Connect with us

Papua

Pemprov Papua Barat Daya Targetkan Pendataan Akurat Orang Asli Papua Lewat Siak Plus

Published

on

Sorong PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) terus memperkuat pendataan kependudukan dengan fokus khusus pada Orang Asli Papua (OAP) melalui program Siak Plus.

Kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi pendataan OAP yang digelar di Hotel Swissbell, Kota Sorong pada Selasa (26/8/2025) resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Drs. Yakop Kareth, M.Si, mewakili Gubernur Elisa Kambu, S.Sos.

Dalam amanat yang dibacakan Sekda, pentingnya pendataan yang akurat dan valid menjadi prioritas utama untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah dan program pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.

Data kependudukan yang akurat, jelas, dan tanpa duplikasi sangat menentukan keberhasilan pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan publik.

Yakop Kareth menyebutkan, data sementara penduduk di Papua Barat Daya mencapai 253.690 jiwa dengan rincian Kota Sorong 45.435 jiwa, Kabupaten Sorong 36.034 jiwa, Kabupaten Sorong Selatan 53.186 jiwa, Kabupaten Raja Ampat 27.966 jiwa, Kabupaten Maybrat 45.284 jiwa, dan Kabupaten Tambrauw 45.160 jiwa.

Program pendataan OAP ini menggunakan aplikasi Siak Plus, sebuah pengembangan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) yang dilengkapi fitur khusus untuk mengidentifikasi suku, marga, dan kriteria asli Papua sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Ketua Tim Pengembangan Sistem, Asep Firdaus, menjelaskan bahwa program ini menjadi dasar bagi berbagai bantuan sosial, pembangunan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia bagi OAP. Pendataan terintegrasi diharapkan mampu menghilangkan tumpang tindih data dan mendukung percepatan validasi data di lapangan.

Lebih jauh, Asep menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga provinsi, serta pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.

Pendataan manual yang selama ini dilakukan dinilai kurang efektif tanpa adanya nomor induk kependudukan (NIK) yang valid. Oleh sebab itu, integrasi data OAP ke dalam aplikasi Siak Plus diharapkan menjadi solusi strategis yang dapat memberikan data terpusat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, SE, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah mengalokasikan dana sebesar Rp3 miliar yang dibagi ke 1 kota dan 5 kabupaten untuk mendukung pendataan lebih detail sampai ke tingkat distrik dan kampung. Targetnya, pendataan OAP selesai pada Desember 2025 agar data valid ini bisa menjadi dasar penyaluran dana afirmasi dan pembagian dana khusus pemerintah pusat.

Nikolas juga menjelaskan bahwa data OAP yang sudah terhimpun saat ini berjumlah 297.474 jiwa, dengan total penduduk Papua Barat Daya mencapai 324.760 jiwa.

Data ini telah divalidasi dan disinkronkan dengan Bappeda serta kementerian keuangan sebagai dasar pembagian dana daerah tahun 2026.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sorong Selatan, James I. Tipawael, mengungkapkan bahwa pendataan OAP di daerahnya sudah berjalan sejak 2017 dengan data yang relatif lengkap dan rinci.

Meski sempat terkendala dana pada 2024, pihaknya optimis bisa menyelesaikan pendataan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa sehingga data yang dihasilkan valid dan bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah.

James menambahkan bahwa tingkat akurasi data penduduk di Sorong Selatan saat ini mencapai 98-99%, dan pihaknya terus berupaya meningkatkan standar nasional sebesar 99,6%.

Pendataan dilakukan secara menyeluruh termasuk perekaman akta kelahiran, kematian, dan perekaman KTP elektronik dengan metode jemput bola serta kerja sama dengan lembaga keagamaan agar cakupan pendataan maksimal.

