Papua
Dukcapil Sorong Selatan Jadi Pelopor Pendataan OAP Akurat Sejak 2017
Kota Sorong PBD — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sorong Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pendataan Orang Asli Papua (OAP) yang akurat, valid, dan berkelanjutan.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Dukcapil Sorong Selatan, James I. Tipawael, dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pendataan OAP yang digelar di Hotel Swiss-Belhotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (26/8/2025).
Acara ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Drs.Yakop Kareth, M.Si, yang hadir mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa kambu, S.Sos.
Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi dalam menuntaskan persoalan akurasi data OAP sebagai dasar utama pembangunan berbasis identitas dan wilayah adat.
Dalam penyampaiannya, James Tipawael menyebut bahwa Dukcapil Sorong Selatan telah memulai pendataan OAP sejak tahun 2017, menjadikan mereka sebagai salah satu daerah paling awal dan konsisten dalam mengawal kebijakan afirmasi terhadap Orang Asli Papua.
“Kami sudah punya data dasar OAP sejak 2017, bahkan cukup rinci. Saat itu dilakukan oleh kepala dinas sebelumnya, dan kami lanjutkan sampai hari ini. Memang di tahun 2024 sempat tertunda karena kendala anggaran, tapi tahun ini kami optimis bisa kembali menyempurnakan,” ujar Tipawael.
James Tipawael juga menjelaskan bahwa pendataan OAP di Sorong Selatan relatif lebih mudah karena karakteristik wilayah yang masih homogen secara sosial dan terikat adat.
Ia mengungkapkan strategi efektifnya adalah dengan mencetak dan mendistribusikan data penduduk per kampung, lalu mengonsolidasikan data tersebut bersama kepala kampung dan tokoh masyarakat.
“Kami serahkan data ke kepala kampung, mereka tinggal cocokkan siapa yang masih tinggal, siapa yang sudah meninggal, atau pindah. Ini efisien karena kampung-kampung di Sorong Selatan masih kecil dan warganya saling kenal,” jelasnya.
Selain itu, Dukcapil juga menggandeng tokoh gereja dan tokoh agama dalam pelaksanaan pendataan dan pelayanan dokumen kependudukan.
Menurutnya, pendekatan ini lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan struktur pemerintahan formal.
“Kami pernah minta agar pelayanan administrasi dilakukan usai ibadah Minggu, dengan himbauan langsung dari mimbar. Hasilnya luar biasa masyarakat datang lengkap dan siap dilayani,” tambahnya.
Sorong Selatan juga mencatat prestasi membanggakan dalam perekaman KTP elektronik. Pada tahun 2023, tingkat perekaman mencapai 99,4%, hampir menyamai standar nasional sebesar 99,6%.
Namun, karena keterbatasan pada tahun 2024, angka itu sedikit menurun menjadi 98%. Meski demikian, Tipawael optimis bisa kembali menaikkannya.
“Kami hanya kekurangan 0,2% saja dari target nasional. Dengan strategi yang kami lakukan, kami yakin bisa mencapainya lagi dalam waktu dekat,” tegasnya.
Menurut James Tipawael, data kependudukan yang akurat bukan hanya penting untuk statistik, tetapi juga menjadi fondasi utama perencanaan pembangunan.
Ia mencontohkan, beberapa program seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, hingga program pengentasan kemiskinan seringkali meleset karena data yang tidak valid.
“Kalau datanya salah, sekolah bisa dibangun di tempat yang muridnya tidak ada. Data OAP yang tidak terverifikasi juga membuat angka kemiskinan terdistorsi karena banyak yang sebenarnya sudah meninggal atau pindah,” katanya.
Sebagai penutup, Tipawael berharap pengalaman dan sistem yang telah dibangun oleh Sorong Selatan bisa menjadi role model bagi kabupaten/kota lain di Tanah Papua dalam pendataan OAP.
“Kami tidak sempurna, tapi kami berani ambil risiko dan bekerja keras agar data yang kami miliki benar-benar mencerminkan kondisi riil. Kami percaya, pembangunan yang adil harus dimulai dari data yang benar,” pungkasnya.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan publik berbasis data yang transparan, inklusif, dan akuntabel. (Timo)
Papua
Senator Paul Finsen Mayor Dorong Audit dan Kepastian Hukum atas Lahan Masyarakat Adat di Klamono
Sorong— Anggota DPD RI Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM), menekankan perlunya audit independen dan kepastian hukum terkait pengelolaan lahan masyarakat adat di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong.
Senator PFM secara tegas menyerukan agar Kejaksaan Agung meninjau kesepakatan antara PT Hendrison Inti Persada (HIP) dan 14 marga pemilik tanah ulayat, termasuk memanggil pemilik perusahaan, Jimmy Wijaya, untuk memberikan keterangan terkait tata kelola lahan.
PFM menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan, antara lain kompensasi lahan, program pendidikan, pembangunan rumah layak huni, serta penyediaan fasilitas kesehatan bagi warga lokal.
Menurutnya, langkah ini krusial untuk memastikan hak masyarakat terlindungi, kewajiban perusahaan terlaksana, dan risiko sosial-ekonomi dapat diminimalkan.
“Ini bukan soal menuduh pihak manapun, melainkan memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang adil. Audit independen akan memberikan dasar yang jelas bagi semua pihak,” ujar PFM di Kantor Dewan Adat Wilayah III Doberay, Kota Sorong, Selasa (24/2/2026).
PFM, yang juga menjabat Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK PAPUA), mencontohkan Marga Malak sebagai pemilik lahan seluas 5.005 hektare yang menerima pembayaran plasma. Namun, menurut warga, skema tersebut perlu dievaluasi agar sejalan dengan potensi hasil bumi dan kesepakatan yang telah dibuat.
Pihaknya juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1), yang mewajibkan perusahaan membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimal 20 persen dari total luas areal yang dikelola.
“Dialog konstruktif antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah harus dijalankan secara transparan. Dengan audit, pengawasan, dan kepastian regulasi, hak masyarakat adat terlindungi, perusahaan memperoleh kepastian operasional, dan risiko sosial dapat dikendalikan,” tutup PFM. (By/Red)
Papua
Pangdam Kasuari Ikuti Ibadah Natal Bersama Kasad Secara Virtual, “Merayakan Natal dengan Hati, Menyatukan Iman dan Pengabdian”
Manokwari PB — Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, bersama keluarga besar Kodam XVIII/Kasuari mengikuti ibadah perayaan Natal bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang diselenggarakan secara virtual dari Aula Makodam XVIII/Kasuari, Senin (12/01/2026).
Ibadah Natal yang berlangsung dengan penuh khidmat tersebut menjadi ruang perjumpaan iman bagi seluruh prajurit dan ASN TNI Angkatan Darat, meskipun dilaksanakan secara daring.
Suasana kebersamaan tetap terasa hangat, mencerminkan semangat persaudaraan dan kekeluargaan dalam bingkai pengabdian kepada bangsa dan negara.
Dalam sambutannya, Kasad menegaskan bahwa tema Natal Tahun 2025, “Hikmah Natal Menghadirkan Sukacita Natal bagi Seluruh Prajurit dan ASN Angkatan Darat”, mengandung pesan mendalam agar semangat Natal tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui semangat Natal tersebut, diharapkan seluruh prajurit dan ASN TNI AD semakin meneguhkan komitmen pengabdian guna menghadirkan kedamaian, memperkuat persatuan, serta berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Timo)
Papua
Bulan Trisila TNI AL, Armada III Perkuat Tradisi dan Nilai Keprajuritan melalui Sosialisasi PUDD Khas dan PHST
Sorong, — Dalam rangka memperingati Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, Armada III menggelar Sosialisasi Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) Khas serta Perintah Harian Sifat Tetap (PHST) TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini diikuti oleh prajurit di wilayah kerja Armada III serta unsur KRI yang sedang sandar di Dermaga Katapop.
Sosialisasi dilaksanakan di Gedung Serba Guna Mas Pardi Armada III, Katapop, Rabu (14/1/2026), sebagai upaya memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai dasar keprajuritan melalui penguatan tradisi dan aturan kedinasan di lingkungan TNI Angkatan Laut.
Komandan Satuan Kapal Bantu Armada III selaku Ketua Koordinator Kegiatan, Kolonel Laut (P) Cahyo Hendro Guritno, bertindak sebagai pemateri dengan menyampaikan paparan mengenai PUDD Khas, tradisi khas TNI AL, serta ketentuan tenue dinas.
Dalam penjelasannya disampaikan bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang telah dilaksanakan sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun sebagai identitas serta jati diri TNI Angkatan Laut.
Termasuk di dalamnya makna simbolik pakaian dinas yang mencerminkan kehormatan, disiplin, dan tanggung jawab seorang prajurit.
Sementara itu, Komandan Satuan Kapal Ranjau Armada III, Kolonel Laut (P) Ferry Kurniawan, menyampaikan materi terkait PHST Jaga Darat dan Jaga Laut yang mencakup ketentuan, tugas, serta tanggung jawab personel jaga dalam mendukung kesiapsiagaan dan keamanan satuan.
Melalui kegiatan ini, sejalan dengan semangat Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, diharapkan prajurit Jalasena Armada III semakin profesional, berkarakter, serta siap melaksanakan setiap tugas yang diamanahkan. (Timo)
Polri Ungkap Misteri Jasad Perempuan di Jabung
Berkas Kasus Kekerasan Anak di Tual Dilimpahkan ke Kejaksaan, Polri Tegaskan Komitmen Transparansi
Investasi AS pada Sektor Mineral Kritis: Lumrah dalam Strategi Geopolitik Nusantara
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Tulungagung, Jadi Sorotan Ketidak Harmonisan
Redaksi2 minggu agoViral! Sekdes Ngrance Tulungagung Diduga Nyinyir Soal MBG, Camat Pakel Buka Suara
Redaksi1 hari agoSekjen Kemenperin Dikabarkan Dilaporkan ke KPK, Aparat Diminta Klarifikasi
Redaksi2 minggu agoDigugat ke MK, Pasal 257 KUHP Dinilai Jadi “Senjata” Kriminalisasi Petani Penggarap Lahan Terlantar
Redaksi1 minggu agoKasus Dugaan Korupsi Covid-19 dan Jalan Wetar Segera Digelar, Penyidik Panggil Ulang Saksi Gratifikasi
Redaksi2 minggu agoKJRA Datangi KSP, Desak Presiden Prabowo Kawal Reforma Agraria Tulungagung–Kediri
Redaksi5 hari agoSP2HP2 Terbit, Fredi Moses Desak Mabes Polri Ambil Alih Dugaan Korupsi Pulau Wetar: Ada Ancaman dan Isu “Pengamanan Kasus”
Jawa Timur2 minggu agoSidang Narkotika di PN Tulungagung Memanas, Kuasa Hukum Sebut Terdakwa Tak Pernah Diperiksa
Redaksi2 minggu agoBabak Baru Pergolakan Pokmas Tani Mandiri: Dugaan Keterangan Palsu Seret Pelapor Lama ke Ranah Hukum