TULUNGAGUNG,- Ketidakhadiran Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin dalam pelantikan belasan Pejabat Tinggi Pratama di Pendopo Kongas Arum Kesumaning Bongso, pada Rabu (16/7), menguatkan dugaan adanya ketidakharmonisan pucuk pimpinan daerah.

Ketidak hadiran Wabup menjadi simbol retaknya komunikasi antara Wabup Ahmad Baharudin dengan Bupati Gatut Sunu Wibowo.

Namun, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, menegaskan prosedur juga sudah terpenuhi dan membantah adanya kelalaian.

“Undangan sudah disampaikan ke ajudan Wabup pada 14 Juli dengan bukti tanda terima. Ini acara resmi yang seharusnya dihadiri bersama,“ujarnya usai acara.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala BKPSDM Tulungagung, Soeroto, bahwa sebelumnya pihaknya juga telah menyampaikan undangan kepada Wabup Ahmad Baharudin melalui ajudannya.

“Ketidak hadiran pak Wabup karena ada kepentingan lainnya yang mendesak, undangan sudah kami serahkan dan diterima oleh ajudannya,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin saat dikonfirmasi terpisah menyatakan, untuk pemilihan pejabat, pihaknya mengaku tidak pernah diajak untuk berdiskusi sehingga ia merasa tidak dihargai.

“Saya sengaja absen karena tidak pernah dilibatkan. Bahkan untuk memberi masukan terkait pelantikan, saya tidak diperkenankan. Status saya hanya stempel,” ungkapnya singkat.

Lebih lanjut, sumber internal Pemkab yang enggan disebut namanya , membenarkan adanya hal tersebut.

“Rapat persiapan hanya melibatkan tim Bupati. Wabup memang tidak diajak berdiskusi,“ tukasnya.

Namun demikian dari prosesi pelantikan pejabat tersebut ada menjadi perhatian dari sejumlah tokoh pemerhati, yaitu dengan dilantiknya salah satu pejabat yang berasal dari luar kota daerah yaitu Suko Winarno, yang mana sebelumnya Suko Winarno merupakan Kepala BKPSDM Jember dan kini menjabat sebagai Kepala Bapenda Tulungagung.

Menurut salah satu tokoh pemerhati yang enggan disebutkan namanya menilai apakah Tulungagung kekurangan SDM untuk mengisi jabatan tersebut.

“Mutasi jabatan, kok ngebon dari Jember, memang Pemkab Tulungagung kekurangan SDM sampai – sampai mendatangkan dari Pemkab Jember ?,“ ujarnya.

Bahkan, dirinya juga menduga adanya titipan dari ‘orang berpengaruh’, dan hal ini juga menjadi pertanyaan akan dibawa kemana Kabupaten Tulungagung.

“Saya duga ada titipan dari orang lama yang masih punya pengaruh dan berkuasa di Tulungagung. Jika benar dugaan saya, ini langkah mundur bagi Tulungagung,“pungkasnya.

Mengutip dari berbagai sumber, berikut ini daftar Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya,

1.Dra. Imroatul Mufida, M.Si., yang sebelumnya menjadi Asisten Administrasi Umum, menjabat sebagai Kepala DPMPTSP.

2.Bagus Kuncoro, M.Si., yang sebelumnya sebagai Kepala Dishub menjabat sebagai Kepala Bappeda.

3.Agus Prijanto Utomo, SE, yang sebelumnya Asisten Pemerintahan menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol.

4.Drs. Tranggono D.H., MM, yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur, kini sebagai Asisten Perekonomian.

5.Anang Pratis Tianto, ST., M.Si., yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Perkim kini menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum.

6. Drs. Zamrotul Fuad yang sebelumnya sebagai Kepala Kominfo, kini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan.

7.Drs. Suparni, MM, yang sebelumnya sebagai Kepala KBP3A, kini menjabat sebagai Kepala Kominfo.

8.Fajar Widaryanto, SP, MM, yang sebelumnya sebagai Kepala DPMPTSP, kini menjabat sebagai Kepala Disperindag.

9.Galih Nusantoro, SSTP, MM, yang sebelumnya sebagai Kepala BPKAD, kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan.

10.Iswahyudi, SIP, M.Si., yang sebelumnya sebagai Kepala DPMD, kini menjabat sebagai Kepala Dishub.

11.Endah Inawati, SE, MM, yang sebelumnya sebagai Kepala Perpustakaan, kini menjabat sebagai Kepala Dinsos.

12.Erwin Novianto, ST, MT, yang sebelumnya sebagai Kepala Bappeda, kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan.

13.Sukowinarno, SH, S.Pd, M.Si, yang sebelumnya sebagai Kepala BKPSDM Jember, kini menjabat sebagai Kepala Bapenda.

14.Dr. Kasil Rohmat, MMRS, yang sebelumnya sebagai Dirut RSUD dr. Iskak, kini menjabat sebagai Kepala KBP3A.

15.Lilik Ismiati, yang sebelumnya sebagai Kepala Bapenda, kini menjabat sebagai Kepala Perpustakaan.

16.Dwi Hary Subagyo, yang sebelumnya sebagai Kepala PUPR kini menjabat sebagai Kepala BPKAD.

17. Wahyid Masrur – dari Kepala Dinas Sosial ke jabatan di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

(DON/Red)

Editor : Joko Prasetyo

SURABAYA— Gerak cepat (Gercep) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur (Jatim) dan Polres Pasuruan berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, pada Senin, 14 Juli 2025.

Seorang pria berinisial MF (27) telah ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan tersebut.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan kecepatan kerja antara penyidik Polda Jatim dan jajaran Polres Pasuruan.

“Satu tersangka saudara MF (27) sudah kami amankan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kombes Pol Abast dalam konferensi pers, Selasa (15/7/2025).

Kombes Pol Abast menyatakan hasil pemeriksaan Penyidik bahwa tersangka MF terbukti merencanakan dan melaksanakan pembunuhan terhadap korban, serta mencoba menguasai harta korban berupa mobil CRV.

Dijelaskan pula oleh Kombes Abast, bahwa motif dari tersangka adalah sakit hati akibat ucapan korban, dan dorongan untuk menguasai harta korban guna melunasi hutang serta membiayai kebiasaan bermain judi online.

“Pengakuan tersangka bahwa pada hari kejadian, tersangka keluar rumah dengan dalih mengikuti wawancara kerja,” tambah Kombes Abast.

Tersangka menyimpan motornya di rumah kakaknya, lalu berjalan kaki menuju warung kopi di bawah flyover tol Surabaya–Gempol, sebelum akhirnya menuju rumah korban.

Tersangka lalu menganiaya korban dengan pisau dapur hingga tewas, mengganti pakaian dengan milik anak korban, dan membawa kabur mobil CRV beserta dokumen kepemilikannya.

Namun, upaya menjual mobil tersebut gagal karena tersangka tak bisa menunjukkan identitas kepada pihak showroom.

“Tersangka lalu meninggalkan mobil di wilayah Pujasera Porong dan pulang menggunakan transportasi online,” terang Kombes Pol Abast.

Sementara itu Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jatim, Kombes Pol Widi Atmoko, menambahkan bahwa pengungkapan kasus ini dilakukan dalam waktu kurang dari Tujuh jam sejak laporan diterima pada pukul 11.59 WIB.

“Kami langsung respon dengan cepat, karena kami yakin bahwa kejahatan pasti meninggalkan jejak,” ungkapnya.

“Bahkan, tersangka sempat hadir saat olah TKP dan memberi informasi yang justru menimbulkan kecurigaan,” ungkap Kombes Pol Widi.

Ia juga menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam pengungkapan kasus ini.

“Ada warga yang curiga saat pelaku hendak menjual mobil secara COD melalui WhatsApp. Saat diminta KTP, pelaku gelagapan dan langsung pergi. Itu menjadi informasi penting yang kami tindaklanjuti,” tegasnya.

Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain pisau dapur, mobil Honda CRV warna putih, dokumen kendaraan, pakaian korban dan tersangka, dua unit handphone, serta uang tunai.

Atas perbuatannya, MF dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsider Pasal 338 KUHP dan jo Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.

“Ancamannya hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana maksimal 20 tahun,” kata Kombes Widi.

Dari hasil ungkap tersebut diketahui tersangka masih memiliki hubungan keluarga dengan korban.

“Hasil penyelidikan sejauh ini, tersangka MF merupakan pelaku tunggal dalam kasus pembunuhan tersebut,” pungkas Kombes Widi. (DON)

TULUNGAGUNG — Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tulungagung digempur somasi mematikan. Mohammad Ababililmujaddidyn, pengacara muda dari Bily Nobile & Associates, memberi tenggat 7×24 jam untuk eksekusi redistribusi tanah warga seluas 264 hektar yang “dikhianati” selama 17 tahun.

Dalam konferensi pers di Liur Cafe (15/7), Billy sapaan akrabnya membeberkan pengabaian sistematis Kantah Tulungagung atas instruksi Kanwil Jatim sejak Maret 2008.

Tanah TORA (Tanah Objek Reformasi Agraria) bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT. Margasari Jaya di Dusun Tumpak Mergo itu seharusnya menjadi hak masyarakat Desa Ngepoh.

Tanah yang diperjuangkan warga itu kini berubah wujud menjadi “Shangrila Memorial Park”, kompleks pemakaman mewah eksklusif etnis Tionghoa, PT. Sang Lestari Bersama dituding dan diduga menguasai tanah secara ilegal tanpa bukti kepemilikan sah.

Mohammad Ababililmujaddidyn, Kuasa Hukum Pokmas “Mergo Mulyo” saat meninjau langsung lokasi. Foto ; (istimewa/red)

“Kantor PT ini seperti hantu, tim kami bahkan dibantu staf kepresidenan menelusuri, tapi nihil alamat,” ujar Agus Rianto, Ketua Pokmas Mergo Mulyo, yang mengaku kerap diintimidasi orang tak dikenal.

Billy menuding Kantah Tulungagung pura-pura buta saat tanah beralih ke PT sangsi.

“Ada dugaan permainan oknum kepala desa, jika dalam 7 hari tak ada tindakan, kami akan melakukan Upaya Hukum” tegasnya.

Dua Skandal Tambahan yang Dibongkar:
1. KORUPSI TANAH KAS DESA BATANGSAREN

Temuan novum (fakta baru) dalam kasus alih fungsi tanah desa ke pribadi dilaporkan ke Polda Jatim.
2. BLACKOUT ANGGARAN DESA BABADAN

Kepala Desa Babadan dituding tutup akses informasi APBDes 2020-2024. Warga laporkan ke Komisi Informasi Jatim diduga kuat selubungi korupsi.

“Tulungagung darurat mafia tanah, kalau negara diam, rakyat yang berteriak,” protes Choirul Munifah, perwakilan warga Babadan, menyempurnakan kisah pilu ini.
(Abd/DON)

Editor: Joko Prasetyo