Melalui program Siak Plus dan kolaborasi berbagai pihak, pemerintah Papua Barat Daya berharap pendataan orang asli Papua dapat terlaksana dengan baik, menjadi landasan kuat bagi pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan bagi masyarakat adat di provinsi ini. (Timo)

Papua

Samsudin Anggiluli Resmi Pimpin DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya Periode 2025-2030, Siapkan Konverda di Kota Sorong

Published

on

Sorong— Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat Daya terpilih periode 2025–2030, Samsudin Anggiluli, SE, Mtr.AP, resmi memimpin rapat perdana bersama jajaran pengurus terpilih dan para kader partai di Hotel Vega, Jalan Frans Kaisepo, Sorong Utara, Minggu (9/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Samsudin menegaskan komitmennya untuk membangkitkan kembali semangat juang dan kekompakan kader PDI Perjuangan di wilayah Papua Barat Daya.

Didampingi oleh Bendahara terpilih Fredy Marlisa, ST, Samsudin Anggiluli, SE, M. tr. AP, yang juga mantan wakil bupati sorsel dan bupati sorsel dua periode menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan langkah awal untuk mempersiapkan Konferensi Daerah (Konverda) yang akan dilaksanakan di Kota Sorong.

“Pelaksanaan Konverda di Sorong merupakan tindak lanjut dari keputusan DPP PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Pak Komar saat Konverda di Nabire, Papua Tengah. Kami harus bangkit dan kembali menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tetap kuat di Papua Barat Daya,” tegas Samsudin.

Ia juga mengakui, hasil Pemilu dan Pilkada sebelumnya menjadi bahan evaluasi besar bagi partai di tingkat daerah.

“Kami kalah di dua lini strategis: baik di DPR RI dan Pilkada Provinsi. Karena itu, kerja-kerja politik ke depan harus lebih terukur, disiplin, dan berpihak pada rakyat. Konverda ini menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat kader agar PDI Perjuangan kembali merah menyala di Papua Barat Daya,” ujarnya penuh semangat.

Samsudin juga menjelaskan proses panjang yang telah dilalui dirinya dan jajaran pengurus baru sesuai mekanisme partai.

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan yang terbentuk bukan hasil penunjukan sepihak, melainkan melalui fit and proper test yang diikuti ribuan peserta di seluruh Indonesia.

“Mulai dari psikotes dengan surat DPP Nomor 83 hingga fit and proper test Nomor 173 Tahun 2025, semua kami jalani. Dari lima nama yang diseleksi, DPP menetapkan saya sebagai Ketua, Pak Jonas sebagai Sekretaris, dan Pak Freddy sebagai Bendahara. Itu hasil pleno resmi partai,” jelasnya.

DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya berkomitmen melibatkan seluruh DPC kabupaten/kota dalam pelaksanaan Konverda nanti.

“Kami ingin acara ini menjadi simbol kebangkitan partai. Kita akan gelar di Sorong secara meriah agar masyarakat melihat PDI Perjuangan masih kokoh dan solid,” tutup Samsudin. (Timo)

Continue Reading

Papua

Pangdam Kasuari Pimpin Sidang Pantukhir Caba PK TNI AD Gelombang II TA 2025: 204 Casis Jalani Seleksi Akhir Menuju Gerbang Prajurit

Published

on

Manokwari PB— Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, memimpin langsung Sidang Pantukhir Calon Bintara Prajurit Karier Caba PK TNI AD Gelombang II Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Makodam XVIII/Kasuari, Manokwari.(6/11).

Sebanyak 204 Casis yang telah melewati berbagai tahapan seleksi sebelumnya, kini menghadapi momen krusial dalam Sidang Pantukhir ini.

Sidang ini merupakan tahapan paling akhir dari proses seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD, yang menilai kelayakan peserta dari berbagai aspek, mulai dari kesehatan, kesamaptaan jasmani, mental ideologi, kepribadian, hingga kemampuan intelektual.

Dalam sambutannya, Pangdam menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

“Sidang Pantukhir ini bukan hanya menilai dari satu sisi saja, tetapi menyeluruh. Kita ingin menjaring calon prajurit terbaik, yang kelak akan menjadi tulang punggung pertahanan bangsa,” tegas , Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru.

