Connect with us

Nasional

KAMMI, IMM dan PB SEMMI Nilai Pernyataan Kapolri Tunjukkan Semangat Kebangsaan 

Published

on

JAKARTA, 90detik.com– Organisasi kemahasiswaan menilai pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam acara perayaan Natal Polri 2023 tentang estafet kepemimpinan menunjukkan semangat kebangsaan.

Sehingga siapa pun nanti yang terpilih dapat melanjutkan pembangunan nasional sebagaimana pengharapan masyarakat dalam Pemilu 2024 nanti. Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM), Abdul Musawir Yahya berujar Jenderal Sigit menunjukkan semangat berkebangsaan dalam perayaan Natal dengan berbicara soal persatuan.

“Sudah seharusnya Kapolri berbicara seperti itu, karena itu acara Natal dan berbicara persatuan. Yang ditonjolkan jangan ditonjolkan perbedaannya, karena yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet,” kata Abdul Musawir kepada wartawan (14/1/2024).

Pernyataan Kapolri kata Abdul, justru menunjukkan netralitas Polri. Pasalnya, Polri menginginkan suasana damai di negeri ini. Bilamana tidak didengar secara utuh pernyataan Jenderal Sigit, tentunya dimanfaatkan kelompok yang menganggap polisi tidak netral dalam Pemilu 2024. Selain itu, perbedaan pendapat selalu diarahkan ke ranah konflik sehingga ada saja yang menginginkan situasi yang tidak kondusif.

“Apalagi momentum politik Pemilu 2024, pembelahan bangsa kita ini rawan terjadi, maka sebaiknya pemimpin itu pemimpin yang melanjutkan. Tak ada satu pun arahan untuk menunjuk salah satu Paslon, fokus pembicaraan Kapolri adalah menjaga cooling system, menjaga suasana damai saja sebenarnya, jadi tidak usah terlalu sensitif,” tandasnya.

Senada dengan IMM, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berpendapat pernyataan Kapolri bermaksud baik. Jenderal Sigit berpesan agar masyarakat memilih sesuai keinginan rakyat.

“Sebetulnya dalam pidato itu Kapolri sudah memperjelas dengan kalimat kurang lebih ‘Kita menginginkan siapa pun pemimpin yang saat ini kemudian naik menjadi pasangan calon tentulah para pemimpin yang terbaik’, sehingga jelas yang dimaksudkan adalah agar para hadirin dan siapa pun yang mendengar untuk menentukan pilihan sesuai dengan kapasitas dan kriteria yang diinginkan oleh rakyat,” kata Ketua Umum KAMMI, Zaky Ahmad Rivai.

Tentunya kata Zaky, siapa pun nanti yang dikehendaki oleh rakyat, pasti melanjutkan pemerintahan. Dirinya pun heran letak pernyataan Kapolri yang dinilai menunjukkan sikap tidak netral.

“Pada dasarnya siapa pun yang terpilih nanti pastilah melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tentu harapan kita semua pembangunan yang berdampak baik kepada rakyat harus dilanjutkan, kebijakan yang masih banyak kekurangan harus bisa diperbaiki. Saya kira jelas maksudnya,” imbuhnya.

Sementara Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra menyebut ucapan Kapolri tentang estafet kepemimpinan tidak ada yang salah. Menurutnya yang menjadi masalah adalah pihak-pihak yang salah memahami pernyataan Jenderal Sigit.

Menurutnya konteks kalimat pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan terkait pembangunan nasional tidak sempit dalam konteks politik. Bintang menduga yang menjadi viral dari ucapan Kapolri di media sosial karena orang banyak yang membaca judul tanpa membaca isi beritanya.

“Tidak ada yang salah dengan pernyataan Kapolri. Ucapan mencari pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan sama sekali tidak menunjukkan Kapolri mendukung calon tertentu. Kapolri dan institusi Polri tetap netral dalam Pemilu 2024,” tandasnya.

“Dugaan saya, mereka posting berita tanpa tahu isi beritanya. Sebab kalau mereka baca beritanya secara utuh, jelas sekali yang dimaksud Kapolri soal persatuan nasional dan menghindari perpecahan. Itu hal yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Tidak ada yang salah dengan ucapan Kapolri,” ucapnya.

Ia menambahkan, dalam perayaan Natal yang dihadiri oleh para tokoh lintas agama dan para jemaat berbicara tentang indahnya perbedaan dalam keberagaman dan mengajak mendinginkan suhu politik atau cooling system. (Red)

Papua

Jelang Natal 2025, Masyarakat Minta Polisi Perketat Pemeriksaan Miras di Perbatasan Maybrat–Sorsel

Published

on

Kota Sorong PBD – Peredaran minuman keras (miras) kembali menjadi perhatian serius masyarakat Papua Barat Daya, khususnya di wilayah pedalaman daerah otonomi baru (DOB).

Menjelang perayaan Natal 2025, warga meminta pengawasan diperketat di jalur perbatasan Kabupaten Maybrat menuju Sorong Selatan (Sorsel).

Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Distrik Aifat, Yonas Safuf, pada kegiatan silaturahmi Polda Papua Barat Daya bersama masyarakat Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Jumat (28/11/2025).

Dalam forum itu, Kepala Distrik Aifat menegaskan bahwa jalur perbatasan Maybrat–Sorsel merupakan titik rawan masuknya miras ilegal yang berpotensi memicu gangguan keamanan di tengah masyarakat.

“Kami meminta Kepolisian memperketat pemeriksaan di wilayah perbatasan Kabupaten Maybrat–Sorsel untuk mengantisipasi masuknya minuman keras ilegal,” ujar Yonas Safuf.

Selain pengetatan pengawasan, masyarakat juga meminta agar pihak Kepolisian bersama pemerintah daerah memberikan sosialisasi dan pembinaan terkait bahaya konsumsi miras.

Tujuannya untuk menekan angka kriminalitas dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif miras.

“Kami berharap ada sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya miras serta peningkatan patroli untuk mencegah gangguan kamtibmas di wilayah Distrik Aifat,” tambahnya.

Kegiatan silaturahmi yang digelar di Kantor Distrik Aifat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan pemerintah kampung, di antaranya:

• Yonas Safuf – Kepala Distrik Aifat
• Fredik Baho – Kepala Kampung Aino
• (Nama tidak tercantum) – Kepala Kampung Kumurkek Barat
• Manfret Baho – Kepala Kampung Aisyo
• Amerosius Wafof – Kepala Kampung Sikof
• Hanwasius Wafom – Kepala Kampung Faitmayaf Barat
• Serta masyarakat Distrik Aifat dan sekitarnya

Polda Papua Barat Daya menyambut baik setiap saran dan masukan masyarakat sebagai bentuk kemitraan dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Melalui pendekatan persuasif dan penguatan sinergi, Kepolisian berkomitmen menciptakan situasi kamtibmas yang aman, terutama menjelang perayaan hari besar keagamaan. (Timo)

Continue Reading

Papua

FKUB Maybrat Gelar KKR Besar: Persatuan, Iman, dan Keamanan Daerah Jadi Seruan Utama Menjelang Natal

Published

on

Aitinyo Raya, Maybrat — Ratusan warga dari berbagai denominasi gereja, tokoh adat, tokoh agama, unsur TNI–Polri, perempuan, pemuda, serta masyarakat adat lintas suku memadati Lapangan Ikuf, Kampung Jitmau, Distrik Aitinyo Raya pada Sabtu, (29/11/25).

Mereka mengikuti Ibadah Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Maybrat dengan tema besar “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga.

Ibadah dipimpin oleh Pdt. Ev. Zefanya Yeuwun, Ketua BKAG Teluk Wondama, dan berlangsung penuh hikmat sebagai wujud nyata kerukunan umat beragama di wilayah Papua Barat Daya, khususnya Kabupaten Maybrat, yang terus memperkuat persaudaraan dan kedamaian.

Dalam sambutannya, Ketua FKUB Kabupaten Maybrat, Pdt. Yance Sikirit, S.Th, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Kabupaten Maybrat, aparat keamanan, para tokoh gereja, dan seluruh masyarakat yang hadir.

Menurutnya, kebersamaan dalam KKR ini adalah bukti bahwa kerukunan di Maybrat bukan hanya slogan, tetapi nyata dalam kehidupan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa tema “Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga” merupakan pengingat penting bahwa keluarga adalah pondasi bangsa.

“Di tengah tantangan hidup, Tuhan tetap hadir memulihkan dan meneguhkan setiap keluarga. Dari keluarga yang kuat, lahirlah masyarakat yang damai,” ujarnya.

Pdt. Sikirit juga menyoroti pentingnya membawa nilai iman dalam kehidupan sosial sehari-hari.

“Mari menjadi pembawa damai, tidak mudah terprovokasi oleh isu atau kabar bohong, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Kerukunan adalah berkat Tuhan yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.

Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solossa, S.E, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada FKUB dan seluruh warga yang hadir dalam suasana penuh persaudaraan ini.

Ia menilai kegiatan KKR memberikan kekuatan iman sekaligus mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.

Menjelang 1 Desember, Natal, dan Tahun Baru, ia mengingatkan warga agar tidak menjadikan tanggal 1 Desember sebagai momen yang menimbulkan keresahan sosial.

Ia mengimbau masyarakat tetap menjaga keamanan kampung, menghindari konsumsi minuman keras, serta memastikan poskamling berjalan aktif.

“Perbedaan keyakinan dan latar belakang bukan alasan terpecah. Kita semua adalah satu keluarga besar Maybrat,” tegasnya sambil meminta semua pemuka gereja turut menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban kepada jemaat.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa Kabupaten Maybrat kini mendapat prioritas dari pemerintah pusat melalui berbagai Program Strategis Nasional, termasuk pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi melalui Koperasi Merah Putih, serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas Program Makan Bergizi Gratis dan berkomitmen melibatkan FKUB dalam penyelenggaraannya.

Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan melalui perekrutan tenaga masak dan pemberdayaan petani serta nelayan asli Maybrat.

“Program pemerintah ini akan berhasil bila daerah aman. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat mendukung setiap program demi kesejahteraan bersama,” katanya.

Kegiatan KKR ditutup dengan doa bersama seluruh denominasi yang hadir. Suasana penuh sukacita dan harapan melingkupi lapangan, meneguhkan komitmen bersama untuk:
– Memperkuat iman,
– Mempererat persaudaraan lintas suku dan agama,
– Menjaga situasi Maybrat tetap aman Untuk menyambut Hari Natal serta Tahun Baru dengan damai dan penuh kasih.

Acara ini menjadi simbol bahwa Kabupaten Maybrat sedang bergerak maju bukan hanya melalui pembangunan, tetapi juga melalui persatuan masyarakat dan kuatnya nilai kerukunan yang dijaga bersama oleh semua pihak, termasuk forum lintas suku OAP, FKUB, dan pemerintah daerah. (Timo)

Continue Reading

Nasional

FH Unissula Launching Pusat Studi Kepolisian, Wakapolri: Dorong Riset Strategis dan Rujukan Kebijakan Nasional

Published

on

Semarang— Polri meresmikan Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang sebagai ruang kolaborasi strategis bagi pengembangan ilmu kepolisian berbasis riset akademik.

Peresmian yang disaksikan Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., secara daring serta dihadiri langsung Kepala Lemdiklat Polri Komjen Pol Chrysnanda Dwilaksana ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kapasitas keilmuan Polri dan melahirkan pemikiran akademik untuk kebijakan publik di masa mendatang.

Wakapolri menegaskan bahwa Polri membutuhkan kolaborasi serius dengan perguruan tinggi guna memperkuat fondasi kebijakan keamanan nasional yang berbasis data. Rektor Unissula Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H. menegaskan bahwa pusat studi ini merupakan komitmen Unissula untuk hadir sebagai mitra strategis Polri dalam memperkuat kualitas keamanan negara.

“Jika kepolisian suatu negara lemah maka negara itu akan mudah rapuh, tetapi jika kepolisiannya kuat maka negaranya akan berdiri tegar,” ujarnya.

“Kami ingin pusat studi ini tidak hanya menghasilkan kajian, tetapi melahirkan polisi yang dicintai rakyatnya — polisi yang bekerja dengan ilmu, empati, dan keberpihakan pada keadilan substantif”, imbuhnya.

Wakapolri dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama akademik merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas kebijakan Polri.

“Kolaboratif Polri dengan akademisi merupakan investasi strategis bagi kualitas kebijakan di masa depan. Dengan dibukanya Pusat Studi Kepolisian FH Unissula, saya berharap lahir riset nasional yang kuat, meliputi keamanan pangan, perkembangan sosial, hingga rekomendasi kebijakan Polri yang adaptif terhadap tantangan zaman,” tegasnya.

Ia mencontohkan model kemitraan serupa yang berhasil diterapkan di Inggris, Australia, dan Selandia Baru melalui pendekatan evidence-based policing yang terbukti meningkatkan kepercayaan publik.

Pusat Studi Kepolisian FH Unissula diproyeksikan menjadi simpul dialog intelektual dan pusat kajian strategis dalam memperkuat keamanan publik.

Sejumlah pakar akan terlibat dalam penelitian kebijakan, pelatihan kepolisian, serta pengembangan literasi ketahanan pangan. Kepala Lemdiklat Polri Komjen Pol Chrysnanda Dwilaksana berharap pusat studi ini menjadi pemantik kemajuan.

“Semoga pusat studi ini menyemangati Polri dalam bekerja dan memperluas tradisi riset yang mendukung keamanan masyarakat,” ucapnya.

Wakapolri juga menegaskan bahwa Polri terus memperkuat landasan akademik kelembagaan melalui sembilan pusat studi baru termasuk siber, anti korupsi, masyarakat, hingga lalu lintas.

Polri juga mendorong pelaksanaan Asta Cita pemerintah melalui penegakan hukum judi online dan narkoba, termasuk pemusnahan barang bukti terbesar sepanjang sejarah sebesar 214,8 ton (Rp 29,37 triliun).

Selain itu, Polri mendukung ketahanan pangan nasional dengan produksi 2,5 juta ton komoditas pada 624 ribu hektare lahan serta memperluas program makanan bergizi melalui pembangunan 1.084 SPPG di seluruh Indonesia.

Dengan diresmikannya Pusat Studi Kepolisian FH Unissula, Polri optimis bahwa integrasi sains akademik dan pengalaman lapangan akan melahirkan model kepolisian yang adaptif, humanis, dan berbasis riset.

Polri percaya pusat studi ini akan berkembang sebagai Center of Excellence sekaligus mitra permanen dalam penguatan kebijakan keamanan nasional serta mewujudkan kepolisian yang semakin dipercaya dan dicintai masyarakat. (By/Red)

Continue Reading

Trending