Kumurkek—  Dalam rangka menjaga kesinambungan organisasi dan meningkatkan kinerja kepolisian, Polres Maybrat menggelar Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) PS. Wakapolres, Kabag Ops, dan Kapolsek Ayamaru Utara.

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Polda Papua Barat Daya sebagai wujud pembinaan karier personel Polri.

Upacara Sertijab yang berlangsung di Lapangan Apel Mako Polres Maybrat dipimpin langsung oleh Kapolres Maybrat, Kompol Ruben Obed Kbarek, S.I.K., serta dihadiri oleh Ketua Bhayangkari Cabang Maybrat, pejabat utama Polres, PJU Batalyon B Pelopor Polda Papua Barat Daya, perwira, bintara, dan Bhayangkari Polres Maybrat.

Sertijab ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolda Papua Barat Daya Nomor: Kep/91/VIII/2025 dan Surat Telegram Kapolda Papua Barat Daya Nomor: ST/217/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025.

Dalam upacara ini dilakukan serah terima jabatan PS. Wakapolres Maybrat dari AKP Muhammad Rusli kepada AKP Firman Petrus, Kabag Ops Polres Maybrat dari AKP Firman Petrus kepada AKP Dadan Hendrawan, serta Kapolsek Ayamaru Utara dari IPTU Algeredo A. Agusto Jarisetouw kepada IPDA Kusmanto, S.H.

Dalam amanatnya, Kapolres Maybrat Kompol Ruben Obed Kbarek, S.I.K. menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas, serta memberikan ucapan selamat kepada pejabat baru dengan harapan dapat segera beradaptasi dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bentuk penyegaran dan peningkatan kinerja. Saya berharap pejabat yang baru dilantik dapat melanjutkan program yang telah berjalan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Kapolres.

Upacara Sertijab berlangsung khidmat, ditandai dengan pembacaan keputusan Kapolda Papua Barat Daya, penanggalan dan penyematan tanda jabatan, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara Sertijab, amanat Inspektur Upacara, serta ditutup dengan pemberian ucapan selamat dan sesi foto bersama. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. (Timo)

Sorong PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) terus memperkuat pendataan kependudukan dengan fokus khusus pada Orang Asli Papua (OAP) melalui program Siak Plus.

Kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi pendataan OAP yang digelar di Hotel Swissbell, Kota Sorong pada Selasa (26/8/2025) resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Drs. Yakop Kareth, M.Si, mewakili Gubernur Elisa Kambu, S.Sos.

Dalam amanat yang dibacakan Sekda, pentingnya pendataan yang akurat dan valid menjadi prioritas utama untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah dan program pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.

Data kependudukan yang akurat, jelas, dan tanpa duplikasi sangat menentukan keberhasilan pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan publik.

Yakop Kareth menyebutkan, data sementara penduduk di Papua Barat Daya mencapai 253.690 jiwa dengan rincian Kota Sorong 45.435 jiwa, Kabupaten Sorong 36.034 jiwa, Kabupaten Sorong Selatan 53.186 jiwa, Kabupaten Raja Ampat 27.966 jiwa, Kabupaten Maybrat 45.284 jiwa, dan Kabupaten Tambrauw 45.160 jiwa.

Program pendataan OAP ini menggunakan aplikasi Siak Plus, sebuah pengembangan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) yang dilengkapi fitur khusus untuk mengidentifikasi suku, marga, dan kriteria asli Papua sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Ketua Tim Pengembangan Sistem, Asep Firdaus, menjelaskan bahwa program ini menjadi dasar bagi berbagai bantuan sosial, pembangunan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia bagi OAP. Pendataan terintegrasi diharapkan mampu menghilangkan tumpang tindih data dan mendukung percepatan validasi data di lapangan.

Lebih jauh, Asep menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga provinsi, serta pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.

Pendataan manual yang selama ini dilakukan dinilai kurang efektif tanpa adanya nomor induk kependudukan (NIK) yang valid. Oleh sebab itu, integrasi data OAP ke dalam aplikasi Siak Plus diharapkan menjadi solusi strategis yang dapat memberikan data terpusat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, SE, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah mengalokasikan dana sebesar Rp3 miliar yang dibagi ke 1 kota dan 5 kabupaten untuk mendukung pendataan lebih detail sampai ke tingkat distrik dan kampung. Targetnya, pendataan OAP selesai pada Desember 2025 agar data valid ini bisa menjadi dasar penyaluran dana afirmasi dan pembagian dana khusus pemerintah pusat.

Nikolas juga menjelaskan bahwa data OAP yang sudah terhimpun saat ini berjumlah 297.474 jiwa, dengan total penduduk Papua Barat Daya mencapai 324.760 jiwa.

Data ini telah divalidasi dan disinkronkan dengan Bappeda serta kementerian keuangan sebagai dasar pembagian dana daerah tahun 2026.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sorong Selatan, James I. Tipawael, mengungkapkan bahwa pendataan OAP di daerahnya sudah berjalan sejak 2017 dengan data yang relatif lengkap dan rinci.