Selain Pangdam sebagai Ketua Sidang Pantokhir, turut hadir juga Kol Inf Tamimi Hendra Kesuma, S.H., M.A.P M.Han dari Mabesad serta Danrindam XVIII/Ksr Brigjen TNI Yusuf Sampetoding, Kol Kav Rudy selaku Aspers Kasdam dan tim penguji lainnya yang terdiri dari unsur kesehatan, psikologi, intelijen, dan personel.

Sebagai berikutnya dari hasil Sidang Pantokhir, para peserta yang dinyatakan lulus akan melanjutkan perjalanan mereka ke tahap pendidikan dasar militer di Rindam XVIII/Kasuari, sebagai langkah awal untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur militer.

“Mereka yang terpilih adalah yang terbaik dari yang baik. Kita berharap, mereka dapat menempuh pendidikan dengan semangat, disiplin tinggi, dan tekad kuat untuk menjadi prajurit TNI AD yang profesional, tangguh, dan berkarakter,” ujar Pangdam.

Dengan terlaksananya Sidang Pantukhir ini, Kodam XVIII/Kasuari telah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi secara menyeluruh dan berintegritas, sebagai bagian dari upaya membentuk prajurit masa depan yang siap menjawab tantangan tugas TNI AD ke depan.

(Tim/Red)

Continue Reading

Papua

Lewat Pendidikan Lemhannas dan NUS Singapura, Wali kota Sorong Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan

Published

on

Jakarta— Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., terpilih sebagai salah satu dari 25 kepala daerah yang mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025, yang diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), dan National University of Singapore (NUS).

Program strategis yang berlangsung sejak 5 hingga 19 November 2025 ini bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan dan wawasan kebangsaan bagi para kepala daerah di seluruh Indonesia.

Melalui kombinasi pembelajaran di Lemhannas RI, pelatihan intensif di NUS Singapura, serta sesi akhir di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, peserta diharapkan mampu menjadi pemimpin daerah yang berkarakter, visioner, dan berorientasi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan bahwa peserta KPPD dipilih melalui proses seleksi yang ketat oleh Kemendagri.

“Kursus ini merupakan bagian dari peningkatan kapasitas kepemimpinan agar kepala daerah memiliki pemahaman yang utuh, holistik, dan integral terkait empat konsensus kebangsaan, wawasan nusantara, kepemimpinan, dan komunikasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menuturkan bahwa sebagian besar peserta merupakan kepala daerah baru yang sedang memulai masa kepemimpinan di daerahnya masing-masing.

“Dari seluruh peserta, 73 persen di antaranya merupakan kepala daerah baru. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat kenegarawanan dan nasionalisme mereka semakin kuat, serta mampu menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpin,” ujar Mendagri.

Dalam kesempatan terpisah, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam program KPPD merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Sorong untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.

“Melalui KPPD ini, saya memperoleh banyak perspektif baru tentang tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi kebangsaan. Pengalaman belajar di Lemhannas dan NUS menjadi bekal penting untuk memperkuat kepemimpinan saya dalam mendorong pembangunan yang berkarakter dan berkelanjutan di Kota Sorong,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Sorong menegaskan bahwa hasil pembelajaran dari Lemhannas dan NUS akan segera diimplementasikan di Kota Sorong, terutama dalam bidang pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan penguatan etika kepemimpinan publik.

Program ini, menurutnya, sejalan dengan visi Pemerintah Kota Sorong untuk mewujudkan pemerintahan yang tangguh, inovatif, dan berpihak kepada masyarakat.

Kehadiran Wali Kota Sorong dalam kegiatan nasional ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, karena menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Sorong dalam beradaptasi dengan tantangan zaman dan memperkuat fondasi kepemimpinan daerah menuju Papua Barat Daya yang maju dan berdaya saing.

(Tim/Red)

Continue Reading

Trending