Connect with us

Jawa Timur

Insentif RT/RW Terkesan Amburadul, Format Adukan ke DPRD Kabupaten Blitar 

Published

on

BLITAR, 90detik.com- Forum Masyarakat RT/RW (Format) Kabupaten Blitar melakukan rapat dengar pendapat (hearing), dengan Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Blitar, pada Rabu (05/06).

Dalam rapat tersebut, Format meminta penjelasan mengenai proses pencairan insentif RT/RW tahap 1 yang diberikan dan terkesan ‘amburadul’. Serta meminta tambahan insentif sebesar Rp. 250 ribu per bulan sesuai janji Pemkab di APBD Perubahan 2024.

Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Blitar Muharam Sulistyono, turut dihadiri juga anggota komisi, perwakilan BPKAD, Plt Kabag Pemerintahan, Inspektorat dan Ketua Format Swantantio Hani Irawan beserta perwakilan RT/RW kelurahan se-kabupaten Blitar.

Swantantio Hani Irawan/Tiyok, Ketua Format menyampaikan keterangan pers usai rapat dengar pendapat, (doc/JK-MI)

Ketua Format Swantantio Hani Irawan, dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa dalam beberapa agenda sebelumnya sudah disepakati bersama akan diberikan insentif bagi RT/RW, dan dibuatkan payung hukumnya. Dan setiap bulannya dalam Perbup No 71 tahun 2023 insentif diberikan sebesar Rp.125 ribu yang diterimakan setiap bulannya.

Untuk masalah pencairan insentif, ia menjelaskan pemberian insentif untuk RT/RW tahap pertama di tiap-tiap kelurahan sampai bulan Juni 2024 juga masih ada kendala dan belum tersampaikan kepada ketua RT/RW pada masing-masing kelurahan.

”Atas nama pribadi dan organisasi saya mengapresiasi dan berterimakasih kepada pemerintah kabupaten Blitar yang telah membuatkan payung hukum terkait dengan insentif bagi RT/RW, setelah melalui beberapa rapat dengar pendapat akhirnya salah satu tuntutan kami bisa direalisasikan,” ujar Tiyok panggilan akrabnya.

Tiyok menyatakan pemberian insentif tersebut juga masih jauh dari yang mereka harapkan, dalam tuntutannya sebetulnya setiap bulannya pihaknya meminta sebesar Rp 500 ribu. Dan ada juga yang belum bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah salah satunya pemerataan Bimtek bagi RT/RW masing-masing kelurahan se-kabupaten Blitar.

”Meskipun sudah ada payung hukumnya, nominal tersebut masih jauh dari harapan kami. Akan tetapi tadi juga dijelaskan akan diberikan tambahan menunggu perubahan anggaran keuangan, dan tadi akan diberikan sebesar Rp 250 ribu per bulan, mengenai bimtek akan dijadikan sebagai program oleh pemerintah yang agar merata di masing-masing kelurahan,” jelasnya.

Pihaknya juga menegaskan, apabila nantinya pada perubahan anggaran tahun 2024 tidak ada kejelasan tentang penambahan jumlah anggaran untuk insentif. Mereka akan melakukan aksi unjuk rasa dengan membawa seluruh ketua RT/RW se-Kabupaten Blitar.

“Ketika nanti tidak ada kejelasan pada Perubahan Anggaran 2024, kita akan menggelar aksi unjuk rasa dan membawa seluruh ketua RT dan RW se-Kabupaten Blitar,” pungkasnya.

Kesempatan itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Fredy Agung Kurniawan menjelaskan terkait hearing dengan Format merupakan pertemuan untuk yang ke tiga kalinya. Dan dalam agenda ini menghadirkan BPKAD, Kabag Tata Pemerintahan dan Inspektorat.

“Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, alhamdulillah sudah ada beberapa poin tuntutan yang sudah terealisasi, yaitu cairnya insentif RT/RW senilai Rp. 125 ribu dari tuntutan awal yaitu 500.000, dan juga sudah ada beberapa pelaksanaan bimtek peningkatan kapasitas SDM RT dan RW,” ungkapnya.

Fredy menambahkan, tuntutan mereka tadi adalah terkait Bimtek, dan ternyata pelaksanannya juga belum semua ikut. Sehingga mereka menuntut agar Bimtek tersebut bisa menjadi program daerah yang bisa dilaksanakan menyeluruh se-Kabupaten Blitar.

“Tadi juga sudah direspon oleh pak Aan selaku Plt. Kabag Tata Pemerintahan, bahwa beliau mendukung adanya pelaksanaan Bimtek tersebut secara menyeluruh,” imbuhnya.

Fredy berharap dalam waktu dekat pihak eksekutif bisa menjawab tuntutan itu secara resmi biar tidak sekedar harapan saja.

”Semoga bila anggarannya ada bisa langsung dicairkan, dan bukan hanya sebagai harapan saja,” harapnya. (Red/JK)

Jawa Timur

Dari Jatim, Presiden RI Groundbreaking 10 Gudang Pangan Polri dan Luncurkan 166 SPPG

Published

on

Tuban— Presiden Prabowo Subianto melakukan groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta launching operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional sekaligus dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo meresmikan pembangunan 10 unit Gudang Ketahanan Pangan Polri tipe 654 yang masing-masing memiliki kapasitas penyimpanan hingga 1.000 ton.

Gudang tersebut tersebar di sejumlah daerah strategis, yakni Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan sebanyak dua unit, Bengkulu, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara sebanyak dua unit, serta Maluku Utara.

Selain pembangunan gudang pangan, Polri juga meluncurkan operasional 166 SPPG di berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan gizi masyarakat dan pelaksanaan Program MBG.

Operasional SPPG tersebut tersebar di sejumlah polda, di antaranya Polda Banten sebanyak 39 unit, Polda Sumut 17 unit, Polda Jateng 16 unit, Polda Metro Jaya 14 unit, hingga Satgas MBG sebanyak 8 unit.

Dalam laporannya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan dan penyediaan makanan bergizi menjadi bagian penting dalam membangun masa depan bangsa. Oleh karena itu, Polri berupaya mengambil peran aktif dalam mendukung program pemerintah.

“Sebagaimana amanat Bapak Presiden saat peresmian SPPG Polri di Palmerah Jakarta Barat, bahwa menghasilkan pangan dan makanan adalah melanjutkan peradaban. Kami memahami bahwa penyediaan pangan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Oleh karena itu, diperlukan sinergi seluruh komponen bangsa,” ujar Kapolri.

Sementara itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah, TNI, dan Polri yang terus bekerja menjaga stabilitas negara serta mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk di bidang pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.

“Tanpa mengurangi rasa hormat karena mereka-mereka adalah kunci, adalah tim kita, tim saya yang bersama-sama kita sedang bekerja keras untuk memimpin negeri ini, mengendalikan negeri ini, menjaga negeri ini, menjaga rakyat kita, menjaga semua kekayaan rakyat kita,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga secara khusus menyampaikan penghargaan kepada jajaran aparat keamanan yang menurutnya memiliki peran besar dalam menjaga ketertiban dan kelancaran kehidupan masyarakat. Presiden pun menegaskan bahwa aparat negara harus tetap bekerja keras menjaga keamanan dan ketertiban demi kepentingan rakyat.

“Tentara dan Polisi itu kalau lancar dan aman dianggap biasa saja. Kalau nggak beres dicacimaki, itulah nasibnya aparat, nasibnya abdi masyarakat, nggak apa-apa. Itulah tugas kita. Karena itu kita harus bekerja keras supaya semuanya aman tertib dan lancar,” tegas Presiden.

Peresmian Gudang Ketahanan Pangan dan operasional SPPG Polri tersebut diharapkan dapat memperkuat distribusi pangan nasional, mendukung pemenuhan gizi masyarakat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan aparat dalam menjaga kesejahteraan rakyat hingga ke berbagai daerah di Indonesia. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Perkuat Ketahanan Pangan, Presiden Prabowo dan Kapolri Panen Raya Jagung Nasional di Tuban

Published

on

TUBAN— Polri menggelar Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum groundbreaking pembangunan gudang ketahanan pangan Polri serta peluncuran operasional sarana pendukung ketahanan pangan nasional.

Acara tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Pada kesempatan tersebut Kapolri menyampaikan terimakasih atas dukungan Presiden dan seluruh pihak yang terlibat dalam penguatan program ketahanan pangan nasional.

Ia mengatakan kehadiran Presiden Prabowo menjadi semangat bagi seluruh jajaran Polri dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Jenderal Sigit menegaskan bahwa Polri berkomitmen mendukung kedaulatan pangan melalui penguatan produksi hingga hilirisasi hasil pertanian.

“Kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta para petani dan mitra kerja,” ujar Sigit

Jenderal Sigit menjelaskan, pada tahun 2025 Polri telah berkontribusi dalam penanaman jagung di ratusan ribu hektare lahan dengan produksi jutaan ton jagung nasional, yang turut mendorong peningkatan produksi pangan nasional.

Sementara itu, pada Kuartal I 2026, Polri mencatat panen di puluhan ribu hektare lahan dengan hasil ratusan ribu ton jagung.

Pada Kuartal II 2026 ini, panen raya kembali dilakukan di hampir 189.760 ribu hektare lahan dengan potensi produksi sekitar 1,23 juta ton jagung.

Kapolri juga menyebut sebagian hasil panen akan diserap untuk kebutuhan dalam negeri, sementara sebagian lainnya berpotensi masuk ke pasar ekspor melalui kerja sama koperasi petani di wilayah perbatasan.

Selain peningkatan produksi, Polri juga memperkuat infrastruktur ketahanan pangan dengan membangun gudang penyimpanan di berbagai daerah.

Pada kegiatan panen raya ini juga dilakukan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan baru yang akan menambah kapasitas penyimpanan nasional menjadi puluhan unit di seluruh Indonesia.

“Polri berkomitmen membangun ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan lahan, bibit, pendampingan petani, hingga penyerapan hasil panen,”tegas Jenderal Sigit.

Ia menambahkan, penguatan sektor pangan juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan petani dan stabilitas harga pangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Polri juga memaparkan penguatan akses pembiayaan petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah dimanfaatkan ribuan petani untuk kebutuhan bibit, pupuk, hingga alat pertanian.

“Harapan kami, dukungan terhadap akses pembiayaan ini dapat terus diperkuat agar semakin banyak lahan produktif yang bisa dikembangkan,” ujar Jenderal Sigit.

Program ketahanan pangan Polri juga mencakup pengembangan sarana pendukung pertanian dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi hasil panen di sejumlah wilayah.

Dengan berbagai program tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung ekosistem ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan, dari hulu hingga hilir, guna memperkuat kemandirian pangan Indonesia. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Presiden Prabowo Dijadwalkan Resmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Nganjuk

Published

on

Nganjuk— Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri peresmian Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026).

Kepastian kehadiran Presiden disampaikan langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nena Wea, kepada wartawan pada Jumat (15/5/2026). Ia menyebut pihaknya telah menerima konfirmasi resmi terkait kehadiran Presiden sejak dua hari lalu.

“Sudah, sudah confirm Presiden Prabowo hadir meresmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah,” ujar Andi Gani.

Berdasarkan agenda yang telah disiapkan, Presiden Prabowo dijadwalkan tiba di lokasi sekitar pukul 08.45 WIB dan acara peresmian akan dimulai pukul 09.00 WIB. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, hanya akan ada dua sambutan utama, yakni dari Andi Gani dan Presiden Prabowo.

Usai memberikan sambutan, Presiden akan melakukan prosesi peresmian dengan menekan tombol simbolis sebagai tanda dibukanya Museum dan Rumah Singgah Marsinah. Setelah itu, Andi Gani akan mendampingi Presiden meninjau langsung area museum.

“Setelah tekan tombol, saya akan ajak beliau langsung meninjau museum,” kata Andi Gani.

Museum tersebut dibangun untuk merekam perjalanan hidup serta perjuangan Marsinah sebagai simbol perjuangan buruh di Indonesia, mulai dari masa kecil hingga akhir hayatnya. Sementara di bagian belakang museum disiapkan rumah singgah yang diperuntukkan bagi para peziarah yang datang dari luar daerah.

“Ada rumah singgah di belakang yang kami siapkan untuk para peziarah yang tidak mendapat penginapan dan ini gratis. Maksimal hanya satu malam,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa museum nantinya akan dibuka untuk masyarakat umum tujuh hari setelah peresmian, dengan jam operasional mulai pukul 10.00 WIB hingga 17.00 WIB. Pengelolaan museum akan berada di bawah Yayasan KSPSI yang saat ini tengah menyiapkan struktur kepengurusan resmi.

Dalam acara peresmian tersebut, diperkirakan sekitar 7.000 buruh dari sejumlah wilayah di Jawa Timur akan hadir, mulai dari Surabaya, Mojokerto, Jombang, hingga Nganjuk. Selain itu, sejumlah tokoh buruh internasional juga dijadwalkan menghadiri kegiatan, termasuk Sekretaris Jenderal ITUC-Asia Pacific, Shoya Yoshida.

Andi Gani menilai peresmian museum oleh Presiden menjadi momen penting dalam sejarah perjuangan buruh nasional. Menurutnya, kehadiran Presiden secara langsung di Nganjuk menunjukkan penghormatan negara terhadap perjuangan Marsinah yang kini telah dianugerahi gelar pahlawan nasional.

“Tentu kita harus bersyukur, simbol sejarah perjuangan buruh, Ibu Marsinah, mendapatkan gelar terhormat pahlawan nasional,” tuturnya.

Selain agenda peresmian museum, Andi Gani mengaku berencana mengajak Presiden Prabowo untuk berziarah ke makam Marsinah yang berada tidak jauh dari lokasi museum. Ia juga berharap Presiden dapat melihat langsung produk UMKM binaan aktivis buruh yang telah menembus pasar ekspor.

“Saya rencananya akan mengajak beliau ziarah ke makam Ibu Marsinah dan melihat UMKM binaan aktivis buruh yang produknya sudah diekspor ke beberapa negara,” katanya. (DON/Red)

Continue Reading

Trending