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan gas di wilayah Kabupaten Blitar, pada Minggu (22/2).

Langkah ini diambil untuk memastikan stok gas bersubsidi tetap aman dan distribusinya tepat sasaran saat kebutuhan masyarakat meningkat di bulan puasa.

Kasat Reskrim Polres Blitar, AKP Margono Suhendra, memimpin langsung pengecekan bersama Unit Pidana Khusus (Pidsus). Dalam sidak tersebut, petugas tidak hanya menghitung stok tabung hijau, tetapi juga memeriksa harga jual dan mekanisme penyaluran kepada warga.

“Memasuki Ramadan, kebutuhan LPG 3 Kg memang selalu meningkat. Itu fenomena tahunan yang wajar. Tugas kami memastikan ketersediaannya aman dan tidak ada permainan di tingkat pengecer atau pangkalan,” ujar AKP Margono kepada awak media.

Dari hasil pemantauan di lapangan, polisi mencatat adanya lonjakan permintaan dari masyarakat. Namun, pihaknya memastikan stok secara umum masih terkendali.

Antisipasi kelangkaan ini tidak hanya dilakukan dengan razia. Polres Blitar juga bergerak cepat berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Blitar.

Hasil koordinasi tersebut sudah membuahkan hasil. Pemkab Blitar telah menerbitkan surat edaran bernomor B/510/XXX/409.29.3/2026 pada 12 Februari 2026 lalu yang mengatur tentang rencana penambahan kuota LPG 3 Kg fakultatif.

“Dengan tambahan kuota ini, kami optimistis kebutuhan warga selama Ramadan bisa terpenuhi dan tidak ada jeda kelangkaan,” imbuhnya.

Polres Blitar juga memberikan peringatan keras kepada para pemilik pangkalan. Mereka dilarang keras menimbun tabung gas atau menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Kami tidak segan-segan mengambil tindakan tegas jika menemukan praktik curang seperti penimbunan atau main harga. Masyarakat juga kami minta ikut mengawasi dan segera lapor jika menemukan kejanggalan,” tegasnya.

Dengan pengawasan ketat ini, Polres Blitar berharap masyarakat Kabupaten Blitar dapat menjalani ibadah puasa dengan tenang tanpa perlu resah memikirkan kebutuhan dapur.(JK/Hms)

Continue Reading

Jawa Timur

Diskusi Bersama Awak Media Se- Blitar Raya, Jairi Irawan: Media Jangan Sampai Kalah Cepat dengan Medsos, Utamakan Akurasi

Published

on

BLITAR – Di tengah gempuran informasi media sosial yang serba instan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Golkar, Jairi Irawan, mengingatkan insan pers se-Blitar Raya untuk tidak terjebak pada perlombaan kecepatan semata.

Dalam diskusi hangat bersama puluhan jurnalis, politisi muda ini justru mendorong media arus utama untuk kembali ke fitrahnya, akurasi dan verifikasi.

Acara yang berlangsung di Hall Kampung Coklat, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jumat (20/2) malam itu, menjadi ajang curhat sekaligus rembuk tantangan media di era digital.

Ia mengamini bahwa kecepatan distribusi berita memang penting, namun ia menegaskan ada harga mati yang tak boleh ditawar, kebenaran fakta.

“Di tengah banjir konten media sosial, peran pers profesional menjadi semakin krusial. Media bukan hanya penyampai kabar, tetapi juga penjaga nalar publik yang harus menyoroti fakta dengan ketelitian,” ujarnya dihadapan awak media cetak, online, televisi, hingga radio yang hadir.

Jairi Irawan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, bersama awak media Se- Blitar Raya,(dok/JK).

Ia menyoroti fenomena di mana satu unggahan di media sosial dalam hitungan menit bisa membentuk opini publik, bahkan memicu kegaduhan. Menurutnya, kondisi ini menjadi batu ujian bagi integritas media mainstream.

“Informasi yang tidak diverifikasi bisa memicu kegaduhan. Di sinilah media arus utama diuji integritasnya. Jangan sampai kita kalah cepat, lalu lupa untuk memeriksa ulang kebenaran data,” tegasnya.

Diskusi yang berlangsung dinamis itu tak hanya membahas idealisme jurnalistik. Sejumlah jurnalis yang hadir mengangkat persoalan yang lebih membumi, keberlanjutan bisnis media.

Mereka menyoroti bagaimana persaingan dengan konten kreator independen kerap membuat media tradisional terhimpit secara ekonomi.

Menanggapi hal tersebut, pihaknya menilai bahwa disrupsi digital sejatinya membuka peluang baru. Ia mendorong media untuk memperluas jangkauan melalui kanal digital, namun tetap berpegang teguh pada kaidah jurnalistik.

“Tantangan ini sekaligus peluang bagi media untuk memperluas jangkauan melalui kanal digital, tanpa meninggalkan kaidah jurnalistik. Sinergi dengan legislatif juga penting agar program pembangunan bisa tersampaikan secara utuh kepada masyarakat,” imbuhnya.

Di akhir sesi, Jairi menegaskan komitmennya untuk membangun komunikasi yang sehat dengan insan pers. Ia mengaku tidak alergi terhadap kritik. Justru, menurutnya, masukan dari media akan memperkaya proses pengambilan keputusan di parlemen.

“Relasi legislatif dan media harus sehat. Kritik yang konstruktif justru memperkaya proses pengambilan keputusan. Kami di DPRD butuh media sebagai mitra, bukan sekadar corong pemerintah atau partai,” pungkasnya.

Pun, ia berharap diskusi semacam ini bisa terus digalakkan agar kolaborasi antara wakil rakyat dan jurnalis semakin kuat.

Dengan demikian, peran media sebagai pilar demokrasi dan alat kontrol sosial dapat tetap terjaga, tanpa terseret arus digital yang kerap mengaburkan batas antara fakta dan hoaks. (JK/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Setahun GABAH Memimpin, Bupati Gatut Sunu Ajak Semua Tetap Satu Gerbong demi Tulungagung Maju

Published

on

TULUNGAGUNG – Suasana kebersamaan mewarnai peringatan satu tahun kepemimpinan Bupati Gatut Sunu Wibowo dan Wakil Bupati Ahmad Baharudin di Kabupaten Tulungagung. Pasangan yang akrab disapa GABAH ini menggelar doa bersama dan buka puasa di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, pada Jumat (20/2).

Acara yang diawali dengan pemotongan tumpeng itu bukan sekadar seremoni. Lebih dari itu, momen ini dimanfaatkan Bupati Gatut Sunu untuk mengajak seluruh elemen masyarakat kembali menata niat dan komitmen dalam membangun Tulungagung.

“Acara ini menjadi pengingat bahwa kita telah satu tahun menjalankan amanah. Tapi yang lebih penting, ini saat yang tepat untuk merefleksikan kembali apa yang sudah kita lakukan dan apa yang harus kita perbaiki ke depan,” ujarnya.

Pria nomor satu di Tulungagung itu menegaskan bahwa amanah yang diemban bukan sekadar kemenangan politik semata. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan masyarakat harus dijawab dengan kerja nyata.

“Sejak awal kami sadar, janji-janji kampanye harus ditepati. Karena itu, kami terus bergerak,” imbuhnya

Dalam setahun terakhir, sejumlah capaian infrastruktur mulai terlihat. Pihaknya memaparkan, ruas jalan sepanjang 34,50 kilometer berhasil ditangani, sembilan unit jembatan diperbaiki, dan 9,68 kilometer jaringan irigasi juga mendapat perhatian.

Tak hanya itu, program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat juga berjalan. Gerakan Pangan Murah telah menjangkau 19 kecamatan, 11 pasar rakyat direhabilitasi, dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga miskin ekstrem serta penyandang disabilitas terus disalurkan.

“Sebanyak 1.040 penduduk rentan miskin ekstrem dan 385 penyandang disabilitas sudah menerima BLT. Kami juga memperbaiki 94 gedung sekolah,” tambahnya.

Pemerintah kabupaten juga mendukung program prioritas Presiden Prabowo, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan persiapan Sekolah Rakyat.

Yang menarik, tahun 2026 ini anggaran penanganan jalan mencapai rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir. Nilainya mencapai Rp318 miliar, atau tiga kali lipat dari rata-rata anggaran tahun-tahun sebelumnya.

“Saya minta masyarakat ikut mengawal. Kalau ada indikasi penyimpangan, langsung lapor ke saya,” tegasnya.

Ia mengakui, dalam perjalanan satu tahun ini banyak dinamika yang terjadi. Mulai dari kebijakan yang membutuhkan penyesuaian, hingga kritik dan masukan dari warga.

“Kami terbuka terhadap evaluasi. Pemerintahan yang baik adalah yang mau mendengar kritik dan saran demi perbaikan bersama,” tukasnya.

Di akhir sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim pemenangan yang tetap solid. Selain itu, juga mengingatkan bahwa saatnya tanggung jawab politik telah selesai.

“Perbedaan pilihan sudah usai. Yang tersisa adalah semangat kerja bersama untuk kepentingan masyarakat Tulungagung. Saya harap kita semua tetap kompak, tetap dalam satu gerbong yang sama, gerbong yang solid,” tuturnya.

Suasana hangat terasa saat para undangan yang hadir, mulai dari jajaran Forkopimda, kepala OPD, hingga tim sukses, bersama-sama menikmati hidangan buka puasa.

Peringatan sederhana itu menjadi penegas bahwa pembangunan Tulungagung membutuhkan kebersamaan lintas pihak. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending