Kota Sorong – Yayasan Peduli Perubahan Papua (YP3) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia di Papua Barat Daya melalui pelaksanaan Training Master of Ceremony (MC) dan Training Keprotokolan, yang kini memasuki batch kedua, Sabtu (29/11/2025).

Kegiatan tersebut digelar di Sala Satu Hotel di kota Sorong dan menjadi salah satu program prioritas yayasan sejak berdiri tiga tahun lalu.

Ketua Yayasan Peduli Perubahan Papua, Anugrah A.P. Pattiwael, menjelaskan bahwa yayasan yang berdomisili di Kota Sorong itu memiliki tiga bidang fokus, yakni sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Salah satu fokus besar yayasan adalah meningkatkan keterampilan generasi muda dan masyarakat dalam bidang kehumasan, MC, serta protokoler.

“Ini menjadi program prioritas karena kami melihat banyak anak muda di yayasan, sehingga pengembangan SDM adalah bentuk kepedulian kami. Bahkan ke depan kami ingin berkunjung ke kampung-kampung pesisir, seperti Raja Ampat, Sorong Selatan, hingga Maybrat, karena di sana masih sangat kurang SDM yang bisa menjadi MC ataupun petugas protokol,” ujarnya.

Menurut Putra, minimnya tenaga MC dan protokol di wilayah distrik dan kelurahan membuat masyarakat kerap mendatangkan petugas dari luar.

Kondisi itu menjadi motivasi Yayasan Peduli Perubahan Papua menggelar pelatihan secara konsisten dari tahun pertama yayasan berdiri hingga saat ini.

Dalam pelaksanaannya, YP3 mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk dukungan pemerintah dan sejumlah sponsor.

Putra berharap kerja sama tersebut dapat terus berkembang dan memberi dampak bagi pembangunan SDM di Papua Barat Daya.

Putra menyebutkan, untuk Training Keprotokolan batch pertama diikuti 30 orang, sedangkan batch kedua yang sedang berlangsung diikuti 25 peserta.

Sementara itu, program Training Master of Ceremony telah berjalan hingga batch ke-15, dengan total lebih dari 500 alumni.

“Banyak peserta MC yang sudah dapat job. Mereka share di grup, ada yang sudah membawakan acara kampanye, acara resmi, sampai kegiatan masyarakat. Mereka sangat bersyukur karena pelatihan ini benar-benar membuka peluang kerja,” katanya.

Dirinya yang juga seorang MC profesional mengaku turut berbagi peluang pekerjaan kepada para alumni ketika ia berhalangan tampil.

Putra menegaskan bahwa YP3 ingin terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan siap mendukung program pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kami ingin yayasan ini benar-benar berdampak positif. Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah. Apalagi kami baru saja selesai akreditasi dan memperoleh akreditasi B, sebuah pencapaian yang tidak semua yayasan di Papua Barat Daya miliki,” ucapnya.

Akreditasi tersebut menjadi modal penting agar YP3 dapat menjalankan program dan aktivitas sosial kemasyarakatan secara lebih luas dan profesional. (Tim/Red)

Kota Sorong — Dukungan dan keprihatinan dari para kepala suku kembali disuarakan secara tegas dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kasih Indah Papua, Jalan Basuki Rahmat, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Jumat (28/11/2025).

Dalam konferensi pers tersebut, Wakil Ketua Forum Lintas Suku Papua Barat Daya Hengky Korwa, menyampaikan sikap resmi dari para kepala suku, termasuk dukungan penuh dari Kepala Suku Besar Biak, Hengki Korwa, terhadap proses penegakan hukum atas kasus asusila yang di duga melibatkan salah satu pejabat ASN atas nama YS di Kabupaten Raja Ampat.

Menurut Hengky Korwa dalam pernyataan sikap dan keprihatinan yang mendalam bersama masyarakat adat Papua atas kasus yang telah mengguncang rasa kemanusiaan dan keadilan di wilayah tersebut.

“Sebagai sesama manusia, kami ikut prihatin dengan apa yang terjadi. Kami berharap agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Hukum harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa pandang bulu,” tegas Hengky mewakili para kepala suku.

Untuk itu melalui Forum Lintas Suku Papua Barat Daya dan para pemimpin adat menilai bahwa kasus ini tidak boleh dipandang sebelah mata, terlebih karena menyangkut martabat perempuan dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Papua.

Hengki Korwa, selaku Kepala Suku Besar Biak, bersama LBH Kasih Indah Papua, menekankan bahwa masyarakat adat mendukung penuh langkah hukum yang transparan, terbuka, dan adil. Ia meminta agar aparat penegak hukum memastikan semua proses berjalan sesuai aturan, tanpa intervensi dan tanpa perlakuan khusus kepada pihak mana pun.

LBH Kasih Indah Papua, melalui kepala suku biak yang dipimpin oleh Hengki Korwa, menyatakan siap mengawal proses hukum dari awal hingga tuntas. Lembaga ini juga membuka ruang bagi para aktivis perempuan, tokoh masyarakat, dan pihak keluarga korban NI untuk memastikan suara mereka agar dapat tersampaikan dengan layak.

Dalam kesempatan itu, LBH juga menawarkan beberapa langkah konkret sebagai respons cepat terhadap dinamika kasus yang terjadi di Raja Ampat, di antaranya:

• LBH siap membantu merumuskan surat desakan, pernyataan sikap, maupun dokumen resmi lainnya yang akan dikirimkan kepada Kapolda Papua Barat Daya, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.
• Tim LBH bersama Forum Lintas Suku akan menghimpun informasi relevan untuk memperkuat advokasi dan memastikan tidak ada penyimpangan proses hukum.
• LBH menyediakan ruang dialog untuk membahas strategi advokasi, memastikan suara korban terlindungi, dan memperkuat posisi masyarakat adat dalam proses penyelesaian kasus.
• LBH menawarkan bantuan terjemahan dokumen bagi pihak keluarga atau organisasi yang membutuhkan, mengingat banyak komunitas adat menggunakan bahasa lokal dalam komunikasi resmi.

Para tokoh adat menegaskan bahwa persoalan asusila bukan hanya urusan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut martabat masyarakat Papua secara keseluruhan. Mereka berharap kasus ini menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan keberpihakan pada keadilan dan perlindungan terhadap korban.

“Kami tidak menuntut lebih—hanya keadilan yang sama bagi semua warga negara. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Masyarakat adat akan terus mengawal sampai benar-benar tuntas.” (Tim/Red)

Sorong— Kepengurusan baru DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat Daya periode 2025–2030 menegaskan legalitas dan kesiapan penuh mereka dalam menjalankan amanah partai.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua terpilih, Samsudin Anggiluli, SE, Mtr.AP, dalam rapat konsolidasi internal bersama jajaran pengurus di Hotel Vega, Kota Sorong, Minggu (9/11/2025).

Turut hadir Fredy Marlisa, ST, serta perwakilan dari DPC dan DPP PDI Perjuangan Papua Barat Daya.

Pertemuan ini menjadi momentum awal menjelang pelaksanaan Konverda atau Konverdasus yang direncanakan berlangsung di Kota Sorong dalam waktu dekat.

Samsudin menegaskan bahwa struktur kepengurusan DPD Papua Barat Daya saat ini telah ditetapkan melalui proses seleksi resmi dari DPP PDI Perjuangan, termasuk melalui tahapan fit and proper test nasional dengan nomor surat undangan DPP 173/2025.

“Kami bukan pengurus abal-abal. Semua proses telah kami jalani sesuai mekanisme organisasi partai. Mulai dari kongres di Bali, hingga surat keputusan resmi DPP. Kami siap bekerja dan menjalankan amanah partai,” tegas Samsudin.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja politik PDI Perjuangan di Papua Barat Daya, khususnya menyusul kekalahan dalam kontestasi Pileg DPR RI dan Pilkada Gubernur.

“Kita jadikan kekalahan sebagai pelajaran. Sekarang waktunya kita siapkan langkah nyata untuk menata, menguatkan struktur, dan memenangkan hati rakyat kembali,” ujarnya.

Rapat konsolidasi tersebut juga membahas rencana pembentukan kabupaten/kota yang akan dilibatkan dalam Konverda mendatang.

DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya menargetkan kegiatan tersebut menjadi momentum besar untuk menyatukan kembali barisan kader di seluruh wilayah.

“Kami ingin Konverda nanti bukan hanya seremonial, tapi menjadi simbol kebangkitan PDI Perjuangan di Papua Barat Daya,” tutup Fredy Marlisa, Bendahara terpilih. (Timo)