TULUNGAGUNG— Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tulungagung semakin memanas. Setelah aksi damai yang digelar relawan pendukung program tersebut, perdebatan tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga meluas ke media sosial.

Sorotan publik mengarah pada dugaan adanya pemberian uang kepada peserta aksi. Di media sosial beredar klaim bahwa peserta aksi menerima uang sebesar Rp50 ribu per orang. Bahkan, hingga berita ini ditayangkan, beredar bukti yang diklaim sebagai transfer senilai Rp50 ribu dari seseorang yang disebut sebagai koordinator kepada salah satu peserta aksi.

Di tengah polemik tersebut, muncul beragam pandangan mengenai keberlanjutan Program MBG. Salah seorang warga Tulungagung, Okky, menilai program tersebut sebaiknya dihentikan karena dinilai berdampak pada kenaikan permintaan yang memengaruhi harga bahan pangan.

Menurutnya, saat ini harga telur turun hingga sekitar Rp20 ribu per kilogram, sedangkan ayam potong berada di kisaran Rp26 ribu per kilogram. Kondisi tersebut dianggap lebih menguntungkan masyarakat sebagai konsumen.

“Bagi masyarakat umum, harga yang lebih terjangkau tentu lebih baik. Saya berharap ada aksi damai yang mendorong agar Program MBG ditutup,” kata Okky, Selasa(30/6).

Sebaliknya, kondisi tersebut justru menjadi keluhan bagi sebagian peternak. Mereka mengaku penurunan harga jual telur dan ayam berdampak langsung terhadap pendapatan usaha.

Para peternak berharap Program MBG tetap dilanjutkan karena dinilai mampu menyerap produksi hasil peternakan dalam jumlah besar sekaligus menjaga stabilitas permintaan di pasar.

Sementara itu, relawan pendukung MBG tetap menyatakan komitmennya mendukung keberlanjutan program pemerintah tersebut. Mereka berpendapat MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian daerah melalui keterlibatan petani, peternak, dan pelaku usaha pangan.

Perbedaan kepentingan antara konsumen dan produsen membuat polemik MBG terus menjadi perbincangan. Di satu sisi masyarakat berharap harga pangan tetap terjangkau, sementara di sisi lain pelaku usaha peternakan menginginkan adanya pasar yang mampu menyerap hasil produksi mereka.

Berbagai kalangan berharap pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG agar kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi masyarakat luas. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

SUMENEP – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kalianget bekerja sama dengan Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya pada Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Angkatan IV Tahun 2026 di Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, pada Senin (29/6).

Program yang diikuti 148 peserta ini akan berlangsung hingga 7 Juli 2026 yang juga dihadiri oleh Forpimka Kalianget dan dibuka resmi oleh Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget Azwar Anas, SH, M.Hum,.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sektor transportasi laut sekaligus memperkuat budaya keselamatan pelayaran di wilayah kepulauan.

Pelaksanaan DPM (Diklat Pemberdayaan Masyarakat ) ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia dan berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.09/BPSDMP-2017 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelaut serta Peraturan Kepala BPSDM Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat.

Diklat Pemberdayaan Masyarakat dibidang transportasi laut untuk meningkatkan skill/kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang transportasi khususnya transportasi laut, sehingga faktor keselamatan dan keamanan di laut dapat ditingkatkan.

Dalam pelaksanaannya, peserta akan mengikuti tiga program utama, yakni Basic Safety Training (BST), Security Awareness Training (SAT), dan Advance Fire Fighting (AFF).

Tujuan Diklat Basic Safety Training (BST)

a. memahami tentang pentingnya keselamatan,

b. memahami tentang pentingnya tindak pencegahan kecelakaan,

c. Memahami tentang kepedulian akan pentingnya penerapan dan nilai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada lingkungan kerjanya,

d. Memahami tentang pentingnya pencegahan kecelakaan di lingkungan kerjanya

Tujuan Diklat Security Awareness Training (SAT)

Memahami tentang cara menjaga stabilitas keamanan di atas kapal.