Meski sempat terkendala dana pada 2024, pihaknya optimis bisa menyelesaikan pendataan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa sehingga data yang dihasilkan valid dan bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah.

James menambahkan bahwa tingkat akurasi data penduduk di Sorong Selatan saat ini mencapai 98-99%, dan pihaknya terus berupaya meningkatkan standar nasional sebesar 99,6%.

Pendataan dilakukan secara menyeluruh termasuk perekaman akta kelahiran, kematian, dan perekaman KTP elektronik dengan metode jemput bola serta kerja sama dengan lembaga keagamaan agar cakupan pendataan maksimal.

Melalui program Siak Plus dan kolaborasi berbagai pihak, pemerintah Papua Barat Daya berharap pendataan orang asli Papua dapat terlaksana dengan baik, menjadi landasan kuat bagi pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan bagi masyarakat adat di provinsi ini. (Timo)

Kota Sorong PBD — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sorong Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pendataan Orang Asli Papua (OAP) yang akurat, valid, dan berkelanjutan.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Dukcapil Sorong Selatan, James I. Tipawael, dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pendataan OAP yang digelar di Hotel Swiss-Belhotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (26/8/2025).

Acara ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Drs.Yakop Kareth, M.Si, yang hadir mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa kambu, S.Sos.

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi dalam menuntaskan persoalan akurasi data OAP sebagai dasar utama pembangunan berbasis identitas dan wilayah adat.

Dalam penyampaiannya, James Tipawael menyebut bahwa Dukcapil Sorong Selatan telah memulai pendataan OAP sejak tahun 2017, menjadikan mereka sebagai salah satu daerah paling awal dan konsisten dalam mengawal kebijakan afirmasi terhadap Orang Asli Papua.

“Kami sudah punya data dasar OAP sejak 2017, bahkan cukup rinci. Saat itu dilakukan oleh kepala dinas sebelumnya, dan kami lanjutkan sampai hari ini. Memang di tahun 2024 sempat tertunda karena kendala anggaran, tapi tahun ini kami optimis bisa kembali menyempurnakan,” ujar Tipawael.

James Tipawael juga menjelaskan bahwa pendataan OAP di Sorong Selatan relatif lebih mudah karena karakteristik wilayah yang masih homogen secara sosial dan terikat adat.

Ia mengungkapkan strategi efektifnya adalah dengan mencetak dan mendistribusikan data penduduk per kampung, lalu mengonsolidasikan data tersebut bersama kepala kampung dan tokoh masyarakat.

“Kami serahkan data ke kepala kampung, mereka tinggal cocokkan siapa yang masih tinggal, siapa yang sudah meninggal, atau pindah. Ini efisien karena kampung-kampung di Sorong Selatan masih kecil dan warganya saling kenal,” jelasnya.

Selain itu, Dukcapil juga menggandeng tokoh gereja dan tokoh agama dalam pelaksanaan pendataan dan pelayanan dokumen kependudukan.

Menurutnya, pendekatan ini lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan struktur pemerintahan formal.

“Kami pernah minta agar pelayanan administrasi dilakukan usai ibadah Minggu, dengan himbauan langsung dari mimbar. Hasilnya luar biasa masyarakat datang lengkap dan siap dilayani,” tambahnya.

Sorong Selatan juga mencatat prestasi membanggakan dalam perekaman KTP elektronik. Pada tahun 2023, tingkat perekaman mencapai 99,4%, hampir menyamai standar nasional sebesar 99,6%.

Namun, karena keterbatasan pada tahun 2024, angka itu sedikit menurun menjadi 98%. Meski demikian, Tipawael optimis bisa kembali menaikkannya.

“Kami hanya kekurangan 0,2% saja dari target nasional. Dengan strategi yang kami lakukan, kami yakin bisa mencapainya lagi dalam waktu dekat,” tegasnya.

Menurut James Tipawael, data kependudukan yang akurat bukan hanya penting untuk statistik, tetapi juga menjadi fondasi utama perencanaan pembangunan.

Ia mencontohkan, beberapa program seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, hingga program pengentasan kemiskinan seringkali meleset karena data yang tidak valid.

“Kalau datanya salah, sekolah bisa dibangun di tempat yang muridnya tidak ada. Data OAP yang tidak terverifikasi juga membuat angka kemiskinan terdistorsi karena banyak yang sebenarnya sudah meninggal atau pindah,” katanya.

Sebagai penutup, Tipawael berharap pengalaman dan sistem yang telah dibangun oleh Sorong Selatan bisa menjadi role model bagi kabupaten/kota lain di Tanah Papua dalam pendataan OAP.

“Kami tidak sempurna, tapi kami berani ambil risiko dan bekerja keras agar data yang kami miliki benar-benar mencerminkan kondisi riil. Kami percaya, pembangunan yang adil harus dimulai dari data yang benar,” pungkasnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan publik berbasis data yang transparan, inklusif, dan akuntabel. (Timo)