Connect with us

Jakarta

Evaluasi Pengelolaan Mudik, Kakorlantas Amanatkan Tata Kelola Transportasi Publik Diperbaiki

Published

on

Jakarta, – Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menerima paparan dari Dekan Fisip UI Prof. Semiarto Aji Purwanto terkait “Survei Evaluasi Pengamanan Arus Mudik 2025 dan Rencana Mudik 2026” di NTMC Korlantas Polri, Selasa (15/4/2025).

Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menegaskan, pentingnya pembelajaran dari setiap pelaksanaan Operasi Ketupat agar pada tahun-tahun mendatang pengelolaan arus mudik dapat semakin optimal dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

“Operasi Ketupat ini operasi yang selalu kita laksanakan, jadi tahun depan harus lebih baik, termasuk pengalaman namun tahun 2026 harus lebih baik,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.,

Dalam hal ini, Kakorlantas juga menyoroti pentingnya kesiapan moda transportasi publik yang aman agar mobilitas masyarakat dalam mudik dapat berlangsung dengan aman.

“Tata kelola moda transportasi penting sekali, apakah tahun depan pemerintah sudah menyiapkan moda transportasi yang berkeselamatan,” jelasnya.

Selain itu, kondisi infrastruktur seperti jalan nasional, jalur alternatif hingga jalan tol sengat mempengaruhi efektivitas pengamanan dan kenyamanan perjalanan.

“Tata kelola infrastruktur, apakah jalan kita sudah siap atau belum, tata kelola jalan tol bagaimana, bagaimana di nagrek, puncak, mengkreng, dijalur tersebut walaupun personel sudah di turunkan tetap akan susah karena keadaan jalannya, namun kita sudah berikan pelayanan dan pengelolaan,” tambah Kakorlantas Polri.

Dalam hal manajemen lalu lintas, data real time dan pengalaman lapangan menjadi kunci. Kakorlantas menekankan, perlunya pendekatan berbasis data dan strategi yang terukur.

“Manajemen rekayasa lalu lintas sangat penting karena tidak bisa hanya pakai prediksi tapi pakai data update parameter-parameter, belajar dari pengalaman one way nasional, dan ada Cara Bertindak (CB) panik yang dilakukan,” ungkapnya.

Guna memperkuat perencanaan, Kakorlantas mengusulkan partisipasi aktif pemerintah daerah untuk mendata warganya yang akan mudik. Hal ini bertujuan agar data pemudik dapat lebih akurat dan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Mengusulkan untuk melibatkan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan yang akan melakukan perjalanan mudik, sehingga diketahuin datanya di daerah masing-masing,” tambahnya.

Kebijakan Pemerintah dalam mendukung kelancaran arus mudik seperti pembatasan angkutan berat dan kebijakan Work From Anywhere berdampak langsung pada pada pengurangan kepadatan arus lalu lintas.

“Kebijakan Pemerintah sangat penting, dimana dengan menerapkan pembatasan kendraan truk sumbu tiga, Work From Anywhere (WFA), sehingga indikator di tahun ini lebih baik, dimana kebijakan yang diberikan dalam rangka memprioritaskan pelayanan di operasi ketupat,” katanya.

Terkahir ia mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja, menjadikan keberhasilan Operasi Ketupat sebagai momentum awal untuk langkah-langkah strategis berikutnya dalam pelayanan publik.

“Apresiasi dan terimakasih atas kinerja dan kerjasamanya operasi ketupat sudah selesai masih ada tugas-tugas kedepan, inilah awal kita melangkah kencang lagi kedepan Korlantas bisa menjadi garda terdepan,” pungkasnya. (By-red)

Jakarta

Uji Fisik Prajurit, Yonif 2 Marinir TNI AL Laksanakan Tes Kebugaran Jasmani

Published

on

Jakarta— Dalam rangka menjaga kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit, Batalyon Infanteri 2 Marinir TNI Angkatan Laut melaksanakan Tes Kebugaran Jasmani (Garjas) yang digelar di Lapangan Brigade Infanteri 1 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).

Kegiatan tes kebugaran jasmani ini diikuti oleh seluruh prajurit Yonif 2 Marinir dan dilaksanakan secara bertahap dengan tetap mengedepankan faktor keamanan serta keselamatan personel.

Adapun materi yang diujikan meliputi lari selama 12 menit, pull up, sit up, push up, dan shuttle run sebagai tolok ukur tingkat kebugaran fisik prajurit.

Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir Letkol Marinir Helilintar Setiojoyo Laksono, S.E., menyampaikan bahwa pelaksanaan Garjas merupakan program rutin satuan yang bertujuan untuk mengetahui serta memantau kondisi fisik setiap prajurit.

“Hasil tes kebugaran jasmani ini menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Korps Marinir yang menuntut kesiapan fisik prima,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dengan kondisi fisik yang baik, diharapkan seluruh prajurit Yonif 2 Marinir senantiasa siap menghadapi setiap penugasan yang diberikan, baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). (Timo)

Continue Reading

Jakarta

Danrem 181/PVT Ikuti Rapat Vicon Pemantauan Sitkamtibmas Jelang Tahun Baru 2026, TNI–Polri Perkuat Sinergi

Published

on

Kabupaten Sorong PBD— Menjelang pergantian Tahun Baru 2026, Danrem 181/PVT Brigjen TNI Slamet Riadi, S.I.P., mengikuti Rapat Video Conference (Vicon) Pemantauan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas) yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI dan Kapolri, Rabu (31/12/2025) malam.

Kegiatan yang dilaksanakan pada pukul 22.00 WIT tersebut bertempat di Ruko Suzuki, Jalan Nangka, Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, dan diikuti sekitar 100 peserta.

Rapat vicon ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., dan Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., serta dihadiri Kepala BMKG Pusat Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, Ph.D., dan seluruh Kapolda se-Indonesia.

Di wilayah Papua Barat Daya, kegiatan vicon diikuti oleh Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Gatot Haribowo, S.I.K., M.A.P., Wakil Bupati Sorong H. Sutedjo, S.Pd., serta para pejabat utama Polda Papua Barat Daya dan unsur TNI.

Dalam arahannya, Kapolri menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh jajaran dalam pengamanan malam pergantian tahun dengan mengedepankan kehadiran personel di titik-titik keramaian, pusat aktivitas masyarakat, serta jalur lalu lintas utama.

Kapolri juga mengingatkan agar seluruh personel bertindak secara profesional, humanis, dan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, Kapolri menginstruksikan penguatan koordinasi dan sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait, guna memastikan seluruh rangkaian pengamanan berjalan secara efektif dan terintegrasi.

Perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan personel, serta pelaporan situasi secara berjenjang, turut menjadi penekanan utama.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan situasi kamtibmas dari masing-masing Polda terkait kesiapan personel serta langkah-langkah pengamanan yang telah dilaksanakan di wilayah masing-masing.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 23.50 WIT dan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.

Melalui kegiatan ini, TNI–Polri bersama pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas keamanan, sehingga perayaan malam Tahun Baru 2026 dapat berlangsung dengan aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. (Timo)

Continue Reading

Jakarta

Reformasi Birokrasi Polri Berbuah Penghargaan KIP 2025, Jadi Teladan Nasional

Published

on

Jakarta — Keberhasilan Polri meraih penghargaan tertinggi dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dinilai sebagai hasil konkret dari reformasi birokrasi yang dijalankan secara konsisten dan terintegrasi di lingkungan Polri.

Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha diterima dalam kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik & Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025 yang berlangsung di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (15/12).

Penghargaan tersebut diterima oleh Kapolri Jend Pol Listyo Sigit Prabowo yang diwakili oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, dan didampingi Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, beserta jajaran Divhumas Polri dan pengelola layanan informasi.

Kehadiran pimpinan Polri beserta unsur kehumasan dan PPID tersebut mencerminkan keseriusan institusi dalam menguatkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan tata kelola organisasi yang modern.

Komisi Informasi Pusat RI menilai Polri berhasil membangun sistem layanan informasi publik yang terstruktur melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi digitalisasi.

Capaian tersebut menjadikan Polri sebagai teladan nasional bagi badan publik lain dalam mendorong praktik transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. (By/Red)

Continue Reading

Trending