Tujuan Diklat Advance Fire Fighting (AFF) memahami tentang tata cara menggunakan alat pemadam kebakaran dan prosedur memadamkan kebakaran jika terjadi diatas kapal.

Sementara, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kalianget, Azwar Anas, S.H., M.Hum, mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang berasal dari SMK, masyarakat umum baik dari kabupaten Sumenep sendiri maupun berasal dari luar kota dengan total 148 orang.

“Apresiasi yang sangat luar biasa dengan adanya pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam mencetak tenaga kerja maritim yang memiliki kompetensi, disiplin, dan kesadaran tinggi terhadap aspek keselamatan serta keamanan pelayaran“, tegasnya .

Melalui program ini diharapkan lahir SDM transportasi laut yang profesional, terampil, dan mampu mendukung peningkatan keselamatan pelayaran, khususnya di Kabupaten Sumenep yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan.

Lebih lanjut, apresiasi kepada Politeknik Pelayaran Surabaya yang kembali mempercayakan Kabupaten Sumenep sebagai tempat terselenggaranya Diklat Pemberdayaan Masyarakat bersama KSOP Kelas IV Kalianget diharapkan terus berlanjut guna memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi laut.

Sehingga Program ini mampu menjawab kebutuhan SDM sektor transportasi laut yang semakin kompetitif sekaligus memperkuat kualitas tenaga kerja maritim di wilayah kepulauan.

“Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) merupakan program diklat yang diselenggarakan dengan anggaran Poltekpel Surabaya“, tutupnya (By/Red)

BLITAR – Ketua LSM Lembaga Swadaya Kerakyatan (LASKAR), Swantantio Hani Irawan, mengajak masyarakat menjadikan semangat Trisakti Bung Karno sebagai pijakan dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah yang bertujuan memperkuat kesejahteraan rakyat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Hal tersebut disampaikan Swantantio saat memberikan orasi dalam Apel Akbar Relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Blitar.

Menurutnya, peringatan Bulan Bung Karno bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum sakral untuk menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.

Ia menegaskan bahwa konsep Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, masih sangat relevan dalam menjawab berbagai tantangan bangsa saat ini.

Dalam orasinya, Swantantio juga menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menurut pria yang akrab disapa Tiyok ini menegaskan, kedua program tersebut merupakan langkah nyata untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus membangun ekonomi berbasis kerakyatan.

“Koperasi harus menjadi wadah kemandirian ekonomi rakyat. Dengan semangat gotong royong, masyarakat dapat membangun kekuatan ekonomi dari desa untuk kesejahteraan bersama,” ujar Tiyok yang juga sebagai Ketua Forum Komunikasi RT/RW se- Kabupaten Blitar ini.

Swantantio juga mengajak masyarakat untuk menumbuhkan semangat pengabdian kepada bangsa. Ia mengutip pesan Bung Karno yang menurutnya masih relevan untuk terus ditanamkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jangan tanyakan apa yang diberikan negara kepadamu, tetapi tanyakan apa yang telah kau berikan kepada negara,” tegasnya.

Selain itu, ia berpesan kepada generasi penerus bangsa agar tetap mengedepankan etika dalam menyampaikan aspirasi.

Menurutnya perbedaan pandangan, termasuk munculnya pro dan kontra terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.

Namun ia juga menegaskan agar penyampaian pendapat tidak dilakukan dengan tindakan anarkis yang dapat merugikan masyarakat maupun mencederai nilai-nilai demokrasi.

Pihaknya juga berharap semangat Bulan Bung Karno dapat menjadi penguat persatuan serta mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus mengamalkan nilai-nilai Trisakti melalui tindakan nyata.

Menurutnya, kontribusi terhadap bangsa tidak hanya diwujudkan melalui kritik dan gagasan. Tetapi juga dengan mendukung program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat, memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi, serta menjaga persatuan demi terwujudnya Indonesia yang mandiri, adil, dan sejahtera.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo